PT. Taspen Menjadi Penyelenggara Jamsos Pegawai Non-PNS

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Saat ini tak hanya ASN yang mendapat perlindungan dari PT Taspen (Persero). Sebab, BUMN juga menjadi penyelenggara jaminan sosial (jamsos) bagi pegawai non-ASN.

Jamsos yang diberikan kepada pegawai non-ASN (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/PPPK, serta tenaga honorer yang bertugas pada instansi pemerintahan) berupa jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM).

Kepala PT Taspen (Persero) Cabang Palangka Raya Mochamad A Santoso mengungkapkan, program JKK dan JKM diatur dalam dua kategori, yaitu yang bekerja pada penyelenggara negara dan bukan penyelenggara negara. 

Program JKK JKM bagi penerima upah selain yang bekerja pada penyelenggara negara, kata dia, diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk yang bekerja pada penyelenggara negara diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan  Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun  2018. Bahwa untuk ASN, PPPK dan honorer dikelola oleh Taspen. 

“Selain itu, untuk anggota TNI, Polri, PNS Kemenham (termasuk PPPK-nya) dikelola oleh ASABRI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015,” jelas Santoso, Selasa (29/1/2019).

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK, imbuh  Santoso menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi PPPK berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 49 Tahun 2018 pasal 99 pula menyatakan bahwa pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah diberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi PPPK.

“Peraturan yang berlaku bagi PPPK dalam hal ini ialah Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 70 Tahun 2015. Bahwa pengelolaan JKK dan JKM diamanatkan kepada Taspen,” kata Santoso. 

Menurut Santoso, peraturan pemerintah tersebut merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. 

Pada pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa program JKK dan JKM bagi peserta pada pemberi kerja penyelenggaraan negara diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri.

“Dengan ini Taspen selain menjadi penyelenggara jamsos bagi PNS dan pejabat negara, juga memberikan perlindungan berupa JHT, JKK dan JKM kepada PPPK serta JKK dan JKM bagi pegawai non-PNS, termasuk pegawai yangsaat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer atau sebutan lain yang bertugas pada instansi pemerintah. Terkait dengan pengenaan iuran akan diatur dalam ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlindungan,” demikian jelas Santoso. (MC. Isen Mulang.1/engga)

DPRD Palangka Raya Bentuk Pansus Bahas Raperda RPJMD

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya telah disetujui  dan diterima oleh anggota DPRD Kota Palangka Raya dan dibahas lebih lanjut.

Hal itu  setelah mendengar paparan Wakil Walikota Palangka Raya, Hj Umi Mastikah, saat membacakan pidato pengantar Wali Kota Palangka Raya tentang raperda, RPJMD tahun 2018-2023 pada paripurna ke-2 masa sidang I tahun sidang 2019 DPRD Kota Palangka Raya, Selasa (29/1/2019).

“DPRD Telah merima dan menyetujui rancangan awal RPJMD, selanjutnya  DPRD kota akan membentuk pansus untuk membahas raperda ini,” kata Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Palangka Raya, Siti Masmah, saat membacakan surat keputusan dalam rapat paripurna tersebut .

Dikatakan Masmah, pansus yang dibentuk nantinya bertugas untuk membahas raperda RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2018-2023 yang telah diajukan.
Selanjutnya, pansus akan menyampaikan laporan hasil pembahasannya  dalam paripurna sesuai dengan jadwal yang diagendakan.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Beta Syailendra yang ditunjuk sebagai ketua Pansus tersebut mengatakan ia bersama  tim pansus lainnya telah bersiap untuk segera melakukan pembahasan RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya.

“Target kita seluruh proses ditingkat pembahasan DPRD akan selesai sebelum akhir bulan Februari mendatang. Sebab tenggat waktu penyelesaiannya ada di bulan Maret nanti. Jadi bisa segera diserahkan kepada pihak provinsi untuk dievaluasi dan disahkan,” ujarnya usai paripurna.

Menurut Beta, salah satu hal yang dirasa urgent untuk segera diselesaikan, yakni adalah pembahasan kesesuaian visi dan misi walikota dan wakil walikota dengan RPJMD sebagai rencana strategis pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

“Kita mencermati pula kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP). Mengingat RPJP adalah salah satu rujukan kita dalam menetapkan RPJMD ini, sehingga tidak ada yang melenceng,” sebutnya. 

Kata Beta, penetapan RPJMD ini adalah salah satu yang merupakan tolok ukur rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan. 

“Ibarat kata RPJMD ini seperti haluan yang mengarahkan kemana pembangunan kita dalam 5 tahun mendatang,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Visi dan Misi Wali Kota Harus Dijabarkan Dalam RPJMD

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tanpa adanya perencanaan yang baik, maka tidak ada jaminan tujuan pembangunan Kota Palangka Raya yang dicita-citakan dapat tercapai dalam kurun waktu yang diinginkan. Maka itu Perencanaan pembangunan harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, bertahap, terpadu dan berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Walikota Palangka Raya, Hj Umi Mastikah saat membacakan pidato pengantar Wali Kota Palangka Raya tentang rancangan peraturan daerah (raperda) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya tahun 2018-2023 pada Paripurna ke-2 masa sidang I tahun sidang 2019 DPRD Kota Palangka Raya, Selasa (29/1/2019).

Disampaikan Umi, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di Kota Palangka Raya saat ini, maka visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah seyogyanya harus dituangkan pada skala prioritas.
Pun demikian visi dan misi tersebut, masih sangat makro dan belum operasional, sehingga harus diturunkan atau dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, sampai dengan program prioritas pembangunan terutama dituangkan dalam RPJMD.

“Bilamana visi dan misi itu tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan dan sasaran RPJMD, maka program pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasi ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan,” ucapnya.

Harus disadari lanjut Umi, untuk mewujudkan visi dan misi  Kota Palangka Raya menjadi Kota yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua, maka tentu bukan pekerjaan mudah, tidak akan bisa dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Perlu sinergi, kolaborasi, diskusi, serta proses panjang lainnya yang harus dilalui.

“Terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan, mencurahkan ide, gagasan, saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka merencanakan pembangunan di Kota Palangka Raya lima tahun ke depan, sesuai dengan visi dan misi kami,” tutur Umi.

Adapun jalanya paripurna itu sendiri dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya, Ida Ayu Nia Anggraini, serta dihadiri para anggota DPRD kota dan jajaran OPD maupun Forkopimda lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Kepala Sekolah Harus Jadi Contoh Yang Baik

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Slamet Winaryo berpesan kepada para kepala sekolah harus menjadi contoh yang baik.

Dia mengatakan kepala sekolah harus hati-hati dalam bersikap dan menentukan kebijakan. Jika ada masalah, harus dirundingkan dan dicari solusinya secara bijak.

“Jika perlu silahkan konsultasi dengan pengawas, Kepala Bidang Pembinaan SMA atau Kadisdik langsung,” pesan Slamet saat silaturahmi dengan para guru SMAN 5 Palangka Raya, Selasa (29/1/2019).

Slamet juga mengajak para guru agar bekerja dengan semangat, kreatif, dan gembira. “Tentu saja dengan keikhlasan agar tercatat sebagai amal jariah sebagai bekal meraih surga,” ujarnya.

Di sisi lain pihaknya menyarankan kepada guru untuk duduk bersama dan membuat rencana yang baik untuk kemajuan sekolah sesuai regulasi yang benar.

Misalnya siswa harus belajar di kelas yang layak, bukan ruang lain seperti lab atau WC yang dialihfungsikan. Contoh lainnya kalau mau menerima siswa banyak harus dilihat dahulu daya tampung ruangan.

“Ingat, syarat pendukung seperti kesiapan fasilitas dan tenaga pendidik juga harus terpenuhi,” tegasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Kadisdik Silaturahmi Sekaligus Berikan Pencerahan di SMAN 5

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Slamet Winaryo melakukan inspeksi mendadak ke SMAN 5 Palangka Raya, Selasa (29/1/2019).

Kehadiran Slamet Winaryo yang didampingi Kepala Bidang Pembinaan SMA, Syaifuddi ke sekolah favorit ini untuk memberikan pengarahan kepada para guru.

Dalam arahannya Slamet mengingatkan agar para guru untuk bekerja sungguh-sungguh untuk mencerdaskan anak didik, karena mereka sudah mendapat gaji besar.

“Saya ingin mengajak para guru agar pandai bersyukur. Saat ini gaji guru sangat cukup dan jauh lebih tinggi, apalagi disertai tunjangan profesi dan tunjangan daerah. Jadi bersyukurlah dan wujudkan rasa syukur itu dengan bekerja maksimal, disiplin, dan ikhlas,” pesan Slamet yang juga mantan guru ini.

Selain itu Slamet juga mengingatkan agar para guru harus bina membina keharmonisan dengan kepala sekolah, sesama guru, dan keluarga besar sekolah.

“Cegah dan hindari konflik. Kedepankan kepala dingin. Jangan suka mencari kesalahan orang lain, utamakan memberi maaf jika ada pihak lain yang salah. Jangan ada dendam, jangan berjiwa kerdil, dan hormati perbedaan” ajaknya. (MC. Isen Mulang/engga)

Raperda RTRWK Palangka Raya Masih Berproses

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya menggelar Konsultasi Publik II Raperda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palangka Raya 2019-2039.

Konsultasi publik yang digelar di Ruang Rapat Peteng Karuhei (PK) II Kantor Walikota Palangka Raya, Senin (28/1/2019), dibuka secara langsung Walikota Palangka Raya Fairid Naparin.

Dalam stressingnya Fairid mengatakan, bila berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, maka kabupaten/kota perlu menyusun dan melakukan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang suatu wilayah. 

Sampai saat ini Kota Palangka Raya kata dia, masih belum memiliki raperda RTRWK yang baru. Sedangkan raperda yang terakhir di tahun 2001 dinilai sudah tidak ideal lagi dengan kondisi tata ruang dan pembangunan Kota Palangka Raya saat ini.

“Maka itu kegiatan ini merupakan konsultasi kedua dalam penyempurnaan raperda RTRW Kota Palangka Raya yang sedang berproses, untuk mencari masukan demi kesempurnaan raperda,” jelasnya.

Menurut Fairid, adanya raperda RTRWK setidaknya menjadi dasar pengendalian pemanfaatan ruang, pengembangan dan pembangunan, peraturan zonasi, arah perizinan. Terpenting juga adalah sebagai acuan administrasi pertanahan.

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 Provinsi Kalteng tentang rencana tata ruang provinsi Kalteng tahun 2015-2035 maka kebijakan untuk pengembangan Kota Palangka Raya adalah menjadi pusat pengembangan kegiatan nasional, pelayanan kawasan andalan serta pusat pelayanan perkotaan.

“Raperda RTRW Kota Palangka Raya juga diharap mampu mendukung kebijakan dari kegiatan pembangunan 20 tahun kedepan, baik dari segi infrastruktur jalan semuanya harus terkoneksi keseluruh wilayah,” beber Fairid.

Agustina Nurul Hidayah dari tim ahli penyusunan raperda RTRW untuk Kota Palangka Raya menjelaskan, dalam penyusunannya RTRWK Palangka Raya termasuk juga penyusunan RTRWK daerah lain di Indonesia adalah mengacu PP Nomor 1 Tahun 2018.

Karenanya secara tujuan kebijakan, strategi, rencana, penetapan, arahan pemanfaatan, dan ketentuan pengendalian tata ruang sudah diatur dalam peraturan tersebut “Ya, Kota Palangka Raya sedang menuju itu semua,” terangnya. 

Adapun konsultasi publik yang diprakarsai Bappeda Kota Palangka Raya itu turut dihadiri  jajaran OPD lingkup Pemko Palangka Raya, asisten dan stap ahli Setda Kota Palangka Raya, tim ahli penyusun RTRWK untuk Kota Palangka Raya, para camat dan sejumlah anggota DPRD Kota Palangka Raya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Pembuatan Sekat Kanal dalam Kesiapan Pencegahan Karhutla di Kota Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya Fairid Naparin dan Wakilnya Umi Mastikah melakukan pengecekan hasil pekerjaan pembuatan sekat kanal dan embung di kelurahan Tumbang Tahai dan kelurahan Habaring Hurung, kecamatan Bukit Batu, Senin sore (28/1/2019).

Fairid mengatakan pembuatan sekat kanal dan embung tersebut merupakan bagian dari program pemerintah kota Palangka Raya dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pengecekan tersebut diikuti oleh Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Suprianto, didampingi Kabid Penanggulangan Bencana pada BPBD Kota Palangka Raya, Kaffeno Nahan, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Aratuni Jaban, Camat Bukit Batu Herwin,  beserta rombongan lainnya.

BPBD Kota Palangka Raya sudah membuatan 23 sekat kanal dan 3 embung dalam rangka pencegahan karhutla di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangka Raya. 

Kaffeno menjelaskan bahwa sebaran wilayah kelurahan yang dilakukan pembuatan sekat kana pada lahan gambut dan embung antara lain berada pada kelurahan Kameloh Baru ada 5 sekat, kelurahan Kalampangan 7 sekat, di kelurahan Kereng Bangkirai 3 sekat, kelurahan Palangka terdapat 1 sekat, kelurahan Bukit Tunggal 3 sekat, kelurahan Petuk Ketimpun 1 sekat, kelurahan Marang 1 sekat dan kelurahan Tumbang Tahai 1 sekat.

Sedangkan untuk pembuatan embung kata Kaffeno di kelurahan Habaring Hurung terdapat 2 embung dan di kelurahan Kalampangan 1 embung.

Pengecekan dilakukan pada lokasi sekat-22 kelurahan Tumbang Tahai dengan koordinat 133°45’14.3000″E / 2°03’45.6100″S dan lokasi embung-1  dan di kelurahan Habaring Hurung dengan koordinat 113°43’24.4000″E / 2°01’19.4000″S.

Lahan gambut merupakan salah satu kawasan yang rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan maka untuk itu dilakukan rekayasa pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan salah satunya pembuatan Sekat Kanal dan Embung.

Sekat Kanal merupakan saluran air buatan yang berfungsi menyanggah persediaan air, sedangkan embung merupakan tandon air atau waduk berukuran kecil pada suatu lahan yang bertujuan menampung kelebihan air hujan dimusim penghujan dan pemanfaatannya pada musim kemarau untuk berbagai keperluan baik di bidang pertanian maupun kepentingan masyarakat banyak. (MC. Isen Mulang/Usep/engga)

RTRWK Acuan Pembangunan “Kota Cantik” 20 Tahun Mendatang

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin mengatakan, amanat UU RI Nomor 25 tahun 2007 tentang penataan ruang, akan mendorong pemerintah kota untuk melakukan penyusunan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah.

Regulasi RTRWK kata dia menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kota dan mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah perkotaan.

“Adanya peraturan daerah (perda) RTRWK akan mendorong Kota Palangka Raya sebagai lokasi investasi dalam wilayah perkotaan serta acuan dalam administrasi pertanahan perkotaan.” papar Fairid dalam stresingnya pada acara Konsultasi Publik II Raperda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palangka Raya 2019-2039 di Aula Peteng Karuhei (PK) II Kantor Walikota Palangka Raya, Senin (28/1/2019), 

Lanjut Fairid mengatakan, nantinya perda terkait RTRWK tahun 2019-2039 memiliki tantangan, terutama tentang penataan. Seperti terjadinya pengelompokan ‘fasilitas tengah’ hingga kemungkinan timbul disparitas pembangunan.

Disisi lain melalui perda itu nantinya terdapat arahan kebijakan untuk pengembangan kota Palangka Raya sebagai pusat kegiatan nasional (PKN), pelayanan kawasan andalan dan pusat pelayanan perkotaan. Dalam hal lain Palangka Raya diharapkan dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi bagian tengah menuju pasar nasional dan internasional.

Selain itu arah kebijakan lainnya dalam perda RTRWK tersebut diuraikan adanya perencanaan di Kota Palangka Raya akan dibangun stasiun besar sebagai simpul jaringan jalur kereta api, yang terhubung dengan bandara Tjilik Riwut dan daerah lainnya di Kalimantan. 

Selain itu dalam perda RTRWK itu nantinya ingin menjadikan Palangka Raya sebagai pusat pendidikan dan pusat penelitian dan pengembangan gambut bertaraf internasional serta paling utama pengembangan Palangka Raya sebagai salah satu simpul wisata untuk Kalimantan Tengah. 

“Semuanya tercantum dalam raperda RTRWK, dan ketika menjadi perda, maka saya yakin  dapat mewujudkan pembangunan ‘Kota Cantik’ untuk 20 tahun mendatang,” pungkas Fairid. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Genjot Retribusi dan Pajak Sebagai Sumber PAD

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kalangan anggota DPRD Kota Palangka Raya mendorong pemerintah kota (pemko) setempat, untuk memaksimalkan potensi- potensi pajak maupun retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Beta Syailendra, pemko melalui dinas terkaitnya harus lebih berinovasi dan melakukan terobosan dalam upaya  menggenjot peningkatan PAD dari retribusi dan pajak, yang dianggap potensial.

Disebutkan Beta, setidaknya ada sekitar 94 asumsi retribusi dan pajak yang selama ini ditawarkan pihaknya bagi instansi teknis untuk menggalinya sebagai sumber meningkatkan PAD. 

“Kami berharap agar itu dapat terpenuhi, sebab ditahun 2016 lalu pemko sudah pernah melampaui target PAD. Nah, capaian itu  harus bisa dilakukan ditahun ini,” harapnya.

Lanjut Beta mengungkapkan, dari evaluasi tahun 2018 lalu, maka secara umum PAD Kota Palangka Raya masih di bawah standar dari target. Terutama disektor retribusi yang hanya mencapai 60 persen saja. Hal ini lebih dikarenakan retribusi tersebut masih dikelola dinas teknis bukan di dinas pengelola pajak.

“Kalau untuk pajak sudah cukup baik mencapai 80 persen,” bebernya, Senin (28/1/2019).

Beta mencontohkan salah satu retribusi yang tidak mencapai target PAD tahun lalu adalah sektor pariwisata, karena beberapa permasalahan tender yang ternyata ada yang dikembalikan. 

“Hal ini harus dilakukan koordinasi dan duduk bersama untuk menggenjot kedua sektor tersebut. Maka itu kedepan upaya menggenjot PAD ini harus mendapat perhatian serius pemerintah kota,” tutupnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Usulan Infrastruktur Mendominasi Musrenbang Bukit Tunggal

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Lurah Bukit Tunggal, Heri Pauzi mengatakan pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahannya, masih didominasi usulan seputar infrastruktur .

Usulan yang disampaikan peserta musrenbang masih seputar pembangunan dan perbaikan jalan. Khususnya infrastruktur di permukiman masyarakat. Seperti drainase, jembatan, dan infrastruktur lainnya,” ungkap Heri, usai kegiatan musrenbang di Aula Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Senin (28/1/2019).

Usulan pembangunan infrastruktur tersebut lanjut Heri lebih banyak bila dibandingkan usulan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat atau sektor lainnya. 
“Usulan infrastruktur ini tetap sama sebagaimana usulan sebelumnya,” katanya lagi.

Disebutkan Heri, selama tahun 2018 yang lalu telah disaring sebanyak 114 usulan yang diajukan oleh ketua RT dan RW se-Kelurahan Bukit Tunggal. Usulan-usulan itu kemudian disaring kembali pada musrenbang tingkat kecamatan hingga menjadi  65 usulan.

Lalu, dari 65 usulan itu setidaknya ada 19 usulan yang telah direalisasikan untuk tahun anggaran 2019.
Terutama didominasi pada pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan Jalan Mahir Mahar, Jalan Bandeng, dan Jalan Manjuhan. 

“Melalui musrenbang ini kami berharap banyak aspirasi yang bisa terealisasi berdasarkan kebutuhan yang masuk. Jadi bukan  berdasarkan keinginan. Sehingga nantinya realisasinya berdasarkan prioritas.” harapnya.

Ditambahkan Heri, musrenbang tingkat Kelurahan Bukit Tunggal itu juga dihadiri pihak kecamatan dan  hadir pula pihak Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman (Disperkim) serta  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palangka Raya. (MC. Isen Mulang.1/engga)