MEDIA CENTER, Palangka Raya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya mengeluarkan surat pengumuman tentang pendaftaran bakal pasangan calon pada pemilihan walikota dan wakil walikota Palangka Raya 2018.

Dalam surat pengumuman nomor 099 yang ditandatangani Ketua KPU Kota Palangka Raya, Eko Riadi tersebut diberitahukan syarat pendaftaran maupun hari pendaftaran calon walikota dari partai politik maupun dari perseorangan.

Adapun syarat bakal pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik memperoleh paling sedikit 20 persen kursi atau enam kursi di DPRD Kota Palangka Raya atau memperoleh paling sedikit 25 persen suara sah atau sama dengan 28.727 dari 114.906 suara sah dalam pemilu terakhir.

Sedangkan untuk pasangan calon perseorangan atau independen yang mendaftarkan diri dengan ketentuan memenuhi syarat memperoleh paling sedikit 19.700 dukungan dan paling sedikit tersebar ditiga kecamatan di Kota Palangka Raya.

Eko Riadi mengatakan pendaftaran calon walikota dan calon wakil walikota ini dilaksanakan pada 08-10 Januari 2018 pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB, kecuali pada 10 Januari 2018 mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB.

Sementara itu pendaftaran dilaksanakan di Kantor KPU Kota Palangka Raya Jalan Tangkasiang Nomor 16A. Pada saat pendaftaran, partai politik wajib memenuhi dan melengkapi syarat pencalonan dan syarat calon.

Disarankan partai politik atau bakal pasangan calon perseorangan terlebih dahulu bisa berkoordinasi atau menyampaikan pemberitahuan awal kepada KPU Kota Palangka Raya sebelum melaksanakan pendaftaran.

Daftar syarat calon dan syarat pencalonan serta contoh, bentuk, dan jenis formulir bisa diambil di Sub Bagian Teknis KPU Kota Palangka Raya pada hari kerja atau bisa diunduh di laman http//kotapalangkaraya.kpu.go.id. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palangka Raya, Said Sulaiman mengharapkan kepada seluruh perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya paling lambat seminggu sebelum lebaran.

Jika lewat dari ketentuan itu maka perusahaan akan mendapatkan sanksi berupa denda bunga THR. Menurut Said besaran bunga THR 5 persen dari total THR yang dibayarkan kepada karyawan.

Agar perusahaan tertib dan taat membayar THR, maka jauh-jauh hari dinas tenaga kerja sudah mengirimkan surat ke semua perusahaan di wilayah Palangka Raya.

Nantinya setelah Idul Fitri, pejabat dinas tenaga kerja juga akan memantau dengan mendatangi perusahaan guna mengetahui apakah THR tersebut sudah dibayarkan kepada karyawan atau belum.

Diimbau kepada karyawan bila seminggu sebelum lebaran juga belum menerima THR disarankan untuk melaporkan ke dinas tenaga kerja supaya bisa ditindaklanjuti.

Di sisi lain Said menjelaskan maksud pemberian THR ini guna membantu keuangan karyawan yang akan merayakan hari raya. Bisa juga uangnya untuk mudik ke kampung halaman.

Apalagi mudik kampung saat lebaran ini sudah menjadi tradisi di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Diketahui sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Palangka Raya ini sebagian karyawannya berasal dari luar daerah.

Sudah barang tentu setiap Idul Fitri mereka akan mudik dan pasti akan butuh biaya transportasi cukup banyak. Oleh karena itu dengan adanya THR itu maka dinilai bisa meringankan beban bagi karyawannya yang akan merayakan lebaran. (MC. Isen Mulang/engga)