DPRD Tulungagung Dan Banjar Studi Banding Ke Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Di hari dan waktu yang sama jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya menerima kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur dan DPRD Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (12/12/2017).

Kedatangan tamu wakil rakyat dari dua pulau yang berbeda ini diterima Asisten I Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya, Ikhwansyah bersama beberapa kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di Ruang Peteng Karuhei II pukul 13.30 WIB.

Tujuan studi banding anggota DPRD Tulungagung ke Kota Cantik Palangka Raya ini adalah untuk belajar pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) pasca diserahkan dari Kantor Pajak Pratama ke pemerintah daerah, sedangkan DPRD Banjar belajar soal kependudukan.

Dalam pertemuan ini terungkap jika penerimaan PBB di Tulungagung belum maksimal, karena belum didukung peralatan canggih. Selain itu data PBB belum ter-upgrade, padahal sebagian objek pajak sudah ada yang naik status dari rumah menjadi Ruko.

Karena itu melalui kaji banding ini DPRD Tulungagung mendapatkan banyak referensi, sehingga bisa dijadikan dasar untuk merevisi produk daerah yang sudah ada dan diharapkan bisa berdampak meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB.

Sementara itu dalam penjelasannya Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya, Ikhwanudin juga mengakui pasca objek pajak PBB diserahkan dari Kantor Pajak Pratama ada sedikit kendala dalam pelaksanaannya.

“Dulu sebelum diserahkan, kami menggebu-gebu supaya cepat diserahkan dengan harapan PAD bisa meningkat, namun setelah diserahkan dan dijalankan, rupanya agak susah memungut PBB, karena masih terbentur SDM dan sistem,” terangnya.

Diakui Ikhwanudin, data pajak PBB di Palangka Raya juga tidak update. Banyak rumah sudah beralih menjadi ruko, namun status pajaknya masih rumah biasa, karena itu dinasnya perlu melakukan pendataan terhadap seluruh objek PBB.

Meski PBB sudah diurus sendiri, namun menurut Ikhawanudin belum bisa mendongkrak perolehan PAD. Buktinya untuk membantu menggenjot PAD Rp100 miliar saja belum mampu. Dimana tahun ini PAD dinasnya ditarget Rp94 miliar dan 2018 ditarget Rp98 miliar. (MC. Isen Mulang/engga)