MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengapresiasi inovasi Dinas Perhubungan dengan meluncurkan aplikasi sistem penataan parkir atau Si-TaKir.

Aplikasi ini berhasil membawa pemerintah setempat meraih penghargaan bergengsi yang diberikan MNC Portal Indonesia (MPI) pada malam puncak Digital Innovation Award atau DIA 2022.

Dikatakan Fairid bahwa inovasi tersebut perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut agar benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

“Sebenarnya saya diundang untuk menerima penghargaan itu. Tapi saya rasa Dishub yang berhak menerimanya dan saat itu saya ada agenda rapat membahas hal-hal terkait Ramadan,” kata Fairid, Rabu (6/4/2022).

Ia meminta dinas lain segera melakukan inovasi sesuai bidang masing-masing mengingat adanya penilaian Indeks Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, dirinya mendorong semua perangkat daerah untuk secara aktif mendata semua bentuk inovasi yang dilakukan pada bidang tugasnya. Pasalnya, inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu Kadishub Palangka Raya, Alman P Pakpahan menjelaskan, aplikasi Si-Takir memiliki 8 fungsi utama. Yakni agar pengelolaan parkir transparan dan akuntabel serta mampu membangun database parkir yang berbasis IT dan mudah diakses.

Kemudian meminimalisir adanya jukir liar, mempermudah pengelola dalam kepengurusan pengelolaan parkir dan masyarakat bisa turut serta mengawasi pengelolaan parkir dengan adanya konten pengaduan masyarakat yang disediakan pada aplikasi.

Selanjutnya sebagai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengawasan yang optimal kepada pengelola dan jukir hingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna parkir di tepi jalan umum. MC. Isen Mulang/Nitra/wspd

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Untuk pertama kalinya di tahun 2022 anggota DPRD Palangka Raya, mulai melaksanakan kegiatan reses ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

Seperti pada Kamis (7/4/2022), para anggota legislatif yang berasal dari Dapil II DPRD Palangka Raya ini, melaksanakan reses di Kelurahan Menteng.

Adapun berjalannya reses itu sendiri dibalut dalam suatu pertemuan yang digelar di Aula Kelurahan Menteng. Dalam pertemuan itu menjadi kesempatan para ketua RT/RW dan tokoh masyarakat, menyampaikan aspirasinya.

Ketua RT XVIII RW VI Kelurahan Menteng, Jimi Kaharap, dimana dalam kesempatan itu ia menyampaikan harapan agar jalan di pemukiman warganya bisa segera mendapatkan pengaspalan.

“Seluruh jalan yang mengelilingi komplek pemukiman warga RT kami justru belum ada peningkatan pengaspalan sama sekali. Padahal pemukiman kami sudah cukup ramai penduduk. Semoga bisa segera diperhatikan masukan kami,”harapnya.

Selain aspirasi dari Ketua RT XVIII RW VI Kelurahan Menteng, Jimi Kaharap, berbagai aspirasi pun disampaikan perwakilan warga Kelurahan Menteng lainnya. Seperti aspirasi terkait permasalahan persampahan lingkungan. Terutama terkait penarikan retribusi bagi warga yang membuang sampah di Bank Sampah Jalan G Obos XII.

“Retribusi di sana sekitar Rp 125 Ribu per bulan. Kalau bisa para anggota DPRD dukung kami agar tak ada lagi retribusi seperti itu. Namun kami pasti mendukung upaya menjaga kebersihan,” tukas salah seorang warga.

Setelah mendengar beragam aapirasin warga, pimpinan rombongan Dapil II anggota DPRD Palangka Rata, Dudie B Sidau, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mengakomodir beragam aspirasi masyarakat.

“Semua sudah kami catat, dan pihak DPRD akan merancang seluruh usulan tersebut hingga nantinya akan disampaikan kepada pemko selaku eksekutor melalui rapat paripurna. Kami selaku lembaga legislatif akan mengedepankan trifungsi penganggaran, legislasi dan pengawasan untuk usulan masyarakat ini,”paparnya.

Kegiatan reses itu sendiri diikuti 9 orang anggota DPRD Palangka Raya dari Dapil II. Rombongan wakil rakyat itu disambut Lurah Menteng Rossalinda Rahmanasari. Pertemuan reses dihadiri perwakilan masyarakat dari 87 RT dan 13 RW di kelurahan setempat. (MC. Isen Mulang.1/wspd)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah pusat telah melakukan penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen, yang mulai berlaku tanggal 1 April 2022. Penyesuaian tarif PPN merupakan amanat pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Ditanya terkait penyesuaian tarif PPN ini, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya, Aratuni mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih belum mengetahui aturan teknis mengenai kenaikan PPN tersebut.

“BPPRD masih belum menerima secara detail regulasi kenaikan PPN. Biasanya setelah aturan diundangkan maka Direktorat Jenderal Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri akan mengirimkan detail daftar kenaikan PPN itu,” katanya, Selasa (5/4/2022).

Menurut Aratuni, adanya kebijakan kenaikan PPN tersebut tentu bisa diberlakukan di Kota Palangka Raya. Itu karena pemerintah daerah bekerja berdasarkan Undang-undang (UU) dimana dalam peraturan tata urut perundang-undangan maka tingkat peraturan yang lebih rendah akan mengikuti dengan tingkat peraturan yang lebih tinggi.

Namun biasanya jelasnya lagi, penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang baru akan memakan waktu selama satu tahun, sebagaimana yang ada dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah.

“Iya, kalau nanti aturan kenaikan PPN telah resmi, pemberlakuannya kurang lebih paling lambat 2 tahun yang akan datang,” pungkas Aratuni. (MC. Isen Mulang.1/nd)