MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan penandatangan memorandum of understanding (Mo) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Palangka Raya, Jumat (19/1/2018).

Penandatangan MoU ini dilakukan oleh Walikota Palangka Raya Riban Satia dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya dr Elke Winasari disaksikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dr Andjar Hari Purnomo.

Penandatangan MoU yang dilakukan di ruang kerja walikota ini guna percepatan perluasan cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kota Palangka Raya dalam rangka menuju universal healt converage (UHC) di 2018.

Dr Elke mengatakan maksud dilakukannya MoU ini adalah sebagai tindaklanjut Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN untuk percepatan perluasan cakupan kepesertaan program JKN-KIS menuju tercapainya cakupan semesta di Kota Palangka Raya per 1 Agustus 2018 sebagai program strategis nasional.

Sedangkan tujuan dilakukannya MoU ini adalah untuk peningkatan jumlah kepesertaan dan meningkatkan kualitas pelayanan guna mencapai sustainabilitas program JKN-KIS dan optimalisasi peran pemerintah daerah.

Dokter Elke menjelaskan hingga 15 Januari 2018 jumlah kepesertaan di Kota Palangka Raya mencapai 82 persen yang sudah menjadi peserta program JKN-KIS. Jadi masih ada 18 persen lagi masyarakat Kota Palangka Raya yang belum menjadi peserta BPJS-KIS.

Karena itu ia berharap melalui MoU ini masyarakat Palangka Raya yang belum menjadi peserta BPJS sudah menjadi peserta paling lambat 1 Agustus 2018.

Adapun langkah yang akan diambil Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mempercepat cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan ini adalah dengan membentuk tim yang terdiri dari dinas pendidikan, dinas sosial, dinas kesehatan, dan dinas tenaga kerja.

Nantinya tim tersebut akan bekerjasama membantu BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya dalam melakukan pendataan guna mengakomodasi masyarakat kurang mampu agar bisa dimasukan atau memperoleh kartu BPJS-KIS yang iuruan bulanannya dibayari oleh pemerintah daerah. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – PT Taspen Cabang Palangka Raya mengadakan sosialisasi dan pemberkasan program tabungan pensiun kepada jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya di Ruang Peteng Karuhei II, Kamis (18/1/2018).

Acara sosialisasi yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Rojikinnor ini terselenggara berkerjasama dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Palangka Raya, Bank Mandiri Tapsen, dan Taspen Life.

Selain dihadiri para aparatur sipil negara (ASN) yang sebentar lagi mau purna tugas, acara sosialisasi ini juga dihadiri Kepala BKPP Kota Palangka Raya Nyta Bianyta Rezza dan Supervisor Bank Mandiri Taspen pusat, Joko Wihantoro.

Dalam sambutannya Kepala PT Taspen Cabang Palangka Raya, Ucu Samsudin mengatakan sosialisasi ini sangat penting diikuti para ASN. Apalagi di 2018 ini akan ada 21 ASN lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya yang akan pensiun.

“Selamat bergabung dengan Taspen di 2018, kami akan menyambut bapak ibu, karena Taspen akan menjadi kantor kedua setelah bapak ibu memasuki masa pensiun. Nanti setiap bulan akan menerima dana pensiun dari PT Taspen,” ucapnya.

Ucu menambahkan saat pensiun, peserta Taspen akan mendapatkan empat hak yakni hak tabungan hari tua, hak pensiun, hak jaminan kematian, dan hak jaminan kecelakaan kerja. Dalam menjalankan usahanya ini PT Taspen dibantu Bank Mandiri Taspen dan Taspen Life.

Di akhir acara Walikota Palangka Raya, Riban Satia menyerahkan surat keputusan (SK) pensiun kepada Kepala PT Taspen Cabang Palangka Raya Ucu Samsudin. Salah satu ASN yang menerima SK pensiun ini adalah walikota sendiri. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya menggelar rapat pleno untuk menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan delapan pasangan bakal calon walikota dan calon wakil walikota, Rabu (17/1/2018).

Rapat pleno yang dipimpin Ketua KPU Kota Palangka Raya, Eko Riadi ini dihadiri komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palangka Raya, bakal calon walikota dan calon wakil walikota serta perwakilan dari partai politik.

Dalam rapat pleno ini diketahui jika hasil tes kesehatan ke-8 bakal calon dinyatakan sehat atau memenuhi syarat (MS). Meski lolos tes kesehatan, namun belum memberikan jaminan ke-8 bakal calon tersebut bisa lolos ke tahap berikutnya.

Sebab menurut Eko Riadi ada beberapa calon yang syarat administrasinya belum lengkap, sehingga harus dilengkapi dulu. Karena itu KPU Kota Palangka Raya memberikan waktu tiga hari sejak pleno ini untuk segera melengkapi berkas yang kurang.

Eko menuturkan berkas bakal calon yang belum lengkap misalnya surat keterangan pailit dari Pengadilan Tata Negara Surabaya, Jawa Timur, legalisir ijazah, surat keterangan wajib pajak, dan syarat lainnya yang belum lengkap.

“Kalau saat pendaftaran masih bisa menunjukan surat daftar pengurusan untuk mengurus status kepailitan, namun sekarang sudah harus bentuk aslinya dan waktu perbaikan syarat administrasi ini hanya diberikan waktu tiga hari,” ujarnya.

Sementara itu khusus bakal calon perseorangan, mulai Kamis (18/1/2018) sampai (20/1/2018) merupakan jadwal untuk menyerahkan dokumen dukungan ke KPU. Setelah itu selama seminggu akan dilakukan verifikasi faktual tahap II.

Selanjutnya 12 Februari 2018 KPU menetapkan calon kepala daerah yang bisa maju dalam Pilkada serentak. Tahap selanjutnya adalah masa sosialisasi dan kampanye. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio membacakan sambutan Walikota Palangka Raya Riban Satia pada intinya dapat menerima rekomendasi DPRD Kota Palangka Raya atas penilaian kinerja belum efektifnya pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan agar ditingkatkan.

Pemerintah Kota Palangka Raya mengakui dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional belum sepenuhnya efektif pada area peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan serta area distribusi guru dan tenaga kependidikan yang profesional.

Selama ini Pemerintah Kota Palangka Raya telah berupaya mengoptimalkan dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional dengan cara pemberian tugas belajar kepada empat guru, pemberian izin belajar bagi guru, dan diterbitkannya Perwali Nomor 49 Tahun 2015 untuk mengatur tugas belajar bagi ASN.

Selain itu Pemerintah Kota Palangka Raya telah melaksanakan sosialisasi standar kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah serta melaksanakan verifikasi dan validasi berjenjang untuk menjamin akurasi dan validitas data penerima tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan sesuai hak penerima.

Namun diakui masih ada masalah pokok yang bisa menghambat keberhasilan Pemerintah Kota Palangka Raya. Di antaranya belum dialokasikannya anggaran yang memadai dalam rangka meningkatkan kualifikasi guru seperti yang tertuang dalam RPJMD 2013-2018 serta belum adanya kebijakan mengenai mekanisme redistribusi kelebihan dan kekurangan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

Selanjutnya saat ini Pemerintah Kota Palangka Raya dihadapkan banyaknya permohonan guru alih tugas dari profesi guru kejabatan struktural dan guru-guru yang bermohon pindah ke sekolah tertentu, sehingga berdampak pada jumlah guru yang lebih pada sekolah tersebut.

Di sisi lain Mofit mengatakan seorang guru handal harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan. 

Dengan demikian guru yang profesional adalah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV, memiliki sertifikat profesi, memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan, dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi peserta didik.

Jadi untuk mendukung terwujudnya guru yang profesional, maka guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Jadi untuk mewujudkan pendidikan yang merata sesuai amanat Pasal 31 ayat 1 dan 3 UUD 1945, maka diperlukan adanya komitmen yang utuh antara DPRD dengan Pemerintah Kota Palangka Raya agar kebijakan untuk memajukan pendidikan menjadi kebutuhan utama saat ini dan di masa yang akan datang. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Mulai 1 Februari 2018 nanti PDAM Kota Palangka Raya menerapkan pembacaan meter air digital. Dengan alat canggih ini diklaim lebih akurat dalam membaca penggunaan air oleh pelanggan.

Akurasi meter air digital 100 persen lebih akurat ketimbang pembacaan secara manual oleh mata manusia. Dengan meter digital ini akan mengurangi komplain atas kesalahan pembacaan meter air yang selama ini sering terjadi.

Agar saat penerapannya nanti bisa berjalan lancar dan tidak mengalami troble, maka mulai sekarang tim teknisi PDAM Kota Palangka Raya terus melakukan ujicoba penggunaan alat baca meter air digital dan mengikuti pelatihan.

“Sudah empat hari tim melakukan ujicoba. Tim monitoring juga sedang mengikuti pembekalan dalam menggunakan alat baca meter air digital,” tutur Direktur PDAM Kota Palangka Raya, Budi Harjono, Selasa (16/1/2018).

Budi menjelaskan alat baca meter air digital tidak dipasang secara permanen disetiap pipa milik pelanggan. Teknis penggunaannya alat meter digital dibawa secara mobile oleh petugas. Jadi petugas merekam angka pada meter milik pelanggan.

Alat baca meter digital ini menggunakan sistem android, sehingga sangat peka terhadap angka yang muncul pada alat hitung penggunaan air PDAM. Di awal Februari 2018 nanti semua zona layanan PDAM Palangka Raya sudah menggunakan alat meter digital ini. (MC. Isen Mulang/engga)