Pengembangan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Pariwisata Kota Palangka Raya Dengan Pihak UGM Yogyakarta

Palangka Raya 27 september 2022, Pihak UGM Yogyakarta berkunjung ke Palangka Raya sebagai Tindak lanjut perjanjian swakelola antara Pemko Palangka Raya dengan UGM Yogyakarta yang dilakukan untuk rencana pembangunan Kawasan pariwisata kota palangka raya serta rekreasi atau hiburan dan untuk aktivitas pariwisata atau turis. Suatu Daerah akan semakin dikenal jika membangun potensi wisata yang dapat menarik turis untuk berkunjung dan memberikan pemerataan ekonomi bagi daerah tersebut.

Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya Ir Harry Maihadi menerima rombongan UGM di Ruang kantor Bappedalitbang Kota Palangka Raya yang selanjutnya membahas tindaklanjut perjanian swakelola.

Pada Tanggal 19 Sd 22 September 2022 Dilaksanakan Asesmen Nasional Jenjang SMP Tingkat Kota Palangka Raya Plt Kepala …

Pada tanggal 19 s.d 22 September 2022 dilaksanakan Asesmen Nasional Jenjang SMP Tingkat Kota Palangka Raya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Bapak Jayani, S.Pd, M.Si didampingi Kepala Bidang Pembinaan SMP Bapak Muhamad Aswani, S.Pd, M.Pd serta Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP Ibu Ririn Mayasari, S.Pd dan Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Ibu Norhasanah, S.Pd hadir memantau pelaksanaan AN di beberapa SMP di Kota Palangka Raya.
Asesmen Nasional adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan menggunakan instrumen Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan survei Lingkungan Belajar.

Media Center Kota Palangka Raih Peringkat Satu Nasional

 

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan era demokrasi digital di Indonesia, yang mana masyarakat semakin kritis dalam memberikan pendapat.

Media center sebagai salah satu media komunikasi bagi lembaga pemerintahan memiliki potensi besar terutama dalam pemenuhan hak publik terhadap informasi.

Hal ini disampaikan Direktur Pengelolaan Media Kemenkominfo RI Nursodik Gunarjo saat memberikan sambutan pada acara Anugerah Media Center Daerah 2022 yang dilangsungkan di Tangerang Selatan, Senin (26/9/2022).

“Kami sebagai penyelenggara mengharapkan agar media center daerah tidak hanya berpacu menjadi yang terbaik berdasarkan banyak kontribusi berita dan foto. Namun juga berupaya meningkatkan kualitas dan kesesuaian dengan agenda setting,” tutur Nursodik.

Nursodik menambahkan, melalui anugerah media center ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Kemenkominfo dengan Media Center di daerah sehingga komunikasi publik bisa berjalan secara efektif.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya berhasil meraih peringkat satu Media Center Terbaik Kategori Berita tingkat Kabupaten/Kota.

Walikota Palangka Raya melalui Plt Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, Fifi Arfina, menyampaikan ucapan terimakasih atas penghargaan yang diberikan.

“Kami atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya mengucapkan terimakasih atas penghargaan yang diberikan oleh Kemenkominfo RI. Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi kami di daerah untuk lebih baik dan tidak hanya dari segi kualitas maupun kuantitas, tetapi lebih baik lagi ke depannya dalam menyampaikan berita ke seluruh masyarakat Indonesia,” tutup Fifi. (MC. Isen Mulang/nur/nd)

Bappedalitbang : Ada Empat Permasalahan Perizinan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Di Kota Palangka Raya

 

MEDIA CENTER – Palangka Raya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Palangka Raya, mengadakan rapat terkait permasalahan perizinan perumahan dan kawasan permukiman di ruang rapat Kantor Bappedalitbang Kota Palangka Raya, Senin (26/9/2022).

Hadir dalam rapat Sekda Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Palangka Raya Imbang Triatmaji, serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.

Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya melalui Kepala bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, Dodi Irawan dalam paparannya menyampaikan bahwa ada empat permasalahan yang dihadapi kelompok kerja perumahan dan pemukiman Kota Palangka Raya.

Permasalahan Pertama terkait capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dukungan regulasi yang mengatur penyerahan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) Perumahan sebagai aset Pemerintah Kota Palangka Raya.

MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Kedua, standar capaian standar pelayanan minimal (SPM) terkait kendala update data terbaru sebagai salah satu capaian SPM perumahan.

Ketiga, perlunya penekanan kembali terhadap kewenangan OPD teknis sehingga capaian kinerja dapat terlaksana sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsi OPD.

Dan yang keempat kata Dodi adalah regulasi yang perlu ditindaklanjuti di antaranya regulasi terkait perumahan, pemukiman, pertanahan, perizinan, pengawasan dan pengendalian. (MC. Isen Mulang/BambangW/ndk)

Cegah Illegal Fishing Maksimalkan Peran Pokmaswas

 

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya, Anna Agustina Elsye mendorong Dinas Perikanan setempat, untuk memaksimalkan peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmasawas), dalam rangka mencegah penangkapan ikan secara tidak sah atau “illegal fishing”.

“Pemko Palangka Raya melalui instansi terkaitnya dapat memaksimalkan Pokmaswas dalam melakukan pengawasan di wilayah perairan sekitar secara berkelanjutan,” ungkapnya, Selasa (27/9/2022), di Palangka Raya.

Terlebih lanjut Anna, adanya bantuan perahu motor dari dinas terkait, sehingga sangat mendukung aktivitas pengawasan Pokmaswas.

Sebab itu, pihaknya lanjut srikandi DPRD Palangka Raya dari Partai Gerindra ini, memberikan apresiasi atas kesigapan pemko dalam mencegah kerusakan ekologi perairan.

Terutama implementasi nyata dengan memberikan bantuan perahu motor kepada Pokmaswas Hadohop Hapakat Kelurahan Tumbang Tahai, Pokmaswas Rangga Hai, Kelurahan Tanjung Pinang, dan Pokmaswas Bereng Batuah Kelurahan Kelurahan Bereng Bengkel.

“Program itu menurut saya merupakan bentuk dukungan dan perhatian pemerintah kepada Pokmaswas dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan. Semoga dapat mendukung kinerja para Pokmaswas dalam meminimalkan potensi illegal fishing,”ujar Anna.

Ia menambahkan, jika sejatinya Pokmaswas merupakan kelompok swadaya masyarakat yang dibentuk untuk mengawasi, mencegah penangkapan ikan secara tidak sah dan merusak lingkungan serta menjaga pemanfaatan potensi perairan secara seimbang.

“Pokmaswas diperlukan untuk menjaga ekosistem perairan dari praktik penangkapan ikan secara ilegal atau penangkapan ikan dengan cara yang tak ramah lingkungan,”pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/wspd)

Jangan Ada Perilaku Diskriminatif Terhadap Perempuan Dan Anak

 

MEDIA CENTER, Palangka Raya –
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, perempuan dan anak harus mendapat tempat yang layak. Baik dalam kehidupan sosial, budaya dan lain sebagainya.

Setiap orang kata dia, wajib menghormati dan menempati kaum perempuan dan anak pada posisi yang hakiki. Dalam artian, jangan ada perilaku diskriminatif yang merendahkan harkat dan martabat mereka.

Jadi, tidak ada alasan untuk merusak tatanan sosial yang telah disepakati. Perlakuan yang tidak baik terhadap perempuan dan anak konsekuensinya diproses secara hukum.

“Intinya setiap orang tanpa kecuali merasa aman dan terlindungi secara lahir dan batin,”ungkap.Fairid saat menjawab upaya mencegah perilaku diskriminatif terhadap kaum perempuan dan anak, Senin (26/9/2022).

Terlebih lanjut wali kota, sebagaimana arahan presiden agar semua orang memberikan yang terbaik terhadap kaum perempuan dan anak. Hal inipun sejalan dengan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Disisi lain, pemerintah pusat hingga daerah, terus berupaya meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kewirausahaan, meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan pengasuhan anak, serta berupaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Termasuk berupaya menurunkan angka pekerja anak, serta melakukan upaya pencegahan perkawinan anak.

“Kota Palangka Raya itu sendiri tengah menuju Kota Layak Anak, sehingga diharapkan tidak ada lagi terlihat pekerja anak di Kota Palangka Raya. Diharapkn ini semua menjadi perhatian bersama,”tegas Fairid. (MC. Isen Mulang.1/wspd)

DPPKBP3A Palangka Raya Terus Sosialisasikan Dampak Negatif Perkawinan Usia Dini

 

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Palangka Raya, Sahdin Hasan mengatakan, tingkat angka pernikahan dini di Kota Palangka Raya secara umum masih terukur.

“Kita tentu bersyukur, dimana pemahaman masyarakat Palangka Raya akan efek negatif pernikahan dini saat ini sudah semakin tinggi,” ungkapnya, Senin (26/9/2022).

Menurut Sahdin, mengapa jumlah pernikahan dini saat ini masih bisa dikatakan terukur. Itu lebih dikarenakan ada syarat -syarat mutlak yang harus dipenuhi setiap pasangan ketika ingin mengajukan pernikahan.

“Terutama ketentuan dalam pengajuan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), dimana secara tidak langsung hal tersebut mampu menekan terjadinya pernikahan dini,”tambahnya.

Terlepas dari itu, DPPKBP3A Palangka Raya imbuh Sahdin, akan terus mempergencar sosialisasi guna mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Baik itu melalui kader penyuluh, program kampung Keluarga Berencana (KB) maupun program-program yang ada di Posyandu.

Ia berharap, dengan adanya sosialisasi yang dilakukan kader maupun program kesejahteraan DPPKBP3A Palangka Raya, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama kalangan pelajar akan resiko pernikahan usia dini.

“Kami minta kepada kalangan orangtua untuk dapat membantu memberikan arahan dan perhatian. Terutama mengingatkan dampak negatif apabila menikah di usia dini,” tandasnya. (MC. Isen Mulang.1/wspd)

Selamat Ulang Tahun RSUD Kota Palangka Raya Yang Ke 3

Selamat Ulang Tahun RSUD Kota Palangka Raya yang ke 3.
Semakin kuat, semakin bertumbuh dan selalu bisa menjawab kebutuhan masyarakat. ⭐️🙏🏼

Seluruh Instansi Dan Unit Kerja Di Wajibkan Melakukan Senam Peregangan Setiap Jam 10 Siang

𝗦𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗦𝗲𝗵𝗮𝘁

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat,
seluruh instansi dan unit kerja di wajibkan melakukan senam peregangan setiap jam 10 siang. Tujuannya adalah untuk merefresh kembali tubuh kita setelah beberapa jam bekerja.

BLUD UPT Puskesmas Pahandut melalui video senam peregangan ini bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan sekalian untuk melakukan senam peregangan di instansi masing-masing.
Semoga bermanfaat,

𝗦𝗔𝗟𝗔𝗠 𝗦𝗘𝗛𝗔𝗧 𝗦𝗔𝗟𝗔𝗠 𝗕𝗔𝗛𝗔𝗟𝗔𝗣

#Germas
#SenamPeregangan
#PuskesmasPahandut
#AyoItahMalalusGermas
#ProgramKesorgaPusdut
#PromKesPusdut
#MultimediaPusdut

DPKUKMP Surati Pertamina Untuk Berikan Sanksi SPBU Nakal

 

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah Kota melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya membuat surat ke Pertamina yang isinya meminta untuk memberikan sanksi kepada SPBU yang melayani para pelangsir.

Surat permohonan ini diserahkan kepada perwakilan Pertamina, Senin (26/9/2022). Surat tersebut disampaikan oleh Kabid Perdagangan Hardiansyah.

Surat rekomendasi untuk diberikan teguran ini karena beberapa hari lalu terjadi insiden kebakaran dua buah mobil saat antre mengisi BBM di SPBU Jalan G Obos. Ternyata satu dari mobil yang terbakar tersebut merupakan pelangsir.

Hardiansyah mengatakan dengan adanya sikap tegas ini agar di kemudian hari tidak ada lagi SPBU lain di Kota Cantik melayani para pelangsir BBM khususnya untuk jenis pertalite karena disubsidi pemerintah.

“Jika masih ada SPBU yang berani melayani pelangsir, maka akan kita tindak sesuai aturan yang berlaku. Ke depannya pengawasan akan kita perketat,” sebutnya.

Hardiansyah menegaskan dengan adanya surat dari DPKUKMP tersebut pihak Pertamina sudah memberikan sanksi tegas kepada SPBU yang kedapatan melayani pelangsir. (MC Isen Mulang.2/ndk)