KEBERLANJUTAN PENDAMPINGAN DAN KEBERLANJUTAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN BKM/LKM

BKM/LKM dan UP-UP merupakan istilah generik dari lembaga pimpinan kolektif di tingkat Kelurahan/Desa yang dibentuk secara transparan dan akuntabel. BKM/LKM beranggotakan masyarakat yang dipercaya memiliki dan memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan yang telah disepakati bersama. Anggota BKM dipilih oleh masyarakat melalu i proses Pemilu yang tertutup, tanpa perwakilan dan tanpa kampanye, diyakini mampu menemukan orang-orang baik yang mewakili nilai-nilai kemanusiaan di tingkat Kelurahan/Desa

Di awal berdirinya, BKM/LKM dan UP-UP secara khusus ditujukan untuk memfasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan, pada perkembangan selanjutnya BKM/LKM mampu bertransformasi menjadi lembaga yang mampu menjadi mitra pemerintah daerah dalam penanganan kawasan permukiman kumuh dan perumahan kumuh.

Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir yang dikelolah oleh UPK bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro, dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang biasanya tidak memiliki akses ke sumber pinjaman lainnya. Hal ini dilakukan guna memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan kegiatan yang mendukung tumbuhnya ekonomi serta usaha mikro. Selain itu juga memberi pembelajaran kepada mereka dalam hal mengelola pinjaman, dan menggunakannya secara benar.

Pada tahun 2023 di semester II Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) selaku program yang melakukan pendampingan terhadap BKM/LKM serta struktur di bawahnya yaitu Unit Pengelola Keuangan telah berakhir. Pasca berakhirnya pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) terhadap BKM/LKM maka diharapkan BKM/LKM serta Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang telah terbentuk dapat tetap berjalan secara mandiri. Setelah berakhirnya masa pendampingan program maka seluruh kegiatan pendampingan terhadap BKM/LKM dan Unit Pengelola Keuangan di serah terima kan kepada Pemerintah Daerah, dengan tujuan BKM/LKM serta Unit Pengelola Keuangan (UPK) dapat menjadi mitra sinergi pembangunan bagi Pemerintah Daerah. Maka dalam perjananan kedepan pembinaan terhadap BKM/LKM serta Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) harus tetap berjalan dalam misi pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Palangka Raya.

Dalam hal keberlanjutan pendampingan terhadap BKM/LKM dapat di bentuk Forum Komunikasi Antar BKM/LKM, adapun urgensi Forum Komunikasi Antar BKM/LKM dalam kerangka penguatan BKM meliputi :

• Bahwa BKM/LKM dibangun dalam rangka mencapai cita-cita besar membangun masyarakat madani, dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan kemasyarakatan, seperti keikhlasan, kesetaraan, demokratis, tranparansi dan akuntabilitas sukarela, kesetaraan, kemitraan, inklusif, mandiri,proaktif, bersemangat saling membantu, menghargai kesatuan dalam keragaman dan kedamaian
• Telah banyak peran BKM/LKM dan keberhasilan BKM/LKM dalam pembangunan mulai terkait Penanggulangan Kemiskinan (P2KP), Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan (PNPM) dan terakhir dalam Penanganan Kumuh (Kotaku)
• Dinamika dan tantangan pembangunan yang semakin berat, keberpihakan kepada kaum marjinal harus terus diperjuangkan
• Bahwa perubahan sosial tidak pernah datang sendiri, nilai-nilai dasar perlu dikuatkan, dirawat, perjuangan perlu dilanjutkan, perjuangan yang kuat butuh pengorganisasian yang kuat
• Oleh karena itu perlu wadah antar Anggota BKM, untuk membangun jejaring antar anggota BKM/LKM, membangun komunikasi, meningkatkan kapasitas, pengorganisasian masyarakat agar cita-cita membangun masyarakat madan dan membangun permukiman yang layak huni bisa terus dilanjutan

Dalam hal keberlanjutan pendampingan dan keberlanjutan pembinaan kelembagaan BKM/LKM, Bappedalitbang Kota Palangka Raya selaku Sekretariat Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA – PKP) memiliki peran sebagai penghubung dari perangkat daerah teknis yang akan bermitra dengan BKM/LKM untuk dapat berkolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.