Pemilu 2019 Media Diharap Jadi Pengontrol Informasi Yang Benar

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tahapan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2019  sudah berjalan. Seiring dengan itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palangka Raya juga terus memperketat pengawasan terhadap pelanggaran pemilu.

Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya, Endrawati, mengatakan untuk memperketat pengawasan pihaknya mengajak media massa yang ada di kota setempat, untuk ikut ambil bagian dalam pengawasan, terutama terkait dengan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan pemilu.

“Kami mengharapkan media yang ada di Kota Palangka Raya bisa memberikan informasi yang baik dan benar. Karena media menjadi salah satu ujung tombak dalam memberikan informasi kepada masyarakat,” ucapnya dalam media gathering, Rabu (21/11/2018) sore.

Kegiatan media gathering ini menghadirkan Kepala Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Provinsi Kalteng, Tity Yukrisna dan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalteng, Setni Betlina serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kota Palangka Raya, Aratuni D Djaban. Media gathering diikuti puluhan awak media cetak, media online dan media elektronik yang ada di Kota Palangka Raya.

Masih menurut Endrawati, pihaknya berharap agar media massa dalam pelaksanaan pemilu 2019, benar-benar menjadi  media yang terpercaya, serta tidak membuat informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Terlebih media  selama ini dipercaya menjadi jembatan masyarakat terutama dalam melaporkan adanya tindak pelanggaran atau potensi pelanggaran dalam pemilu serentak 2019. Dengan begitu akan memudahkan pihak Bawaslu  untuk melakukan tidakan selanjutnya.

“Kita juga ingin media menjadi jembatan bagi Bawaslu dalam menyaring pelanggaran ataupun potensi pelanggaran, karena dengan peran media yang baik mampu menunjang kinerja Bawaslu dalam pengawasan,” harapannya.

Sementara itu, Kepala Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Provinsi Kalteng, Tity Yukrisna, mengatakan, media harus mampu menangkal semua informasi yang tidak benar sehingga masyarakat akan mengetahui antara informasi yang benar dan yang hoax.

“Media harus bisa menjadi pengontrol informasi yang beredar dimasyarakat, sehingga menjelang pelaksanaan pemilu tidak ada berita bohong yang terserap secara bebas,” tandasnya.

Kata Tity, selain media pihaknya juga akan merangkul elemen penting lainnya dalam menunjang pengawasan dan pelanggaran pemilu, seperti dari kalangan mahasiswa, organisasi kepramukaan dan elemen penting lainnya.

Sementara itu, Kepala DKISP Kota Palangka Raya, Aratuni D Djaban, mengajak media untuk menjaga dan mengawasi konten-konten yang bisa menimbulkan efek negatif di masyarakat.

Dengan peran media dalam membantu melaporkan maka DKISP kata dia, bisa men-takedown akun yang melakukan kampanye negatif seperti ujaran kebencian, provokasi atau menjelekan kelompok organisasi atupun peserta pemilu.

“Maka dari itu peranan media juga sangat membantu DKISP dalam menjaga dan mengawasi itu,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)