Pendaftaran Calon Walikota Palangka Raya Dimulai Bulan Januari 2018

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya mengeluarkan surat pengumuman tentang pendaftaran bakal pasangan calon pada pemilihan walikota dan wakil walikota Palangka Raya 2018.

Dalam surat pengumuman nomor 099 yang ditandatangani Ketua KPU Kota Palangka Raya, Eko Riadi tersebut diberitahukan syarat pendaftaran maupun hari pendaftaran calon walikota dari partai politik maupun dari perseorangan.

Adapun syarat bakal pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik memperoleh paling sedikit 20 persen kursi atau enam kursi di DPRD Kota Palangka Raya atau memperoleh paling sedikit 25 persen suara sah atau sama dengan 28.727 dari 114.906 suara sah dalam pemilu terakhir.

Sedangkan untuk pasangan calon perseorangan atau independen yang mendaftarkan diri dengan ketentuan memenuhi syarat memperoleh paling sedikit 19.700 dukungan dan paling sedikit tersebar ditiga kecamatan di Kota Palangka Raya.

Eko Riadi mengatakan pendaftaran calon walikota dan calon wakil walikota ini dilaksanakan pada 08-10 Januari 2018 pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB, kecuali pada 10 Januari 2018 mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB.

Sementara itu pendaftaran dilaksanakan di Kantor KPU Kota Palangka Raya Jalan Tangkasiang Nomor 16A. Pada saat pendaftaran, partai politik wajib memenuhi dan melengkapi syarat pencalonan dan syarat calon.

Disarankan partai politik atau bakal pasangan calon perseorangan terlebih dahulu bisa berkoordinasi atau menyampaikan pemberitahuan awal kepada KPU Kota Palangka Raya sebelum melaksanakan pendaftaran.

Daftar syarat calon dan syarat pencalonan serta contoh, bentuk, dan jenis formulir bisa diambil di Sub Bagian Teknis KPU Kota Palangka Raya pada hari kerja atau bisa diunduh di laman http//kotapalangkaraya.kpu.go.id. (MC. Isen Mulang/engga)

E-Warong Tokonya Warga Penerima Program Subsidi Pemerintah

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tahun ini pemerintah melalui kementerian sosial membuatkan enam elektronik warung gotong royong (E-Warong) kube dibeberapa kelurahan di Kota Palangka Raya.

E-Warong merupakan tempat usaha atau keagenan yang dikelola dan dimiliki oleh fakir miskin penerima program kelompok usaha bersama (KUBE), program keluarga harapan (PKH), dan  beras utk keluarga miskin (Rastra) yang pelaksanaannya secara non tunai.

Sedangkan fungsi E-Warong untuk menjual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga. Selain itu sebagai agen bank penyalur bantuan sosial non tunai dan tempat pemasaran hasil produksi KUBE.

Dalam pelaksanaannya, pembuatan E-Warong ini difasilitasi Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Ke-6 E-Warong yang sudah dibuat dan operasional yakni di Jalan Tjilik Riwut Km 34 Kelurahan Tangkiling dan E-Warong Pahari Jalan G Obos 8 Gang Sejati 1 Kelurahan Menteng.

Kemudian itu E-Warong Jekan Raya Itah Jalan Mendawai Kelurahan Palangka, E-Warong Sebangau Jaya Jalan Sudirman No 13 Kelurahan Kalampangan, E-Warong Harapan Jaya Jalan Pantai Cemara Labat Kelurahan Pahandut Seberang, dan E-Warong Jalan Uria Jaya No 26 Kelurahan Langkai.

“E-Warong awalnya cuma enam unit, tapi kita usulkan lagi, sehingga dapat tambahan dua unit. Jadi totalnya ada 8 unit,” kata Kepala Dinas Sosial Palangka Raya, Fauliansyah.

Dijelaskan E-Warong ini dibentuk oleh 10 anggota penerima manfaat seperti program KUBE, PKH, dan Rastra. Setiap E-Warong akan melayani 300-500 jiwa penerima KUBE, PKH, dan Rastra. 

Mulai 2018, semua penerima KUBE, PKH, dan Rastra akan mendapatkan bantuan Rp110 ribu yang akan disalurkan ke rekening bank. Jadi setiap warga kurang mampu wajib membuat rekening.

Nantinya semua penerima program pemerintah wajib beli di E-Warong. Adapun barang yang dijual berupa beras, gula, tepung, minyak, dan lainnya. Nantinya semua yang dijual oleh E-Warong harus disuplai oleh Bulog. (MC. Isen Mulang/engga)

Perusahaan Wajib Bayar THR Seminggu Sebelum Lebaran

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palangka Raya, Said Sulaiman mengharapkan kepada seluruh perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya paling lambat seminggu sebelum lebaran.

Jika lewat dari ketentuan itu maka perusahaan akan mendapatkan sanksi berupa denda bunga THR. Menurut Said besaran bunga THR 5 persen dari total THR yang dibayarkan kepada karyawan.

Agar perusahaan tertib dan taat membayar THR, maka jauh-jauh hari dinas tenaga kerja sudah mengirimkan surat ke semua perusahaan di wilayah Palangka Raya.

Nantinya setelah Idul Fitri, pejabat dinas tenaga kerja juga akan memantau dengan mendatangi perusahaan guna mengetahui apakah THR tersebut sudah dibayarkan kepada karyawan atau belum.

Diimbau kepada karyawan bila seminggu sebelum lebaran juga belum menerima THR disarankan untuk melaporkan ke dinas tenaga kerja supaya bisa ditindaklanjuti.

Di sisi lain Said menjelaskan maksud pemberian THR ini guna membantu keuangan karyawan yang akan merayakan hari raya. Bisa juga uangnya untuk mudik ke kampung halaman.

Apalagi mudik kampung saat lebaran ini sudah menjadi tradisi di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Diketahui sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Palangka Raya ini sebagian karyawannya berasal dari luar daerah.

Sudah barang tentu setiap Idul Fitri mereka akan mudik dan pasti akan butuh biaya transportasi cukup banyak. Oleh karena itu dengan adanya THR itu maka dinilai bisa meringankan beban bagi karyawannya yang akan merayakan lebaran. (MC. Isen Mulang/engga)

RKPD 2015

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau rencana pembangunan tahunan daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2015. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat substansial merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.

Hasil evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program RKPD tahun 2013 yang meliputi realisasi capaian target kinerja dan realisasi target capaian kinerja program secara umum telah dilaksanakan SKPD dengan baik dan realisasi capaian kinerja yang diharapkan dari terlaksananya program tersebut telah tercapai.

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2015 dipengaruhi oleh arah kebijakan ekonomi secara nasional dan provinsi. Arah ekonomi nasional diperkirakan tumbuh secara bertahap menjadi 7,55 persen pada tahun 2015, laju inflasi sebesar 6,05, PDRB per kapita Rp. 6.109.000,00, indeks Gini sesbesar 0,30, pemerataan pendapatan versi bank Dunia sebesar 20,11. Sedangkan arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 melakukan penetapan indikator kinerja daerah pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5 persen, laju inflasi provinsi 2,5 persen, PDRB per kapita Rp. 31,0 Juta, angka kemiskinan sebesar 2, tingkat pengangguran terbuka sebesar 2, rangking IPM berada 5 secara nasional. Ekonomi nasional diperkirakan tumbuh secara bertahap menjadi 5,7-5,8 persen.
Program prioritas pembangunan Kota Palangka Raya pada Tahun Anggaran 2015 mengacu pada Program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018. Pada tahun 2015 untuk mendanai pembangunan melalui APBD Kota Palangka Raya, sebagian besar dibiayai dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 1.026.257.073.983,38. Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp. 109.630.725.000,00 dan Dana Perimbangan ditarget sebesar Rp.772.586.679.408,00 serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan Rp.194.039.5669.575,38.

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.1.044.632.680.673,38 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.684.459.366.150,47 dan Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.396.173.313.552,91. Usulan belanja langsung untuk 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya yang merupakan hasil Musrenbang sebesar Rp. 665.236.378.453,28.

Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah tahun 2015, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 dan tidak dianggarkan Pencairan Dana Cadangan. Perkiraan sumber-sumber pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2015, tidak ada Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 9.624.393.310,00 Pembayaran Pokok Utang dianggarkan sebesar Rp.2.000.000.000,00.

RKPD_2015

 

Download File

RPJMD 2013-2018

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka Pemerintah Kota Palangka Raya perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.

RPJM2013-2018

 

Download File

Halo dunia!

Selamat datang di WordPress. Ini adalah pos pertama Anda. Sunting atau hapus pos ini, lalu mulailah menulis!