Fasilitas Walikota Mendatang Mulai Diprogramkan

MEDIA CENTER, Palangka Raya -Salah satu program prioritas Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, memasuki anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan tahun 2018 ini adalah, penyiapan fasilitas maupun sarana walikota dan wakil walikota Palangka Raya terpilih.

“Ya, pada APBD-P 2018 ini, mobilitas, fasilitas dan sarana walikota dan wakil walikota Palangka Raya yang baru nantinya menjadi salah satu prioritas,” ungkap Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Absiah, Kamis (26/7/2018).

Saat ini lanjutnya, APBD-P  masih dalam tahap pembahasan dan penyusunan, termasuk penyusunan sarana prioritas utama walikota dan wakil walikota Palangka Raya yang terpilih, yaitu pengadaan mobil dinas.

Kenapa perlu penyiapan mobil dinas sebut Absiah, mengingat mobil dinas yang digunakan walikota saat ini, masa pakainya sudah melebihi. Contohnya mobil Toyota Camry, Toyota Fortuner yang kedua mobil ini berusia sepuluh tahun, Begitu pula dengan mobil Toyota Alphard dan Daihatsu Terios yang berusia lima tahun.

“Kondisi usia mobil dinas serupa juga sama yang digunakan wakil walikota Palangka Raya,”tuturnya.

Selain perencanaan mobil dinas, lanjut Absiah, dalam perencanaan APBD-P juga akan dimasukan pula rencana penyiapan rehab rumah dinas, berikut sarana dan prasarana penunjang lainnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Komitmen Wujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi

MEDIA CENTER, Palangka Raya -Walikota Palangka Raya HM Riban Satia bersama Kepala Dinas Perikanan kota, Helmi, serta jajaran pemko Palangka Raya lainnya menghadiri rapat koordinasi nasional bertema ‘mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas’.

Kegiatan yang merupakan rangkaian dari Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakornas TPID) 2018, pada Kamis (26/7/2018) di Jakarta, diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas.

“Kegiatan ini penting sebagai wujud komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas khususnya di Kota Palangka Raya,”ungkap Walikota Palangka Raya HM Riban Satia melalui relisnya yang disampaikan pihak Protokol dan Komuniakasi Setda Kota Palangka Raya. 

Dikatakan Riban, dalam  kegiatan itu banyak membahas hal-hal strategis, diantaranya, pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) untuk memfasilitasi kerja sama perdagangan pangan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan.

Kemudian, pentingnya strategi kebijakan penguatan infrastruktur konektivitas untuk mendukung peningkatan kerja sama perdagangan pangan dan pengendalian inflasi daerah. 

Selanjutnya,  strategi kebijakan pemerintah meningkatkan produktivitas pertanian melalui pembangunan infrastruktur pertanian, dan dukungan yang diperlukan dari Pemda.

Selain itu, pentingnya dukungan pemda untuk mempercepat pembangunan infrastruktur guna mendukung stabilitas harga.” Serta pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah dalam rangka menjaga stabilitas harga dan mengurangi tingkat kemiskinan,”tulis Riban.

Dikatakan, dalam mengatasi permasalahan perekonomian di daerah maupun pusat, salah satu tema yang muncul adalah pentingnya sinergi antarlembaga dan koordinasi pusat-daerah. Bahkan, dalam sarasehan, para kepala daerah juga mengangkat beberapa permasalahan yang terdapat di daerahnya, serta berbagi pengalaman dan kiat meningkatkan ekonomi daerah.

“Dengan komitmen dan koordinasi yang terus terjaga, serta kontribusi aktif seluruh pihak terkait, permasalahan ekonomi di daerah diharapkan dapat lebih mudah diatasi,”pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Wawali Tanam Pohon Pada Kegiatan APEKSI di Tarakan

MEDIA CENTER, Palangka Raya -Bersama puluhan anggota Asosiasi Pemerintah Kota (Pemko) se-Indonesia (APEKSI), Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio melakukan penanaman anakan pohon khas daerah. Kegiatan itu dilakukan di Bumi Perkemahan Binai Atoeng, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (26/7/2018).

Penanaman pohon tersebut, merupakan rangkaian kegiatan Muskomwil I Apeksi tahun 2018 yang dihadiri 24 walikota se Indonesia 

Pada kegiatan menanam anakan pohon dilakukan semua walikota dengan menananm bibit pohon khas daerahnya masing-masing. Seperti pohon Andalas yang merupakan pohon khas Sumatera Barat, pohon jati (Ebono Selbik) yang merupakan pohon khas dan langka di dunia ditanam walikota Palu Sulawesi Tengah, pohon mangga kasturi khas Banjar Baru Kalimantan Selatan dan pohon cempaka telok khas Palembang Sumatera Selatan. Sedangkan Wakil Walikota Palangka Raya menanam pohon kayu ulin.

Mofit mengatakan penanaman pohon khas daerah merupakan agenda tetap setiap pelaksanaan Rakernas APEKSI.

“Kita dari kota Palangka Raya mengapresiasi kegiatan ini, dimana telah mengagendakan menjadi tradisi tahunan bagi  pemerintah kota, dengan tuan rumah pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bergiliran,” katanya.

Kegiatan menanam bibit pohon ini tambah Mofit, juga bagian dari upaya program dunia untuk melestarikan lingkungan serta memperkenalkan kota di Indonesia melalui pohon khas yang ditanam. Termasuk salah satunya bibit anakan pohon ulin dari kota Palangka Raya.

Menurut Mofit, pada tahun 2013 sebelumnya, yakni saat kegiatan forum walikota anggota UCLG di Liverpool, telah ditetapkan 30 persen wilayah kota harus menjadi ruang publik. Hal itu adalah sebagai upaya melestarikan lingkungan.

“Tujuannya demi anak cucu. Pemerintah Kota Palangka Raya mendukung hal ini. Bahkan kita juga berkomitmen dalam hal penghijauan di kota Palangka Raya,” tegasnya (MC. Isen Mulang.1/engga)

DPRD akan Berikan Penghargaan Kepada Penyelenggara Pilkada

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto melihat gelaran Pilkada serentak 27 Juni 2018 berlangsung sukses.

Sigit melihat selama gelaran Pilkada tidak ada masalah yang berarti dalam penyelenggaraan pemilihan calon Walikota dan calon Walikota Palangka Raya hingga calon pemenang Pilkada ditetapkan.

Berhasilnya gelaran Pilkada tersebut menurut Sigit karena penyelenggara Pilkada seperti KPU dan Panwaslu, termasuk aparat keamanan sudah bekerja profesional dan maksimal.

Karena itu Sigit atas nama lembaga dewan berencana akan memberikan penghargaan kepada penyelenggara Pilkada.

“Nantinya pihak aparat keamanan juga akan kita berikan penghargaan,” ucap Sigit saat memberikan sambutan diacara penerimaan berita acara penetapan walikota dan wakil walikota terpilih oleh KPU Palangka Raya, Kamis (26/7/2018).

Khusus kepada komisioner KPU, Sigit mengatakan dedikasi mereka yang sangat baik dalam penyelenggaraan Pilkada ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa dan akan menjadi fakta sejarah yang selalu akan dikenang.

“Nama-nama komisioner KPU ini nanti akan selalu diingat. Masyarakat akan mengetahui bahwa pelaksanaan Pilkada Kota Palangka Raya bisa berjalan lancar tersebut berkat mereka,” tandasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Anggota KUBE Calon Penerima Bantuan Ikuti Bimtek

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dinas Sosial Kota Palangka Raya mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) pelaksanaan bantuan stimulan kelompok usaha bersama (KUBE) produksi, Kamis (26/7/2018).

Bimtek yang diadakan di Gedung PSBR Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah diikuti oleh para anggota KUBE yang tahun ini akan menerima bantuan modal usaha dari Kementerian Sosial.

Tahun ini ada 50 KUBE yang akan dapat bantuan senilai Rp20 juta per kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 10 orang.

Jenis usaha kelompok KUBE yang akan dapat bantuan ini bergerak dibidang peternakan, perikanan, pertanian, jasa, dan penjualan gas elpiji.

Karena itu sebelum dana bantuan dicairkan, maka anggota KUBE harus diberikan bimtek cara mengelola dan menggunakan bantuan tersebut agar bisa berkembang.

Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Akhmad Fauliansyah mengatakan KUBE calon penerima bantuan ini merupakan penerima manfaat yang sudah terdaftar dalam basis data terpadu (BDT) Kementerian Sosial.

Fauliansyah mengharapkan dengan diadakannya bimtek ini para anggota KUBE supaya lebih amanah dalam menggunakannya dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. (MC Isen Mulang/engga)

KPU Serahkan Berita Acara Penetapan Walikota Terpilih Kepada DPRD Kota Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya menyerahkan berita acara penetapan pasangan walikota dan wakil walikota terpilih kepada DPRD Kota Palangka Raya, Kamis (26/7/2018).

Berita acara penetapan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya pasangan Fairid Naparin dan Umi Mastikah ini diserahkan oleh Ketua KPU Kota Palangka Raya Eko Riadi kepada Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto.

Acara penyerahan berita 
acara ini dihadiri lima komisioner KPU, para pegawai KPU, dan beberapa anggota DPRD di ruang rapat paripurna.

Dalam sambutannya Eko Riadi mengatakan sesuai PKPU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 62 ayat 3 bahwa berita acara penetapan pasangan walikota dan wakil walikota terpilih paling lambat tiga hari harus disampaikan ke DPRD.

Sementara itu Sigit K Yunianto mengatakan lembaga dewan akan segera menyerahkan berkas berita acara penetapan walikota terpilih ini kepada Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya berita acara tersebut dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan tanggal dan bulan pelantikan walikota terpilih. (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota Terpilih Adakan Syukuran di Markas Partai Golkar

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya terpilih Fairid Naparin-Umi Mastikah (Fairid-Umi) mengadakan acara syukuran di Kantor DPC Partai Golkar Jalan Tjilik Riwut KM 1, Rabu (25/7/2018) pukul 22.00 WIB.

Acara syukuran ini digelar setelah Fairid-Umi ditetapkan sebagai pemenang Pilkada 27 Juni 2018 oleh KPU Kota Palangka Raya melalui rapat pleno terbuka penetapan walikota dan wakil walikota terpilih di Swissbel Danum Hotel Palangka Raya.

Acara syukuran yang dibalut dengan hiburan musik dangdut ini juga dihadiri para pendukung dari 10 partai pengusung Fairid-Umi. Syukuran ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas terpilihnya Fairid-Umi menjadi Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya periode 2019-2023.

Dalam sambutannya Fairid mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Kota Palangka Raya yang telah memberi kepercayaan untuk memimpin Kota Cantik. Dia berjanji akan merealisasikan visi misinya saat disampaikan selama masa kampanye.

Hanya saja Fairid tidak bisa berjanji pada tahun pertama masa kepemimpinannya akan bisa merealisasikan janji politiknya, karena pembahasan program di APBD 2018 sudah dibahas DPRD dan Walikota Palangka Raya yang saat ini masih dijabat oleh Riban Satia dan Wakilnya Mofit Saptono Subagio.

Karena itu Fairid mengimbau kepada masyarakat untuk bersabar di tahun kedua masa kepemimpinannya baru bisa mengakomodasi satu per satu programnya yang tertuang dalam visi misinya. Fairid juga mengimbau kepada masyarakat jika ada kekeliruan dalam memimpin Palangka Raya untuk diingatkan demi kebaikan bersama. (MC. Isen Mulang/engga)

KPU Palangka Raya Tetapkan Pasangan Fairid-Umi Sebagai Walikota Terpilih

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya mengadakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih walikota dan wakil walikota hasil Pilkada serentak 27 Juni 2018.
Rapat pleno yang diadakan di Ball Room Kahayan Swissbel Hotel Danum Palangka Raya digelar, Rabu (25/7/2018) pukul 20.00 WIB. Adapun Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya yang ditetapkan sebagai pemenang Pilkada adalah pasangan Fairid Naparin-Umi Mastikah (Fairid-Umi).

Acara penetapan ini cukup meriah, karena sebelum dimulainya rapat pleno, terlebih dahulu disajikan tarian Dayak yang dibawakan oleh putra putri binaan Sanggar Marajaki binaan Benny Tundan.

Rapat penetapan ini dihadiri oleh perwakilan tim pemenangan, kecuali dari tim pasangan nomor 4 Aries Marcorius Narang-Habib Fawzy tidak hadir, namun agenda pleno tetap dilaksanakan oleh KPU hingga selesai pukul 22.00 WIB.

Dalam rapat para pendukung Fairid-Umi yang merupakan gabungan 10 partai politik juga hadir. Fairid-Umi yang ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya juga hadir untuk menerima SK penetapan.

Fairid terlihat haru atas kemenangan yang diraihnya dalam mengikuti Pilkada serentak 27 Juni 2018. Kemenangan tersebut berkat dukungan semua masyarakat Kota Palangka Raya terhadap pasangan Fairid-Umi.

Fairid pun mengucapkan banyak terima kasih kepada tim pemenangan, tim relawan, dan masyarakat, sehingga dirinya bisa terpilih untuk memimpin Kota Cantik Palangka Raya ini untuk periode 2018-2023. (MC. Isen Mulang/engga)

Pemilu 2019, TPS di Palangka Raya Harus Ditambah

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto menyatakan sependapat apabila jumlah tempat pemungutan suara (TPS) untuk pemilu 2019 mendatang diwilayah Palangka Raya harus dibelah-belah alias ditambah. 

Hal itu menurutnya bukan tanpa sebab, pasalnya bila berkaca dari pengalaman pada pemilu legislatif terdahulu, dimana  kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) yang bertugas di setiap TPS dibuat kewalahan saat melakukan perhitungan suara.

“Sangat jauh berbeda frekuensi kerja KPPS saat pilkada dengan KPPS saat pemilu legislatif. Bila pilkada hanya menghitung suara jumlah calon, sedangkan pemilu legislatif  menghitung hasil suara calon legislatif yang jumlah banyak,” sebut Riduanto, Rabu (25/7/2018).

Bahkan tambahnya, pada saat pemilu legislatif terdahulu, tidak sedikit TPS yang menunaikan tugasnya hingga larut malam. Itu dikarenakan mulai dari proses pencoblosan, kebilik suara hingga memasukan ke kotak suara yang dilakukan setiap satu orang pemilih, memakan waktu 3-5 menit. Belum lagi proses perhitungan yang berjam-jam hingga proses rekapitulasi dan pembundelan surat suara.

“Apalagi untuk sistem pemilu 2019 mendatang akan menggunakan lima kotak suara. Karena selain memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, juga langsung memilih presiden dan wakil presiden,”tambah Riduanto.

Dengan aturan baru tersebut lanjutnya, tentu akan menjadi tantangan bagi setiap KPU, termasuk KPU Kota Palangka Raya bagaimana menyiasatinya terutama dalam hal pengaturan teknis pelaksanaan pemungutan suara.

Untuk Palangka Raya, imbuh Riduanto, sudah pernah dilakukan pembahasan dengan pihak KPU dimana nantinya TPS akan dibelah-belah atau ditambah. Sebut saja untuk satu RT bisa ada 2 sampai 3 TPS.

“Berdasarkan data jumlah TPS di Palangka Raya pada saat Pilkada yang lalu tercatat sebanyak 592 TPS, maka diperkirakan untuk Pemilu 2019 bisa mencapai 900-an TPS,” bebernya.

Dikatakan, kenapa perlu penambahan jumlah TPS-TPS saat pemilu 2019 mendatang, tidak lain sejalan dengan PKPU 11/2018 tentang pemuktahiran data pemilu, dimana pemilih dalam satu TPS paling banyak hanya 300 pemilih.

“Pada saat pilkada lalu, banyak TPS rata-rata pemilihnya dengan kisaran 400-500 pemilih. Nah, TPS yang jumlah pemilihnya dengan kisaran ini perlu dibelah menjadi dua,”tutup Riduanto. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Program Kerja Perangkat Daerah Harus Hemat, Efisien dan Tidak Mewah

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio mengingatkan setiap perangkat daerah (PD) dilingkup pemerintah kota (pemko) Palangka Raya, harus dapat menerapkan prinsif-prinsif hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan ketentuan teknis yang disyaratkan dalam penyusunan perencanaan kerja.

Hal itu kata dia, bukan tanpa sebab, mengingat setiap perangkat daerah selaku pengguna anggaran bertanggungjawab dalam suksesi suatu penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Prinsif perencanaan kerja yang tidak dapat dilakukan dengan baik, maka akan berimplikasi pada kurang baiknya penyelenggaraan pemerintah daerah,” ucapnya, Selasa (24/7/2018).

Menurut Mofit, untuk mencapai perencanan program kerja yang baik, maka disitulah akan dituntut melakukan perencanaan program, penganggaran, tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

“Model pengendalian internal diperlukan setiap PD, maka itu aparatur dalam hal ini ASN dituntut kualifikasi serta kemampuan profesional dalam setiap penyusunan kinerja,” tuturnya.

Saat ini lanjut Mofit acuan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2019 harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 38 tahun 2018. Untuk itulah perencanaan program kerja setiap PD harus dapat dilakukan dengan baik, terutama menganut prinsif hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan ketentuan teknis yang disyaratkan dalam penyusunan perencanaan kerja.

“Maka itu kita selalu tekankan agar semua program kerja yang dilakukan harus terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program dan kegiatan dari tugas pokok serta fungsi masing-masing PD,” cetusnya.

Tambah Mofit, perencanaan program kerja yang dapat dilakukan dengan baik oleh setiap PD, menunjukan keberhasilan terhadap transparansi anggaran yang digunakan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap baiknya pengelolaan keuangan pemerintah daerah. (MC. Isen Mulang.1/engga)