MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Walikota Palangka Raya Hj Umi Mastikah menyatakan, meskipun usulan infrastruktur lebih mendominasi dari hasil Musyarawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)  yang dilakukan pada seluruh kecamatan di Kota Palangka Raya, namun pembangunan bidang lain tetap tidak bisa diabaikan.

“Pembangunan bidang sosial kemasyarakatan, kesehatan maupun pendidikan tetap  tidak bisa diabaikan, Walaupun usulan prioritas yang di plot lebih menonjol pada infrastruktur,” tegas Umi, usai menghadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan Pahandut, Senin (25/2/2019).

Harus diakui kata Umi, persoalan infrastruktur jalan, jembatan hingga drainase selama ini banyak mendapat keluhan masyarakat. Sehingga ketika masuk masa musrenbang usulan terkait bidang inilah yang lebih menonjol persentasenya dari bidang lain. 

“Kita tetap berpedoman pembangunan wilayah dan pembangunan manusia dan bidang lainnya tetap  tidak bisa dipisahkan. Hanya saja mungkin porsinya lebih banyak infrastruktur sehingga tidak mengurangi makna prioritas  dari rencana pemerintah kota itu sendiri,”jelasnya lagi.

Dalam bagian lain kata Umi, apapun hasil dari skor-skor usulan hasil musrenbang dari setiap kecamatan nantinya akan diinvetarisir sehingga  berdasarkan aturan tidak ada lagi usulan-usulan yang bersifat tambahan.

“Hasilnya tetap disampaikan secara terbuka tidak ada yang ditutup-tutupi. Namun demikian usulan yang tidak terealisasi dapat menjadi bagian usulan yang bisa dikatakan tinggal menunggu giliran saja,” beber Umi.

Sementara itu Camat Pahandut Kota Palangka Raya, Naimah mengatakan, setidaknya ada 58  usulan yang masuk pada forum musrenbang kecamatan tersebut.

“Ya, awalnya usulan dari seluruh kelurahan mencapai  200 lebih, namun setelah masuk aplikasi yang lolos 186. Kemudian selanjutnya yang masuk ke forum musrenbang ini hanya 58,”sebutnya.

Dikatakan dari usulan yang masuk pada forum musrenbang Kecamatan Pahandut lebih didominasi usulan pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Seperti jalan, titian jembatan, gorong-gorong maupun drainase.

“Usulan bidang pembangunan lain, tetap ada seperti kesehatan berupa pembangunan pustu dan posyandu, lalu bidang pendidikan, perikanan, pertanian dan peternakan,”ujar Naimah.

Ditambahkannya, dari 58 usulan tersebut bukan berarti menjadi skala prioritas, namun bisa saja kata Naimah, dalam perjalanan pembahasan, terutama melihat dari sisi indikator dan pertimbangan lain, jumlah usulan sebanyak itu bisa berkurang. (MC. Isen Mulang.1/engga)