Gabungan Organisasi Wanita Peduli Korban Kebakaran

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Gabungan organisasi wanita di Kota Palangka Raya mengadakan bakti sosial (Baksos) kepada korban kebakaran di Jalan Murjani, Kamis (20/12/2018).

Gabungan organisasi ini adalah TP-PKK, GOW, DWP, Ikiawan, Ipemi, dan WHDI Kota Palangka Raya. Baksos ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-90.

Kegiatan Baksos ini langsung dipimpin Ketua Ikatan Istri Anggota Dewan (Ikiawan) Kota Palangka Raya, Since Sigit Karyawan Yunianto dan Ketua DWP Palangka Raya, Trisnawid Yanti Mofit Saptono.

Dalam Baksos ini para korban kebakaran mendapatkan bantuan beras, mie, dan lainnya. Bantuan ini secara simbolis dilakukan di rumah Ketua RT V, Kelurahan Pahandut.

Diharapkan bantuan ini bisa meringankan warga yang mengalami musibah kebakaran. Apalagi dengan kondisi saat ini para korban sangat membutuhkan uluran tangan dari semua pihak.

Since mengatakan bantuan kebutuhan pokok ini diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. “Bantuan ini jangan dilihat dari jumlahnya, tapi lihat dari manfaatnya,” sebutnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Belajar Bahasa Indonesia Untuk Orang Asing Menjadi Suatu Keniscayaan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Peneliti Balai Bahasa Kalimantan Tengah, Yohanes Tri Nugroho mengatakan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2009 telah memberikan arah untuk mengukuhkan bahasa Indonesia semakin diutamakan pemakaiannya di negeri sendiri.

Bahkan semakin terbuka peluang meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Penilaian ini disampaikan saat sosialisasi jejaring kemitraan Program Bahasa Indonesia bagi penutur asing di Kota Palangka Raya.

“Salah satu isu kebahasaan adalah banyaknya penggunaan bahasa asing di tengah upaya pengutamaan bahasa Indonesia. Dengan jejaring kemitraan pengajar BIPA sesungguhnya akan mengarahkan orang asing harus mempelajari bahasa kita. Dengan demikian bahasa Indonesia untuk semakin menginternasional. Apalagi saat ini sudah 45 negara yang tertarik mempelajari bahasa Indonesia,” katanya, Kamis (20/12/2018).

Dia menjelaskan fungsi Balai Bahasa dalam Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) adalah menjalankan regulasi yakni menurunkan kebijakan untuk melaksanakan program. 

Kemudian peran fasilitasi yakni memberikan bantuan teknis kepada kepada pihak yang memerlukan bantuan pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu, peran koordinasi adalah menjalin sinergi antar pemangku kebijakan, seperti instansi terkait. 

Dengan demikian pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing menjadi suatu keniscayaan. Apalagi Perpres Nomor 20 Tahun 2018 sudah mengamanatkan bahwa tenaga kerja asing (TKA) harus bisa berbahasa Indonesia.

Sementara itu Staf Bidang Diplomasi Kebahasaan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Sri Nurasiawati menuturkan selain semakin banyak dipelajari oleh orang asing, bahasa Indonesia akan semakin bermartabat di kancah internasional, minimal tingkat ASEAN. 

“Kedudukannya sebagai bahasa negara di negeri sendiri juga semakin kokoh karena ditingkatkan penggunaannya dalam ranah pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan publik tingkat internasional di Indonesia,” ujarnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Balai Bahasa Sosialisasikan Jejaring Kemitraan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Hampir seabad bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak dikukuhkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan menjadi bahasa negara sejak diundangkannya UUD 1945. 

Kini bahasa Indonesia semakin mengukuhkan diri sebagai jati diri, pemersatu, sarana komunikasi modern dalam peradaban, perkembangan sains, dan teknologi.

Seiring makin terbukanya kerja sama antarbangsa dalam pergaulan internasional, bahasa Indonesia semakin terbuka untuk menjadi bahasa internasional. 

Oleh karena itu sesungguhnya bukan hanya orang Indonesia yang harus belajar bahasa asing. Orang asing mesti belajar bahasa Indonesia, terutama orang asing yang menjadi pekerja (ekspatriat).

Sejalan dengan itu pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing mestinya menjadi suatu keniscayaan. Berkenaan dengan itulah Balai Bahasa Kalimantan Tengah menggelar Sosialisasi Jejaring Kemitraan Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), Selasa 18 Desember 2018 di Hotel Luwansa, Kota Palangka Raya.

Kegiatan yang bertema ‘Jejaring BIPA Kuat, Bahasa Negara Bermartabat’ ini diikuti 30 peserta dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palangka Raya, Kantor Imigrasi, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, SMA,  perguruan tinggi, dan berbagai lembaga kursus lainnya.

Kepala Balai Bahasa Kalimantan Tengah, I Wayan Tama melalui Kasubbag Tata Usaha, Sunik Andayani, Kamis (20/12/2018) menyatakan kegiatan ini merupakan upaya mengaktifkan program BIPA yang telah beberapa tahun terhenti dan direncanakan bisa aktif lagi 2019.

“Berkaitan dengan itu kami menggandeng mitra kerja untuk membuat jejaring pelaksanaan Program Pengajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jejaring seperti lembaga pendidikan dan perguruan tinggi, dinas, dan lembaga kursus yang memiliki para praktisi ahli diberbagai bidang dan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dan bahasa asing tentu bisa diberdayakan untuk mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dalam kegiatan ini kami akan mengkaji materi, memfasilitasi, melayani, dan bekerjasama dalam pengajaran BIPA,” tuturnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Pencanangan WBK dan WBBM, Kedepankan integritas Dalam Tugas

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Predikat menuju wilayah bebas korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja, yang memenuhi sebagian besar manajemen, penataan tata laksana, sistem manajemen SDM, pangawasan dan akuntabilitas kinerja.

Untuk mewujudkan hal itu,  tentu harus mengedepankan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.

Ungkapan tersebut disampaikan Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin saat menghadiri acara pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Pengadilan Agama Palangka Raya, Kamis (20/12/2018).

Kata Fairid, dirinya mengapresiasi langkah dari Pengadilan Agama dalam kegiatan pencanangan WBK dan WBBM tersebut. Semoga kata dia, predikat itu bisa dicapai. 

“Saya harap semuanya bisa saling berkoordinasi dengan baik, antara pemko dan pengadilan agama. Tentunya dengan mengedepankan integritas,” ujarnya. 

Walikota pun sangat mendukung langkah ini, terlebih sesuai dengan implementasi dari tindak lanjut peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi dengan harapan Indonesia dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, transfaran, akuntabel dan professional.

“Diharapkan pengadilan agama dapat berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan akuntabilitas kerja melalui budaya kerja yang disiplin sekaligus memanfaatkan teknologi informasi,” harapnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Kalteng, Imron Rosadi  menyatakan jajaranya berkomitmen untuk melakukan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

“Untuk itu kita rubah paradigma, yakni dari minta dilayani menjadi sebagai pelayan bagi masyarakat. Intinya kami komitmen untuk mewujudkan hal tersebut. Itu bukan hanya slogan tetapi benar-benar dilaksanakan,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Perpres Nomor 82/2018, Demi Peningkatan Layanan Kesehatan

MEDIA CENTER, Palangka Raya- Diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018, dipenghujung tahun 2018 menurut Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta, BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, Azi Mariah, maka akan mendorong kementerian, lembaga, dan para pemangku lainnya untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek.

“Akan mendorong perbaikan di banyak sisi. Seperti mulai dari sisi pelayanan kesehatan, manajemen sistem rujukan dan pengawasan terhadap kesehatan,” ungkapnya Rabu (19/12/2018) sore. 

Selain itu lanjut dia, dengan adanya Perpres itu akan lebih memperkuat koordinasi manfaat, koordinasi penjaminan pelayanan, hingga mengoptimalkan upaya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan atau implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Melalui landasan hukum baru tersebut, semoga peran kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam mengelola JKN-KIS bisa kian optimal,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Bayi Baru Lahir Wajib Didaftarkan Jadi Peserta BPJS

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018, dipenghujung tahun 2018, membawa dinamika perubahan pada implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dimana dalam aturan itu tak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan, namun lebih menyempurnakan aturan sebelumnya.

Bahkan dalam Perpres kali ini, bayi yang baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan, maka bayi berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai prosedur dan ketentuan berlaku.

Menurut Benjamin Saut PS,  Deputi Direksi Wilayah Kaltim, Kalteng, Kalsel dan Kaltara BPJS Kesehatan, jika untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI.

“Itu salah satu penjabaran Perpres tersebut yang melakukan penyesuaian aturan di sejumlah aspek,” ujarnya, Rabu (19/12/2018) sore

Sementara lanjut Benjamin, untuk bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya, yaitu proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender, dan setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan.

“Oleh karenanya, kami mengimbau para orang tua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS, agar proses pendaftaran dan penjaminan sang bayi lebih praktis,” pintanya.

Diterangkan, dalam perpres itu juga membuat status kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi lebih jelas. Kedua jabatan tersebut ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung oleh pemerintah.

“Perhitungan iurannya sama dengan perhitungan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya, yaitu 2% dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dan 3% dibayarkan oleh pemerintah,” jelas Benjamin.

Selain itu, dijelaskan bahwa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menjadi peserta JKN-KIS dan tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut, dapat menghentikan kepesertannya sementara. Selama masa penghentian sementara itu, ia tidak mendapat manfaat jaminan BPJS Kesehatan.

Namun, jika sudah kembali ke Indonesia, peserta tersebut wajib melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat 1 bulan sejak kembali ke Indonesia.

“Jika sudah lapor, ia pun berhak memperoleh kembali jaminan kesehatan. Aturan ini dikecualikan bagi peserta dari segmen PPU yang masih mendapatkan gaji di Indonesia,” tutur Benjamin. (MC. Isen Mulang.1/engga)

APBN 2019 Menjadi Instrument Untuk Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya menyampaikan bahwa APBN 2019 harus menjadi instrument untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dalam persaingan ekonomi global disamping untuk mendukung pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan menekan pengangguran, khususnya di Kota Palangka Raya.

Pengelolaan Anggaran 2019 APBN/D harus transparan dan bebas dari KKN serta memperhatikan penyerapan anggaran setiap triwulan, dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dan menjadi komitmen bersama dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Walikota mengingatkan kepada instansi vertikal penerima DIPA tahun 2019 untuk tidak lupa menyampaikan laporan bulanan setiap bulan sebelum tanggal 3 bulan berikutnya.

Ungkapan ini disampaikan Walikota Palangka Raya pada penyerahan DIPA tahun 2019 kepada sembilan instansi vertikal di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya, bertempat di Aula Peteng Karuhei II (19/12/2018).

Selanjutnya walikota mengungkapkan bahwa penyampain DIPA tahun 2019 sesuai dengan amanat Gubernur Kalimantan Tangah harus diserahkan paling lambat tanggal 27 Desember 2018.

Dengan penyerahan DIPA tahun 2019 diharapkan agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk dana APBN yang dikelola melalui DIPA instansi vertikal lingkup Kota Palangka Raya adalah sebesar 213,249 Milyar lebih.
(MC. Isen Mulang/nai/engga)

Grand Opening Siloam Hospitals Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin meresmikan Siloam Hospitals yang terletak di Jl. RTA Milono Km 4 No 425 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Rabu (19/12/2019)

Siloam Hospitals merupakan salah satu dari beberapa Rumah Sakit Swasta yang berada di Kota Cantik Palangka Raya. Siloam hospitals mempunyai komitmen dalam hal memberikan pelayanan di bidang kesehatan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Seperti yang disampaikan oleh founding father Lippo Group dan Siloam Hospitals dalam sambutannya mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman masa kecilnya dulu ketika tinggal di Kota Batu Malang, saat itu dalam kurun waktu 12 tahun ada 6 anggota keluarganya meninggal dunia karena waktu itu belum ada Rumah Sakit dan Pusat Layanan Kesehatan bagi masyarakat. Selain itu karena faktor kemiskinan dan pendidikan yang mempengaruhi masyarakat tidak dapat mengakses layanan kesehatan.

Dengan latar belakang tersebut sehingga dia bersama anak dan cucunya sehingga dr. Mohtar Riadi mendirikan Siloam Hospitals Group dan membangun Rumah Sakit di daerah-daerah dengan harapan akan memberikan sumbangsih kepada masyarakat dengan meningkatkan pelayanan prima namun dengan harga BPJS, ungkapnya.

Dengan fasilitas ruang Emergency 24 jam dengan tim medis yang profesional dan terlatih untuk memberikan pelayanan kepada pasien dalam kondisi emergency, pelayanan medical check up,  laboratorium radiologi, X-Ray,  USG,  dan CT. Scan. Kemudian fasilitas kamar rawat inap yaitu : 9 Beds VIP,  20  Beds Deluxe, 1 Bed HCU,  dan 1 Bed NCU.  Karyawan administrasi ada 6 orang, 2 dokter gigi,  42 perawat dan 18 tenaga medis

Sementara itu Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin mengatakan, dengan bertambahnya Rumah Sakit Swasta di Kota Cantik Palangka Raya akan semakin banyak pilihan bagi masyarakat Kalimantan Tengah secara umum dan Kota Palangka Raya secara khusus untuk memdapatkan pelayanan kesehatan.

” Seperti saat ini Kota Palangka Raya sedang menghadapi wabah penyakit DBD, banyak masyarakat yang meninggal karena terkena DBD. Namun Pemerintah Kota Palangka Raya, melalui Dinas Kesehatan juga telah berupaya untuk mengajak warga masyarakat untuk hidup sehat dengan melakukan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan mengingat saat musim hujan banyak genangan air yang dijadikan tempat berkembang biaknya nyamuk yang bisa menyebabkan penyakit DBD.

Dengan hadirnya Siloam Hospitals diharapkan selain meningkatkan pelayanan kesehatan namun juga dapat meningatkan perekonomian masyarakat Kota Palangka Raya. Pada saat ini pelayanan BPJS Kota Palangka Raya baru mencapai 78 persen dari target yang di harapkan Pemerintah Kota Palangka Raya yaitu di atas 95 persen, ” tutupnya. (MC. Isen Mulang/ winarsih/engga)

Orangutan Albino Dilepasliarkan ke TNBBBR Katingan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Direktorat Jenderal KSDAE bekerjasama dengan Yayasan BOSF melepasliarkan dua individu orangutan (Pongo pygmaeus wurmbii) ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR), Kabupaten Katingan.

Kedua orangutan ini bernama Kika dan Alba. Keduanya dilepasliarkan di wilayah kerja Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Kasongan, Kalimantan Tengah. 

Indra Exploitasia, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati mewakili Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menyambut baik kepulangan Alba ke TNBBBR.

“Alba ini aset berharga sekaligus branding daerah Kalimantan Tengah. Meski keputusan untuk melepasliarkan di taman nasional berbeda dengan rencana sebelumnya di pulau suaka berhutan,” tegasnya, Rabu (19/12/2018).

Diketahui, Kika adalah orangutan betina yang diselamatkan dari operasi gabungan BKSDA Kalimantan Tengah pada 18 Februari 2017 di Buntok, Kabupaten Barito Selatan. 

Saat itu Kika berusia 5 tahun dengan berat badan 9,3 Kg dan masih menunjukan perilaku liar. Orangutan Alba merupakan hasil penyelamatan Balai KSDA Kalteng bekerjasama dengan Yayasan BOSF 29 April 2017 di Desa Tanggirang, Kabupaten Kapuas.

Saat itu Alba berusia 5 tahun dengan berat badan 8,3 Kg menunjukkan perilaku liar, menolak berdekatan dengan manusia. Kondisinya sangat unik, memiliki penampakan, rambut seluruh tubuh putih, bola mata kebiruan dan pupil mata merah, sehingga disebut albino.

Kika dan Alba telah menjalani rangkaian proses rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng Palangka Raya. (MC. Isen Mulang/engga)

Instansi Vertikal Diminta Percepat Serap Anggaran 2019

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin mengharapkan instansi vertikal bisa mempercepat serapan anggaran pada 2019.

Dia menyebut dengan cepatnya serapan anggaran maka berdampak baik pada perekonomian masyarakat, karena perputaran uang akan semakin banyak, sehingga ekonomi masyarakat akan meningkat.

Harapan ini disampaikan walikota saat menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2019 kepada sembilan satuan kerja instansi vertikal, Rabu (19/12/2018) pukul 14.30 WIB.

Ke-9 instansi vertikal ini adalah pengadilan negeri, pengadilan agama, kejaksaan, kantor kementerian agama, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan pertanahan Nasional (BPN), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta kepolisian.

Kepala Bappeda Kota Palangka Raya, Akhmad Fordiansyah mengatakan total anggaran yang diserakkan kepada 9 instansi vertikal ini mencapai Rp892,671 miliar.

Rinciannya Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya Rp11,392 miliar, Pengadilan Negeri Agama Kota Palangka Raya Rp6,126 miliar, dan Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya Rp7,145 miliar.

Kemudian Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Rp105,9 miliar, BPS Kota Palangka Raya Rp4,964 miliar, dan BPN Kota Palangka Raya Rp16,297 miliar.

Selanjutnya BNN Kota Palangka Raya Rp1,697 miliar, KPU Kota Palangka Raya Rp15,622 miliar, dan Kepolisian Resort Palangka Raya Rp44,910 miliar. (MC. Isen Mulang/engga)