Warga Luar Provinsi Tidak Bisa Nyoblos di Kalteng

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dari puluhan orang yang mengunjungi stan KPU di lokasi pameran Jalan Temanggung Tilung, Kota Palangka Raya juga ada dari luar provinsi.

Salah satunya Beta Priyono. Dia merupakan warga Palembang, Provinsi 
Sumatera Selatan. Dia tinggal di Palangka Raya dalam rangka tugas kerja dari perusahaan.

Beta bersama istrinya tinggal di Jalan Menteng 18. Namun karena per 17 Maret 2019 layanan pindah memilih atau kepengurusan formulir A5 sudah ditutup KPU, sehingga dia tidak bisa memberikan hak pilihnya saat pemilu 17 April 2019, kecuali harus balik ke kampung halamannya.

Nasib serupa juga dialami Ahmad. Perantau asal Jambi ini juga terancam tidak bisa memberikan hak pilihnya. Meski sudah punya E-KTP, namun dia tidak sempat mengurus A5 hingga batas terakhir Minggu 17 maret 2019.

Begitu pula dengan Nurul Huda dari Tarakan dan Irvan perantau dari Gendang Sari, Demangan Sari, Boyolali serta Amirudin dari Japara, Provinsi Jawa Tengah tersebut.

Nurul Huda, Irvan, dan Amirudin juga tidak sempat mengurus A5. “Kalau cuma untuk kepentingan mencoblos, tidak mungkin kami pulang ke kampung, karena jauh dan perlu biaya banyak,” Nurul kepada Edwan Dani Anggota Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD) dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang sedang menjaga stan KPU di lokasi pameran Jalan Tamanggung Tilung, Palangka Raya, Minggu (17/3/2019) malam.

Beta Priyono, Ahmad, Nurul Huda, Irvan, dan Amirudin berharap kepada KPU mengeluarkan kebijakan baru, sehingga para perantau yang telah memiliki E-KTP tetap diakomodasi saat pemilu 17 April 2019, misalnya dibukanya layanan A5, sehingga mereka nanti bisa ikut memberikan hak pilihnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Punya E-KTP Tidak Masuk DPT, Mau Ikut Memilih Harus Kembali ke Daerah Asal

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sampai saat ini banyak warga yang namanya tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT), padahal mereka sudah memiliki E-KTP.

Di sisi lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) seluruh Indonesia sudah menutup layanan pindah memilih atau kepengurusan formulir A5 per 17 Maret 2019 pukul 16.00 WIB.

Dari sekian banyak warga yang memiliki KTP, namun belum masuk DPT ini adalah Wahyuni Said dan Misna Wati. Wahyuni merupakan warga Kabupaten Kotawaringin Barat dan Misna warga Kabupaten Gunung Mas.

Keduanya tinggal di Kota Palangka Raya untuk menempuh pendidikan. Saat pemilu 17 April 2019, keduanya berniat untuk ikut memberikan hak pilihnya saat pemilu.

“Saya di Palangka Raya di Jalan Batusuli,” tutur Wahyuni kepada Edwan Dani, Anggota Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD) dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang sedang menjaga stan KPU di lokasi pameran Jalan Tamanggung Tilung, Palangka Raya, Minggu (17/3/2019) malam.

Sementara itu Ketua KPU Kota Palangka Raya, Ngismatul Choiriyah menjelaskan sejak ditutupnya layanan kepengurusan formulir A5, maka warga yang namanya belum masuk DPT disarankan untuk balik ke daerah asalnya, sehingga mereka bisa ikut memilih.

Namun jika mereka tetap tinggal di domisili yang baru, tidak sesuai alamat KTP, maka mereka tidak bisa memberikan hak pilihnya, karena kepengurusan A5 sudah tidak bisa lagi, kecuali ada kebijakan baru dari KPU RI. (MC. Isen Mulang/engga)

Kadishub Imbau Masyarakat Manfaatkan Layanan Bus Gratis

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Eldy mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan angkutan gratis bus rapid transit (BRT).

Imbauan ini bukan tanpa alasan. Semakin banyak penumpang BRT maka akan meningkatnya jumlah wisatawan. Apalagi salah satu tujuan bus ini ke objek wisata air hitam Kereng Bangkirai.

” Ayo gunakan transportasi gratis milik pemko, kami melayani dengan baik, mengutamakan keselamatan penumpang dan bus yang ramah lingkungan,” imbau Eldy melalui pesan WhatsApp senin (18/3/2019).

Bagi masyarakat yang tidak memanfaatkan angkutan gratis ini menurut Eldy sangat rugi. Sebab BRT ini juga melayani rute ke agrowisata, Jalan Maduhara, Kelurahan Kereng Bangkirai.

Angkutan bus gratis ini akan berlangsung hingga agustus 2019, oleh sebab itu manfaatkan layanan ini dengan sebaik baiknya untuk refreshing dan menikmati weekend bersama keluarga,

Kepada seluruh masyarakat Kalteng khususnya Kota Palangka Raya ” mari gunakan BRT gratis Dishub Kota Palangka Raya untuk berwisata ke tempat Wisata Air Hitam Kereng Bangkirai dan Agrowisata Jalan Manduhara setiap Sabtu dan Minggu,” tandasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Layanan Pindah Memilih Sudah Ditutup per 17 Maret 2019

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Mulai 17 Maret 2019 pukul 16.00 WIB Komisi Pemilihan Umum (KPU) seluruh Indonesia, termasuk di Kota Palangka Raya sudah tidak melayani lagi pindah memilih atau kepengurusan formulir A5.

Ketua KPU Kota Palangka Raya, Ngismatul Choiriyah menjelaskan secara undang-undang, pelayanan pindah memilih dibatasi 30 hari sebelum hari pemungutan suara 17 April 2019.

“Jadi kemarin sore sudah kami tutup. Selanjutnya kami akan merekap secara berjenjang data pemilih yang telah mengurus pindah memilih,” kata Ngismatul, Senin (18/3/2019).

KPU Palangka Raya akan menggelar rapat pleno ke-2 untuk menetapkan jumlah pemilih kategori pindahan. Pleno ini akan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2019 di Hotel Neo Palangka Raya.

“Saat pleno ke-1 kemarin ada 646 pemilih yang sudah mengurus A5. Sampai saat ini sudah ada seribuan, tapi data persisnya menunggu pleno tahap ke 2,” tegasnya.

Ia menjelaskan tujuan diadakannya pleno penetapan data A2 ini untuk pengalokasian kertas surat suara, sehingga diharapkan kertas suara di TPS nanti tidak kurang saat hari pencoblosan. (MC. Isen Mulang/engga)

Stan KPU Ramai Dikunjungi Calon Pemilih

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga turut meramaikan Gelar Karya Kalteng di kawasan Jalan Temanggung Tilung, Kota Palangka Raya 16-20 April 2019.

Dalam bursa pameran ini KPU mendirikan stan. Lokasinya paling depan. Dalam stan ini KPU memajang informasi mengenai kepemiluan dan foto calon presiden dan DPD RI.

Di stan ini juga dipajang sampel kotak suara dan kertas surat suara calon DPRD kabupaten, DPRD provinsi, dan DPR RI. 

Para penjaga stan KPU ini adalah para relawan demokrasi dari KPU Kota Palangka Raya dan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD) dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Stan ini dibuka untuk umum mulai pukul 09.00 WIB  sampai dengan pukul 21.00 WIB, stan ini dijaga petugas.

Stan KPU ini ramai dikunjungi. Dengan ramahnya mereka melayani para pengungjung yang ingin menanyakan soal kepemiluan dan paling banyak soal daftar pemilih tetap (DPT).

Anggota KPPD Kalteng, Siti Rahmawati menyebut jumlah pengunjung cukup banyak. Hingga dua hari pelaksanaan pameran sudah ada 72 pengunjung yang konsultasi dengan petugas KPU.

“Rata-rata yang mereka tanyakan soal DPT. Banyak dari mereka yang belum masuk DPT, sementara penambahan DPT sudah ditutup per 17 Maret 2019 pukul 16.00 WIB,” tutur Rahma, Minggu (17/3/2019) malam. (MC. Isen Mulang/engga)

Tahun Ini Depo Sampah G Obos 12 Full Operate

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tahun ini depo sampah di Jalan G Obos, Palangka Raya akan beroperasi penuh atau full operate. Saat ini pembangunan depo sedang tahap finishing.

Tahun ini Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palangka Raya mengalokasikan dana sekitar Rp1 miliar untuk melanjutkan pembangunan depo G Obos 12.

Kabid Kebersihan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya, M Alfath mengatakan pembangunan depo G Obos 12 didesain cukup mewah.

Di lokasi depo juga dibangun kantor tingkat dua. Kantor UPT PST Jekan Raya II ini memiliki lahan cukup luas. Bagian depan untuk kantor dan bagian belakang untuk menampung transfer sampah dari TPS.

Pembangunan lanjutan depo G Obos 12 ini diharapkan bisa cepat selesai, sehingga pelayanan angkutan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke depo transfer lebih maksimal lagi.

Alfath menambahkan program pembuatan depo sampah akan diperbanyak. Setiap kelurahan ditargetkan memiliki depo. Jadi sampah dari TPS wajib masuk depo sebelum dibuang ke TPA Km 14 Tjilik Riwut. (MC. Isen Mulang/engga)

DAK Rp4 Miliar untuk Perluas Jaringan PDAM

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tahun ini PDAM Kota Palangka Raya akan mendapat dana alokasi khusus (DAK) sekitar Rp4 miliar. Dana sebanyak ini berasal dari dua sumber.

Rinciannya Rp2,5 miliar berasal dari pemerintah kota dan Rp1,5 miliar dari pemerintah provinsi. Namun dana ini tidak diserahkan langsung kepada PDAM.

Dana Rp2,5 miliar akan dikelola oleh Dinas Perkim Kota Palangka Raya untuk kegiatan perluasan jaringan PDAM. Begitu juga dengan dana Rp1,5 miliar dikelola oleh dinas PU Provinsi.

“Setelah proyeknya selesai, maka diserahterimakan kepada kami,” kata Direktur PDAM Kota Palangka Raya, Budi Harjono seusai mengikuti apel rutin di balai kota, Senin (18/3/2019).

Budi menjelaskan sasaran program perluasan jaringan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah salah satunya di wilayah Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu.

Diharapkan dengan adanya bantuan DAK ini cakupan layanan PDAM lebih luas dan pelanggan PDAM terus bertambah seiring makin membaiknya jaringan distribusi air bersih. (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota Minta Warga Hidupkan Kembali Gotong Royong

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya Fairid Naparin dan Wakil Walikota Hj. Umi Mastikah melakukan peninjauan ke sejumlah titik sebagai pemantauan kerja Tim Penggerak Pencegahan Banjir , Minggu (17/03/2019). Beberapa titik yang dipantau antara lain ruas jalan Pinus, jalan Pilau dan Jalan Tilung. 

Saat ini Tim Penggerak Pencegahan Banjir didampingi oleh Lurah Panarung melakukan pembersihan tumpukan sampah dan pengangkatan endapan sedimen yang menjadi penyebab terjadinya sumbatan pada saluran drainase.

Fairid Naparin mengatakan sejauh ini Tim Penggerak Pencegahan Banjir sudah bekerja dengan maksimal mulai dari tanggal 8 Maret yang lalu. Namun program ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan sepenuhnya dari masyarakat Kota Palangka Raya. 

“Kami juga berharap agar masyarakat menghidupkan kembali budaya gotong royong dan gerakan minggu bersih, mengingat berdasarkan data dari BMKG, intensitas hujan di Kota Palangka Raya masih tergolong tinggi. Warga Kota Cantik diharapkan bersama  Lurah dan RT/RW setempat  rutin membersihkan tumpukan sampah di lingkungan sekitar tempat tinggal paling tidak pada hari minggu pagi.” lanjutnya.

“Selain itu juga kami minta agar petugas lapangan diberi kesempatan untuk membongkar, menggali dan mengangkat sedimen yang mengendap di saluran yang menyebabkan sumbatan saluran air” tutupnya (MC. Isen Mulang/ Dina/engga)

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Harus Selektif

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto mengingatkan agar pemberian izin bangunan yang diperuntukan kepentingan di luar permukiman maupun untuk permukiman penduduk harus selektif dilakukan oleh instansi terkait lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya.

“Jika luput dari pengawasan, maka dikhawatirkan akan mempersulit bagi pemerintah untuk melakukan penataan kota dengan baik,” ungkapnya,Minggu (17/3/2019).

Menurut Sigit, pemberian izin untuk mendirikan bangunan pada prinsipnya memperhatikan keindahan kota dan aspek lingkungan. Karenanya,  jika persyaratan perizinan dan lingkungan tidak bisa dipenuhi, lebih baik pemberian izin tidak dikabulkan.

Terlebih pembangunan Kota Palangka Raya saat ini memerlukan penataan, baik itu pemukiman perumahan, ruko, rumah makan, perhotelan dan perkantoran, sehingga menuntut pemerintah daerah harus memperhatikan hal tersebut.

“Jika penataan kota tidak dilakukan dengan perencanaan jangka panjang, maka akan berpengaruh kepada lingkungan. Contohnya saja sekarang ketika hujan maka sering terjadi banjir. Padahal banjir itu lebih dikarenakan drainase yang tidak berfungsi dengan baik,”ujarnya. 

Tak dipungkiri tambah Sigit,  Kota Palangka Raya akan menjadi kota besar. Tingkat kepadatan permukiman juga akan semakin tinggi.Hal tersebut akan memicu kota menjadi kota yang kumuh apabila perencanaan dan penataan yang tepat tidak dilakukan.

“Artinya dari sekarang, pemerintah kota harus punya sistem perencanaan pembangunan jangka panjang yang tak hanya bertahan dua atau tiga tahun saja, namun bisa bertahan puluhan bahkan ratusan tahun,” harapnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Bangunan Tutup Drainase Bakal Dibongkar

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pada Minggu (17/3/2019) pagi, Walikota Palangka Raya Fairid Naparin bersama wakilnya dan jajaran OPD terkait melakukan peninjauan ke beberapa drainase. Terutama drainase yang selama ini fungsinya  tidak berjalan baik sebagai irigasi, seperti di kawasan Jalan Temanggung Tilung dan jalan G Obos.

Dalam peninjauannya itu, selain untuk melihat kondisi drainase  walikota juga menyoroti masih banyaknya bangunan warga yang menutupi drainase.

“Ya, kita lihat dikawasan padat penduduk banyak drainase yang tertutup sedimen hingga sampai setengah meter. Juga tadi banyak ditemukan bangunan-bangunan yang menutup infrastruktur drainase,”ungkap Fairid  disela peninjauannya.

Kata walikota, jika nantinya ada  program perbaikan terhadap infrastruktur drainase oleh instansi teknis, maka tentunya bangunan yang menutupi saluran drainase harus dibongkar untuk melancarkan kembali saluran air.

“Seperti drainase di kawasan Kelurahan Panarung, tepatnya di jalan Pinus, disana banyak  bangunan rumah yang menutupi drainase. Nah ini nanti akan dibongkar ketika dilakukan perbaikan infrastruktur,” tegasnya.

Menurut Fairid tingginya sedimen lumpur dan sampah serta banyaknya bangunan yang menutupi drainase itulah yang mengakibatkan terjadinya banjir di kawasan tersebut pada saat intensitas curah hujan tinggi.

Di tempat yang sama Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palangka Raya Albert Tombak menyampaikan, dari sejumlah titik saluran drainase di Kota Cantik saat ini hampir 80 persen berisikan sedimen berupa kotoran atau lumpur yang  tebal dan menumpuk. 

“Tim yang sudah dibentuk pemko telah melakukan pembersihan dengan mengangkat sedimen yang menutupi drainase tersebut,” terangnya.

Sementara itu kata dia, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya telah menganggarkan perbaikan infrastruktur salah satunya untuk drainase ini menggunakan dana swakelola yang bersumber dari APBD sebesar Rp1,5 miliar. 

“Kita gunakan dana swakelola sebesar Rp1,5 miliar untuk perbaikan infrastruktur  drainase yang sifatnya sangat mendesak. Dana ini juga diperuntukan untuk perbaikan jalan yang mengalami kerusakan,” tuturnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)