MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dewan Pengupahan Kota Palangka Raya telah menyepakati usulan Upah Minimum Kota (UMK) Palangka Raya 2023, naik sebesar 8,55 persen. Kesepakatan itu telah ditandatangani Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin.

“Iya, UMK Palangka Raya mengalami kenaikan sebesar 8,55 persen atau menjadi Rp3.226.753,00 bertambah Rp254.211,00 dari UMK 2022 Rp Rp2.972.541,00,” sebut Fairid Naparin, dalam rilisnya, Sabtu (3/12/2022).

Dijelaskan wali kota, naiknya UMK Palangka Raya tersebut adalah merupakan solusi dari kenaikan bahan pokok di Kota Palangka Raya, yang juga menjadi salah satu formula perhitungan UMK 2023.

Pertimbangan lainnya, yakni dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sebagaimana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

“Jadi, pertimbangan ini sebagai tindak lanjut dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam menyikapi kenaikan harga bahan pokok, dengan menaikkan UMK,” tutur Fairid.

Terlepas dari itu imbuh dia, kenaikan UMK 2023 Palangka Raya itu masih diusulkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk dibahas sesuai mekanisme peraturan yang berlaku.

“Kita berharap kenaikan UMK 2023 Palangka Raya ini dapat segera terimplementasi untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat pada awal bulan Januari 2023,” demikian harap Fairid. (MC. Isen Mulang.1/nd)

MEDIA CENTER, Palangka Raya-Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah haruslah direncanakan sesuai dengan kebutuhan, dilaksanakan pengadaannya, dimanfaatkan penggunaannya, diamankan dan dipelihara, serta dievaluasi hasil pelaksanaannya.

Sebagai bentuk evaluasi, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan pemusnahan barang milik daerah Pemerintah Kota Palangka Raya tahun anggaran 2022 di TPA Jalan Cilik Riwut Km 14 Kota Palangka Raya, Jumat (2/12/2022).

Wali Kota Palangka Raya dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Zulhikmah Ravieq mengatakan bahwa Pemko Palangka Raya dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada ketentuan dan aturan yang berlaku, untuk dapat terus meningkatkan kinerja khususnya dalam pengelolaan barang milik daerah.

“Pertanggungjawaban barang milik daerah tidak dapat kita sepelekan, karena menyangkut laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pada akhirnya nanti akan mempengaruhi opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya tersebut,” ucapnya.

Ditambahkannya, barang milik daerah yang dibeli dari beban APBD Pemerintah Kota Palangka Raya salah satunya berasal dari hasil pajak masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan dan sedetail mungkin melalui penatausahaan dan pelaporannya.

“Kami beserta jajaran akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk tetap meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah kita dapat selama 6 tahun terakhir ini,” tambahnya.

Atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya dirinya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dan berharap dapat menjadi penyemangat dalam bekerja memberikan layanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan Kota Cantik Palangka Raya.(MC Isen Mulang/Gusti/ndk)