Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Santuni Anak Yatim

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya mengadakan acara buka puasa bersama, Rabu (14/6/2017).

Acara buka puasa yang diadakan di aula kantor BPPRD di Jalan Yos Sudarso ini setidaknya membawa berkah bagi 10 anak yatim dari Yayasan Budi Mulia.

Di momen Ramadan ini Kepala BPPRD Kota Palangka Raya, Ikhwanudin memberikan santunan berupa uang kepada anak-anak yatim dari Yayasan Budi Mulia tersebut.

Dengan pemberian santuan ini setidaknya para pegawai BPPRD Kota Palangka Raya ingin berbagi kepada sesama, khususnya yang sebentar lagi akan merayakan Idul Fitri.

Apalagi anjuran berbagi rejeki kepada sesama, bagi umat Islam sangat dianjurkan dan bila perlu harus diperbanyak di bulan suci Ramadan, sehingga akan memperbanyak pahala.

Sementara itu sisi lain diadakannya acara buka puasa ini sekaligus dilakukan sosialisasi arti pentingnya membayar pajak tepat waktu untuk menunjang pembangunan bangsa dan daerah.

Dalam sambutannya Kepala BPPRD Kota Palangka Raya, Ikhwanudin dalam acara buka puasa bersama ini juga mengundang para wajib pajak. Mereka diundang karena paling aktif membayar pajak.

Sementara itu dalam tausiahnya ustad Supiani menjelaskan manfaat orang berpuasa hakekatnya untuk menahan nasfu. Dimana saat siang hari bagi yang berpuasa tidak boleh makan dan minum.

Kata ustad Supiani dengan berpuasa orang juga bisa mengendalikan diri. Makna mengendalikan diri ini sangat luas, tidak hanya mengendalikan nafsu makan juga perbuatan. (MC. Isen Mulang/engga)

Palangka Raya Masih Kekurangan 15 Orang Dokter

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Saat ini Kota Palangka Raya masih kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter umum dan spesialis. Jika dihitung totalnya masih kekurangan 15-an dokter lagi.

Masih kurangnya tenaga dokter ini menurut Walikota Palangka Raya HM Riban Satia bukan karena lulusan fakultas kedokteran tidak ada, namun lebih pada lokasi penempatan yang dianggap terpencil, sehingga menyebabkan kebutuhan tenaga dokter selalu kosong.

“Kalau kita menerima dari luar, sedangkan orang luar tidak mau tugas di sini. Contoh saja kita sudah punya dokter malah mau minta pindah ke provinsi, padahal dia juga sudah tugas di wilayah ibukota provinsi,” tutur walikota, Selasa (13/6/2017).

Saat ini pemerintah kota sedang mencari formula untuk memenuhi kekurangan tenaga dokter. Salah satunya dengan mengadakan program beasiswa untuk jurusan kedokteran, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan apoteker.

Formula ini sudah dilaksanakan dengan mengikutsertakan program beasiswa kedokteran di Universitas Palangka Raya dan yang baru akan dimulai lagi kerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Diharapkan para lulusan kedokteran baik itu dari Universitas Palangka Raya maupun dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini nantinya bisa kembali mengabdi ke Kota Cantik Palangka Raya.

Dengan demikian kasus kekurangan tenaga dokter maupun tenaga kesehatan lainnya tidak akan ada lagi, meski pun kebutuhan akan tenaga medis selalu bertambah seiring perkembangan zaman dan jumlah masyarakat yang dilayani.

Apalagi menurut walikota saat ini dengan adanya kerja sama dengan BPJS Kesehatan, sesuai aturan setiap puskesmas wajib ada dua dokter spesialis dan dokter umum. Namun untuk saat ini ketentuan ini belum bisa dipenuhi oleh daerah. (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota Tandatangani Dana Pilkada 2018

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, HM Riban Satia menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk komisi pemilihan umum (KPU) Kota Palangka Raya, Selasa (13/6/2017).

Penandatangan dana hibah untuk menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2018 ini dilakukan di ruang Peteng Karuhei I pukul 14.00 WIB.

Ikut menghadiri Kabag Hukum Kadarismanto, Anggota DPRD Putu Mas Gunawan, Kepala Dinas Pengelola Keuangan Fordiansyah, Asisten I Sulaksmi, Sekda Kandarani, dan lima komisioner KPU.

Adapun besaran dana Pilkada 2018 yang ditandatangani walikota sebesar Rp17.992.094.500. Dana sebesar ini akan dianggarkan dalam dua tahap. Pada APBD 2017 dianggarkan Rp4,4 miliar dan pada APBD 2018 dianggarkan Rp12,9 miliar.

Dalam arahannya walikota mengatakan meski anggaran pilkada 2018 yang dialokasikan untuk KPU sudah ditandatangani bukan berarti tidak bisa berubah. Jika dananya masih dianggap kurang atau lebih maka masih bisa dilakukan penyesuaian.

Namun penyesuaian yang dimaksud walikota ini harus rasional dan proporsional. Dia berpesan kepada KPU setelah dana pilkada dikucurkan maka harus segera melaksanakan tahapan Pilkada sesuai jadwal yang telah disusun.

Sementara itu Ketua KPU Kota Palangka Raya, Eko Riadi mengucapkan banyak terima kasih kepada walikota dan jajarannya yang begitu cepat memproses berkas NPHD, sehingga hari ini sudah bisa ditandatangani walikota.

Selanjutnya KPU segera melaksanakan tahapan pilkada dan direncanakan dimulai pada September 2017, sedangkan jadwal pemilihan walikota dan wakil walikota telah dijadwalkan pada Juni 2018. (MC. Isen Mulang/engga)

30 Mahasiswa UGM KKN di Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kota Palangka Raya kembali menjadi target dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM).

Hal ini dibuktikan dengan kehadiran 30 mahasiswa UGM yang melaksanakan KKN selama dua bulan dan berakhir 4 Agustus 2017. Lokasi KKN yang dipilih di wilayah Kecamatan Bukit Batu, Palangka Raya.

Sebelum mengawali kegiatan KKN, ke-30 mahasiswa UGM ini terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan Walikota Palangka Raya HM Riban Satia di ruang Peteng Karuhei I, Senin (12/6/2017).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Asisten II Rahmadi HN itu intinya mereka ingin memperkenalkan diri serta ingin menyampaikan program yang akan dilaksanakan selama KKN di Bukit Batu.

“Mereka di Palangka Raya selama dua bulan dan dijadwalkan pulang pada 4 Agustus 2017,” kata Walikota Palangka Raya, Riban Satia, Selasa (13/6/2017).

Menurutnya keberadaan mahasiswa KKN di Kecamatan Bukit Batu itu bukan kali pertama. Sebelumnya juga pernah menjadi wadah KKN mahasiswa dari UGM.

“Dua tahun lalu mahasiswa UGM juga pernah melaksanakan KKN di Kalampangan dan Kecamatan Bukit Batu,” ungkapnya.

Riban menuturkan terpilihnya Palangka Raya menjadi lokasi KKN tidak lepas dari hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah kota dan UGM. Hubungan baik ini berdampak positif bagi pendidikan di Kota Palangka Raya.

“Sering saya sampaikan saat di kampus. Kalau alumni dari perguruan tinggi ternama mengajar, artinya yang mengajar sama kualitasnya dengan pihak kampus yang ada kerja sama dengan kita,” tuturnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota dan Dekan Fakultas Kedokteran UIN Tinjau Pondok Pesantren

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya HM Riban Satia bersama Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Arif Sumantri, menyempatkan diri meninjau pondok pesantran atau sekolah madrasah aliyah (MA), Selasa (13/6/2017).

Peninjauan ini dilakukan setelah keduanya melihat pelaksanaan tes seleksi calon mahasiswa baru untuk program studi kedokteran, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan apoteker yang dilaksanakan di SMAN-2 Palangka Raya.

Pertama walikota dan Syarif meninjau Madrasah Aliyah Hidayatul Insan di Jalan Kalimantan. Di sini keduanya melihat kondisi sekolah, termasuk sarana dan prasarana yang digunakan untuk belajar para anak didik.

Kunjungan ke MA Hidayatul Insan ini walikota dan Syarif juga didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Palangka Raya, H Baohaqi dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Sahdin Hasan.

Setelah cukup lama berbicara panjang lebar dengan pemilik MA Hidayatul Insan, Haji Harmain Ibrohim dan para guru, agenda selanjutnya mengunjungi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Ulum di Jalan DR Murjani Gang Sari 45.

Di MI Darul Ulum ini walikota dan Syarif juga melakukan dialog dengan para guru sambil melihat kondisi sekolah. Selanjutnya secara resmi rombongan UIN dan walikota diterima di ruang khusus untuk melakukan dialog dan tanya jawab.

Dalam sambutannya Syarif mengatakan maksud kedatangannya ke Kota Palangka Raya dalam rangka menindaklanjuti kerja sama yang ditawarkan walikota terhadap program beasiswa program studi kedokteran dan tenaga kesehatan.

Kali ini program beasiswa yang ditawarkan untuk UIN adalah khusus lulusan pondok pesantren atau sekolah yang bermarwah agama. Tentunya program kerja sama ini sangat disambut positif oleh para pengelola pondok pesantren.

Sebab selama ini lulusan pondok pesantren atau MA kurang mendapat peluang, selalu kalah bersaing dengan lulusan sekolah umum khususnya bidang kedokteran. (MC. Isen Mulang/engga)

Lulusan Pondok Pesantren Ikuti Seleksi Program Beasiswa Kedokteran

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Terobosan mulia dilakukan Walikota Palangka Raya HM Riban Satia. Diakhir masa jabatannya walikota memberikan beasiswa sekolah kedokteran ke Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Program beasiswa ini diberikan khusus untuk lulusan pondok pesantren atau madrasah aliyah (MA). Selain jurusan kedokteran juga ada jurusan keperawatan, apoteker, dan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kota Palangka Raya sudah mengalokasikan dana Rp5 miliar untuk membiayai empat program beasiswa ini hingga mereka lulus. Seleksi calon penerima beasiswa bidang kesehatan ini dilakukan di SMAN-2 Palangka Raya, Selasa (13/6/2017).

Proses seleksi calon penerima beasiswa ini langsung dilakukan oleh UIN dan dihadiri Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta H Arif Sumantri, beserta jajarannya.

Setidaknya ada 58 lulusan pondok pesantren atau MA yang mengikuti seleksi calon penerima beasiswa ini. Yakni lulusan dari Madrasyah Hidayatul Insan, MAN Model, MA Darul Hijrah, Madrasah Muslimat NU, dan Madrasyah Darul Ulum.

Dalam seleksi ini selain harus pintar dibidang ilmu pengetahuan alam dan umum lainnya, syarat bisa diterima mendapat beasiswa ini adalah harus pintar mengaji dan ilmu agama lainnya. Sedangkan soal yang diujikan juga sudah divalidasi oleh Kementerian Agama.

Arif Sumantri menjelaskan alasan UIN Syarif Hidayatulla membuka peluang lulusan pondok pesantren atau madrasah untuk masuk fakultas kedokteran karena selama ini mereka kalah bersaing dengan lulusan dari sekolah umum.

Oleh karena itu sesuai marwahnya, setiap tahun UIN Syraif Hidayatullah mengalokasikan kuota 30 persen untuk lulusan pondok pesantren atau madrasah dan sisanya dari sekolah umum.

Arif dan walikota mengharapkan para lulusan UIN Syarif Hidayatullah yang telah menerima beasiswa dari pemerintah kota ini nantinya harus kembali ke daerah untuk mengabdi kepada masyarakat Palangka Raya. (MC. Isen Mulang/engga)

DPRD Bentuk Tiga Pansus Untuk Tuntaskan 19 Raperda Usulan Eksekutif

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dalam beberapa bulan ke depan anggota DPRD Kota Palangka Raya disibukan dengan pembahasan 19 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang telah diajukan eksekutif.

Agar pembahasan 19 Raperda ini cepat selesai, maka DPRD Kota Palangka Raya membentuk tiga panitia khusus (Pansus). Pansus ini telah resmi diparipurnakan, Senin (12/6/2017).

Sekretaris DPRD Kota Palangka Raya, Sitti Masmah yang didaulat membacakan surat keputusan menjelaskan tugas Pansus ini membahas Raperda dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan dewan serta melaporkan hasilnya melalui sidang paripurna.

Adapun anggota Pansus I terdiri dari Beta Syailendra, Siti Salhah, Vina Panduwinata, Riduanto, Suhardi Lentam Nigam, Ida Bagus Putu Mas Gunawan, Anna Agustina Elsye, Diu Husaini, Halilullah, Tantawi Jauhari, Kalawa Sinta, dan Rusdiansyah.

Tugas Pansus I membahas Raperda Pemanfaatan Tanah Terlantar, Raperda Ketertiban Umum, Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan, Raperda Penghapusan Piutang, dan Raperda Review Laporan Kerja Pemerintah Daerah dan Evaluasi Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya anggota Pansus II terdiri dari Nenie Adriaty Lambung, AT Prayer, Sugianor, Alfian Batnakanti, Evy Susantie, Jumatni, Mohamad Yusran, Abdul Hayie, Sudarto, Umi Mastikah, Rusliansyah, dan Junita Ginting.

Tugas Pansus II ini membahas Raperda Penetapan Kawasan Flamboyan, Jembatan Kahayan, Pelabuhan Rambang dan Kawasan Pahandut Seberang sebagai Kawasan Pengembangan Bantaran Sungai Kahayan, Raperda Penetapan dan Pengembangan Kawasan Lingkar Luar, dan Raperda Penetapan Kawasan Lingkar Dalam sebagai Kawasan Strategis.

Raperda Rencana Detail Tata Ruang, Reperda Penetapan dan Pengembangan Zona 1, Raperda Penetapan dan Pengembangan Zona 3, Raperda Pasar Tradisional, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018, dan
Raperda Pengelolaan Laboratorium Pengujian Mutu Konstuksi.

Kemudian anggota Pansus III terdiri dari Anna Agustina Elsye, Riduanto, Ferry S Lesa, Mukarramah, Vina Panduwinata, Siti Salhah, Diu Husaini, Subandi, Suhardi Lentam Nigam, Umi Mastikah, Jumatni, dan Halilullah.

Pansus III ini membahas Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat, Raperda Pengaturan Rumah Potong Hewan, Raperda Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika, Narkotika dan Zat Adiktif, Raperda Penyelenggaraan Arena Hiburan dan Ketangkasan, dan Raperda Penyelenggaraan Protokoler dan Keuangan DPRD.

Dalam menjalankan tugas, ketiga Pansus ini koordinatornya unsur pimpinan dewan yakni Sigit Karyawan Yunianto, Ida Ayu Nia Anggraini, dan Chismes G Djaga. (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota Sampaikan LKPj APBD 2016 ke DPRD

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya HM Riban Satia menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2016 melalui sidang paripurna DPRD, Senin (12/6/2017).

Bagi walikota, penyampaian LKPj APBD 2016 sangat istimewa karena laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mendapat penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Capaian ini merupakan prestasi yang berhasil diraih oleh pemerintah kota untuk pertama kalinya. Prestasi WTP ini merupakan puncak dari upaya pemerintah kota dalam mempersiapkan LKPD untuk mencapai opini WTP yang dimulai dari beberapa tahun terakhir.

“Capaian ini merupakan hasil yang sangat baik dan saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh SKPD dan tentunya dukungan dari DPRD,” sebutnya.

Walikota berharap prestasi WTP ini tidak membuat jajarannya tenggelam dalam kebahagiaan yang berlebihan, tapi justru menjadi cambuk untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan setiap tahun dan terus meningkatkan reputasi serta kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Dengan status laporan keuangan yang baik ini walikota berharap tradisi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah akan terus semakin dijaga. Sebab APBD merupakan instrumen kebijakan pembangunan yang sangat penting.

Untuk itu reputasi dan kredibilitas harus dijaga dan yang penting pelaksanaan APBD benar-benar bisa dinikmati masyarakat dalam mencapai tujuan bernegara.

Adapun LKPD yang sudah diterapkan Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 adalah laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo, neraca keuangan, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam laporannya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2016 sebesar Rp119,9 miliar dan pendapatan transfer Rp955,3 miliar.

Sementara itu belanja daerah ditarget Rp1.210,8 miliar, namun terrealisasi Rp1.183.6 miliar. Realisasi pembiayaan Rp91.462 miliar dari target Rp91.346 miliar. (MC. Isen Mulang/engga)

Empat Sanggar Seni Tampil Perdana di Gedung Teater Terbuka

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Peresmian Gedung Teater Terbuka milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di Jalan Temanggung Tilung XIII, Kota Palangka Raya ini memiliki keistimewaan tersendiri bagi empat sanggar seni.

Istimewanya karena ke-4 sanggar tersebut bisa tampil perdana di gedung teater super megah dan mahal ini seusai diresmikan oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kalteng, Syahrin Daulay mewakili gubernur, Sabtu (10/6/2017) sore.

Ke-4 sanggar itu adalah Sanggar Tanjung Nyaho, Sanggar Darung Tingang, Sanggar Nansarunai dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Pajawan Tingang Production, dan group seni tari dari SMP Muhammadiyah.

Giliran pertama adalah Sanggar Tanjung Nyaho yang menampilkan tarian Bintap Talawang Bapenyang Menteng. Tari garapan baru ini menggambarkan fungsi talawang dalam kehidupan masyarakat Dayak.

Selain digambarkan pula fungsi talawang sebagai perisai yang memiliki kekuatan untuk menangkis bahaya, ancaman, atau serangan yang tidak terduga dalam kehidupan masyarakat suku Dayak.

Selanjutnya giliran kedua adalah tarian yang ditampilkan para pelajar
SMP Muhammadiyah. Para pelajar ini menampilkan tari ‘Kahanjak Atei’. Tari ini menggambarkan suka cita antar kelompok masyarakat Dayak dalam kerja sama dan bahu membahu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Dalam menari, para pelajar ini mengenakan kelengkapan pakaian yang digunakan berupa selendang yang sudah berkolaborasi dengan perkembangan zaman, tapi tidak meninggalkan khasnya sebagai masyarakat suku Dayak.

Dipertunjukan ke-3 diperlihatkan adegan drama yang dibawakan dari Sanggar Pajawan Tingang Production. Drama ini menampilkan judul KHUP (Kasih Uang Habis Perkara). Drama karya Arthur S Nalan ini menceritakan tentang budaya korupsi yang telah menjadi ideologi.

Saat kelompok teater ini sedang memparadekan perilaku korupsi di negeri ini, tiba-tiba di tengah pertunjukan drama dibredel karena dianggap berbahaya.

Terakhir, giliran Sanggar Nansarunai menampilkan tari Ragam Gerak Ngatengkang Galang. Tari ini memperlihatkan kepiawaian dalam memainkan dan membunyikan gelang.

Perpaduan ini menciptakan keserasian yang terkolaborasi dengan musik tradisional khas Dayak. Tarian ini diangkat dari filosofi dan gerak dalam suku Dayak Ma’anyan dan Lawangan Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Barito Timur. (MC. Isen Mulang/engga)

Teater Seni Megah dan Gratis ada di Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Saat ini warga Kota Palangka Raya, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah sudah memiliki Gedung Teater Terbuka super megah.

Gedung teater ini terletak di Jalan Temanggung Tilung XIII, Palangka Raya. Gedung teater baru diresmikan Pejabat Sekda Kalteng, Syahrin Daulay mewakili gubernur, Sabtu (10/6/2017) sore.

Di lahan seluas 6 hektare ini dibangun gedung untuk pertunjukan seni dan gedung pameran seni. Gedung pertunjukan dibangun dengan biaya Rp7 miliar.

Sedangkan pameran seni menghabiskan dana Rp6 miliar. “Semua anggaran pembangunan itu berasal dari APBN, kecuali untuk pengurukan lahan dan pembangunan kantor,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kalimantan Tengah, Guntur Talajan didampingi Kepala UPT Gedung Teater Terbuka, Wilbertus Wilson.

Bagi masyarakat yang ingin memanfaat gedung teater ini dipersilahkan mendaftar ke pengurus UPT. Apalagi pemanfaatan gedung milik publik ini masih digratiskan.

Sebab pihak pengelola UPT belum ada payung hukum untuk memungut biayanya, karena keberadaan gedung teater ini belum menjadi bagian dari sumber pendapatan untuk dinas pariwisata.

“Kecuali sudah menjadi salah satu sumber pendapatan dan ada perdanya, maka kami berani memungut, tapi untuk saat ini masih kita gratiskan,” timpal Wilson.

Atas nama masyarakat, pelaku seni, dan pemerintah pusat, Guntur sangat bersyukur karena gedung teater ini sudah bisa dimanfaatkan untuk memajukan seni daerah.

Guntur menyebut fasilitas gedung teater ini sangat representatif dan strategis, karena lokasinya berada di tengah kota, sehingga sayang jika tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku seni, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat.

Adapun lahan di lokasi gedung teater ini masih ada 6 hektera, sehingg masih banyak lagi yang harus dibangun. Sebab menurut Wilson paling tidak dibangun sekitar 30-an gedung teater dengan berbagai kategori, termasuk gedung gedung olah seni, studio seni, dan religi keagamaan belum ada. (MC. Isen Mulang/engga)