MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Palangka Raya Mesliani Tara mengatakan, berdasarkan surat keputusan bersama (SKB), tiga menteri, maka penetapan libur atau cuti bersama bagi aparatur sipil negara (ASN), yakni untuk cuti bersama Natal dan tahun baru berlaku hanya satu hari saja yakni tanggal 24 Desember 2018.

“Ya, jadi untuk cuti bersama ASN berdasarkan SKB tiga menteri hanya satu hari saja. Setelahnya di tanggal 26 Desember 2018, semua ASN diwajibkan turun kerja seperti biasanya,”tegasnya, Sabtu (22/12/2018).

Disampaikan Mesliani untuk Kota Palangka Raya sendiri, SK cuti bersama Natal dan tahun baru telah di tanda tangani walikota dan sudah diedarkan keseluruh instansi di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya. 

“Cuti mulai berlaku dari tanggal yang telah ditentukan, SK cuti bersama ini telah ditandatangani pak wali, dan harapannya itu dapat dijalankan oleh semua ASN lingkup Kota Palangka Raya” jelasnya.

Menurutnya, dengan mulai masuknya ASN di tanggal 26 Desember itu diharapkan tidak ada yang tidak masuk kerja. Terlebih dinas pelayanan publik wajib untuk melayani masyarakat, Walaupun sebenarnya masih dalam suasana Natal. 

“Memang masih dalam suasana Natal hari kedua, namun tetap bekerja seperti biasanya sesuai instruksi tersebut,” terang Mesliani.

Tambah Mesliani, pihaknya belum bisa memastikan, apakah nantinya bakal ada sidak atau tidak pada tanggal 26 Desember tersebut,  akan tetapi kata dia, sidak biasanya dilakukan pasca libur tahun baru.

“Tetap ada sidak dilakukan ke  OPD-OPD untuk memastikan kedisiplinan ASN untuk turun kerja. Jadi jangan sampai ada ASN yang menambah liburnya, karena di tanggal 2 Januari 2019 mendatang ASN juga sudah masuk seperti biasa,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Hampir seabad bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak dikukuhkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan menjadi bahasa negara sejak diundangkannya UUD 1945. 

Kini bahasa Indonesia semakin mengukuhkan diri sebagai jati diri, pemersatu, sarana komunikasi modern dalam peradaban, perkembangan sains, dan teknologi.

Seiring makin terbukanya kerja sama antarbangsa dalam pergaulan internasional, bahasa Indonesia semakin terbuka untuk menjadi bahasa internasional. 

Oleh karena itu sesungguhnya bukan hanya orang Indonesia yang harus belajar bahasa asing. Orang asing mesti belajar bahasa Indonesia, terutama orang asing yang menjadi pekerja (ekspatriat).

Sejalan dengan itu pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing mestinya menjadi suatu keniscayaan. Berkenaan dengan itulah Balai Bahasa Kalimantan Tengah menggelar Sosialisasi Jejaring Kemitraan Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), Selasa 18 Desember 2018 di Hotel Luwansa, Kota Palangka Raya.

Kegiatan yang bertema ‘Jejaring BIPA Kuat, Bahasa Negara Bermartabat’ ini diikuti 30 peserta dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palangka Raya, Kantor Imigrasi, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, SMA,  perguruan tinggi, dan berbagai lembaga kursus lainnya.

Kepala Balai Bahasa Kalimantan Tengah, I Wayan Tama melalui Kasubbag Tata Usaha, Sunik Andayani, Kamis (20/12/2018) menyatakan kegiatan ini merupakan upaya mengaktifkan program BIPA yang telah beberapa tahun terhenti dan direncanakan bisa aktif lagi 2019.

“Berkaitan dengan itu kami menggandeng mitra kerja untuk membuat jejaring pelaksanaan Program Pengajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jejaring seperti lembaga pendidikan dan perguruan tinggi, dinas, dan lembaga kursus yang memiliki para praktisi ahli diberbagai bidang dan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dan bahasa asing tentu bisa diberdayakan untuk mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dalam kegiatan ini kami akan mengkaji materi, memfasilitasi, melayani, dan bekerjasama dalam pengajaran BIPA,” tuturnya. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya menyampaikan bahwa APBN 2019 harus menjadi instrument untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dalam persaingan ekonomi global disamping untuk mendukung pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan menekan pengangguran, khususnya di Kota Palangka Raya.

Pengelolaan Anggaran 2019 APBN/D harus transparan dan bebas dari KKN serta memperhatikan penyerapan anggaran setiap triwulan, dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dan menjadi komitmen bersama dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Walikota mengingatkan kepada instansi vertikal penerima DIPA tahun 2019 untuk tidak lupa menyampaikan laporan bulanan setiap bulan sebelum tanggal 3 bulan berikutnya.

Ungkapan ini disampaikan Walikota Palangka Raya pada penyerahan DIPA tahun 2019 kepada sembilan instansi vertikal di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya, bertempat di Aula Peteng Karuhei II (19/12/2018).

Selanjutnya walikota mengungkapkan bahwa penyampain DIPA tahun 2019 sesuai dengan amanat Gubernur Kalimantan Tangah harus diserahkan paling lambat tanggal 27 Desember 2018.

Dengan penyerahan DIPA tahun 2019 diharapkan agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk dana APBN yang dikelola melalui DIPA instansi vertikal lingkup Kota Palangka Raya adalah sebesar 213,249 Milyar lebih.
(MC. Isen Mulang/nai/engga)