Palangka Raya Diarahkan Menjadi Kota Layak 2025

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pejabat dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya, Selasa (15/8/2017).

Rakor ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan survei sekaligus identifikasi isu strategis, pengumpulan data wilayah, dan profil infrastruktur Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan Rakor ini akan diketahui arah pengembangan dan kebutuhan pembangunan di Kota Palangka Raya. Rakor dibuka Asisten II Setda Kota Palangka Raya, Rahmadi HN mewakili walikota.

Rakor yang juga dipimpin Kepala Bappeda Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu juga diikuti dinas PU dan penataan ruang, dinas lingkungan hidup, dinas perhubungan, dinas pariwisata, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dinas kominfo statistik dan persandian serta disperindag.

Dalam paparannya Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR, Agusta Sinulingga menjelaskan kedatangannya ke Palangka Raya ini dalam rangka menawarkan program penataan kota.

Ada tiga program yang ditawarkan pemerintah dalam rangka membangun sebuah kota berkelanjutan dan berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat.

Pertama, kota layak yang aman dan nyaman. Kedua, kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana. Ketiga, kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi.

Pemerintah menargetkan, kategori kota layak harus sudah bisa tercapai pada 2025, kategori kota hijau ditarget tuntas pada 2035, dan kategori kota cerdas ditarget tuntas pada 2045.

Dijelaskan, periode 2015-2019 ada 30 kota sedang seluruh Indonesia, termasuk Palangka Raya yang ditargetkan bisa memenuhi standar minimal perkotaan.

Salah satunya program 100-0-100. Dimana akses air minim sudah 100 persen bisa dilayani oleh pemerintah kota. Kriteria lainnya tidak ada lagi permukiman kumuh, dan 100 persen sanitasi sudah dalam keadaan bagus.

Jadi untuk mewujudkan kategori kota layak menurut Agusta Sinulingga mulai dari sekarang maka pemerintah daerah harus merencanakan pembangunan yang terarah dan selalu koordinasi dengan kementerian terkait. (MC. Isen Mulang/engga)