MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Taspen Cabang Palangka Raya, Toni Eko Sucahyo mengatakan bahwa pihaknya hadir salah satunya sebagai penyelenggara asuransi jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk masa pensiun atau purna tugas.

Hal tersebut disampaikan Toni saat Sosialisasi dan Workshop Persiapan Masa Purna Tugas ASN yang Memasuki Batas Usia Pensiun di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, bertempat di Ruang Rapat Peteng Karuhei II Kantor Walikota Palangka Raya, Senin 20 Maret 2023.

“PT. Taspen merupakan milik pemerintah dengan fungsi menyelenggarakan jaminan sosial atau Asuransi Sosial termasuk Asuransi dana pensiun dan tabungan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil,” ungkap Kepala Taspen Palangka Raya, Toni Eko Sucahyo saat menyampaikan sambutan.

Toni melanjutkan bahwa seringkali ASN ketika berurusan dengan PT Taspen berkaitan dengan tiga hal, pertama karena pensiun, kedua karena kejadian meninggal dunia, ketiga karena keluar.

“Mengenai kondisi keluar ini bisa jadi karena dua hal yang pertama karena itu pilihan dan tetap istiqomah kembali kepada masyarakat, lalu kedua keluar karena titipan masing-masing atau ada hal lain,” kata Toni.

Namun kata dia, itu merupakan kewajiban PT Taspen untuk tetap melayani. Taspen juga memiliki program Jaminan Hari Tua (JHT), program Pensiun dan program kecelakaan kerja.

“Ketiga kondisi hal tersebut pasti berurusan dengan Taspen dan akan mendapatkan haknya, karena selama ini bapak dan ibu sudah membayar iurannya melalui potongan gaji bapak ibu,” jelasnya.

Sehingga imbuh dia, JHT pensiun ini memang dapat dirasakan ketika pensiun. Kegiatan ini juga merupakan kerjasama antara PT Taspen dan juga BKPSDM Kota Palangka Raya.

Dirinya juga berharap kepada seluruh ASN yang mendekati purna tugas di lingkup Kota Palangka Raya agar mendapat pemahaman.

Sebagai informasi, pencairan dana Taspen sesuai tujuannya sebagai tabungan dan asuransi, baru dapat dicairkan ketika anggotanya memasuki masa pensiun/meninggal dunia yaitu dengan menunjukkan kartu anggota dan bukti-bukti Pensiun PNS yang bersangkutan. (Kota Palangka Raya/Rahul/zuwai)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Ketua I Komisi C DPRD Palangka Raya, Ruselita, mendorong semua satuan pendidikan atau sekolah di kota setempat, untuk berkomitmen menerapkan kurikulum merdeka belajar.

Menurutnya, kurikulum merdeka belajar ini memuat pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Diharapkan, pembelajaran akan lebih maksimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya.

“Dalam kurikulum merdeka belajar ini tentu memerlukan penyesuaian – penyesuaian dengan adaptasi baru. Namun mengingat ini merupakan program pemerintah pusat dalam bidang pendidikan, maka diperlukan komitmen dalam mewujudkan,” ungkap Ruselita, Minggu (19/3/2023) di Palangka Raya.

Karena itu dirinya meminta pihak sekolah dan para guru dapat terus meningkatkan kemampuan, kapasitas dan kualitas, sehingga mampu menerapkan kurikulum merdeka belajar secara penuh.

Ruselita juga menekankan kepada para kepala sekolah dan guru untuk membekali para siswa dengan kemampuan berbahasa Inggris. Kondisi itu sebagai bekal siswa dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kemajuan zaman.

“Penting bagi siswa dapat berbahasa Inggris. Di era teknologi ini kemampuan berbahasa menjadi modal utama menghadapi persaingan global. Saya minta guru dan siswa juga bisa mengembangkan potensi secara mandiri,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, kurikulum merdeka belajar menjadi opsi tambahan dalam rangka pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. (MC. Kota Palangka Raya.1/nd)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU nomor 23 tahun 2014 beserta perubahannya tentang pemerintahan daerah, maka ditegaskan pemerintah daerah melaksanakan kewajibannya guna menyampaikan laporan keuangan.

Demikian disampaikan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, saat menyerahkan langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 (UNAUDITED), kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Tengah, Jumat (17/3/2022)

Menurut Fairid, dengan adanya petunjuk dan arahan dari pihak BPK, sehingga mendorong Pemko Palangka Raya mampu menyusun laporan keuangan setiap tahunnya meningkat lebih baik.

Maka itu ucap Fairid, ia menyampaikan terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Kalteng, atas bimbingan dan kerjasama yang terjalin selama ini.

“Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Kalteng yang selama ini telah bersama sama dengan Pemko Palangka Raya, memberikan petunjuk dan arahan dalam penyusunan laporan keuangan ini,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama Bupati Kabupaten Sukamara, Windu Subagio juga menyerahkan secara langsung LKPD Tahun 2022 kepada BPK RI Perwakilan Kalteng.

Kepala BPK RI Kalteng M. Ali Asyhar, menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Palangka Raya,dan Bupati Sukamara yang menyerahkan secara langsung LKPD Tahun anggaran 2022.

“Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK, dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD,” paparnya.

Adapun penyerahan LKPD oleh dua kepala daerah di Provinsi Kalteng tersebut, diterima oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng M. Ali Asyhar bertempat di Ruang Rapat BPK RI Kalteng.

Turut hadir dalam kesempatan itu pejabat struktural dan fungsional BPK RI Kalteng.Terlihat hadir mendampingi Wali Kota Palangka Raya antara lain, Sekda Kota Palangka Raya, Asisten 2 Setda Kota Palangka Raya, dan Inspektur Kota Palangka Raya. (MC. Kota Palangka Raya.1/nd)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah, maka dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), memiliki manfaat dalam mendukung berjalannya proses pendidikan.

“Termasuk bermanfaat dalam mendukung kualitas dan mutu belajar mengajar guru dan peserta didik,”demikian disampaikan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, Kamis (16/3/2023).

Memberikan sambutan pada acara bimbingan teknis pengelolaan dana BOSP bagi bendahara BOSP tingkat SD dan SMP di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, Fairid menekankan pentingnya
pengelolaan dana BOSP dilakukan dengan baik.

“BOSP ini adalah program yang diusung pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal,” ujarnya menambahkan.

Melalui bimtek tersebut imbuh Fairid, maka diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama tentang komponen belanja yang dapat dibiayai dana BOSP, serta terwujudnya pengelolaan dana BOSP yang jujur dan trasparan sesuai dengan juknis yang berlaku.

Orang nomor satu di Kota Cantik (julukan Palangka Raya) ini juga mendorong, agar ke depannya dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana BOSP, baik perencanaan maupun penganggaran harus selaras.

“Karenanya, dalam pelaporan dana BOSP haruslah terlaksana dengan tertib, efektif, efisien, dan akuntabel sehingga mampu memberikan dampak bagi peningkatan mutu proses pembelajaran pada satuan pendidikan di Kota Palangka Raya,” paparnya.

Adapun bimtek yang mengambil tempat di Ballroom Aurilla Hotel Palangka Raya itu, dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Inspektur Kota Palangka Raya, Kasatpol PP Kota Palangka Raya, Sekretaris BKPSDM Kota Palangka Raya, serta seluruh bendahara SD dan SMP se-Kota Palangka Raya. (MC. Kota Palangka Raya.1/nd)