MEDIA CENTER, Palangka Raya – Permukiman kumuh telah menjadi isu nasional dan menjadi target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan untuk menghilangkan kawasan permukiman kumuh pada 2030.

Permasalahan permukiman disebabkan karena lima hal, antara lain tidak meratanya penyediaan insfrastruktur permukiman perkotaan, lingkungan yang tidak sehat, pemanfaatan lahan ilegal, muncul kawasan kumuh, dan tidak tersedianya permukiman yang layak.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni yaitu ditandai dengan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, ketidakteraturan bangunan serta kualitas bangunan, sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Ada tujuh indikator permukiman kumuh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yaitu dari kondisi, bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan sampah, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, dan proteksi kebakaran.

Kabid Kawasan Permukiman, Deddy S. Tri Leksono mengatakan dalam mengangani permukiman kumuh, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan melakukan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh.

Salah satunya melalui Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah dimulai sejak 2017 hingga sekarang. Hal ini dilakukan untuk menangani salah satu dari ttujuh indikator permukiman kumuh yaitu kondisi bangunan gedung.

Program perbaikan rumah tidak layak huni merupakan kegiatan peningkatan kualitas dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau serta mendukung penanggulangan kemiskinan.

Sepanjang 2017 hingga 2022 telah dilakukan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kepada 1.295 rumah tangga yang pembiayaannya bersumber dari APBD kota, APBD provinsi, DAK, APBN, kolaborasi dengan Bank Dunia serta dana zakat melalui BAZNAS Kalimantan Tengah.

Deddy menambahkan pada semester pertama 2023 sedang berlangsung program perbaikan rumah tidak layak huni kepada 280 rumah tangga dan susulan 90 rumah tangga dalam tahap perencanaan dengan pembiayaan dari APBN melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I, Kementerian PUPR.

Pemerintah Kota Palangka Raya sendiri menggunakan APBD 2023 tengah melakukan program yang sama terhadap 36 rumah tangga melalui kegiatan swakelola bekerja sama dengan Kodim 1016 Palangka Raya.

Jadi jumlah penerima manfaat Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Palangka Raya sampai semester pertama tahun ini mencapai 1.701 rumah tangga. MC Kota Palangka Raya.2/ndk