Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Implementasi Program Strategis Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri sekaligus mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tito Karnavian, berlangsung di Istana Negara dan Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Kegiatan tersebut merupakan sebuah forum penting yang bertujuan untuk mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri terkait pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dihadiri oleh 23 Pj Gubernur, 133 Pj Bupati, dan 37 Pj Wali Kota dari berbagai daerah di Indonesia.

“Secara khusus Presiden RI dan Mandagri menyampaikan arahan beberapa hal terkait program-program prioritas nasional yang harus menjadi perhatian seluruh penjabat kepala daerah di Indonesia,” ungkap Hera.

Program-program prioritas nasional tersebut lanjut Hera, seperti percepatan penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, serta juga peningkatan investasi di daerah.

Dijelaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen untuk mendukung daerah-daerah dalam mewujudkan program-program strategis nasional yang memiliki dampak positif bagi masyarakat.

Beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan ini antara lain isu pertama adalah pentingnya peningkatan pelayanan publik di seluruh daerah serta pentingnya menerapkan teknologi dan inovasi untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat.

Selanjutnya isu kedua yakni terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dalam hal ini para penjabat kepala daerah diminta untuk aktif dalam mencegah dan memberantas korupsi di lingkungannya.

Ketiga, penjabat kepala daerah diingatkan untuk aktif dalam mengimplementasikan program-program strategis nasional, termasuk program kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Lalu yang terakhir, Menteri Dalam Negeri mendorong kerjasama yang lebih erat antara daerah-daerah. Melalui kolaborasi ini diharapkan akan meningkatkan sinergi dan pencapaian bersama.

Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setempat bersama instansi terkait menggelar rapat dalam rangka pembukaan gerai baru di Pasar Kahayan bekerja sama dengan Perum Bulog Kalteng, Selasa (31/10/23).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palangka Raya, Aratuni saat membuka rapat tersebut mengatakan kerjasama dengan Bulog ini merupakan langkah Pemko Palangka Raya dalam rangka menstabilkan harga komoditas beras di Kota Palangka Raya.

“Pemko Palangka Raya dan Perum Bulog Wilayah Kalimantan Tengah berkolaborasi bersama melakukan ragam upaya dalam menstabilkan harga beras di Kota Palangka Raya dan akan membuka gerai baru di Pasar Kahayan,” kata Aratuni.

Dikatakan Aratuni, saat ini ada kecenderungan harga beras berpotensi mengalami kenaikan lagi. Maka kolaborasi bersama Perum Bulog ini menjadi salah satu upaya dalam mengantisipasi hal tersebut.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya, Samsul Rizal saat memimpin rapat mengatakan, pihaknya bersama Perum Bulog sudah meninjau beberapa lokasi pada sejumlah pasar di kota Palangka Raya, terkait rencana penyediaan tambahan gerai untuk penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bahan pokok lainnya kepada masyarakat.

“Kita sudah menyiapkan tempat untuk gerai baru guna penyaluran beras SPHP dan bahan pokok lainnya di salah satu kios di Pasar Kahayan,” kata Samsul Rizal.

Ditambahkannya, kerjasama ini akan membantu Perum Bulog dalam pendistribusian beras SPHP. Semakin banyak titik pendistribusian, maka akan berdampak positif dan membantu menguatkan upaya stabilisasi harga beras.

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Perum Bulog Kanwil Kalteng, Budi Cahyanto menyambut baik kerjasama dengan Pemko Palangka Raya untuk membuka gerai baru di lokasi Pasar Kahayan.

Beras SPHP menjadi salah satu beras alternatif dari pemerintah untuk masyarakat, dengan kualitas yang baik, memiliki harga eceran tertinggi (HET) Rp11.500,00 per kilogram, namun untuk daerah setempat hanya dijual dengan harga Rp10.500 per kilogram.

Masyarakat Kota Palangka Raya diajak untuk mulai memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), sehingga dapat mempermudah akses ke pelayanan publik dan manfaat kemudahan lainnya.

Ajakan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu pada acara Gebyar Pelayanan dan Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital, yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya, Sabtu (28/10/2023).

“Masyarakat mulailah beralih dari KTP elektronik ke identitas kependudukan digital. Banyak manfaatnya, terutama dari segi kemudahan dalam hal pelayanan publik,” ungkap Hera, dalam kesempatan itu.

Sementara itu Pj wali kota juga menekankan agar perangkat daerah atau pihak terkait yang berorientasi pada pelayanan publik, untuk memaksimalkan penerapan digitalisasi pada layanan publik.

“Dengan menerapkan digitalisasi pada layanan publik, dapat mempermudah masyarakat memperoleh akses dari berbagai layanan publik,” tuturnya.

Adapun acara gebyar pelayanan dan sosialisasi identitas kependudukan digital tersebut, dilaksanakan di Taman Kuliner Tunggal Sangomang Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya.

Acara dihadiri Plh Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Kalteng, Plh Sekda Kota Palangka Raya, Plt Kepala Dinas Dukcapil Palangka Raya, sejumlah kepala perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya, perwakilan mahasiswa dari pergurian tinggi di Kota Palangka Raya, serta tamu undangan lainnya.