Sosialisasi ini diikuti oleh ratusan masyarakat dari berbagai profesi. Diharapkan melalui sosialisasi masyarakat umum yang bukan menerima upah atau karyawan tetap bisa menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Sebab dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maka akan mendapat empat manfaat sekaligus. Yakni peserta mendapatkan jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP).

Selain empat manfaat itu, peserta BPJS Ketenagakerjaan juga akan mendapatkan bonus layanan misalnya dapat diskon jika mau membeli tiket Pesawat Garuda, Hotel Fovere, Hotel Luwansa, Kalawa Waterpark, J’S Kitchen & Lounge, Radio Kalaweit, dan Nissan Palangka Raya.

Besaran diskon tersebut nilainya tidak sama. Syarat untuk mendapatkan diskon yakni peserta cukup memperlihatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada mitra BPJS ketenagakerjaan tersebut.

Sementara itu bagi masyarakat yang ingin menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dari jalur mandiri ini syaratnya cukup mudah. Yakni cukup datang ke kantor BPJS ketenagakerjaan terdekat atau bisa mendaftar secara online melalui situs www.bpjsketenagakerjaan.go.id. (MC. Isen Mulang/engga)

“Pihak Disperindag maupun Tim Satgas Mapia Pangan, selalu melakukan  pemantauan komoditas, termasuk pasokan daging,”ungkap Kepala Disperindag Kota Palangka Raya, Aratuni D Djaban, Rabu (11/4/2018).

Menurutnya, upaya memantau semua komoditas kebutuhan masyarakat di pasaran selalu mengacu pada surat edaran. 
“Ya, termasuk harga daging pun terus stabil sama dengan tahun lalu yakni Rp80 ribu untuk daging sapi beku. Sedangkan untuk daging kerbau beku berada diangka Rp70 ribu,”sebutnya.

Tidak hanya itu untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan daging saat memasuki Bulan Ramadan dan Idul fitri pihaknya juga telah berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait. Mulai dari Bulog sebagai badan logistik sampai SOPD Lingkup Kota Palangka Raya.

Bulog telah menjamin dan siap mem-backup pasokan logistik untuk Kota Palangka Raya, termasuk untuk daging sapi dan daging kerbau beku. Begitu juga dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya.

‘Intinya kita harus secara rutin berkoordinasi dengan instansi terkait demi pengamanan komoditas pangan bagi masyarakat,”tutupnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Kedatangan wakil rakyat yang membidangi pendidikan ini guna menanyakan kesiapan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tingkat SLTP.

Dalam kunjungan ini rombongan komisi C diterima oleh para kepala bidang, sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Sahdin Hasan sedang mengikuti job fit.

Dalam penjelasan para kabid, anggota dewan mendapat informasi jika Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya sudah siap menyelenggarakan UNBK SMP tahun ajaran 2017-2018.

“Dari laporan yang kita terima ada 22 SMP yang sudah siap melaksanakan UNBK dan masih ada sekolah yang belum siap,” tutur Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Subandi.

Selain masalah UNBK, dalam pertemuan itu pihak dinas juga menyampaikan jika selama ini biaya operasional sekolah dari pemerintah daerah tidak ada, sehingga memberatkan sekolah.

“Selama ini sekolah hanya dapat dana BOS, karena itu pihak sekolah memohon kepada komisi C untuk memperjuangkan dana operasional melalui dana APBD,” imbuhnya.

Subandi mengharapkan pada APBD perubahan 2018 ini tim anggaran pemerintah daerah maupun Badan Anggaran DPRD Kota Palangka Raya bisa mengakomodir dana operasional rutin sekolah. (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota Palangka Raya HM Riban Satia dalam sambutannya yang dibacakan Plt Asisten II Setda Kota Palangka Raya Anwar Sanusi Umar Gayo, menekankan pentingnya pelatihan pengelolaan arsip, karena unit kearsipan mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan disetiap SOPD.

“Jadi pembentukan dan pengelolaan unit kearsipan  yang baik merupakan kunci utama terwujudnya tata kelola arsip, sehingga tercapai tujuan penyelenggaraan kearsipan yang baik dengan acuan yang sama,” katanya.

Sejak tahun 2016, Pemko Palangka Raya telah memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang kearsipan yaitu perda nomor 05 tahun 2015, namun setelah adanya perubahan nomenklatur untuk mengoptimalkan fungsi LKD, maka pada tahun 2017, pemko menyusun kembali perda kearsipan  nomor 51 tahun 2017. “Nah, ini dimaksudkan untuk membangun fungsi kearsipan yang efektif, LKD harus melakukan koordinasi dengan setiap SOPD,” cetusnya. 

Dengan adanya kegiatan pelatihan ini tentu juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia tentang kearsipan. Dalam pelatihan tentu akan ada banyak hal yang bermanfaat serta dapat menjadi wahana untuk menyatukan persepsi, sehingga dapat dilaksanakan sistem kearsipan yang ideal.

Pemko itu sendiri terus memberikan dorongan, agar pengelolaan arsip mampu berimplikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dibidang informasi publik. “Kita sadari ada beberapa fungsi layanan yang belum dilaksanakan, namun kedepan satu persatu akan kita wujudkan,” ucap Anwar.

Sementara itu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya, Trecy E. Anden mengharapkan, melalui pelatihan ini akan didapat perubahan mendasar, yakni  arsip aset dapat  tertata dengan rapi.

“Maka itu tujuan pelatihan ini  guna meningkatkan kemampuan (SDM) setiap SOPD dalam mengelola kearsipan, sehingga ada keseragaman dalam pelaksanaan,” terangnya. 

Dalam pelatihan itu dihadiri perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalteng, yang sekaligus menjadi nara sumber pelatihan. (MC. Isen Mulang.1/engga)