MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berencana membangun lembaga pemasyarakatan (LP) khusus perempuan di Kota Palangka Raya.

Bahkan lokasinya sudah disiapkan di wilayah Kecamatan Bukit Batu. Rencana ini pun mendapat dukungan dari masyarakat Kota Palangka Raya, karena sudah menjadi suatu keharusan.

Menurut Jaya Kusuma, warga Palangka Raya keberadaan LP perempuan sudah menjadi keharusan, apalagi kota ini terus berkembang dan penduduknya makin bertambah.

Secara otomatis juga akan mempengaruhi jumlah warga binaan yang menempati LP. Jadi sudah seharusnya pula antara warga binaan laki-laki dan perempuan harus dipisah.

“Semakin banyaknya jumlah masyarakat, maka fasilitas pun diperlukan yang lebih memadai, demikian pula dengan pembangunan LP Perempuan ini,” tulisnya, Senin (28/1/2019).

“Untuk itu sangat memungkinkan ada pemisahan tempat bagi warga binaan. Kaum perempuan menempati LP perempuan, sedangkan warga binaan laki-laki ditempatkan di LP laki-laki,” tegasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Ida Ayu Nia Anggraini meminta Pemerintah Kota Palangka Raya melalui dinas terkait untuk bisa mengawasi penarikan retribusi yang dilakukan pada pelayanan di pasar.

Hal tersebut dilakukan kata dia, tidak lain untuk mencegah  terjadi kebocoran  akibat adanya oknum-oknum yang memanfaatkan atau  mempermainkan retribusi  untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

“Warga ada mengadukan legalitas petugas penarik retribusi, yang kerap ditemui tanpa kartu identitas dan seragam resmi. Nah, ini yang kita maksudkan perlunya  pengawasan melekat,” kata Nia, Sabtu (26/1/2019).

Menurut Nia, memang dirasa perlu pemerintah kota melalui instansinya melakukan pengawasan ketat terhadap petugasnya dilapangan. Pengawasan itu juga tidak lain sebagai bagian upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Terutama dalam menjaga keamanan dan kenyamanan bagi para pedagang ataupun di lokasi pasar.

“Sehingga dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan para pedagang serta memberi rasa aman bagi pembeli,” ujarnya lagi.

Memang kata Nia, ada benarnya keluhan atau aduan warga yang mempertanyakan legalitas para petugas pemungut retribusi di lapangan. Dimana seharusnya ada tanda pengenal dan seragam resmi manakala melakukan tugas penarikan retribusi.

Terlebih para petugas penarik retribusi yang resmi harus dituntut untuk bekerja sesuai dengan aturan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. 

“Kita berharap segala kekurangan di tahun sebelumnya, dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah kota di tahun 2019 ini, pungkas Nia. 

Lisma salah satu pedagang daging potong di Pasar Kahayan mengeluhkan, jika setiap hari lapak usaha miliknya kerap didatangi sejumlah oknum  untuk menarik retribusi. Namun oknum yang mengaku petugas retribusi itu datang tanpa dilengkapi tanda pengenal dan seragam lapangan.

“Intinya kami tidak keberatan membayar retribusi, Namun petugas yang datang dilengkapi surat tugas, tanda pengenal yang jelas dan menggunakan seragam kerja, sehingga tidak terulang lagi seperti yang selama ini terjadi kami merasa ragu walaupun tetap menyetor uang retribusi,” ucapnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya-Tim dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pusat beberapa waktu lalu  datang ke Kota Palangka Raya untuk melakukan penilaian  terhadap pasar tradisional yang ada di ‘Kota Cantik’ Palangka Raya. 

Salah satunya adalah Pasar Kahayan yang mendapatkan penilaian guna mendapatkan predikat “Pasar Aman” tahun 2019 tingkat nasional.

“Kami mendengar bahwa Pasar Kahayan ini diajukan BPOM Palangka Raya untuk bisa meraih predikat Pasar Aman Tahun 2019. Kami rasa ini perlu didukung banyak pihak,” ungkap Wakil Ketua Komisi B  DPRD Kota Palangka Raya, At Prayer, Jum’at (25/1).

Menurutnya, dengan telah diajukannya Pasar Kahayan untuk bisa meraih predikat pasar aman, maka diharapkan  Pemerintah Kota Palangka Raya dapat ambil bagian agar mendorong pasar ini nantinya benar-benar  berhasil masuk dan meraih predikat tersebut.

“Program itu tentunya sangat bagus, maka dari itu kami dari DPRD mengharapkan pemerintah ikut ambil bagian guna mewujudkannya,” cetus At Prayer

Terlebih lanjut dia, dalam mewujudkan Pasar Aman tersebut tentunya ada beberapa komponen yang dinilai. Dimana salah satu penilaiannya adalah adanya peranan pemerintah dalam mendukung operasional pasar tersebut.

“Untuk menjadi pasar aman, maka harus aman dari segala sesuatunya. Baik itu sarana dan prasarana pasar ataupun juga peranan pedagang dalam menjual barang dagangannya yang harus aman dari segala macam bahan berbahaya,” bebernya.

At Prayer juga mencontohkan, peranan pemerintah daerah itu salah satunya Dinas Kesehatan (Dinkes), dimana harus terus melakukan sosialisasi kepada pedagang dan melakukan sidak untuk memastikan bahan pangan aman.

“Selain Dinkes, maka dinas lainnya seperti Disperindag dan OPD lainnya juga turut mempunyai kewenangan maupun peran untuk mewujudkan agar Pasar Kahayan benar-benar mampu menjadi Pasar Aman,” tandasnya.

Dalam bagian lain tambah At Prayer, pihaknya berharap agar  para pedagang untuk terus menjual barang dagangan yang sehat, tidak menggunakan bahan berbahaya. 

“Bila Pasar Kahayan ini nantinya mampu  meraih predikat Pasar Aman, maka secara tidak langsung akan memberikan efek positif bagi meningkatkan pengunjung,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Ada kabar baik untuk masyarakat yang tinggal di wilayah Jalan Rajawali ujung dan Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Bukit Tunggal.

Kabar baik ini datang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palangka Raya. Tahun ini Dinas PUPR Kota Palangka Raya akan memperbaiki kedua ruas jalan tersebut.

Plt Kepala Dinas PUPR Kota Palangka Raya, Albert Tombak mengatakan untuk memperbaiki kedua jalan tersebut sudah dialokasikan dana Rp7 miliar di APBD 2019.

“Panjang jalan yang akan diaspal 2,5 kilo meter dari Rajawali ujung hingga Mahir Mahar,” ucap Albert seusai mengikuti Musrenbang RPJMD 2018-2023, Kamis (24/1/2019).

Saat ini kondisi Jalan Rajawali mulai dari Km 6 sampai Km 8 dan Mahir Mahar rusak parah. Aspalnya hancur. Kondisi jalan berlubang dan bila setelah hujan selalu becek.

Karena itu Albert memastikan tidak lama lagi kedua jalan di kawasan padat penduduk tersebut segera diaspal dan saat ini sedang dilakukan proses lelang. (MC. Isen Mulang/engga)