MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, HM Riban Satia dan Wakilnya Mofit Saptono Subagio menghadiri acara buka puasa bersama keluarga besar DPRD, Jumat (9/6/2017).

Hadir pula Kepala Kantor Kementerian Agama Palangka Raya, Baihaqi, waka polres, Dandim, ketua KPU beserta tiga komisionernya dan beberapa kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Semua anggota dewan yang non muslim pun juga hadir. Seperti tahun lalu, acara buka puasa bersama ini juga mengundang anak yatim piatu dari berbagai yayasan.

Dalam sambutannya walikota berpesan kepada umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa agar memperbanyak amalan selama Ramadan ini sehingga pahala yang akan didapat berlipat ganda.

“Mudah-mudahan amal ibadah puasa yang kita jalankan mendapat pahala yang besar sesuai janji Allah yang akan menempatkan umatnya di surga bagi yang beriman dan bertaqwa,” tutur walikota.

Sementara itu dalam tausiahnya Ustad Normuslim Zarkasih, M.Ag mengatakan makna puasa bagi umat Islam itu ada tiga. Yakni melatih orang untuk bersikap jujur, disiplin, dan amanah.

Khusus bagi pejabat, kata Ustad Normuslim tiga makna puasa itu merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, karena jabatan yang telah dipercayakan kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam ceramahnya Ustad Normuslim juga menceritakan sejarah adanya puasa. Di antaranya diceritakan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa syariat Islam hanya sempat menjalani sembilan kali puasa Ramadan sepanjang hidupnya.

Sebab perintah menjalankan ibadah puasa itu beberapa tahun kemudian setelah Nabi Muhammad menerima wahyu sebagai pembawa syariat Islam.

Sedangkan umat Islam setelah Nabi Muhammad bisa menjalani puasa berpuluh-puluh kali. Tentunya dengan makin banyaknya kesempatan menjalani ibadah puasa ini bisa dimanfaatkan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah SWT.

Sementara itu seusai salat magrib berjamaah dan dilanjutkan makan bersama, acara selanjutnya dilanjutkan dengan pembagian santunan kepada anak yatim piatu yang diberikan secara simbolis oleh Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto. (MC. Isen Mulang/Engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – 12 Anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan melakukan studi banding ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, Kamis (8/6/2017).

Kehadiran Ketua Pansus I DPRD Tanah Bumbu, Hasanudin beserta 11 anggota ini diterima Kabid Elektronik dan Goverment pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, Mistam Yulinto dan dua stafnya.

Agenda studi banding ini dalam rangka DPRD Tanah Bumbu yang akan merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengawasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler.

Sebab Perda yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan teknologi telekomunikasi yang makin pesat. Target revisi Perda selain untuk mengatur keberadaan menara telekomunikasi juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak menara seluler.

Sebab menurut Hasanudin di wilayah Tanah Bumbu banyak sekali berdiri menara seluler, namun saat ini tarif yang diberlakukan masih kecil, sehingga dianggap kurang menguntungkan bagi daerah.

Diakui Hasanudin keberadaan tower telekomunikasi merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari lagi, apalagi Tanah Bumbu merupakan kabupaten yang sangat maju disektor jasa dan industri.

Sehingga kebutuhan akan telekomunikasi sangat dibutuhkan para investor guna menunjang usahanya. Hasanudin melihat keberadaan menara seluler antara di Tanah Bumbu dan Palangka Raya ada perbedaan.

Jika di Tanah Bumbu, tower telekomunikasi yang dibangun oleh provider sangat tinggi-tinggi dan jaraknya antara satu dengan yang lainnya sangat jauh.

Sedangkan kalau di Palangka Raya lokasi pendirian tower jaraknya dekat-dekat. Ada pula yang memanfaatkan atap ruko untuk menaruh perangkat menara seluler, sehingga dianggap menguntungkan bagi masyarakat signal kuat dan pemerintah untung dari segi pajak.

Sementara itu dalam penjelasannya Mistam Yulianto mengatakan pendirian menara telekomunikasi di Palangka Raya tidak asal berdiri. Tapi sudah ditentukan dalam zonasi dan dalam satu zona jumlah menara yang dibangun juga dibatasi.

Jika ada provider yang hendak mendirikan di zona yang sudah ditentukan, namun jumlah menara yang berdiri sudah cukup, maka disarankan untuk bergabung dengan menara yang sudah berdiri tersebut.

Dalam pertemuan ini Pansus I DPRD Tanah Bumbu juga diberikan pencerahan mengenai tarif pajak tower telekomuniasi yang diberlakukan di Palangka Raya.

Saat ini Dinas Kominfo Palangka Raya menerapkan tarif tunggal untuk pajak tower. Alasannya potensi pajak yang dihasilkan bisa lebih besar ketimbang menerapkan sistem variabel. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, H.M Riban Satia memimpin Rapat Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijajaran Pemerintah Kota Palangka Raya di ruang rapat BAPPEDA, kamis (8/6/2017).

Raker ini dilaksanakan setiap bulan, yang dihadiri semua Kepala SKPD, Pejabat Eselon III dan IV dan yang menjadi leading sektor raker ini adalah BAPPEDA Kota Palangka Raya.

Dalam paparannya Kepala BAPPEDA Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu, menjelaskan antara lain bahwa sesuai siklus APBD (bulan Juni dan Juli) Pemerintah Kota Palangka Raya akan menyusun KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018 dan bagi SKPD yang sudah ada Pagu Anggaran pada perubahan APBD 2017 segera menyusun rencana kerja anggaran (RKA).

Walikota Palangka Raya dalam arahannya kepada semua SKPD agar penyerapan anggaran harus mengacu sesuai target yaitu untuk Triwulan I sebesar 30%, Triwulan II 50%, Triwulan III 80% dan Triwulan IV 100%.

Selanjutnya kepada Kepala SKPD agar menjadi motivator yaitu dapat memberikan motivasi kepada teman-teman disekililing unit kerja masing-masing dan mengharapkan melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya memprogramkan untuk mengundang motivator dari pusat guna memberikan motivasi kepada seluruh SKPD yang bersifat nilai akademis dan non akademis juga sifat masalah mental dan finansial.

Pada kesempatan raker itu Walikota meminta kepada Inspektur Kota Palangka Raya Alman Pakpahan untuk menyampaikan rencana aksi yang akan ditindak lanjuti oleh SKPD yakni Atribusi Aset,
Aset yang Tidak Diketahui Keberadaannya (TDK), Validasi PPB, SAKIP/LKIP.

Untuk diketahui Pemerintah Kota Palangka Raya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2016. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio memimpin rapat panitia lokal kegiatan kemah budaya nasional (KBN), Rabu (7/6/2017).

Rapat yang dilaksanakan di ruang Peteng Keruhei II ini dihadiri semua pantia lokal dari semua satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), TNI, dan Polri. Ikut hadir Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah, Guntur Talajan selaku pengarah.

Rapat kali ini panitia lokal baru dibagikan Keputusan Walikota sebagai dasar pelaksanaan KBN. Dalam keputusan tersebut KBN akan melaksanakan 17 jenis kegiatan.

Kegiatan tersebut antara lain ibadah keagamaan, olahraga dan senam pramuka, bakti sosial dan penghijauan.

Selanjutnya ada permainan tradisional balogo, bagasing, maloto, bagonjen/enggrang. Dan ada juga festival masakan tradisional, cerita sejarah pahlawan daerah, pameran budaya, temu tokoh dan karnaval budaya/pentas seni.

Tak lupa juga kegiatan pramuka lainnya yakni api unggun, bazar pramuka, budaya pembuatan wadi, seni kriya dan pengerahan masa.

Kegiatan karnaval budaya yang diikuti 34 provinsi, 13 kabupaten, dan satu kota di Kalteng dengan rute karnaval mulai dari Lapangan Sanaman Mantikai ke Istana Isen Mulang atau rumah jabatan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

Ada pula kegiatan napak tilas di Bukit Batu, Batu Banama, dan makam Pahlawan Nasional Tjilik Riwut. Peserta KBN juga akan melakukan penjelajahan budaya ke Rumah Betang, Galeri Tjilik Riwut, Monumen Soekarno, Museum Balanga, Perkampungan Nelayan Air Hitam Kereng Bangkirai, dan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

Upacara pembukaan KBN tanggal 17 Juli 2017 bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Kota Palangka Raya, sehingga upacara HUT Kota Palangka Raya dipusatkan di bumi perkemahan Kambariat Tuah Pahoe di Kelurahan Sabaru dengan mengambil tema “Harmoni Dalam Kebhinekaan di Bumi Tambun Bungai”

Semua agenda kegiatan setiap bidang dinyatakan siap, namun khusus persiapan infrastruktur yang disampaikan dari dinas perumahan rakyat dan permukiman masih 30 persen.

Sesuai rencana, peserta KBN sudah datang ke Palangka Raya 16 Juli 2017. Keesokannya dilakukan upacara pembukaan dan sebagai inspektur upacara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendy (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menawari Kota Palangka Raya untuk mendirikan sekolah kedinasan seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan lainnya.

Tawaran ini baru bisa direalisasikan Kemendagri asalkan Pemerintah Kota Palangka Raya terlebih dulu menyediakan lahan minimal 10 hektare untuk membangun sekolah kedinasan itu.

Gayung bersambut, tawaran ini disambut positif oleh Walikota Palangka Raya, HM Riban Satia dan Wakilnya Mofit Saptono Subagio beserta jajarannya.

Respon positif ini dibuktikan dengan kesiapan lahan yang diminta oleh Kemendagri. Bahkan lahan yang diminta lebih luas mencapai 16 hektare di Jalan Tjilik Riwut Km 33.

Karena sangat antusiasnya, walikota dan wakilnya beserta jajarannya langsung meninjau lokasi rencana pendirian kampus IPDN di Km 33, Selasa (6/6/2017) pukul 12.00 WIB.

Kabar akan dibangunnya sekolah kedinasan ini disampaikan Mofit Saptono seusai memimpin rapat di ruang Peteng Karuhei II, Rabu (7/6/2017).

Mofit mengatakan pada prinsipnya pemerintah kota menyambut baik tawaran ini, namun realisasinya kapan pendirian sekolah kedinasan tersebut berada pada Kemendagri. (MC. Isen Mulang)