Pencanangan WBK Dan WBBM Kedepankan Integritas Dalam Tugas

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Predikat menuju wilayah bebas korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja, yang memenuhi sebagian besar manajemen, penataan tata laksana, sistem manajemen SDM, pangawasan dan akuntabilitas kinerja.

Untuk mewujudkan hal itu,  tentu harus mengedepankan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.

Ungkapan tersebut disampaikan Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin saat menghadiri acara pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Pengadilan Agama Palangka Raya, Kamis (20/12/2018).

Kata Fairid, dirinya mengapresiasi langkah dari Pengadilan Agama dalam kegiatan pencanangan WBK dan WBBM tersebut. Semoga kata dia, predikat itu bisa dicapai. 

“Saya harap semuanya bisa saling berkoordinasi dengan baik, antara pemko dan pengadilan agama. Tentunya dengan mengedepankan integritas,” ujarnya. 

Walikota pun sangat mendukung langkah ini, terlebih sesuai dengan implementasi dari tindak lanjut peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi dengan harapan Indonesia dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, transfaran, akuntabel dan professional.

“Diharapkan pengadilan agama dapat berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan akuntabilitas kerja melalui budaya kerja yang disiplin sekaligus memanfaatkan teknologi informasi,” harapnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Kalteng, Imron Rosadi  menyatakan jajaranya berkomitmen untuk melakukan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

“Untuk itu kita rubah paradigma, yakni dari minta dilayani menjadi sebagai pelayan bagi masyarakat. Intinya kami komitmen untuk mewujudkan hal tersebut. Itu bukan hanya slogan tetapi benar-benar dilaksanakan,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)