Pj Wali Kota : Kemiskinan Ekstrem Harus Nol Di 2024

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemko Palangka Raya menerima kunjungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenpolhukam) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dalam rangka pemantauan dan peninjauan langsung tindak lanjut terkait Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), di Aula Peteng Karuhei I kantor Wali Kota Palangka Raya, Rabu (18/10/2023).

Kunjungan tersebut dihadiri Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Kemenpolhukam Syaiful Garyadi, serta Kabag Fasilitasi RB Kemendagri Conrita Ermanto.

Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu dalam sambutannya menyampaikan bahwa birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Dijelaskan juga bahwa ada empat fokus RB Tematik yang saat ini ditetapkan yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, prioritas Presiden, dan akselerasi digitalisasai administrasi pemerintahanan.

“Yang telah dilakukan Pemko Palangka Raya yaitu melakukan pemetaan terkait dengan RB Tematik ini, dan diminta semua Perangkat Daerah (PD) untuk menyamakan persepsi bahwa keempat RB Tematik ini bukan hanya tugas beberapa PD saja, tetapi semua PD,” ungkap Hera.

Misalnya pengentasan kemiskinan lanjut Hera, Pemko Palangka Raya sudah melakukan pemetaan pengentasan kemiskinan. Di Kota Palangka Raya masih terdapat kemiskinan ekstrem dan akan dilakukan penguatan data kemiskinan ekstrem ini.

“Sambil berjalannya penguatan data ini, kita tetap mendorong upaya-upaya mengatasi kemiskinan ekstrem yang tahun 2024 ditargetkan harus Nol,” tegas Hera Nugrahayu.

Pada tahun 2022 Pemko Palangka Raya meraih indeks RB sebesar 60,3 termasuk predikat B dan indeks SPBE sebesar 2,66 yang masuk predikat Baik, Hal ini didukung Kebijakan SPBE dan layanan SPBE yang telah berjalan. “Namun dari sisi manajemen SPBE dan Tata Kelola SPBE masih perlu ditingkatkan,” tutupnya. (MC Kota Palangka Raya/Bambang W/ndk)