Mahfud MD : Kalteng Jadi Laboratorium Pluralisme

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Mahfud MD menyebutkan, Provinsi Kalteng bisa menjadi contoh  laboratorium pluralisme di Indoensia guna mengantisipasi gejala radikalisme yang bisa saja terus berkembang.

“Keragaman di Kalteng, baik agamanya, suku dan etnisnya, bisa menjadi unsur yang menangkal perkembangan radikalisme,” ungkapnya usai menghadiri undangan Natal Kebangsaan di Betang Hapakat, Sabtu (19/1/2019) pagi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengakui, saat ini ada gejala yang mengarah pada tindakan radikalisme. Hal ini tentu harus menjadi perhatian serius, tidak hanya pemerintah dan penyelenggara keamanan, namun juga masyarakat. 

“Harus kita lawan, dan ini penting diperhatikan biarpun itu hanya sebatas gejala. Jangan dilihat ini hanya dari satu sisi, namun lihat apa dampak luasnya,” katanya.

Tambah Mahfud, Indonesia oleh bangsa lain dikenal sebagai laboratorium pluralisme, dan Kalteng bisa jadi miniatur laboratorium itu.

“Ya seperti perayaan Natal kebangsaan ini dari segi sisi persatuannya sangat terlihat. Hal ini penting dilakukan mengingat di kalangan bangsa kita memang sudah mulai muncul gejala radikalisme,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng  H.  Agustiar Sabran menyebutkan, Kalteng dengan falsafah Huma Betang, tentu sudah sewajarnya dapat menjadi laboratorium pluralisme.

Bicara soal persatuan antar umat beragama, suku dan etnis, kata dia bukan hal yang asing lagi di Kalteng. Terlebih tokoh lintas agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat di provinsi ini terus menjaga keseimbangan yang ada di masyarakat.

“Di Kalteng banyak sekali suku dan etnisnya yang tinggal, tapi kita lihat aman-aman saja. Tidak pernah ada masalah yang berarti. Bangsa lain bilang Indonesia laboratorium pluralisme, dan Kalteng bisa jadi miniatur dari itu,” cetusnya.

Perayaan Natal kebangsaan itu sendiri digelar Pemerintah Provinsi Kalteng, Polda Kalteng, Korem 102 Panju Panjung, Panitia Hari Besar Keagamaan (PHBK) Provinsi  Kalteng serta didukung Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Penambahan Depo Sampah Dinilai Tepat

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Di tahun 2019 ini Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Dinas Perumahan Rakyat  dan kawasan Permukiman (Disperkim) kembali melanjutkan pembangunan depo sampah utama (besar), yakni  di Jalan G.Obos 12. Bahkan direncanakan dua depo sampah mini bakal segera dibangun di kawasan  Kecamatan Jekan Raya.

Melihat hal ini Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung, menyatakan mendukung penuh penambahan dan pembangunan depo sampah tersebut, mengingat pertumbuhan penduduk kian meningkat. 
“Ya, sebagai wakil rakyat tentu  kita sangat mendukung upaya pemerintah dalam menambah sarana penanggulangan dan pengelolaan sampah. Terlebih ada upaya mengganti bak sampah menjadi depo. Ini tepat” ucapnya, Jumat (18/1/2019).

Kata Nenie, sebaiknya pemerintah harus mempunyai target terutama dalam menentukan jumlah depo maksimal. Sehingga diyakini mampu menanggulangi tumpukan sampah yang meluber dimana saat ini masih kerap terlihat di tempat pembuangan sementara (TPS).

“Depo sampah di Palangka Raya ini baru ada beberapa buah saja yang besar sedangkan untuk yang kecil baru akan dibangun tahun ini. Nah, baiknya pemko memiliki target dalam membangun depo sampah, sehingga dapat memenuhi dan menampung volume sampah yang ada,” cetusnya.

Sementara itu, lanjutnya, pihak legislatif akan terus berupaya mendukung sesuai tupoksi, apa yang menjadi prioritas untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

“Dukungan ini tentu tidak lain dalam hal  penganggaran dan perencanaan pembangunan, sehingga apa yang dibangun lebih bermanfaat dan tidak sia-sia,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Dorong Kepala Sekolah Tingkatkan Kualitas Pendidikan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Walikota Palangka Raya, Hj.Umi Mastikah mendorong para kepala sekolah yang ada di seluruh wilayah Kota Palangka Raya,  dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Menurutnya,  kepala sekolah merupakan  supervisor pendidikan yang memiliki fungsi mengarahkan, membimbing dan mengawasi seluruh kegiatan pendidikan termasuk kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru sebagai tenaga pendidik dan ditunjang oleh tenaga kependidikan yang ada di sekolah.

“Bicara kualitas pendidikan di Palangka Raya sangat selaras dengan visi dan misi pemerintahan saat ini,” ungkapnya, Kamis (17/1/2019), usai menghadiri Rapat Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD/MI Kota Palangka Raya. 

Dalam bagian selanjutnya Umi tambah mengatakan, untuk mengembangkan pendidikan, maka kepala sekolah hendaknya melakukan observasi yang terus menerus tentang kondisi-kondisi dan sikap-sikap dikelas,di ruang guru, di ruang tata usaha dan pada pertemuan-pertemuan staf pengajar. 

Dengan kegiatan yang digelar K3S ini kata Umi, setidaknya dapat memberikan bantuan pemecahan atas kesulitan-kesulitan yang dialami guru dan pengawai, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan secara langsung yang berdampak pada tahap kualitas pendidikan semakin meningkat sekaligus menciptakan manajemen sekolah yang profesional.
Ini demi menjadikan pendidikan di Kota Palangka Raya semakin berkualitas” tegasnya.

Umi menambahkan kedepan kepala sekolah diharapkan pula memiliki kompetensi supervise manajerial dalam membina para guru, guna ketertiban adiministrasi dan pengelolaan sekolah yang professional hingga peningkatan mutu pendidikan di sekolah dapat dirasakan. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Dana UPR Disiapkan Rp3 Miliar Untuk Tangani Infrastruktur

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tahun ini Pemerintah Kota Palangka Raya mengalokasikan dana unit pemeliharaan rutin (UPR) cukup banyak ketimbang tahun lalu.

Angkanya mencapai Rp3 miliar. Dana UPR yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palangka Raya ini khusus untuk memperbaiki infrastruktur.

“Dana UPR ini untuk memperbaiki jalan yang rusak. Dengan dana ini bisa cepat ditangani,” ucap Plt Kepala Dinas PUPR Kota Palangka Raya, Albert Tombak, Kamis (17/1/2019).

Menurut Albert, kategori infrastruktur yang bisa dibiayai dengan dana UPR ini misalnya jalan yang rusak dan ingin dilakukan perbaikan segera. Kondisi kerusakan di bawah 30 persen.

“Jadi dengan dana UPR ini perbaikan jalan tidak harus menunggu proses lelang, karena pengerjaannya bisa dilakukan secara swakelola oleh dinas,” tegasnya.

Dia berharap dana UPR ini bisa segera dimanfaatkan, karena di wilayah Kota Palangka Raya banyak jalan yang rusak dan belum masuk program pengaspalan. (MC. Isen Mulang/engga)

Pemko Lanjutkan Kerja Sama Dengan BRI Kelola Dana APBD

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan BRI Kantor Wilayah Banjarmasin, Rabu (16/1/2018) malam.

Diwaktu yang bersamaan juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya dengan BRI Cabang Palangka Raya.

Penandatanganan ini merupakan lanjutan kerja sama pengelolaan dana APBD Kota Palangka Raya yang digagas oleh walikota terdahulu dan dilanjutkan oleh walikota sekarang.

Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin mengatakan dengan ditunjuknya BRI sebagai mitra pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam menopang pembangunan dan perekonomian.

“Kita berharap momentum penandatanganan ini semakin memperkuat komitmen Pemko dan BRI untuk terus berkiprah dan sama-sama berkarya dalam memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Fairid mengharapkan kemitraan yang baik ini bisa ditingkatkan dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka mendukung perkembangan dan kemajukan Kota Palangka Raya. 

Dalam kerja sama ini BRI akan melayani 4.976 ASN dan 1.851 pegawai tidak tetap (PTT). BRI juga akan menangani layanan transaksi semua program dari semua satuan organisasi perangkat daerah (SOPD).

Karena itu walikota mengharapkan dengan kerja sama ini BRI harus memberikan layanan transaksi yang prima, sehingga setiap program kegiatan yang dilaksanakan bisa berjalan lancar. (MC. Isen Mulang/engga)

14 Kabupaten/Kota Kick Off Penandatangan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan kick off penandatantangan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan 13 kabupaten dan satu kota, Kamis (17/1/2019).

Kick off pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui vidoe conference ini dipimpin Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran dari Kota Palangka Raya.

Dalam vidoe conference ini Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin mendapatkan giliran terakhir untuk menyampaikan laporan kepada gubernur.

Dalam laporannya walikota mengatakan dalam kick off ini ada 8 paket barang dan jasa yang sudah dilelang. Total nilainya mencapai Rp3,3 miliar.

“Delapan paket ini berasal dari tiga satuan organisasi perangkat daerah (SOPD),” tuturnya. Dalam kesempatan ini walikota juga meminta bantuan kepada pemerintah provinsi untuk ikut mempercepat pembangunan Kota Palangka Raya.

Salah satunya pembangunan water front city di Flamboyan bawah. Fairid mengharapkan pembangunan infrastruktur di Palangka Raya bisa berjalan cepat dan lancar dengan dibantu oleh provinsi. (MC. Isen Mulang/engga)

Pemko Lanjutkan Kerja Sama Dengan BRI Kelola Dana APBD

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan penandatangan kesepakatan bersama dengan BRI Kantor Wilayah Banjarmasin, Rabu (16/1/2018) malam.

Diwaktu yang bersamaan juga dilakukan penandatangan perjanjian kerja sama antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya dengan BRI Cabang Palangka Raya.

Penandatanganan ini merupakan lanjutan kerja sama pengelolaan dana APBD Kota Palangka Raya yang digagas oleh walikota terdahulu dan dilanjutkan oleh walikota sekarang.

Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin mengatakan dengan ditunjuknya BRI sebagai mitra pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam menopang pembangunan dan perekonomian.

“Kita berharap momentum penandatandatangan ini semakin memperkuat komitmen Pemko dan BRI untuk terus berkiprah dan sama-sama berkarya dalam memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Fairid mengharapkan kemitraan yang baik ini bisa ditingkatkan dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka mendukung perkembangan dan kemajukan Kota Palangka Raya. 

Dalam kerja sama ini BRI akan melayani 4.976 ASN dan 1.851 pegawai tidak tetap (PTT). BRI juga akan menangani layanan transaksi semua program dari semua satuan organisasi perangkat daerah (SOPD).

Karena itu walikota mengharapkan dengan kerja sama ini BRI harus memberikan layanan transaksi yang prima, sehingga setiap program kegiatan yang dilaksanakan bisa berjalan lancar. (MC. Isen Mulang/engga)

Pol PP Palangka Raya Pasang Pol PP Line Diarea Bebas Dari PKL

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Masih banyaknya para  pedagang kreatif lapangan (PKL), seperti penjual buah dadakan yang berada di sepanjang Jalan Tjilik Riwut Km 2,5 tepatnya berada didepan museum Balanga dan depan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, membuat gerah pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya. 

“Masih banyak PKL bandel,  padahal lokasi itu harus bebas dari PKL,” ungkap Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya, Yohn Benhur Gohan Pangaribuan, Rabu (16/1/2019).

Jauh sebelumnya lanjut Benhur,  pihaknya sudah melakukan imbauan dan sosialisasi secara lisan kepada para PKL dan bersedia pindah, namun nyatanya masih saja ada yang menggelar dagangannya dilokasi tersebut.

“Melihat hal ini, kami kembali melakukan pemasangan Pol PP line, jangan ada lagi yang berjualan disana. Kalau masih ada yang berani berjualan disana dan menerobos itu, maka jangan salahkan kami menertibkan secara paksa,” tegasnya. 

Kata Benhur, dari tahun 2018 lalu, pihaknya sudah melakukan imbauan dan sosialisasi untuk tidak berjualan dijalur yang dilarang. Salah satunya di depan museum Balanga atau Dinas Kebudayaan dan  Pariwisata kota. Karena Pemko Palangka Raya telah menyediakan tempat di ujung Jalan Yos Sudarso 

“Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah menyediakan lokasinya, bahkan sarana penunjang seperti lampu agar lebih terang dan bagus lebih tertata,” bebernya.

Ditambahkan Benhur, untuk sementara ini pihaknya memfokuskan pemasangan Pol PP Line di kawasan Jalan Tjilik Riwut dulu, karena lokasi itu sudah dikeluhkan masyarakat karena parkir pengunjung yang sembarangan bahkan mempersempit jalan utama.

“Nanti kita lihat lagi pada kawasan bebas PKL lainnya,  bila banyak yang melanggar maka kita pasang Pol PP Line,  bila ada yang melanggar akan ditindak tegas,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Tahun 2019 DKPP Siapkan 6000 Dosis Vaksin Rabies

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)  Kota Palangka Raya Harry Maihadi melalui Kabid Keswan dan Kesmavet Sumardi mengatakan, ditahun 2019 ini pihaknya telah menyiapkan sebanyak 6.000 dosis vaksin rabies guna mencegah berkembangnya hewan pembawa rabies, seperti anjing, kucing, kera yang nota bene merupakan hewan peliharaan. 

“Ya ada disediakan 6.000 dosis vaksin rabies, sedikit menurun banyaknya dari tahun sebelumnya, menyesuaikan anggaran yang ada,” ucapnya, Selasa (15/1/2019).

Kata Sumardi jumlah vaksin sebanyak itu tentu tidak mencukupi atau tidak sebanding dengan jumlah populasi hewan, terutama  anjing yang kian meningkat setiap tahunnya.

“Bila kurang, bisa saja diusulkan untuk ditambah. Namun kita gunakan dulu yang tersedia, “terangnya. 

Bila mengacu data dari tahun 2017 sampai tahun 2018, maka jumlah populasi anjing naik diangka 10 persen hingga 7.000 ekor. Populasi ini bisa saja terus mengalami kenaikan jumlahnya.

“Faktor infrastruktur jalan menuju Palangka Raya yang sudah bagus, mempengaruhi peningkatan anjing. Sebab kebanyakan anjing dibawa dari daerah luar” sebut Sumardi.

Seiring dengan itu kata dia,  DKPP Palangka Raya akan terus melakukan penanganan rabies dan pemberian vaksinasi terhadap berbagai hewan peliharaan. 

“Untuk hewan peliharaan, maka kami akan terus melakukannya, terutama melalui sistem jemput bola. Ini untuk mengejar target Palangka Raya bebas rabies ditahun 2025 mendatang,” pungkas Sumardi. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Pemberkasan CPNS Pemko Palangka Raya Hingga 21 Januari

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Palangka Raya memberikan tenggat waktu hingga 21Januari 2019 untuk pemberkasan tahap akhir bagi peserta  calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 yang dinyatakan lulus.

Plt Kepala BKPP, Mesliani Tara mengatakan, tenggat waktu tersebut  sebenarnya mundur dari yang sebelumnya ditargetkan pemerintah pusat yaitu pada akhir tahun lalu. 

“Jadi batas waktu bagi para peserta adalah 21 Januari ini semua berkas sudah diterima,” tegasnya, Selasa (15/1/2019).

Sedangkan lanjut Mesliani, bila ada  keterlambatan, maka tidak ada toleransi. Karena pihaknya pun telah update pengumuman melalui website resmi BKPP Palangka Raya. 

“Ya, berkas yang diserahkan peserta itu langsung diverifikasi oleh tim untuk memastikan agar seluruh berkas yang diserahkan peserta valid,” jelasnya lagi.

Untuk pemeriksaan dan verifikasi berkas tersebut kata dia, akan dilakukan secara bersama antara tim dengan peserta. Sehingga jika ada berkas yang masih kurang, maka peserta langsung tahu dan melengkapi berkasnya.

“Seluruh peserta yang belum mengantarkan berkasnya kepada pihak BKPP, agar bisa segera menyelesaikan pemberkasan sebelum batas waktu yang diberikan. Update selalu diinformasikan di website ataupun call center di Kantor BKPP Palangka Raya,” ingat Mesliani.

Ditambahkan, usulan pemberkasan tahap akhir ini nanti sebagai dasar untuk diterbitkannya SK penetapan menjadi PNS. (MC. Isen Mulang.1/engga)