MEDIA CENTER, Palangka Raya – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palangka Raya telah merekapitulasi usulan masyarakat melalui Musrenbang di kecamatan pada 2018.

Hasilnya, ada 200 usulan yang masuk Bappeda. Namun dari jumlah itu yang bisa diakomodir di tahun 2019 hanya 142 usulan dari lima kecamatan.

Pada 2018 ini Kecamatan Sabangau 24 usulan program, namun yang masuk Renja hanya 16 usulan.  Kemudian Kecamatan Pahandut mengusulkan 58 usulan, namun yang masuk Renja 43 usulan.

Selanjutnya Kecamatan Jekan Raya mengusulkan 61 usulan program, namun yang masuk Renja hanya 45.  Kecamatan Bukit Batu mengusulkan 24 usulan, yang masuk Renja hanya 15 usulan.

Kecamatan Rakumpit mengusulan 33 usulan, tapi yang masuk Renja hanya 23 usulan. Jika dilihat dari 200 usulan yang masuk ke Bappeda ini yang paling banyak adalah program pembangunan infrastruktur yang diajukan melalui dinas PUPR sebanyak 86 usulan.

Urutan ke-2 adalah usulan program ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak 68 usulan. Kemudian dinas pendidikan 7 usulan, dinas perhubungan 10 usulan, dan dinas ketahanan pangan dan pertanian 5 usulan.

Selanjutnya Satpol PP 2 usulan, Kecamatan Pahandut 2 usulan, Kecamatan Bukit Batu 2 usulan, Kecamatan Rakumpit 5 usulan, BPBD 2 usulan, dan BPKAD 2 usulan, sedangkan SOPD lainnya hanya satu usulan. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya mengadakan kegiatan orientasi dan pembekalan dasar kepramukaan bagi pengurus Saka Bakti Husada, Rabu (21/3/2018).

Kegiatan yang dilaksanakan di aula Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Tengah ini diikuti oleh para aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di pelayanan kesehatan seperti klinik dan puskesmas.

Dalam pelatihan ini para ASN kesehatan dibekali dasar-dasar kepramukaan, sehingga saat bekerja bisa mendarmabaktikan darmanya kepada masyarakat. Di antaranya taat kepada Tuhan YME, cinta alam, dan kasih kepada sesama manusia.

Selain itu seorang ASN juga harus bisa berjiwa sebagai Pramuka yang memiliki jiwa displin, berani, dan setia, bertanggungjawab dan bisa dipercaya, suci dalam pikiran dalam perkataan dan perbuataan. 

Ketua Kwarcab Kota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio diwakili oleh Aratuni Djaban mengharapkan dengan diberikannya dasar-dasar kepramukaan tersebut maka ASN kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih berkualitas lagi.

“Kenapa mereka diberikan pelatihan dasar agar pelayanan kesehatan bisa terintegrasi dengan kegiatan Pramuka. Jadi mereka harus tahu dasar-dasar Pramuka seperti Tri Darma, Dasa Darma, dan Tri Satya. Itu semua untuk mendarmabaktikan kepada masyarakat,” tuturnya.

Aratuni menjelaskan Pramuka merupakan wadah pembinaan generasi muda bidang kepanduan. Hampir semua lini kehidupan terintegrasi dengan Pramuka. Misalnya dinas kesehatan membentuk Bakti Husada, BKKBN membentuk Saka Kencana, dan lainnya.

Khusus Saka Bakti Husada ini adalah sebuah satuan kerja bidang Pramuka yang berorientasi pada pelayanan kesehatan. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Semakin canggihnya tekonologi juga dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada peserta JKN-KIS.

Salah satunya layanan aplikasi smartphone JKN online. Dengan layanan ini para peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah bisa mengakses layanan BPJS.

Para peserta bisa mengunduh JKN online ini melalui playstore lewat smartpohone. Layanan ini memberikan lima manfaat kepada peserta tanpa harus datang ke kantor.

Lima manfaat itu adalah memudahkan masyarakat untuk mendaftar dan mengubah data kepesertaan serta memudahkan untuk mengetahui informasi data peserta dan keluarga.

Kemudian memudahkan mengetahui tagihan dan iuran, memudahkan mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, dan memudahkan pengaduan dan permintaan informasi seputar JKN-KIS.

Dengan hadirnya layanan ini maka Kabid Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, Karyiningsih, SKM, AAK mengimbau kepada peserta JKN-KIS untuk memanfaatkannya.

“Fasilitas ini sangat bermanfaat, karena peserta tidak harus datang lagi kalau hendak pindah Faskes atau menambah jumlah tanggungan, tapi cukup melewat seluler sudah bisa,” tuturnya, Selasa (20/3/2018).

Ia menjelaskan jika layanan JKN mobile ini dimanfaatkan peserta JKN-KIS, maka akan membantu BPJS dalam memberikan pelayanan, khususnya bagi yang cuma merubah data atau pindah Faskes.

“Tiap hari ada 200-an orang yang datang ke kantor BPJS hanya untuk pindah Faskes dan tambah peserta, tapi kalau layanan ini dimanfaatkan, maka akan mengurangi orang yang antri akan datang ke kantor,” tandasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Saat ini jumlah anggota Satpol PP di Kota Palangka Raya kurang ideal jika dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk.

Idealnya personil penegak peraturan daerah (Perda) di ibukota Provinsi Kalimantan Tengah ini minimal 300 personil, namun saat ini hanya ada sekitar 200-an personil.

“Kalau kita lihat di Manado jumlah anggota Satpol PP-nya ada 600-an. Kalau bisa Palangka Raya ini minimal 300-an disesuaikan dengan kondisi daerah,” sebut Kabid Trantib Satpol PP Kota Palangka Raya, Walters, Selasa (20/3/2018).

Walters mengakui minimnya anggota Satpol PP bisa berimbas kurang maksimal dalam bertugas. Apalagi dalam kondisi seperti ini sebagian anggota ikut pengamanan Pilkada serentak 2018.

Di sisi lain sebagian anggota rutin patroli memantau kondisi wilayah. Bahkan karena luasnya wilayah Palangka Raya terkadang ada sebagian kegiatan tidak terpantau.

Karena itu dia menyarankan jumlah anggota harus ditambah, sehingga fungsi Satpol PP bisa maksimal dalam mengawal Perda sekaligus menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2015 jumlah warga miskin di Kota Palangka Raya yang harus ditanggulangi 41.130 jiwa/15.365 KK/10.438 rumah tangga.

Data ini diperkirakan terus berkurang seiring gencarnya program bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu, termasuk kepada fakir miskin.

Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Fauliansyah menuturkan untuk menanggulangi masalah kemiskinan pemerintah daerah maupun pusat telah menyalurkan program bantuan.

Tahun ini ada 7 program yang diberikan kepada warga kurang mampu. Di antaranya bantuan beras sejahtera (Rastra) kepada 5.313 keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap KPM dapat 10 Kg beras per bulan.

Kemudian bantuan program keluarga harapan (PKH) kepada 3.648 KPM dan (program bedah rumah 2 unit dari APBD, 1 unit dari CSR PDAM, dan 2 unit dari Baznas).

Selain itu Pemerintah Kota Palangka Raya juga memberikan program kesehatan gratis kepada 25.000 jiwa dari APBD dan 35.740 jiwa program KIS dari APBN.

“Kemudian bidang ekonomi ada bantuan 8 unit E-Warong dari APBN, 50 unit KUBE dari APBN, dan 10 unit RPK,” jelas Fauliansyah saat Rakor penanggulangan kemiskinan terpadu, Selasa (20/3/2018).

Dia menjelaskan program pengentasan kemiskinan ini juga diberikan kepada para lansia terlantar atau tidak mampu yang jumlahnya 93 orang dari APBN dan 15 orang APBD.

“Kita juga memberikan bimbingan motovasi lansia terlantar dan bantuan dasar kepada 40 orang,” tandasnya. Program lainnya adalah asistensi penyandang disabilitas kepada 13 orang (APBN) dan 15 orang (APBD).

Sedangkan program ke-8 dan 9 adalah bimbingan motivasi untuk anak terlantar dan peralatan sekolah kepada 40 anak serta bantuan bagi korban bencana. (MC. Isen Mulang/engga)