Bapemperda DPRD Rapat Bahas Tiga Raperda Inisiatif

/0 Comments/in
MEDIA CENTAR, Palangka Raya – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palangka Raya mengadakan rapat dengan tim akademik untuk membahas tiga rancangan peraturan daerah (Raperda)  inisiatif dewan, Selasa (10/10/2017).

Tiga Raperda yang dibahas adalah Raperda tentang Penyelenggara Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Raperda tentang Rumah Potong Hewan, dan Raperda tentang Penanggulangan dan Pencegahan Psikotropika dan Obat Terlarang (Narkotika).

Sementara tim akademik yang diajak rapat adalah para aparatur sipil negara (ASN) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Dinas Peternakan Kota Palangka Raya.

Khusus ASN Kanwil Hukum dan HAM membahas Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, sedangkan pejabat BNN membahas soal draf Raperda tentang Narkotika, dan pejabat dinas peternakan membahas Raperda tentang Rumah Potong Hewan.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangka Raya, Anna Agustina Elisye dan diikuti oleh 7 anggota Bapemperda seperti Riduanto, Jumatni, Beta Syailendra, Ferry S Lesa, Vina Panduwinata, Mukarramah, dan Subandi.

Anna menjelaskan saat ini Bapemperda DPRD Kota Palangka Raya dituntut harus bisa menyelesaikan 8 Raperda hingga akhir Desember 2017. Dimana 5 Raperda merupakan usulan eksekutif dan tiga Raperda merupakan inisiatif DPRD Kota Palangka Raya.

Setelah tuntas membahas draf Raperda dengan tim akademik, kemudian tahap selanjutnya sosialisasi publik yang akan dilaksanakan di kantor kecamatan atau kelurahan dengan mengundang berbagai tokoh masyarakat untuk mendapatkan masukan.

Meski belum final, namun Anna Agustina menjelaskan khusus Raperda tentang RPH yang diatur nanti soal pendirian rumah potong, termasuk kriteria hewan yang disembelih harus sehat dan aman dikonsumsi oleh konsumen.

Sementara itu tujuan dibuatnya Raperda tentang Narkotika untuk melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam bahaya narkoba. Sebab saat ini penjualan narkoba sudah cukup meresahkan, sehingga peredarannya perlu diberantas.

Kemudian tujuan dibuatnya Raperda tentang Penyelenggara Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu adalah untuk membantu warga yang sedang berperkara. Dalam Perda ini nantinya warga akan mendapat pendampingan hukum dan bantuan biaya dari Pemerintah Kota Palangka Raya.

Hanya saja bantuan hukum dan biaya ini menurut Anna tidak berlaku bagi pelaku tindak kejahatan teroris dan narkoba. (MC. Isen Mulang/engga)

Rehab Sentra Industri Tumanggung Tilung Telan Dana Rp935 Juta

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Selain memperjuangkan perbaikan fasilitas pasar tradisional, ternyata Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya juga sudah merehab gudang dan workshop di Sentra Industri Temanggung Tilung.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya, Aratuni Djaban, rehab 7 gudang dan 1 gedung workshop ini sudah selesai dikerjakan per 31 September 2017. Biaya rehab ringan ini menghabiskan dana Rp935 juta dari dana alokasi khusus (DAK).

Dia mengatakan untuk merealisasikan anggaran rehab ringan 7 gudang dan 1 gedung workshop ini perlu waktu cukup lama dan baru tahun ini bisa disetujui pimpinan.

Diharapkan dengan telah direhabnya gudang dan gedung workshop ini, maka bisa dimanfaatkan oleh para pengrajin mebel untuk terus menghidupkan geliat ekonomi di Sentra Industri Temanggung Tilung.

Apalagi pusat mebel tersebut merupakan satu-satunya sentra industri yang dimiliki Pemerintah Kota Palangka Raya. Di tempat ini pula hasil garapan dari beberapa pengusaha mebel sudah cukup terkenal hingga luar daerah.

Sebagai dinas yang memiliki tugas membina pengusaha, maka Aratuni terus memperjuangkan agar fasilitas yang digunakan harus layak, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai penunjang usaha masyarakat Kota Palangka Raya. (MC. Isen mulang/engga)

Kadisperindag Undang Rapat Konsultan Proyek Pasar Tangkiling Dan Kalampangan

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palangka Raya, Aratuni Djaban mengundang rapat para konsultan dan kontraktor yang mengerjakan proyek rehabilitasi Pasar Tangkiling dan Pasar Kalampangan.

Rapat yang dilaksanakan di aula Disperindag Kota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km 5,5 Senin (9/10/2017) pukul 09.00 WIB ini diadakan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan pengerjaan proyek pasar yang dilaksanakan oleh kontraktor.

Dalam rapat ini terungkap jika kemajuan fisik rehab Pasar Tangkiling masih 08,02 persen dari target 10,86 persen di awal Oktober 2017. Sedangkan kemajuan pengerjaan fisik Pasar Kalampangan sudah mencapai 10,50 persen dari target 12,8 persen.

Adapun penyebab rendahnya realisasi kemajuan pekerjaan proyek rehab pasar ini menurut Aratuni karena ada beberapa kendala teknis yang mengganggu kontraktor, sehingga pekerjaan tidak bisa dikebut sesuai dengan rencana.

Misalnya belum lancarnya suplai material dan angkutan material tidak bisa masuk ke dekat lokasi proyek, sehingga material seperti tiang pancang terpaksa dibongkar di jalan raya yang jaraknya sekitar 27 meter dari lokasi proyek.

Dengan kondisi seperti ini terpaksa pemindahan material tiang pancang harus dilakukan oleh para pekerja, sehingga memakan waktu cukup lama. Sedangkan idealnya pemindahan material tiang pancang dilakukan oleh excavator agar lebih cepat. 

Meski dalam pelaksanaannya masih menemui kendala teknis, tapi Aratuni tetap optimis jika pengerjaan rehab dua pasar tradisional semi modern ini akan selesai tepat waktu. Apalagi masa pengerjaan masih cukup lama hingga 21 Desember 2017.

Aratuni menambahkan rehab Pasar Tangkiling menghabiskan dana Rp5,7 miliar dan Pasar Kalampangan juga Rp5,7 miliar yang dananya bersumber dari APBN. Rehab Pasar Tangkiling dan Kalampangan ini masuk program 1.000 rehab pasar yang dilakukan pemerintah pusat. (MC. Isen Mulang/engga)

Pemko Palangka Raya Sudah Hibahkan Dana Ke Panwaslu

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Riban Satia dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palangka Raya Endrawati menandatangani naskah perjanjian hibah dana (NPHD), Jumat (6/10/2017) siang di ruang walikota.

Kapasitas Riban Satia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai pemberi hibah yang selanjutnya disebut pihak pertama.

Sedangkan Endrawati bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Panwaslu Kota Palangka Raya sebagai penerima hibah yang selanjutnya disebut pihak kedua.

Adapun besaran dana hibah yang diberikan ke Panwaslu Kota Palangka Raya sebesar Rp3.857.802.000. Namun untuk tahap pertama baru dikucurkan Rp836.153.000.

Sedangkan sisanya Rp3.021.649.000. akan dialokasikan pada APBD 2018. “Dana sebesar ini semuanya akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pengawasan pemilihan walikota dan wakil walikota pada Pilkada serentak 2018,” jelas Endrawati didampingi Anggota Komisioner Panwaslu Murianson, dan Eko Wahyudi, Senin (9/10/2017).

Endrawati menjelaskan mekanisme pencairan dana hibah ini akan dilakukan dengan cara transfer dari kas umum daerah ke rekening Panwaslu Kota Palangka Raya setelah para pihak menandatangani berita acara Serah terima hibah.

Kemudian pihak kedua mengajukan permohonan kepada pihak pertama dengan melampirkan surat permohonan pencairan belanja hibah, fotokopi NPHD, fakta integritas, dan salinan fotocopy rekening penampungan hibah langsung dari bank.

Syarat lainnya melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kuasa pengguna anggaran penerima anggaran hibah dengan bermaterai cukup, kuitansi rangkap tiga asli bermaterai yang telah ditandatangani dan distempel dan uraian kebutuhan sebagaimana lampiran NPHD. (MC. Isen Mulang/engga)

147 Pelamar Ikuti Tes Calon Outsourcing KPU Palangka Raya

/0 Comments/in
MEDIA CENTER, Palangka Raya – Lowongan tenaga kontrak atau outsourcing yang dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya rupanya sangat diminati para pencari kerja.

Buktinya baru diumumkan beberapa hari, namun pelamar yang mendaftar mencapai 147 orang. Padahal formasi yang dibutuhkan hanya lima orang untuk mengisi jabatan tenaga administrasi dan teknologi informasi (IT).

Secara serentak ke-147 pelamar calon tenaga outsourcing ini mengikuti tes tertulis di aula kantor KPU Kota Palangka Raya, Senin (9/10/2017). Tapi karena jumlah pelamar cukup banyak, maka pelaksanaan tes dibagi menjadi tiga kelompok.

Kelompok pertama dilaksanakan pukul 09.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB. Kemudian kelompok kedua dilaksanakan pukul 11.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB dan kelompok ketiga dilaksanakan pukul 14.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB.

Dibaginya tiga kelompok tes tertulis ini karena daya tampung ruang aula KPU Palangka Raya sangat sempit. Jadi panitia seleksi terpaksa membagi dalam tiga kelompok. Dimana dalam satu kelompok diikuti 49 peserta.

Sebelum mengikuti tes, terlebih dulu para calon pelamar tenaga outsourcing ini mendapatkan pengarahan dari Sekretaris KPU Kota Palangka Raya, Saipul. Isi pengarahan seputar tugas yang akan diemban setelah mereka diterima menjadi tenaga outsourcing. 

Dalam arahan ini Saipul menegaskan jika hari kerja bagi tenaga outsourcing nanti tidak mengenal hari libur kalender, tapi mengikuti kalender kerja tahapan Pilkada serentak 2018 yang sudah ditetapkan oleh KPU RI.

Ketua KPU Kota Palangka Raya, Eko Riadi menambahkan masa kerja tenaga outsourcing ini hanya 9 bulan terhitung sejak November 2017. Dia berharap bagi tenaga kontrak yang dinyatakan diterima nanti bisa menjalankan tugas dengan baik, sehingga keberadaannya bisa ikut menyukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018. (MC. Isen Mulang/engga)

Banggar DPRD Dan Tim Anggaran Pemko Palangka Raya Bahas KUA-PPAS 2018

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palangka Raya mengadakan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya di ruang rapat komisi, Kamis (5/10/2017).

Rapat yang dipimpin langsung ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto ini dalam rangka membahas kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2018.

Sementara itu dari eksekutif dihadiri Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, Fordiansyah serta Kepala Bappeda Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu.

Dalam rapat yang berakhir pukul 12.00 WIB ini masih belum menghasilkan keputusan final soal porsi anggaran belanja pada APBD 2018, karena masih akan dilanjutkan lagi, Jumat (6/10/2017).

Alasan Ketua DPRD Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto melanjutkan rapat dengan tim anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya karena estimasi pendapatan daerah yang diajukan ke DPRD tidak mengalami perubahan alias stagnan.

Di sisi lain Banggar DPRD mengharapkan estimasi pendapatan daerah yang diajukan harus mengalami kenaikan setiap tahun. Apalagi potensi pendapatan pajak dan retribusi di Palangka Raya masih banyak yang belum tergali.

Maka dari itu Sigit meminta kepada tim anggaran dari eksekutif untuk menghitung ulang berapa potensi riil pendapatan daerah yang bisa dipungut pada 2018.

Dengan demikian Banggar DPRD bisa menghitung kebutuhan anggaran untuk pembangunan dengan kemampuan pendapatan, sehingga diharapkan nantinya antara kebutuhan dan ketersediaan anggaran tidak defisit.

Sigit mengharapkan kepada tim anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mem-presure lagi satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) untuk memaksimalkan perannya dalam memungut pajak dan retribusi, sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk membiayai pembangunan. (MC. Isen Mulang/engga)

Tarian Kolosal Meriahkan HUT TNI Ke-72 Di Palangka Raya

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Hari ini, Kamis 5 Oktober 2017 Tentara Nasional Indonesia (TNI) genap berusia ke-72. Seperti biasa, HUT TNI selalu diperingati diseluruh penjuru nusantara, termasuk di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Di Palangka Raya, upacara peringatan HUT TNI ke-72 ini dilaksanakan di Lapangan Sanaman Mantikei. Bertindak sebagai inspektur upacara HUT TNI ke-72 adalah Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Habib H Said Ismail.

Perayaan HUT TNI ke-72 ini juga dihadiri Kapolda Kalimantan Tengah Brigjen Anang Revandoko, Plt Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Mugeni dan beberapa kepala daerah seperti Walikota Palangka Raya Riban Satia serta Bupati Barito Utara, Nadalsyah.

Sementara itu dari Korem 102 Panju Panjung dihadiri Kasrem Letkol Kav Enda Mora Harahap, sedangkan Komandan Korem 102 Panju Panjung Kolonel Arm M Naudi Nurdika menghadiri HUT TNI ke-72 di Dermaga Pantai Indah Kiat Cilegon, Banteng.

Tahun ini perayaan HUT TNI lebih meriah, karena seusai upacara diadakan tarian kolosal yang dibawakan para muda-mudi. Tarian kolosal ini menceritakan sejarah perjuangan Tambun dan Bungai dalam mempertahankan budaya Dayak.

Selanjutnya digelar pertunjukan bela diri dari berbagai perguruan. Dalam pertunjukan ini memperagakan kehebatan peserta bela diri dalam mematahkan besi. Atraksi lainnya diperlihatkan pertunjukan pesawat kecil atau aeromodeling.

Upacara HUT TNI ke-72 ini juga dimeriahkan dengan paduan suara yang dibawakan oleh puluhan murid SD. Selain dihadiri para pejabat, perayaan HUT TNI ini juga disaksikan oleh masyarakat dan ratusan anak didik dari berbagai sekolah.

Sementara itu seusai mengikuti upacara, Walikota Palangka Raya Riban Satia mengucapkan selamat HUT TNI ke-72. Walikota berharap semoga TNI terus komitmen menjaga keutuhan NKRI. TNI harus menjaga keutuhan bangsa dan negara bersama rakyat.

Diakui walikota, tugas TNI cukup berat, karena selain memiliki tugas khusus menjaga NKRI, tugas lainnya yang harus dilaksanakan prajurit TNI adalah ikut mendukung program pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan.

Salah satu peran aktif TNI dalam membantu pembangunan adalah dengan Program Manunggal Membangun Desa (PMMD). Program ini setiap tahun dilaksanakan prajurit TNI diseluruh nusantara, termasuk di Kota Palangka Raya. (MC. Isen Mulang/engga)

Perda APBD Perubahan 2017 Kota Palangka Raya Disahkan DPRD

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – DPRD Kota Palangka Raya menggelar sidang paripurna dengan agenda penetapan penyempurnaan evaluasi Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Raperda APBD Perubahan 2017 Kota Palangka Raya, Rabu (4/10/2017).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit Karyawan Yunianto ini juga dihadiri Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio dan beberapa kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD). 

Sebelum Raperda APBD Perubahan 2017 disahkan menjadi peraturan daerah (Perda), terlebih dahulu Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palangka Raya, Junita Ginting membacakan item-item evaluasi gubernur yang sudah ditindaklanjuti oleh legislatif dan eksekutif.

Di antaranya mengenai kebijakan umum anggaran telah disusun sesuai mekanisme yang berlaku mulai dari KUA-PPAS. Dalam evaluasi gubernur Pemerintah Kota Palangka Raya juga diminta mengalokasikan anggaran untuk mendukung lima program prioritas walikota.

Poin berikutnya Pemko Palangka Raya juga diminta mendukung 10 program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada prinsipnya semua item evaluasi sudah ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam kesempatan ini Junita Ginting juga melaporkan pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan oleh Pemko Palangka Raya telah melebih dari amanat undang-undang. Misalnya untuk pendidikan telah dianggarkan 30,3 persen dari 20 persen dari total APBD.

Kemudian untuk kesehatan telah dialokasikan 17 persen dari 10 persen dari total APBD. Besarnya pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan ini menurut Junita membuktikan program yang dilaksanakan Pemko Palangka Raya sudah pro rakyat.

Sementara itu sebelum menutup rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit Karyawan Yunianto meminta kepada seluruh SOPD segera melakukan eksen nyata dalam rangka mengimplentasikan program yang sudah tertuang dalam APBD Perubahan  2017. (MC. Isen Mulang/engga)

Pejabat Bappeda Seluruh Kalteng Rapat Di Palangka Raya

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya menjadi tuan rumah penyelenggara workshop SPIP, Peningkatan Kapabilitas APIP, SIESKEUDES, dan SIMDA Perencanaan Provinsi, Kabupaten, dan Kota seluruh Kalimantan Tengah, (3/10/2017).

Dalam workshop sehari yang diadakan di Gedung Pertemuan Umum Palampang Tarung Jalan Tjilik Riwut Km 5 dan dibuka oleh Walikota Palangka Raya, Riban Satia ini diikuti oleh pejabat Bappeda 13 kabupaten, 1 kota, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya walikota menekankan jajaran SOPD mampu mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, mengintensifkan pengelolaan keuangan negara, pembangunan nasional dan meningkatan upaya pencegahan korupsi.

Dengan workshop ini peserta diharapkan mampu membuat komitmen atas jabatan yang dipegang, mengimplementasikannya dalam pemerintahan dan menjadi ajang sharing atas seluruh persoalan di SOPD kabupaten dan kota seluruh Kalimantan Tengah.

Riban mengharapkan peserta workshop mampu menjadi pelaku perubahan di daerah, khususnya di Palangka Raya. Apalagi ke depan sistem perencanaan pembangunan dan keuangan dipantau oleh KPK.

Meski diakui di Palangka Raya telah lebih dahulu dilakukan sejak 2016 disusun dari kelurahan hingga SOPD dijajaran pemerintah kota.

“Harapannya melalui kegiatan ini menjadi solusi penyelesaian tugas di daerah dan semoga kegiatan ini akan dikembangkan di Palangka Raya sehingga kota ini semakin baik dalam mendukung visi misi pemerintahan,” terangnya.

Riban berharap peserta workshop mampu mengimplementasikan sistem perencanaan (e-planing), e-musrenbang, e-ASB, dan e-budgenting secara penuh dalam menyusun pengangaran pemerintah daerah serta mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya pemerintah daerah melakukan sistem perencanaan pembangunan. (MC. Isen Mulang/engga)

18 IKM Dapat Bantuan Design Kemasan Dan Merek Dari Kementerian Perindustrian

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sejumlah 18 Industri kecil dan menengah (IKM) di Kota Palangka Raya mendapatkan bantuan design kemasan dan merek dari Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah pada Kementerian Perindustrian, Selasa (3/10/2017).

Ke-18 IKM yang dapat bantuan ini adalah Inayu, Rahman, Berkah Lumintu, Pondok Jamur, Jeng Sari, Kirana Production, Panji, Harapan Bunda, SMS, Mei Asnawati, Rezeki, Bude Yani, Gina Happycraff, Rossemi, Al Firdaus, Nau-Nau Bakery, Pahias, dan Citra.

Secara simbolis bantuan design kemasan dan merek ini diserahkan oleh Dirjen IKM Kementerian Perindustrian, Edi Siswanto dan Walikota Palangka Raya HM Riban Satia di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palangka Raya. 

Adapun bentuk design kemasan dan merek yang diberikan kepada IKM ini disesuaikan dengan keinginan para pelaku usaha, namun modelnya tetap menyesuaikan kekhasan daerah, misalnya design merek produk dibuat ada yang menggunakan burung enggang.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya, Aratuni Djaban sangat berterimakasih dengan jajaran Kementerian Perindustrian yang telah membantu para IKM di Kota Cantik membuatkan design kemasan dan merek secara gratis.

Dengan adanya design kemasan dan merek, maka Aratuni berharap produk IKM Palangka Raya bisa bersaing dengan produk lainnya. Dia percaya dengan adanya kemasan dan merek yang lebih rapi akan menarik minat calon konsumen untuk membeli produk IKM.

Dijelaskan ke-18 IKM yang menerima bantuan ini sebelumnya pada 26-27 April 2017 telah mendapatkan bimbingan dan konsultasi dari Dirjen IKM Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan di Swissbel Hotel Danum, Palangka Raya.

Aratuni menambahkan acara serah terima bantuan IKM ini juga dirangkai dengan peninjauan ke Sentra Industri Temanggung Tilung oleh jajaran Dirjen IKM Kementerian Perindustrian. Tujuannya ingin melihat kondisi di lapangan para IKM di Palangka Raya. (MC. Isen Mulang/engga)