Kemenhan Sosialisasi PSDN Di Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengadakan Sosialisasi Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara lingkup PNS, TNI, Polri, dan BUMN di Kota Palangka Raya, Rabu (20/9/2017).

Sosialisasi yang diadakan di Ruang Peteng Karuhei II ini diikuti 17 satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) lingkup Kota Palangka Raya, empat SOPD vertikal seperti Kanwil Kementerian Agama, Kanwil Kemenkumham, Kanwil BKKBN, dan BPS.

Dihadiri pula dari perwakilan Polda Kalteng, Korem 102 Panju Panjung, Kodim 1016 Palangka Raya, Polres Palangka Raya, dan Yonif Infanteri 631 Antang.

Sementara itu dari BUMN dari PT Angkasa Pura II, PLN, PT Pelindo II, BRI, BNI, Bank Mandiri, BTPN, BTN, dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Sosialisasi yang komandani Direktur Komponen Cadangan Kemenhan Brigjen TNI Iskandar M Munir, M.Soc, SC beserta Kolonel Elektronika Dewa Gede Agung, Letkol Amir, dan Letkol Sulistiyana ini dalam rangka menggali masukan terkait diajukannya draf Rancangan Undang-Undang tentang PSDN.

Diharapkan dengan diundangkannya UU PSDN nanti semua sumber daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bisa digunakan untuk menangkal berbagai ancaman yang bisa mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebab menurut paparan tim dari Kemenhan saat ini Indonesia memiliki ancaman bersifat global, regional, dan nasional. Ancaman global terdiri dari ancaman yang bersifat berjalan dinamis, sulit diprediksi, dan proxy war.

Sedangkan ancaman regional meliputi konflik perbatasan, illegal fishing, illegal traficking, dan perompakan. Sementara itu ancaman nasional berupa konflik sara, konflik idiologi, kesenjangan ekonomi, teknologi, dan informasi.

Menurut tim Kemenham, semua ancaman itu hanya bisa ditangkal dengan dikuasainya semua sumber-sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan negara. (MC. Isen Mulang/engga)