ASN Harus Memahami Hak dan Kewajiban Saat Jalani Purna Tugas

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), maka Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya  bersama  PT. Taspen (Persero) dan PT Mandiri Taspen menggelar sosialisasi ketaspenan, pemberkasan dan enrollment, Senin (28/1/2019).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Asrama Haji Jalan G Obos Palangka Raya tersebut dibuka Wakil Walikota Palangka Raya Hj. Umi Mastikah dengan dihadiri jajaran umum dan kepegawaian  pada setiap perangkat daerah (PD) lingkup Pemko Palangka Raya.

Dalam arahannya Umi mengatakan pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut, dimana dimaksudkan agar ASN  maupun ASN calon pensiunan atau ASN yang memasuki purna tugas dapat memahami hak dan kewajibannya.

“PP. Nomor 70 Tahun 2015 tentang jaminan bagi pensiunan merupakan  program Taspen dan berguna bagi kesejahteraan dan penguatan perlindungan kepada ASN saat purna tugas,” jelasnya.

Dalam bagian lain tambah Umi, masa purna tugas merupakan hak bagi ASN yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil.

Sebab itu bagi ASN yang telah memasuki batas usia pensiun (BUP), pensiun atas permintaan sendiri (APS) atau pensiun janda/duda PNS, juga dapat mengajukan permohonan pensiun tersebut kepada Walikota Palangka Raya melalui BKPP Kota Palangka Raya, selambat- lambatnya enam bulan sebelum memasuki usia pensiun,” jelasnya.

“Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada para ASN yang telah bekerja dan mengabdi kepada Pemerintah Kota Palangka Raya hingga menjelang masa purna tugas ini,” tuturya lagi.

Adapun dalam kegiatan sosialisasi itu wakil walikota juga menyerahkan secara simbolis buku tabungan pensiun (Taspen) kepada salah satu ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang akan memasuki masa purna tugas pada bulan Febuari 2019 mendatang. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Petakan Wilayah yang Tidak Boleh Untuk Berjualan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Banyaknya pedagang yang berjualan di pinggir jalan, rupanya mendapat perhatian dari Walikota Palangka Raya Fairid Naparin.

Bahkan walikota secara khusus telah meminta Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya, Benhur Pangaribuan untuk membuat telaah guna mengetahui daerah mana saja yang boleh digunakan berjualan untuk pedagang kreatif lapangan (PKL).

“Dengan adanya telaah nantinya diharapkan fungsi pasar benar-benar menjadi pusat kegiatan perekonomian dan perputaran uang,” ucap Benhur, Senin (28/1/2019).

Benhur mengatakan saat ini anggotanya sedang melakukan inventarisasi daerah mana saja, terutama jalan mana saja yang boleh digunakan untuk berjualan.

“Kalau walikota periode sebelumnya masih memberikan kelonggaran kepada pedagang dengan memperbolehkan berjualan khusus di jalan jalan tertentu. Lain halnya dengan walikota yang baru ini, Beliau tidak menginginkan konsep seperti itu”, tegasnya. 

Benhur menambahkan jika sebenarnya walikota saat ini berkeinginan suatu saat nanti Kota Palangka Raya memiliki pasar buah yang representatif, sehingga diharapkan nanti tidak ada lagi pedagang yang berjualan buah di pinggir jalan. (MC. Isen Mulang/engga)

Satpol PP Segel Lokasi Pedagang Buah

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Para pedagang yang biasa menjual aneka buah di pinggir Jalan Tjilik Riwut Km 2 kini tidak bisa berjualan lagi, karena lokasi ini sudah disegel oleh anggota Satpol PP Kota Palangka Raya.

Dipasang pol PP line ini karena daerah ini memang dilarang untuk berjualan. Lokasi ini merupakan komplek perkantoran dan jalan protokol yang harus bebas dari pedagang.

“Lokasi ini berbahaya bagi masyarakat yang membeli, karena lapak pedagang di pinggir jalan, sehingga rawan keserempet kendaraan, maka dari itu kita segel,” tegas Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya, Benhur Pangaribuan, Senin (28/1/2019).

Dia mengatakan pol pp line yang terpasang membentang dari satu pohon ke pohon ini akan tetap dipasang selamanya. Jika ada yang berjualan lagi maka akan ditindak tegas.

Benhur menegaskan para pedagang buah hanya boleh berjualan di tempat yang memang berdasarkan aturan diperbolehkan. Arahan walikota para pedagang tersebut agar berjualan di pasar sesuai dengan peruntukannya sehingga pasar menjadi hidup,” ucapnya. 

Dijelaskan, pemerintah daerah tidak melarang masyarakatnya untuk berdagang, namun tidak di jalan dan tidak bergerombol dan alangkah baiknya bergabung di lokasi pasar. (MC. Isen Mulang/engga)

Dukung Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berencana membangun lembaga pemasyarakatan (LP) khusus perempuan di Kota Palangka Raya.

Bahkan lokasinya sudah disiapkan di wilayah Kecamatan Bukit Batu. Rencana ini pun mendapat dukungan dari masyarakat Kota Palangka Raya, karena sudah menjadi suatu keharusan.

Menurut Jaya Kusuma, warga Palangka Raya keberadaan LP perempuan sudah menjadi keharusan, apalagi kota ini terus berkembang dan penduduknya makin bertambah.

Secara otomatis juga akan mempengaruhi jumlah warga binaan yang menempati LP. Jadi sudah seharusnya pula antara warga binaan laki-laki dan perempuan harus dipisah.

“Semakin banyaknya jumlah masyarakat, maka fasilitas pun diperlukan yang lebih memadai, demikian pula dengan pembangunan LP Perempuan ini,” tulisnya, Senin (28/1/2019).

“Untuk itu sangat memungkinkan ada pemisahan tempat bagi warga binaan. Kaum perempuan menempati LP perempuan, sedangkan warga binaan laki-laki ditempatkan di LP laki-laki,” tegasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Para Guru Mulai Susun Soal UN dan USBNBK 2019

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Para tenaga pendidik yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kota Palangka Raya mulai menyusun soal ujian nasional (UN) dan ujian sekolah berstandar nasional berbasis komputer (UNBK).

Rencananya UN dan UNBK akan dilaksanakan 15-23 Maret 2019. Khusus MGMP bahasa Indonesia SMA dan MA saat ini para guru sedang giat-giatnya menyusun soal yang akan diujikan nanti.

Jaya Kusuma, guru SMAN 4 Palangka Raya mengatakan pada 2019 ini pelaksanaan ujian berbeda dari tahun sebelumnya yaitu berbasis komputer sesuai permintaan dinas pendidikan provinsi.

“Walau untuk teknis dan realisasi pelaksanaan di sekolah masih belum ada kejelasan, namun MGMP bahasa Indonesia SMA/MA Kota Palangka Raya siap memenuhi permintaan dari dinas pendidikan tersebut,” tulis Jaya, Senin (28/1/2019).

Dia menjelaskan penyusunan soal bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib disemua jurusan baik IBB, MIPA dan IPS harus memenuhi kisi-kisi soal yang sudah dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Selain itu harus memperhatikan kaidah kebahasaan yang benar, pengetikan, jenis huruf, spasi, dan yang lainnya harus mengacu sesuai pedoman penyusunan soal yang berlaku.

Dijelaskan penyusunan soal terdiri dari dua paket yaitu soal utama dan susulan. Namun dalam penyusunan soal terbagi menjadi empat jenis. Pertama, paket soal kurikulum 2006 terdiri dari soal utama dan susulan untuk jurusan IBB, MIPA dan IPS.

Kedua, paket soal kurikulum 2013 terdiri dari soal utama dan soal susulan untuk jurusan IBB, MIPA dan IPS. Selain penyusunan soal, kisi-kisi soal dan kartu soal juga dibuat.

Dia menyebut ada yang berbeda dari mata pelajaran lain di MGMP bahasa Indonesia SMA/MA yaitu ada juga penyusunan soal bahasa dan sastra Indonesia (peminatan) untuk jurusan Ilmu Bahasa dan Budaya (IBB).

Untuk 2019 penyusunan soal bahasa dan sastra indonesia (peminatan) hanya yang kurikulum 2013 terdiri soal utama dan soal susulan. Tentu kisi-kisi soal dan kartu soal juga dibuat sebagaimana soal bahasa Indonesia (mata pelajaran wajib) semua jurusan. (MC. Isen Mulang/engga)

Ketua MGMP Diminta Segera Susun Soal UN dan USBN

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/MA Kota Palangka Raya, Arbusin berharap musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) mengkoordinir para anggotanya untuk menyusun soal ujian nasional (UN) dan ujian nasional berstandar nasional (USBN).

“Ketua MGMP harus bisa mengkoordinir anggotanya menyusun soal utama maupun susulan untuk seluruh mata pelajaran. Kemudian soal yang sudah dibuat sudah kami terima di akhir Januari untuk divalidasi di dinas,” ucap Arbusin, Senin (28/1/2019).

Arbusin mengatakan soal USBN yang sudah divalidasi akan dirakit sebagai master soal USBN terdiri dari 20 persen-25 persen soal dari pusat dan 75 persen-80 persen soal USBN hasil validasi yang terdiri dari soal utama dan soal susulan.

Di sisi lain Arbusin menerangkan sampai saat ini belum ada kabar dari dinas pendidikan provinsi mengenai insentif bagi guru yang terlibat dalam membuat soal ujian.

“Penganggaran dari dinas masih belum tahu dan semoga hal ini akan dipikirkan, tapi yang pasti kita tetap melaksanakan tugas yang mulia ini,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua MGMP Bahasa Inggris, Leli Yusvita dari SMAN 2 Palangka Raya mengatakan jika sampai saat ini tidak ada masalah terkait anggaran untuk penyusunan soal USBN.

“Kami ada iuran dari anggota dan itu bisa kami gunakan. Jadi saya pikir di MGMP yang lain pasti sudah mempersiapkan hal ini,” ungkapnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Dukung Kalteng Putra Berlaga Bentuk Dukungan Terhadap Olahraga Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya mengatakan upaya mendukung perkembangan olahraga di Kota Palangka Raya, dapat dilakukan dalam banyak hal. 

“Disamping mendukung dalam hal pembinaan dan pengembangan, maka memberi dukungan ketika tim olahraga sedang berlaga juga menjadi bagian penting,” ucap Fairid, usai menyaksikan dan memberikan dukungan ketika tim sepakbola Kalteng Putra menghadapi PSM Makasar di Stadion Tuah Pahoe, Sabtu (26/1/2019) sore. 

Kata Fairid, walaupun Laskar Isen Mulang (julukan Kalteng Putra) harus takluk 2-1, namun kehadirannya ditengah-tengah pendukung Kalteng Putra, merupakan wujud nyata bahwa pemerintah kota memberikan apresiasi atas prestasi tim sepakbola itu untuk dapat mengangkat minat persepakbolaan di Kalimantan Tengah. 

“Kita terus dukung tim kita ini,  sehingga kedepan dapat me memotivasi agar ada pesepakbola Palangka Raya yang bisa menjadi andalan utama di skuad Kalteng Putra,”harapnya. 

Dalam bagian lain lanjut Fairid, pemerintah kota selama ini terus berupaya mengembangkan semua cabang olahraga untuk dapat berprestasi.Terbukti, diajang pekan olahraga tingkat provinsi, cabor-cabor di Palangka Raya keluar sebagai juara umum.

“Kami komitmen terhadap olahraga dan itu juga sesuai visi dan misi saat ini yakni memajukan olahraga lebih baik lagi,” tuturnya.

Fairid juga menekankan  bahwa kedepan Palangka Raya dapat memiliki atlet-atlet muda yang bisa berkembang dan melahirkan prestasi yang lebih baik.

“Pemko terus memberikan dukungan penuh kepada para atlet melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Semoga kedepan lebih berprestasi dan olahraga kita semakin berkualitas,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Awasi Penarikan Retribusi di Pasar

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Ida Ayu Nia Anggraini meminta Pemerintah Kota Palangka Raya melalui dinas terkait untuk bisa mengawasi penarikan retribusi yang dilakukan pada pelayanan di pasar.

Hal tersebut dilakukan kata dia, tidak lain untuk mencegah  terjadi kebocoran  akibat adanya oknum-oknum yang memanfaatkan atau  mempermainkan retribusi  untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

“Warga ada mengadukan legalitas petugas penarik retribusi, yang kerap ditemui tanpa kartu identitas dan seragam resmi. Nah, ini yang kita maksudkan perlunya  pengawasan melekat,” kata Nia, Sabtu (26/1/2019).

Menurut Nia, memang dirasa perlu pemerintah kota melalui instansinya melakukan pengawasan ketat terhadap petugasnya dilapangan. Pengawasan itu juga tidak lain sebagai bagian upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Terutama dalam menjaga keamanan dan kenyamanan bagi para pedagang ataupun di lokasi pasar.

“Sehingga dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan para pedagang serta memberi rasa aman bagi pembeli,” ujarnya lagi.

Memang kata Nia, ada benarnya keluhan atau aduan warga yang mempertanyakan legalitas para petugas pemungut retribusi di lapangan. Dimana seharusnya ada tanda pengenal dan seragam resmi manakala melakukan tugas penarikan retribusi.

Terlebih para petugas penarik retribusi yang resmi harus dituntut untuk bekerja sesuai dengan aturan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. 

“Kita berharap segala kekurangan di tahun sebelumnya, dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah kota di tahun 2019 ini, pungkas Nia. 

Lisma salah satu pedagang daging potong di Pasar Kahayan mengeluhkan, jika setiap hari lapak usaha miliknya kerap didatangi sejumlah oknum  untuk menarik retribusi. Namun oknum yang mengaku petugas retribusi itu datang tanpa dilengkapi tanda pengenal dan seragam lapangan.

“Intinya kami tidak keberatan membayar retribusi, Namun petugas yang datang dilengkapi surat tugas, tanda pengenal yang jelas dan menggunakan seragam kerja, sehingga tidak terulang lagi seperti yang selama ini terjadi kami merasa ragu walaupun tetap menyetor uang retribusi,” ucapnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Wacana Pemindahan Ibukota, Iklim Investasi Mulai Menggeliat

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wacana pemindahan ibukota pemerintahan RI ke Palangka Raya ternyata membawa dampak cukup positif. Terutama dari iklim investasi yang mulai menggeliat, dimana banyaknya orang dari luar Kalimantan Tengah yang mulai berlomba-lomba untuk berinvestasi dengan membeli tanah di wilayah Kota Palangka Raya.

Kondisi ini diakui Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto yang mengatakan, seiring kuatnya wacana pemindahan ibukota pemerintahan tersebut, maka membangkitkan munculnya iklim investasi. Mulai dari datangnya para pengusaha, pebisnis dan pejabat untuk  membeli tanah di Palangka Raya dengan tujuan untuk investasi jangka panjang. 

“Bahkan khabarnya ada beberapa artis ibukota yang sudah banyak membeli tanah untuk investasi di Palangka Raya,” bebernya, Minggu (27/1/2019).

Dikatakan, wacana pemindahan ibukota RI ke Palangka Raya tersebut tidak lagi hanya sebatas wacana saja, namun tinggal menunggu realisasinya terutama kapan realisasi itu dilakukan pemerintah pusat.

“Salah satu indikator ibukota pemerintahan RI akan dipindahkan ke Palangka Raya bisa kita lihat bahwa beberapa waktu lalu pihak TNI AU sudah minta lahan ratusan hektare untuk pangkalan udara,” sebut Sigit.

Di sisi lain kata dia, Pemerintah pusat sendiri menilai dari beberapa sudut pandang bahwa Jakarta sudah tidak efisien untuk terus menjadi Ibukota negara.

“Kita telah menegaskan, Palangka Raya tidak pernah  meminta, tapi apabila negara menginginkan maka sebagai konsekuensinya kita harus siap. Ini bukan kepentingan satu atau dua pihak, namun kepentingan bangsa. Kami akan terus dukung arahan dari pemerintah pusat,” tegas Sigit.

Lembaga DPRD Kota Palangka Raya itu sendiri tambah dia akan siap mendukung serta turut membantu dan mengawasi proses dalam rencana pemindahan ibukota tersebut, terlebih  pemindahan ibukota ini merupakan permasalahan bangsa, yang mana pemerintah daerah harus bisa bahu membahu menemukan solusinya bersama. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Terkait Penutupan Lokalisasi, Pol PP Tunggu Arahan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial  (Kemensos) di tahun 2019 ini, menjalankan program Indonesia bebas prostitusi. Pihak Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya sendiri merespon positif kebijakan tersebut, serta turut ambil bagian dalam pelaksanaannya dilapangan. 

Menyikapi hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya yang nantinya sebagai bagian dari pelaksana di lapangan menyatakan kesiapan dalam menjalankan program tersebut.

Namun demikian menurut Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya, Yohn Benhur Gohan Pangaribuan, jika saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari stakeholder terkait dalam hal ini Dinas Sosial untuk melaksanakan teknis dilapangan. Terutama terkait dengan penertiban dan penutupan lokalisasi yang ada di kota Palangka Raya.

“Kami saat ini tidak bisa melakukan penindakan, itu kewenangan dan arahan dinas terkait. Namun kami sudah melakukan pengawasan dan pendataan, termasuk kepada lokalisasi ilegal dan terselubung lainnya, tegas Benhur, Minggu (27/1/2019).

Sejatinya lanjut dia, Pol PP Palangka Raya akan siap mendukung kelancaran program Indonesia bebas prostitusi tersebut, sesuai dengan arahan dan petunjuk yang diberikan dari program pemerintah pusat dan daerah.

Sebelumnya Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Akhmad Fauliansyah menyatakan sepanjang tahun ini pihaknya akan secara bertahap menutup lokalisasi. Salah satunya  yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km 12 Palangka Raya.

Penutupan lokalisasi itu akan dilakukan dengan langkah preventif agar tidak menimbulkan permasalahan sosial, sehingga bisa berjalan dengan lancar dan tertib sesuai harapan.

“Proses pendataan terus dilakukan, selain dengan sosialisasi, beberapa persiapan dalam mendukung penuh program tersebut juga sudah dijalankan, ujarnya.

Selain itu tambah dia, pendekatan antar semua pihak harus direncanakan dengan matang, sehingga dalam perjalanannya tidak ada hambatan berarti. Termasuk pula dengan pihak pengelola sudah dilakukan pendekatan. 

“Jika tidak ada halangan, maka tahun ini Palangka Raya sudah bebas dari lokalisasi,” tandas Fauliansyah. (MC. Isen Mulang.1/engga)