Konsultasi Publik RPJPD Guna Menyelaraskan Dokumen Di Daerah

Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya (Bappedalitbang) menghadiri Konsultasi Publik Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 yang bertempat di Ballroom Hotel Aone, Jakarta Pusat pada tanggal 01-03 November 2023.

              Kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari tata cara menentukan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Penyusunan RPJPD serta menganalisa tata cara penyusunan RPJPD Kota Palangka Raya yang simultan dan terkoordinasi dengan RPJPN, RTRW, KLHS dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu, dalam upaya memastikan Visi RPJPD Kota Palangka Raya harus selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Penyelarasan yang dimaksud lebih detail harus diuraikan pada BAB V RPJPD tentang Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana. Isu yang juga harus diperhatikan dalam penyusunan RPJPD ialah bonus demografi sehingga Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok pembangunan tepat sasaran dalam menyikapi hal tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kota Palangka Raya menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) akan berakhir tahun 2025 mendatang. Namun sesuai ketentuan, satu tahun sebelum berakhir harus sudah disusun RPJP selanjutnya (2025-2045).

Penyusunan RPJP sendiri mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.