MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Pranata Humas yang Profesional dan Inovatif atau yang disingkat sebagai Simphoni bertempat di Meeting Room Hotel Mercure Surabaya, Kamis (9/3/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Usman Kansong, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Hasyim Gautama, Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin, dan Ketua Tim Pembinaan Kinerja Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI Santhy Verawati Elfrida.

Adapun peserta kegiatan diikuti oleh pengelola kepegawaian serta pranata humas se Indonesia yang berlangsung secara daring dan luring.

Mengawali sambutannya, Dirjen IKP Usman Kansong mengatakan, kemudahan yang ditawarkan Simphoni adalah terintegrasinya layanan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) ke dalam satu sistem yang sama.

“Dalam mengimbangi perkembangan digitalisasi atau super smart society, inovasi yang berpusat pada teknologi terus dilakukan untuk dapat memudahkan pekerjaan manusia,” tutur Usman.

Usman mengingatkan bahwa kendati saat ini fokus pada teknologi pembuatan aplikasi, tetapi tetap harus memusatkan pengembangan teknologi itu pada manusia. Yakni kepentingan manusia, bukan untuk teknologi itu sendiri. Karena teknologi diciptakan oleh manusia dan bertujuan memudahkan pekerjaan manusia.

Lebih lanjut Usman mengatakan bahwa pada DEWG (Digital Economy Working Group) G20 di sektor digital juga dikatakan bahwa pengembangan teknologi digital harus berpusat pada manusia.

“Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu melakukan pengembangan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang diperlukan agar menghasilkan tata kelola pemerintahan yang mendukung pencapaian program dan kebijakan pemerintah, sekaligus memberikan kepuasan penerima manfaat pelayanan publik,” terangnya.

Kemenkominfo melalui Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik sebagai Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembinaan jabatan fungsional pranata humas (JFPH).

“Hadirnya Simphoni diharapkan dapat memberikan kemudahan akses dalam
layanan pembinaan secara digital kepada para pemangku kepentingan yang tersebar di seluruh Indonesia,” harap Usman.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini Pemko Palangka Raya melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengirimkan dua wakilnya untuk mempelajari penggunaan aplikasi Simphoni.

“Aplikasi ini tentunya sangat membantu kami para pranata humas terutama dalam pembinaan karir, kompetensi dan kinerja,” ucap Fifi Arfina selaku Pranata Humas Diskominfo Kota Palangka Raya. (MC.Kota Palangka Raya/nur/nd)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun dengan baik dan benar sesuai peraturan, dapat menjadi gambaran dari capaian kinerja pemerintah daerah. Sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan dan evaluasi serta perencanaan untuk program selanjutnya.

Demikian hal tersebut disampaikan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin saat membuka secara resmi acara bimbingan teknis dan asistensi penjelasan teknis penyusunan LPPD Tahun 2022 di ruang command center, Kantor Walikota Palangka Raya, Kamis (9/3/2023).

Selain hal itu lanjut Fairid melanjutkan, pentingnya penyusunan LPPD itu dilakukan tidak lain untuk mengetahui sejauh mana kemampuan daerah dalam menerapkan otonomi daerah dan menjalankan roda pemerintahan daerah.

“Nantinya melalui laporan inilah pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kekurangan serta kendala yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Khususnya dalam melaksanakan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Perlu diketahui tambah walikota, sudah menjadi hal yang wajib bagi setiap pemerintah daerah dan kepala daerah dalam setiap tahun menyusun LPPD. Termasuk menyusun Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.

“Penyampaian informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik LPPD dan LKPJ ini, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” paparnya.

Adapun acara bimbingan teknis dan asistensi penjelasan teknis penyusunan LPPD tersebut dilaksanakan secara daring, yang dihadiri narasumber dari Kemendagri, Sekda Kota Palangka Raya dan diikuti seluruh kepala perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dari ruang kerja masing-masing. (MC. Kota Palangka Raya.1/nd)