Perda Tak Efektif Bisa di Pangkas

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya HM Riban Satia mengutarakan, bahwa saat ini telah ada kebijakan dari pemerintah pusat agar regulasi peraturan daerah (Perda) yang terlalu banyak dimiliki pemerintah daerah bisa dipangkas. Pasalnya perda yang terlalu banyak, malah membuat birokrasi kinerja pemerintah daerah tidak berjalan dengan baik.

“Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat  rapat kerja  dengan bupati dan walikota serta anggota DPRD kabupaten/kota, meminta pemerintah daerah (Pemda) memperhatikan hal tersebut,” ungkap Riban, Kamis (29/3/2018) di Palangka Raya.

Ada 42 ribu perda yang menjadi regulasi pemerintah daerah saat ini, termasuk di dalamnya regulasi dari pemerintah daerah di Provinsi Kalteng, seperti  perda, pergub, perwali dan perbub. Sehingga tidak bisa dipungkiri, banyaknya regulasi serta aturan yang dibuat pemerintah daerah malah  membuat rumit masyarakat termasuk investor.

“Ya, memang terkait banyaknya perda ini mesti perlu diperhatikan, baik  oleh pihak eksekutif maupun legislatif,”cetus Riban.

Dikatakan, sekarang ini dunia investasi terus mencari celah membangun kerjasama dengan pemerintah daerah. Hanya saja investor memerlukan kemudahan dalam berbagai hal. Karena itu upaya untuk mempermudah iklim usaha investasi harus dilakukan.

“Benar adanya, misalkan saja dalam hal pengurusan perizinan yang semestinya bisa lebih cepat, kenapa tidak. Sebut saja 1-2 jam selesai lebih bagus, terlebih saat ini sudah jamannya teknologi  semuanya bisa dilakukan, dengan cepat” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan