MEDIA CENTER, Palangka Raya – Aparat Polres Palangka Raya menyegel 38 tabung gas LPG 3 Kg di Pangkalan milik Arbainah di Jalan S Parman, Selasa (6/6/2017).

Tabung gas elpiji subsidi ini disegel karena izin pangkalan sudah habis masa berlakunya, tapi sang pemilik Arbainah masih menjalankan usahanya.

Penjualan LPG 3 Kg ilegal ini diketahui saat Tim Satuan Tugas (Satgas) Mafia Pangan terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Polres Palangka Raya melakukan pengecekan.

Kepala Disperindag Kota Palangka Raya, Aratuni D Djaban mengatakan pangkalan milik Arbainah ini telah melakukan pelanggaran. Padahal untuk mengurus izin perpanjangan tidak susah. Bahkan proses hanya hitungan hari sudah selesai.

Kalau sudah seperti ini, Aratuni menyebut apa yang dilakukan sang pemilik usaha adalah tindakan yang merugikan diri sendiri. Sanksinya, layak di-police line. Tabung gas yang sudah diberi garis polisi semuanya masih berisi gas.

Kasat Reskrim Polres Palangka Raya AKP Ismanto Yuwono menambahkan rencananya polisi akan mendalami alasan beroperasinya pangkalan milik Arbainah ini. “Nanti pemiliknya akan kita panggil,” katanya.

Sesuai UU No 22 Tahun 2001 Pasal 55 tentang Migas, semua usaha harus ada izinnya. “Oleh sebab itu kita akan mendalami kemungkinan adanya unsur pidana atau tidak. Nanti kita berkoordinasi dengan Pertamina,” tutupnya.

Sementara itu ayah Arbainah, Abdul Rahman mengatakan dalam satu LPG 3 KG dijual Rp20 ribu hingga Rp22 ribu, padahal HET yang ditetapkan Rp17.500. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Bagi aparatur sipil negara (ASN) menggeluti dunia jurnalistik memang agak sulit. Apalagi penempatan ASN selalu berpindah-pindah dari dinas satu ke dinas yang lainnya.

Kendala lainnya keahlian dalam menulis karya jurnalistik tidak dimiliki, sehingga sedikit menyulitkan para ASN untuk menyusun kalimat berita sesuai kaidah 5W 1H.

Namun seiring kemajuan dan tuntutan organisasi, kini sebagian ASN di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Palangka Raya dituntut harus bisa menulis karya jurnalistik.

Tuntutan ini harus dilaksanakan karena sebagian daerah di Indonesia, termasuk Palangka Raya sudah memiliki Media Center yakni pusat layanan informasi dan komunikasi publik dengan lebih mengedepankan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet (online)

Media online yakni mediacenter.palangkaraya.go.id. milik Pemerintah Kota Palangka Raya ini telah tayang di dunia maya mulai pertengahan Maret 2017.

Fungsi media center ini sama dengan media konvensional lainnya. Yakni menyajikan berita, tapi lebih banyak memuat kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, kecuali SARA dan politik.

Agar produksi berita yang ditayangkan media center berkualitas, maka dipandang perlu para jurnalisnya diberikan bimbingan teknis (bimtek). Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah memberikan bimtek jurnalis online di Semarang, Jawa Tengah 18 -19 Mei 2017.

Khusus dari mediacenter.palangkaraya.go.id yang dikirim untuk mengikuti bimtek tersebut adalah Sekretaris Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, Amandus Frenaldi yang secara operasional sebagai Pimpinan Redaksi.

Bimtek ini menghadirkan Redaktur Nusantara, Toebari sebagai nara sumber. Dalam Diklat ini para peserta diberikan ilmu tata cara menulis berita sesuai rumus 5W 1H. Dan nara sumber lainnya Victor Nababan, Hariyanto dari Media Indonesia.

Khusus media milik pemerintah, materi berita yang wajib diinformasikan mengenai kegiatan kepala daerah, TNI, Polri, potensi daerah, keunggulan daerah, hasil penelitian, partisipasi publik, Polhukam, Kesra, perekonomian, dan kegiatan KPU yang bukan kegiatan partai politik.

Dalam Bimtek ini peserta juga diajari cara membuat judul. Dimana judul berita harus ditulis padat, singkat, mencerminkan isi berita, maksimal 8 kata, jangan gunakan nama orang yang tidak populer, dan hindari judul yang bisa disalahartikan. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Ada kabar baik buat seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, kecuali tenaga honorer atau kontrak.

Kabar baik itu, tidak lama lagi seluruh ASN Kota Palangka Raya akan menerima gaji ke-13 dan 14, sedangkan untuk para tenaga kontrak dan honorer untuk saat ini tidak ikut menerima, karena anggaran untuk THR mereka belum disediakan pemerintah.

Kabar baik ini langsung disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya, Fordiansyah seusai mengikuti acara buka puasa bersama di Masjid Ash Syufiyah, Jalan Basir Jahan, Kelurahan Sabaru, Senin (5/6/2017).

Fordiansyah mengatakan dana untuk gaji ke-13 dan 14 sudah disalurkan pemerintah pusat ke daerah sejak Januari 2017. Hanya saat ini pemerintah daerah belum bisa menyalurkannya karena belum ada petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan.

Saat ini Kementerian Keuangan masih menunggu peraturan presiden. Jika sudah keluar PP-nya, maka Kementerian Keuangan selanjutnya mengeluarkan surat perintah pembayaran gaji ke-13 dan THR atau gaji ke-14 untuk ASN seluruh Indonesia.

Fordianysah menjelaskan maksud diberikannya gaji ke-13 ini untuk meringankan beban para ASN, khususnya bagi pegawai yang punya anak sekolah disaat awal tahun ajaran baru, misalnya digunakan untuk beli seragam baru dan peralatan sekolah lainnya.

Sedangkan pemberian THR dimaksudkan untuk membantu para ASN yang akan merayakan Idul Fitri. Sebab keperluan yang akan dibeli untuk persiapan lebaran cukup banyak, sehingga pemerintah berinisiatif membantu dengan gaji ke-14.

Bedanya kalau gaji ke-13 diberikan full gaji pokok plus tunjangan, sedangkan gaji ke-14 diberikan hanya gaji pokok. Fordi memastikan pembayaran gaji ke-13 dan 14 ini akan diberikan sekaligus sebelum lebaran. (MC. Isen Mulang)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Di hari ke-10 bulan puasa, Walikota Palangka Raya HM Riban Satia dan Wakilnya Mofit Saptono Subagio melakukan safari Ramadan ke Masjid Ash Syufiyah, Jalan Basir Jahan, Kelurahan Sabaru, Senin (5/6/2017).

Seperti biasa dalam safari Ramadan ini Walikota juga memboyong sejumlah kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD). Di antaranya Kepala Dinas Pendidikan Sahdin Hasan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Rawang.

Ada pula Kepala Dinas Perhubungan Eldy, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Fordiansyah, Plt Kepala Dinas Kesehatan dr Andjar, Kepala Pemadam dan Penyelamatan Anwar Sanusi Umarnur Gayo, dan Asisten II Rahmadi HN.

Safari Ramadan kali ini berbeda dari biasanya. Kali ini acaranya dirangkai dengan penyerahan dana hibah berupa bantuan kepada rumah ibadah dan yang pertama kali menerima adalah Masjid Ash Syufiah.

Di sini Pemerintah Kota yang diwakili oleh Mofit Saptono secara simbolis menyerahkan bantuan senilai Rp100 juta kepada pengurus Masjid Ash Syufiyah.

Dana bantuan ini selanjutnya akan digunakan untuk melanjutkan rehab pembangunan masjid yang saat ini sedang berjalan. Pengurus masjid mengatakan dana bantuan ini akan digunakan untuk membeli berbagai macam material atap.

Kepada walikota, pengurus Masjid Ash Syufiah mengucapkan banyak terima kasih yang sudah memberikan bantuan. “Masjid ini dibangun dengan dana swadaya dan mudah-mudahan dengan adanya tambahan dana ini pembangunan masjid bisa selesai,” ucap pengurus masjid.

Sementara itu seusai acara buka puasa bersama dan solat magrib berjamaah, rombongan walikota melanjutkan safari Ramadan ke Masjid Al Abrar Kubah Hijau, Kelurahan Sabaru dengan agenda solat isyah dan tarawih berjamaah. Di Masjid Kubah Hijau ini walikota juga menyerahkan bantuan hibah. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Setiap tahun di Kota Palangka Raya selalu ada aparatur sipil negara (ASN) yang pensiun, sedangkan penggantinya tidak ada.

Di sisi lain pemerintah masih memberlakukan kebijakan moratorium atau penghentian sementara penerimaan calon ASN. Dampaknya pemerintah daerah terus kekurangan tenaga ASN.

Misalnya saja di Kota Palangka Raya sejak diberlakukannya moratorium hingga saat ini sudah ada sekitar 200-an orang ASN yang pensiun, paling banyak dari guru.

“Kalau dari struktural tidak banyak, sehingga tidak menganggu kinerja pemerintahan, ucap Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Palangka Raya, Nyta Bianyta Rezza di sela menghadiri acara buka puasa di rumah pribadi Sekda Kandarani di Jalan Rajawali V, Minggu (4/6/2017).

Meski ASN berkurangnya karena pansiun dan tidak mengganggu beban kerja, namun Pemerintah Kota Palangka Raya membijakinya dengan merekrut tenaga kontrak atau honorer.

Penerimaan honorer yang pernah dilakukan pasca kebijakan moratorium itu menurut kepala BKPP dilakukan sebagai solusi untuk menutupi kekurangan pegawai untuk bidang tertentu.

Di sisi lain berkurangnya jumlah ASN di Kota Palangka Raya ini selain karena pensiun juga karena dipecat. Dimana sejak 2016 hingga 2017 ini sudah ada 16 ASN dipecat dengan tidak hormat.

“Mereka yang dipecat itu karena melakukan pelanggaran disiplin seperti kasus narkoba. Jadi kalau pidananya di atas 1 tahun maka dipecat dari ASN,” tegasnya. (MC. Isen Mulang/engga)