5 Rekomendasi DPRD Palangka Raya Terhadap LKPj APBD 2017

MEDIA CENTER, Palangka Raya – DPRD Kota Palangka Raya mengadakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya tahun anggaran 2017.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Palangka Raya, Ida Ayu Nia Anggraini ini juga dihadiri Walikota Palangka Raya Riban Satia dan Wakilnya Mofit Saptono Subagio, Kamis (5/7/2018).

Dalam rapat paripurna ini Juru Bicara Panja DPRD Palangka Raya, Mukarramah menyampaikan hasil pembahasan dan rekomendasi dewan terhadap laporan BPK terhadap LKPj APBD 2017. Hasilnya, pelaksanaan APBD 2017 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp5,5 miliar. 

Pada rencana APBD 2018 dana silpa dianggarkan Rp34,2 miliar, sehingga berimplikasi pada RAPBD 2018 defisit dana sekitar Rp29 miliar. “Defisit ini diatasi dengan memotong RAPBD 2018 atau menambah penerimaan pendapatan asli daerah (PAD),” ungkapnya.

Dalam rapat paripurna ini Panja DPRD juga memberikan lima rekomendasi kepada pemerintah kota Palangka Raya untuk perbaikan kinerja. Ke-5 rekomendasi ini yang pertama merekomendasikan walikota untuk memerintahkan seluruh pimpinan SOPD untuk segera menindak lanjuti LHP BPK.

Rekomendasi ke-2, Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan menghapus aset yang rusak berat dan tidak bisa digunakan lagi. Ke-3, Pemerintah Kota Palangka Raya dan DPRD harus restrukturisasi RAPBD 2018 karena ada defisit Silpa.

Ke-4, Pemerintah Kota Palangka Raya harus mengambil langkah signifikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) karena sampai saat ini masih ada kekurangan dalam penerimaan pajak dan retribusi.

Ke-5, Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan, sehingga mudah dilaksanakan oleh bendahara SOPD, sehingga kesalahan yang telah terjadi tidak terulang lagi. (MC. Isen Mulang/engga)