Dukung Program Pemerintah Menuju Indonesia Bersih

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Padatnya penduduk yang tinggal di pemukiman kumuh pinggiran sungai kahayan terutama kawasan pelabuhan rambang berimbas pada menumpuknya sampah yang dibuang oleh warga sekitar.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan dampak buruk dari tumpukan sampah bagi kesehatan terutama bagi warga sekitar pelabuhan rambang.

Selain mengunjungi daerah Sakan, Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin didampingi Wakil Walikota Palangka Raya, Hj.Umi Mastikah juga mengunjungi kawasan pelabuhan rambang, jalan Riau Palangka Raya, Kamis (28/2/2019).

Lurah pahandut yang mendampingi kunjungan walikota ke kawasan pelabuhan rambang melaporkan bahwa daerah kawasan pemukiman padat penduduk daerah Murjani dan sekitarnya sempat mengalami luapan air dan sampah beberapa waktu yang lalu.

Menanggapi hal tersebut  Walikota Fairid dalam kesempatan itu mengatakan bahwa kawasan kumuh daerah pelabuhan rambang yang masih tergenang sampah akan segera ditindaklanjuti.

Hasil tinjauan ini akan dibuat kajian yang berbentuk program yang nanti akan melibatkan instansi vertikal yaitu TNI dan POLRI untuk bersama sama membersihkan lingkungan Kota Palangka Raya seperti program Pemerintah Pusat yaitu Indonesia Bersih.

“Bersama instansi vertikal baik TNI dan POLRI akan bersama-sama dalam meningkatkan kebersihan lingkungan dan mendukung program pemerintah pusat yaitu Indonesia Bersih,” tuturnya.

Perlunya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk tidak membuang sampah dengan sembarangan adalah kunci utama kebersihan Kota Palangka Raya terkhusus kawasan sungai. (MC. Isen Mulang/in/engga)

Walikota Meninjau Keadaan Drainase Jalan Sakan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Diperkirakan sampai dengan bulan april siklus musim hujan masih akan turun di Kota Palangka Raya. 

Akibat turunnya hujan yang cukup lebat beberapa waktu lalu, Kota Palangka Raya mengalami luapan debit volume air sehingga menyebabkan banjir.
Meluapnya air berdampak bagi warga masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah Jalan Sakan, luapan air masuk dan menggenangi rumah warga.

Diakui oleh Siti warga Jalan Sakan, saat ditemui kru media center, mengungkapkan mereka cukup kewalahan ketika turun hujan lebat pada senin sore lalu, air dari pangaringan naik dan masuk ke rumah warga.

Menurut Siti, selain karena  intensitas hujan yang cukup lebat, banjir diakibatkan menumpuknya sampah di pangaringan yang menutup aliran air sehingga drainase menjadi buntu dan air naik menggenangi rumah-rumah  warga, ungkap Siti.

Di tempat yang sama, Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin didampingi Wakil Walikota Palangka Raya, Hj. Umi Mastikah, Kamis (28/2/2019) berkunjung ke Jalan Sakan untuk meninjau keadaan drainase yang ada di daerah tersebut.

Fairid berharap Dinas PU Kota Palangka Raya dan Dinas Perkim membuat master plan untuk daerah sakan, sehingga betul-betul dapat tertangani dan tidak terjadi lagi luapan air akibat tersumbat sampah di sungai yang berimbas pada banjir,”  tuturnya.

Drainase yang ada di Jalan Sakan tidak mampu menampung volume air yang cukup banyak sehingga air naik ke permukaan dan masuk ke rumah warga komplek Sakan.

Dalam pertemuan tersebut  juga hadir dari Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perkim, BPBD, Kominfo, Camat serta Sekcam Jekan Raya, Lurah Palangka.

“Kita berharap masyarakat sadar bahwa menjaga kebersihan lingkungan itu adalah suatu keharusan, untuk itu di harapkan agar membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang ke sungai serta terus menjaga fungsi utama saluran air,” harapnya. (MC Isen Mulang/in/engga)

Pemko Ajukan 4 Raperda ke DPRD Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya mengajukan empat rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada DPRD melalui rapat paripurna, Kamis (28/2/2019).

Empat Raperda ini diajukan oleh Wakil Walikota Palangka Raya, Umi Mastikah mewakili walikota dalam rapat paripurna ke-7 masa sidang I tahun sidang 2019.

Empat Raperda yang diajukan tersebut adalah Raperda tentang Inovasi Daerah, Raperda tentang Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan, Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat serta Raperda tentang Pengelolaan Pertamanan.

Umi mengharapkan ke-4 Raperda tersebut bisa segera dibahas oleh DPRD Kota Palangka Raya, karena produk hukum daerah ini sangat diperlukan untuk kepentingan masyarakat.

Pihaknya juga mengharapkan ke-4 Raperda tersebut harus dibahas sesuai mekanisme yang berlaku yang telah tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah

Karena itu pihaknya menyarankan agar ke-4 Raperda tersebut bisa cepat dibahas maka dalam pembahasannya harus melihatkan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sekretariat daerah, dan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya. (MC. Isen Mulang/engga)

Adanya Kepastian Hukum Membuat Masyarakat Antusias Urus Izin Usaha

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Banyaknya perzinan yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya selama 2018 membuktikan jika saat ini pelayanan yang diberikan pemerintah daerah sudah cukup baik.

“Dengan adanya pengurusan izin satu pintu, maka memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Lewat PTSP, kini masyarakat lebih mudah mengurus izin,” kata Kepala DPM-PTSP Kota Palangka Raya, Rawang, Kamis (28/2/2019).

Dia mengatakan dengan dibuatnya peraturan daerah yang menunjuk DPM-PTSP Kota Palangka Raya sebagai satu-satunya SOPD yang mengeluarkan perizinan, maka membuat masyarakat lebih percaya terhadap pelayanan yang diberikan.

Hadirnya PTSP menjadikan masyarakat antusias mengurus izin. Buktinya selama 2018 saja ada 8.600 lebih izin yang dikeluarkan DPM-PTSP Kota Palangka Raya. Jumlah ini meningkat signifikan jika dibanding pengurusan izin masih dilakukan di SOPD.

Karena itu Rawang menegaskan hadirnya SOPD yang khusus menerbitkan perizinan, maka memberikan kepastian masyarakat untuk berusaha. “Saat ini pengurusan izin lebih cepat. Jika syaratnya lengkap, maka dalam beberapa hari sudah selesai,” ucapnya.

Dia menambahkan jenis izin yang paling banyak diurus masyarakat selama 2018 adalah IMB, reklame, dan minuman keras. (MC. Isen Mulang/engga)

Waria di Palangka Raya Terancam Kehilangan Hak Pilih

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Puluhan waria (wanita-pria red) di Kota Palangka Raya terancam kehilangan hak pilih pada pemilu 17 April 2019 mendatang. 

Alasan terancamnya hak pilih kaum transgender ini salah satunya adalah, mereka kesulitan dalam mengakses pembuatan  kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Hal ini juga terungkap pada saat kegiatan sosialisasi kepemiluan yang dilakukan Relawan Demokrasi (Relasi) KPU Kota Palangka Raya dengan sasaran para waria  di kawasan Plamboyan Bawah Palangka Raya.

“Sulitnya mengakses e-KTP menjadi keluhan puluhan waria, sehingga mereka tidak terdata sebagai pemilih,” ungkap Eka anggota Relasi KPU Palangka Raya, Rabu (27/2/2019).

Menurutnya, ada kesan keraguan serta keengganan dari kepanjangan tangan pemerintah terutama di tingkat akar rumput seperti RT/RW ataupun pada tingkat pemerintah daerah, dalam hal ini Disdukcapil untuk mau membuka akses dalam pembuatan e-KTP bagi para waria.

“Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan haknya, apapun statusnya. Bila tidak ada identitas itu maka seseorang akan kesulitan dalam mendapatkan banyak hal,” ucapnya.

Siti anggota Relasi lainnya menambahkan, bahwa sebenarnya para waria ini berkeinginan bisa ikut berpartisipasi memberikan hak pilihnya pada pemilu serentak 2019. Hanya saja mereka rata-rata belum mengantongi e-KTP atau minimal surat keterangan (suket) sebagai bukti telah melakukan perekaman data kependudukan.

“Para waria ini rata-rata mengaku pernah melakukan pengurusan data kependudukan, namun dari RT tempat tinggalnya enggan meladeni. Hal serupa juga sama terjadi ketika mereka ke Disdukcapil,” bebernya.

Adanya keluhan waria ini tambah Siti, menjadi catatan tersendiri bagi pihaknya, terutama untuk bisa dicarikan solusi agar hak-hak waria sebagai bagian dari warga negara Indonesia tidak hilang begitu saja.

“Belum memiliki data kependudukan tentu membuat mereka tidak bisa memenuhi haknya. Seperti kesehatan, layanan publik maupun hak menyampaikan aspirasi dalam pesta demokrasi,” tuturnya.

Sementara itu Yuli yang merupakan ketua komunitas waria Kota Palangka Raya mengaku, jika anggotanya rata-rata tidak mempunyai hak pilih dalam pemilu lantaran belum memiliki identitas yang jelas.

“Teman-teman waria rata-rata pernah mengurus data kependudukan, bahkan menggunakan nama asli sejak lahir. Tetapi nyatanya tidak dilayani RT ataupun petugas Disdukcapil.” tandasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

KPPD Gelar Sosialisasi Kepemiluan Bagi Ikatan Guru Raudhatul Atfhal

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD) Provinsi Kalimantan Tengah  menggelar sosialisasi kepemiluan kepada Ikatan Guru Raudhatul Atfhal (IGRA) Kota Palangka Raya, Rabu (27/2/2019).

Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan serta informasi kepada para guru yang tergabung dalam IGRA, bahwa betapa pentingnya memberikan hak suara pada pemilu serentak 17 April 2019 mendatang.

“Melalui sosialisasi ini setidaknya pengurus IGRA dan anggota-anggotanya dapat mengetahui mekanisme kepemiluan serta bagaimana menggunakan hak pilih sebaik-baiknya dalam pelaksanaan pemilu,”ungkap Ketua KPPD Kalteng Gordon L Tobing.

Dihadapan pengurus serta ratusan anggota IGRA, Gordon mengingatkan bahwa menyalurkan hak suara dalam pemilu merupakan keharusan. Terlebih hal itu dilakukan demi memilih para wakil rakyat serta pemimpin untuk lima tahun kedepan.

“Kenali visi dan misi maupun rekam jejak para calon legislatif atau capres-cawapres  yang dianggap tepat untuk dipilih,” ucapnya. 

Adapun dalam kegiatan sosialisasi tersebut, sejumlah pengurus KPPD Kalteng secara bergiliran memberikan materi tentang pengetahuan serta informasi kepemiluan kepada pengurus serta ratusan anggota IGRA yang didominasi 100 persen kaum perempuan tersebut.

Materi seperti, syarat memilih, tata cara pencoblosan, jumlah partai, hari pemilihan,  lima surat suara berikut perbedaan kode warna untuk peserta pemilu yakni DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota serta calon presiden dan calon wakil presiden, serta beberapa materi kepemiluan lainnya disampaikan jajaran pengurus KPPD pada sosialisasi saat itu.

Sebagaimana diketahui keberadaan pengurus KPPD Kalteng itu sendiri dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi setempat, dimana salah satu tugas pokoknya adalah membantu mensosialisasikan kepemiluan kepada masyarakat melalui berbagai segmen atau sasaran. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Inilah Penyebab Drainase Meluap Saat Hujan Deras

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Kota Palangka Raya pada Senin sore  menyebabkan meluapnya sejumlah drainase yang berada di kota Palangka Raya, hingga menggenangi rumah-rumah warga.

Kepala Bidang Sumberdaya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palangka Raya, Man Saji mengatakan, sistem pengairan dari drainase tersier di permukiman masyarakat yang menuju drainase sekunder dan drainase primer banyak yang tersumbat dan dalam kondisi tak utuh. 

“Drainase yang ada tak mampu menampung volume air yang begitu besar saat hujan turun,” ungkapnya, Rabu (27/2/2019).

Tersumbatnya drainase itu lanjut Man Saji antara lain,  dikarenakan banyaknya sampah yang menutupi drainase, selain itu drainase mengalami pendangkalan, disisi lain keberadaan drainase banyak tertutup bangunan milik masyarakat. 

“Nah, ketika hujan dengan intensitas tinggi, maka air drainase akan meluap,” terangnya lagi. 

Dinas PUPR lanjut Man Saji akan terus memaksimalkan peran tim OP (Operasional dan Pemeliharaan) untuk melakukan pembersihan terhadap saluran drainase yang tersumbat dengan mengangkat sedimentasi didasar drainase dan sampah.

“Bangunan milik masyarakat banyak yang menutup drainase sehingga aliran air tak lancar. Nah, hal ini juga jadi bagian masalah,” tandasnya.

Dulunya tambah Man Saji, beberapa bangunan milik masyarakat yang menutup drainase pernah dilakukan penertiban hingga dibongkar. Namun ternyata masih banyak bangunan baru menutup drainase.

“Kita berharap masyarakat lebih memiliki tanggungjawab serta kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama menjaga fungsi utama saluran air,” pintanya.

Dalam bagian lain tambah Man Saji,  pihaknya saat ini sedang menyusun peraturan daerah (Perda) drainase perkotaan. Disitu kata dia akan mengatur sanksi bagi pihak yang bangunannya menutup saluran drainase.

“Ya, melalui perda ini nantinya akan mendorong kesadaran masyarakat terhadap lingkungan drainase,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

DPM-PTSP Palangka Raya Terbitkan 8.600 Izin Selama 2018

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Jumlah perizinan yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya selama 2018 meningkat signifikan.

Ada 8.600 lebih perizinan yang telah diterbitkan. Dari 8.600 izin ini menurut Kepala DPM-PTSP Kota Palangka Raya, Rawang didominasi perizinan bidang ke-PU-an, perdagangan, dan kesehatan.

Dibidang ke-PU-an adalah izin mendirikan bangunan (IMB), sedangkan bidang kesehatan meliputi izin praktek dokter, izin praktek bidan, izin poliklinik, dan apotik.

Sedangkan bidang perdagangan yang paling banyak adalah izin penjualan minuman keras (Miras). “Totalnya ada 13 sektor perizinan yang kita tangani,” ujar Rawang, Kamis (28/2/2019).

Rawang menyebut banyaknya perizinan yang diterbitkan selama 2018 ini secara ekonomi menyumbang 25 persen pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palangka Raya.

Hanya saja pihaknya belum mengetahui berapa nilai PAD yang masuk ke daerah, karena laporan hasil rekonsiliasi dari 13 SOPD belum disampaikan ke dinasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Musikal “Man Da U” Berkolaborasi Dengan Budaya Tionghoa Siap Digelar

MEDIA CENTER Palangka Raya – Pagelaran tari Musikal “Man Da U” yang mengkolaborasikan antara seni dari budaya Dayak dengan Tionghoa siap digelar di Betang Hapakat Jalan RTA Milono Kota Palangka Raya pada 1 Maret 2019.

Pagelaran yang digagas para tokoh dan pemerhati serta pelaku budaya maupun para  seniman Dayak maupun Tionghoa  yang ada di Kota Palangka Raya itu, dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dan  direncanakan akan dibuka oleh Ketua TP-PKK Kalteng , Yulistra Ivo Azhari yang juga  merupakan istri Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran.

Tokoh budaya Kalteng, Thoeseng Asang mengatakan, jika  budaya itu bersifat dinamis dan universal, eksistensi suatu budaya akan hilang jika tidak ditopang oleh budaya lain.

“Jadi tidak bisa berdiri sendiri namun memerlukan kolaborasi  serta perpaduan dengan budaya-budaya lain,” ungkapnya, saat konferensi pers terkait dengan rencana pelaksanaan pegelaran musikal tersebut, Rabu (27/2/2019).

Seperti halnya pagelaran tari musikal Man Da U ini lanjut Thoeseng, nantinya akan diangkat dalam pergelaran seni budaya tersebut adalah suatu hal yang luar biasa dan jarang terjadi, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun yang menyaksikan.

“Pagelaran ini akan menjadi istimewa karena perpaduan dua seni budaya. Jadi kami mengajak masyarakat untuk menyaksikan bersama pertunjukan kolaborasi  ini,” ajaknya.

Ditambahkan Thoeseng,  setidaknya kegiatan tersebut dapat menjadi edukasi bagi para pelajar, mahasiswa dan masyarakat  untuk mengapresiasi serta mengahargai budaya sendiri.

“Dalam pagelaran ini kami menargetkan setidaknya ada 1000 orang, khususnya kaum millennial untuk datang menyaksikan apa yang dipertunjukan serta dipentaskan,” ujarnya.

Sementara itu pelaku seni budaya Kota Palangka Raya, Beny Tundan mengatakan, persiapan gelaran tersebut sudah mencapai 95 persen. Pada acara ini kata dia akan melibatkan sekitar 70 orang pelaku seni, yang terdiri dari 10 sanggar, baik seni tari maupun musikal termasuk di dalamnya para pelaku seni dari etnis Tionghoa yang berada di Palangka Raya.

“Karya ini mengambil tema bersama dalam satu rasa, jadi melalui pagelaran ini kita merekatkan serta memperkuat lagi tali silaturahmi melalui seni dan budaya. Salah satunya budaya Dayak yang dikolaborasi budaya Tionghoa,” tutur Beny. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Reinout Sylvanus Veteran Pejuang Kemerdekaan RI

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Gubernur Provinsi Kalteng, Said Ismail mengatakan Reinout Sylvanus merupakan veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

Reinout Sylvanus resmi menyandang veteran pejuang setelah menerima surat keputusan F/1218/10/1981 tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI.

“Oleh karena itu berdasarkan UU No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, maka beliau berhak dimakamkan di taman makam pahlawan,” kata Said Ismail saat membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran diacara prosesi serahterima jenazah Reinout Sylvanus dari pihak keluarga kepada pemerintah provinsi di Istana Isen Mulang, Rabu (27/2/2019) pukul 11.00 WIB.

Said menyebut Reinout Sylvanus merupakan salah satu putra terbaik yang dimiliki Provinsi Kalimantan Tengah. “Beliau putra Dayak yang terbaik dan tentunya banyak berjasa dan sumbangsih yang besar terhadap Kalteng. Beliau juga tokoh pendiri Kalteng,” ucapnya.

Karena itu atas nama pribadi, masyarakat, dan Provinsi Kalimantan Tengah, pihaknya mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Reinout Sylvanus untuk Kalimantan Tengah.

“Dengan segala jasa dan pengorbanan beliau, maka Tuhan Yang Maha Esa akan membalasnya. Selamat jalan pahlawan. Kami akan meneruskan perjuanganmu dan kami akan meneruskan cita-citamu untuk membangun Kalteng yang mandiri, maju, dan sejahtera,” tandasnya. (MC. Isen Mulang/engga)