Warga Usulkan Pengaspalan Jalan Menuju Agrowisata Kalampangan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kawasan agrowisata di Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya baru dibuat, sehingga masih minim infrastruktur.

Kondisi badan jalan yang bergambut sehingga masih labil untuk dilewati kendaraan. Meski belum ditunjang infrastruktur yang memadai, namun bukan berarti membuat petani patah semangat.

Mereka tetap menanam aneka buah-buahan. Meski belum tahu kapan infrastruktur di kawasan wisata petik buah Kemeloh Misik ini akan dibangun, namun setidaknya sudah ada kabar baik.

Tahun ini kelompok tani yang diketuai Haji Mahfud telah mengusulkan pengaspalan badan jalan. Usulan mereka disampaikan langsung kepada Walikota Palangka Raya.

“Janjinya tahun depan diaspal. Kami berharap jalan menuju agrowisata segera diaspal, sehingga memudahkan para wisatawan untuk datang ke sini,” tutur Mahfud, Senin (12/11/2018).

Mahfud mengharapkan selain akses jalan, pihak kelompok tani juga mengharapkan sarana pendukung lainnya juga disediakan di kawasan agrowisata.

Misalnya harus dibuatkan pintu gerbang atau gapura. Dengan begitu masyarakat atau wisatawan tahu jika di wilayah Kelurahan Kalampangan ada agrowisata. (MC. Isen Mulang/engga)

Intensifkan Peningkatan PAD Walikota Palangka Raya Kunker Ke Banjarmasin

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin bersama wakilnya Hj. Umi Mastikah, Sekda Rojikinnor, diikuti Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Ida Ayu Nia Anggraini dan Chrismes Djaga, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Banjarmasin.

Kegiatan yang diikuti pula sejumlah anggota  DPRD Kota  Palangka Raya dan sejumlah kepala OPD lingkup pemerintah kota Palangka Raya tersebut bertujuan untuk menggali tentang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). 

Adapun kedatangan rombongan Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin dan jajaran di Kota Banjarmasin Provinsi Kalsel pada Senin (21/1/2019) diterima langsung oleh Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina dan jajarannya.

Selain soal peningkatan PAD, maka dalam kesempatan kunker itu Walikota Palangka Raya shering bersama Walikota Banjarmasin dalam banyak hal. Seperti soal kebersihan, mengingat Kota Banjarmasin baru-baru ini berhasil memperoleh Adipura dua tahun berturut- turut kategori kota besar.

“Kunker yang kami lakukan juga bertujuan untuk menggali bagaimana upaya Pemko Palangka Raya kedepan agar PAD dari sektor pajak bisa meningkat setiap tahunnya. Mengingat Palangka Raya banyak potensi pajak yang perlu dikaji,” ungkap Fairid  dalam  pertemuan kunker tersebut.

Kata Fairid, langkah peningkatan PAD sesuai dengan visi dan misi pemerintahannya, karenanya diharapkan bisa sejalan dengan apa yang dilakukan oleh OPD yang ada di lingkup Pemko Palangka Raya, agar mampu menaikan PAD, terutama ekstensifikasi dan intensifikasi pajak asli daerah.

“Saya menginginkan kepada dinas terkait, bisa memanfaatkan teknologi dan penguatan sumber daya manusia untuk Intensifkan Peningkatan PAD. Kalau PAD meningkat, tentunya akan berdampak juga terhadap pembangunan yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Fairid menambahkan kedepan, pemerintahannya akan lebih menekankan adanya peningkatan PAD tersebut. Terlebih saat ini pihaknya telah  membentuk tim agar bisa berkoordinasi dengan masing masing OPD dalam hal pengelola pendapatan daerah.

“Setiap OPD harus bisa berkoordinasi untuk menggali potensi dan meningkatkan pajak asli dareah. Intinya ini kita terus genjot untuk peningkatan PAD guna pembangunan dan kesejahteraan kota Palangka Raya,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Ditjen Bangda Kemendagri Dampingi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) akan mendampingi penyusunan dokumen perencanaan daerah, hal ini  diungkapkan oleh Kasubdit Perencanaaan dan Evaluasi Wilayah 1, Bagus Agung Herbowo.

Salah satunya melalui kegiatan asistensi dan supervisi penyusunan dokumentasi perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, Renstra OPD) dengan tema internalisasi urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kedalam dokumen perencanaan daerah.

Kegiatan asistensi dan supervisi ini dilaksanakan selama 1 hari, rabu (12/09/2018) di Hotel Acacia, Jakarta yang dihadiri oleh dinas kominfo, statistik dan persandian kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian (DKISP) Kota Palangka Raya mengikutsertakan empat orang yang mewakili bidang kominfo, bidang statistik dan bidang persandian, didampingi oleh Sekretaris DKISP Anna Menur Arum Ambarsari.

Bagus menambahkan kegiatan asistensi dan supervisi difokuskan bagi daerah-daerah yang telah melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Latar belakang kegiatan ini mengingat terdapat 171 daerah kabupaten/kota dan provinsi yang baru saja selesai menyelesaikan pilkada dan setelah itu para kepala daerah terpilih minimal 6 bulan setelah dilantik wajib menyusun dokumen perencanaan daerah dan ditetapkan dengan perda, berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017.

Dengan adanya asistensi ini dapat segera menyelaraskan arah dan kebijakan nasional dengan daerah kabupaten/kota, tutupnya (MC. Isen Mulang/engga)

SOPD Teknis Diminta Awasi Harga LPG 3 Kg

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Komisi C DPRD Kota Palangka Raya Rusdiansyah mengimbau kepada satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) teknis untuk mengawasi harga gas LPG 3 Kg.

Saat ini harga jual gas subsidi sangat bervariasi di wilayah Kota Palangka Raya. Bahkan ada yang mencapai Rp40 ribu di wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai.

Padahal harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 Kg hanya Rp. 20.000 dari pangkalan, namun setelah ditingkat ecaran harganya melambung tidak terkendali, sehingga memberatkan masyarakat.

Karena itulah Rusdiansyah mengharapkan peran pemerintah daerah, khususnya dinas teknis yang mengurusi perdagangan agar memantau penjualan harga LPG 3 Kg.

Dia mengatakan jika harga jual LPG 3 Kg tidak bisa dikendalikan, maka akan merugikan masyarakat kecil, apalagi gas subsidi ini lebih banyak digunakan oleh para pelaku UMKM.

Sementara itu Sales Executif PT Pertamina Palangka Raya, Aditya Anwar memastikan stok LPG 3 Kg cukup. Pertamina hanya bisa mengendalikan harga LPG di tingkat pangkalan.

“Kalau harga gas mahal di tingkat pengecer itu bukan kewenangan kami. Beda kalau di pangkalan masih bisa kita handle,” tulis Aditya, Rabu (31/10/2018). (MC. Isen Mulang/engga)

Palangka Raya Luncurkan Kartu Identitas Anak

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Palangka Raya meluncurkan program Kartu Identitas Anak (KIA), Senin (19/3/2018).

Program ini diluncurkan saat apel rutin bulanan setiap tanggal 17 yang diadakan Pemerintah Kota Palangka Raya, namun karena tanggal 17 hari Sabtu, sehingga digeser menjadi hari Senin (19/3/2018).

Dengan diluncurkannya program KIA ini menempatkan Palangka Raya sebagai daerah nomor tiga di Kalimantan Tengah setelah Kabupaten Lamandau dan Kapuas yang lebih dahulu menerapkan KIA.

Kepala Dukcapil Kota Palangka Raya, Zulhikmah Ravieq menjelaskan salah satu indikator diluncurkannya program KIA ini karena angka kelahiran di Palangka Raya telah mencapai target nasional.

“Kenapa Lamandau dan Kapuas lebih dahulu diperhatikan untuk menerapkan program KIA, karena capaian angka kelahirannya sudah mencapai target dan dananya dari APBN,” tuturnya.

Bedanya, Kota Palangka Raya tidak menunggu dibiayai dari APBN untuk menerapkan program KIA, tetapi murni dibiayai dana dari APBD. “Tahun ini kita targetkan 21.000 KIA,” imbuhnya.

Zulhikmah menuturkan dengan diluncurkannya program KIA merupakan salah satu Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) menuju Indonesia sukses pemilu 2019.

KIA merupakan salah satu dokumen penting yang harus dimiliki seperti KK, E-KTP, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, dan akta kematian.

Sedangkan puncak akhir #GISA adalah akan terbangunnya kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan. (MC. Isen Mulang/engga)

Pameran Buku Dan Lomba Makan Kerupuk Meriahkan Gebyar Hardiknas

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Selama sepekan halaman kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya selalu ramai dikunjungi orang.

Sejak 21 April 2018 di halaman LPMP ini diadakan berbagai kegiatan yang diadakan LPMP Provinsi Kalteng bekerjasama dengan Balai Bahasa Kalteng, dan BP PAUD Dikmas Kalteng.

Adapun kegiatan yang diadakan seperti pameran buku dan berbagai lomba untuk anak-anak. Kegiatan ini diadakan dalam rangka Gebyar Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Khusus untuk pameran, pihak panitia menggandeng Toko Gramedia untuk menyediakan berbagai macam buku bacaan. Melalui pameran ini harga buku yang dijual cukup murah mulai dari Rp10 ribu.

Acara pameran buku ini makin meriah, karena juga diselingi dengan lomba makan kerupuk oleh anak-anak, Rabu (25/4/2018) sore. Lomba ini diikuti puluhan anak.

Dengan senangnya anak-anak lomba makan kerupuk yang digantung dengan tali. Bagi yang cepat menghabiskan makan kerupuk maka dialah yang menjadi juara.

“Ini lomba khusus anak-anak UPT dari LPMP dan dari keluarga Balai Bahasa Kalteng dan BP PAUD Dikmas Kalteng,” tutur Nanang Fahruraji, ASN LPMP Kalteng. (MC. Isen Mulang/engga)

Pemko Palangka Raya Belum Putuskan Larangan Mobil Dinas Untuk Mudik

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya belum memberikan keputusan adanya larangan penggunaan mobil atau kendaraan dinas dibawa untuk pulang kampung alias mudik lebaran. 

Penegasan tersebut disampaikan langsung Walikota Palangka Raya Fairid Naparin.

“Ya, terkait bisa atau tidaknya mobil atau kendaraan dinas di bawa mudik oleh ASN, tentunya kami perlu mengkaji terlebih dahulu. Terlebih regulasi belum kami terima,”ungkap Fairid, Senin (20/5/2019).

Dikatakan, jika aturan tersebut sudah diterima, setidaknya menjadi dasar Pemko Palangka Raya dalam mengambil keputusan dari peruntukan mobil plat merah tersebut di masa libur ldulfitri 1440 Hijriyah. 

“Menurut hemat saya bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan jika mobil dinas digunakan, sepanjang bisa dijaga dan dirawat. Terlebih pegawai pemko ini kebanyakan berdomisili di Palangka Raya,” ujarnya lagi. 

Terlepas dari itu semua tambah Fairid, dirinya tidak bisa mengomentari lebih jauh tentang adanya ketentuan larangan penggunaan mobil atau kendaraan dinas untuk mudik, seraya sambil menunggu regulasi serta aturan yang jelas.

“Intinya tunggu aja nanti keputusan selanjutnya. Terlebih ASN juga masih kerja, belum menjalani libur panjang lebaran,” tandasnya. (MC. Isen Mulang.1)

Walikota Minta Libatkan Mahasiswa Sampaikan SPPT PBB P2

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Riban Satia meminta kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) agar melibatkan para mahasiswa dalam mendistribusikan SPPT PBB P2.

Setahu Riban, para mahasiswa bila diajak bekerja bisa lebih teliti. Karena itulah dia menyarankan untuk periode berikutnya BPPRD bisa melibatkan mahasiswa dalam mendistribusikan SPPT PBB P2.

Sampai saat ini walikota masih ragu terhadap SPPT PBB P2 yang selama ini dipercayakan kepada ketua RT, karena jumlahnya diperkirakan lebih dari yang saat ini bila pendataan terhadap objek pajak bisa maksimal.

Keraguan walikota terhadap jumlah SPPT PBB B2 karena sejak pengelolaan pemungutan pajak diserahkan ke daerah dan sampai saat ini pihaknya tidak pernah dapat laporan progres dari BPPRD.

“Kita juga belum tahu bisa menyelesaikan utang target PBB, karena belum ada laporan progresnya,” ucap walikota saat memberikan sambutan diacara penyerahan DHKP dan SPPT PBB P2 kepada para camat di Ruang Peteng Karuhei II, Jumat (11/5/2018).

Dalam kesempatan ini walikota juga meminta kepada para lurah untuk merekap SPPT PBB P2 yang dikembalikan maupun yang tidak. Dengan demikian pihak kelurahan bisa memonitor tingkat partisipasi warganya yang sadar membayar pajak atau tidak.

Walikota menyadari cepat atau lambatnya pembangunan di suatu daerah sangat ditentukan dari kecukupan anggaran yang dimiliki dan salah satu sumbernya adalah dari PBB P2.

Walikota meminta kepada para camat dan lurah untuk menggenjot pendapatan daerah dari sektor PBB P2 yang tahun ini ditarget Rp17.464.908.175. (MC. Isen Mulang/engga)

Kualitas Udara Di Palangka Raya Kategori “Sehat”

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Sihang melalui Kabid Pencegahan Bencana, Koffeno Nahan mengatakan, kualitas udara di Kota Palangka Raya saat ini berada pada indikator ‘baik’ atau kategori ‘sehat’.

“Dalam beberapa hari terakhir tidak didapat titik panas (hotspot). Hal tersebut juga diperkuat berdasarkan pantauan tim gabungan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla),” ungkap Koffeno, Selasa (4/9/2018).

Kondisi cuaca Palangka Raya pada indikator baik juga diperkuat oleh pantauan dari satelit dimana menunjukan kota Palangka Raya nihil titik panas. 

Dijelaskan, bila mengacu deteksi peralatan pengukur keadaan cuaca yang selalu dipantau oleh tim pencegahan dan penanggulangan karhutla, maka kadar particulate matter (PM) berada diangka 9, sementara untuk sulfur dioxide (SO2) diangka 1 dan  Ozone diangka 3. 
Adapun untuk carbon monoxide (CO) dan nitrogen dioxide (NO2) berada diangka 0.

“Kualitas udara berada di angka 5.21 ugram/m3. Masuk dalam ketegori aman, dimana kadar 0-50 merupakan udara baik, kadar 50-150 masuk kategori sedang, 150-250 masuk kategori tidak sehat dan 250-350 masuk kategori sangat tidak sehat. Sedangkan diatas 350 masuk kategori berbahaya,” jelasnya.

Pun demikian tambah Koffeno, meski hotspot di Palangka Raya dinyatakan nihil, akan tetapi  masyarakat kata dia tetap harus waspada.
.
“Terlebih cuaca dan iklim di bulan September dan Oktober terhitung kering, maka semuanya tetap fokus melakukan langkah langkah pencegahan karhutla,” tutupnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

7 SOPD Kota Palangka Raya Sudah Menggunakan Jaringan Intranet Dari Kominfo

MEDIA CENTER, Palangka Raya- 7 (tujuh) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sudah menggunakan jaringan intranet dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, hal ini disampaikan Kepala Bidang e-Goverment, Fabianus saat ditemui awak media center Isen Mulang diruang kerjanya, selasa ( 11/12/2018)

Intranet ini merupakan sebuah jaringan private (private network) yang menggunakan protocol internet (TCP/IP), klien dan juga server, intranet digunakan until komunikasi data standard artinya semua fasilitas intranet data digunakan untuk kebutuhan atau organisasi komunitas.

intranet juga digunakan untuk membantu alat atau aplikasi, misalnya kolaborasi dalam kerjasama serta untuk menfasilitasi bekerja dalam kelompok maupun telekonferensi, tambahnya.

Lebih lanjut Fabianus menyampaikan, ketujuh SOPD itu antara lain Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya, Sekretariat DPRD, Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Poll Truck)

Untuk tahun 2019 kita akan rencanakan membangun backbone jaringan untuk kawasan perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya yang berada di lingkar dalam jalan Ir. Soekarno, sehingga kita harapkan kedepannya seluruh SOPD dapat terintegrasi seluruhnya, tuturnya.

Manfaat dengan adanya intranet ini kita dapat mengoptimalkan integrasi data dan mampu menurunkan biaya atas kebutuhan informasi/ biaya internet karena SOPD tidak perlu lagi menganggarkan biaya internet dan pemeliharaannya, tutupnya (MC. Isen Mulang/engga)