MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengharapkan setiap rumah sakit swasta yang ada di kota setempat, dapat bekerjasama untuk melayani pasien BPJS Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Fairid usai meresmikan fasilitas Magnetic Resonance Imaging (MRI) 1,5 Tesla, di Siloam Hospital Palangka Raya, Rabu (15/3/2023).

Menurutnya, meski hal tersebut tidak bersifat wajib namun diperlukan guna mengatasi persoalan kamar inap yang kerap menjadi kendala pelayanan.

“Perlu kerja sama dari rumah sakit swasta guna melayani pasien BPJS. Terlebih Kota Palangka Raya baru saja meraih Universal Health Coverage (UHC) yang menunjukkan banyak masyarakat tercover pada program JKN,” ujarnya.

Dalam Perpes Nomor 82 tambah Fairid, disebutkan bahwa rumah sakit swasta memang tidak diwajibkan untuk menjadi mitra BPJS Kesehatan. Sementara rumah sakit milik pemerintah bersifat wajib.

Akan tetapi bila rumah sakit swasta menjadi mitra pemerintah daerah, maka sudah barang tentu akan meningkatkan ketersediaan kamar yang selama ini selalu menjadi masalah para peserta BPJS Kesehatan saat berobat.

“Saling mendukung dalam pembangunan itu lebih baik. Terutama dalam bidang pembangunan kesehatan kepada masyarakat,” pungkasnya. (MC. Kota Palangka Raya.1/nd)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Segera miliki label halal karena dapat mendatangkan profit yang menguntungkan bagi pengusaha atau pelaku usaha kecil, dalam membuka peluang pemasaran dengan jangkauan ekspor.

Demikian dorongan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin kepada para pengusaha maupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), terkait pentingnya kepemilikan label halal, Selasa (14/3/2023) di Palangka Raya.

“Peluang menuju pasar global atau ekspor sangat terbuka
bagi dunia usaha, termasuk pelaku UMKM apabila sudah mengantongi label halal ini,” tambahnya.

Maka itu imbuh Fairid, ia menyarankan agar semua pelaku usaha, termasuk UMKM untuk segera memiliki label halal, karena secara tidak langsung dapat meningkatkan profit yang menguntungkan.

Disampaikan, untuk mendapatkan fasilitas sertifikat halal tersebut para pelaku UMKM bisa mendaftarkan melalui pendamping produk halal (PPH), yang sudah ditunjuk oleh lembaga.

Adapun syarat untuk mendapatkan sertifikat halal yakni usahanya minimal sudah berjalan satu tahun, memiliki nomor izin berusaha (NIB) dan omzetnya minimal 500 juta setahun.

“Saya mengajak para pelaku usaha, terutama UMKM untuk mengurus sertifikat halal gratis dari pemerintah, melalui Kementerian Agama,” ajak orang nomor satu di Kota Palangka Raya ini. (MC. Kota Palangka Raya.1/nd)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Nilai Kinerja ASN di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, dilihat dari indikator pelayanan berhasil menjadi yang tertinggi di atas rata-rata nasional, yakni 70,5 persen dengan kategori A.

Keberhasilan itu mendapat pujian dari berbagai pihak termasuk dari Wakil Ketua I DPRD Palangka Raya, Wahid Yusuf.

“Hasil penilaian dari ACT Consulting International/ESQ, indikator pelayanan dari kinerja Pemko Palangka Raya berhasil meraih kategori A ini sangat bagus dan patut diapresiasi serta harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan,”ungkap Wahid, Selasa (14/3/2023) di Palangka Raya.

Dikatakan Wahid, dirinya mengaku tidak heran ketika Pemko Palangka Raya berhasil meraih kategori A terkait orientasi pelayanan. Hal itu dikarenakan pelayanan publik yang dilakukan di semua Perangkat Daerah (PD) sudah baik. Terutama ditunjukkan dengan berbagai inovasi pelayanan publik.

“Keberhasilan yang dicapai ini hendaknya selaras dengan kinerja PD melalui ASN ataupun pegawainya dalam memberikan pelayanan prima yang tidak bertele-tele kepada masyarakat. Tak kalah penting PD harus terus berinovasi dalam hal pelayanan,” ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya, ACT Consulting International mendapat amanah dari Kemenpan-RB untuk mengukur kesehatan budaya kerja (penerapan core values BerAKHLAK) di seluruh kementerian, lembaga, pemkab, pemprov, pemko dan lainnya di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data hasil Indeks, internalisasi BerAKHLAK di Pemko Palangka Raya yakni dengan rata ratanya 60,0 persen masuk kategori B atau Cukup Sehat. Sementara Internalisasi BerAKHLAK ASN seluruh Indonesia yang diukur dari Periode Agustus – Desember 2022 yakni 60,9 persen kategori cukup baik.

Selain berorientasi pelayanan yang nilainya di atas rata rata nasional, Pemko Palangka Raya juga unggul pada nilai kompeten, harmonis dan kolaboratif. Meski begitu, ada tiga penilaian dari Menpan RB tentang Implementasi ASN BerAkhlak yang masih rendah sehingga diupayakan segera ditingkatkan oleh Pemko Palangka Raya. (MC. Kota Palangka Raya.1/nd)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya, Aratuni D Djaban menyebutkan target dan perolehan pajak sarang burung walet dirasa masih belum memenuhi harapan karena capaiannya masih rendah. Bahkan pencapaian pajak yang masih berada di bawah 10 persen dari target yang telah ditentukan adalah Pajak Sarang Burung Walet dengan pencapaian hanya sebesar 2,66 persen.

“Dengan capaian di bawah 10 persen Ini belum sesuai harapan dari apa yang sudah disepakati bersama, yang ditargetkam lebih dari, 2,66 persen,” kata Aratuni, Rabu (15/03/2023).

Tidak hanya sarang walet saja, lanjut Aratuni, sektor pajak terendah disusul oleh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar 3,97 persen, Pajak Air Bawah Tanah sebesar 4,86 persen. Kemudian Pajak Hiburan sebesar 5,49 persen, Pajak Reklame sebesar 7,17 persen dan terakhir adalah Pajak Parkir sebesar 8,90 persen.

“Dari hasil capaian tersebut sampai di akhir Februari 2023, target pencapaian pajak di berbagai sektor pendapatan sebagian masih ada yang belum memenuhi target APBD yang telah ditentukan selama ini. Sesuai regulasi untuk capaian target APBD yang ditentukan dan telah disepakati adalah 20 persen di seluruh sektor pajak, jadi saat ini target yang telah dicapai dari seluruh sektor adalah 13,63 persen dari 20 persen,” tutup Aratuni.

Adapun hasil setiap pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dikembalikan melalui program pembangunan yang ada, karena sumber pembangunan di Kalteng salah satunya adalah pajak dan retribusi.

Perlu diketahui bersama, hasil keseluruhan pajak juga untuk membiayai pelaksanaan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Oleh sebab itu, demi menuju kemajuan pembangunan Kota Palangka Raya yang kita cintai ini, saya minta seluruh warga agar meningkatkan ketaatannya dalam membayar pajak,” tutupnya. MC. (Kota Palangka Raya/Nitra)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dalam rangka mewujudkan ASN yang Profesional, Sekretaris daerah Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu meminta agar ASN mengebangkan kerangka reformasi birokrasi dengan memperhatikan tiga aspek yaitu kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

Menurut Sekda, ketiga hal tersebut ke depannya menjadi faktor penting dalam pengembangan manajemen talenta Pemerintah Kota Palangka Raya.

“Pemenuhan kualifikasi dilakukan melalui sistem perencanaan, pengadaan dan seleksi pegawai. Hingga saat ini perekrutan ASN telah dilakukan dangan adil dan transparan melalui sistem pendaftaran digital dan Computer Assisted Test (CAT). ASN yang direkrut diharapkan memiliki kualifikasi yang baik sesuai dengan kebutuhan,” kata Hera, Selasa (14/33/2023) kemarin.

Disebutkannya bahwa standar kompetensi dilaksanakan melalui manajemen ASN berbasis sistem merit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemetaan serta pengawasan penilaian kompetensi ASN.

Selain itu pengembangan manajemen talenta harus sudah dilaksanakan secara objektif dan profesional mulai dari awal perekrutan sampai ASN pensiun dengan didukung asesmen data center yang kuat.

Selajutnya pengelolaan kinerja merupakan hal yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, baik buruknya kinerja birokrasi dapat menjadi tolok ukur dari keberhasilan capaian kinerja dan outcome kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

“Jadi ketiga variabel tersebut perlu dikelola dengan baik dalam suatu sistem yang terintegrasi, selain itu, BKN mengembangkan SI-ASN dan Pemerintah Kota Palangka Raya menjadi salah satu pilot project. Pelaksanaan SI-ASN tersebut diharapkan menjadi peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian dan menjadi salah satu bukti nyata tranformasi manajemen ASN,” tutup Hera. (MC. Kota Palangka Raya/Nitra)