Peresmian dan Penyerahan Bus Rapid Transit Kepada Dishub Kota Palangka Raya

MEDIA CENTER,  Palangka Raya – Sarana angkutan untuk kepentingan umum berupa Bus Rapid Transit (BRT) telah hadir di Kota Palangka Raya dengan jumlah armada sebanyak lima unit dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang diresmikan dan diserahkan Walikota Palangka Raya kepada Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya. Jumat (1/2/2019) di Halaman Balai Kota.

Bus Rapid Transit atau disingkat BRT adalah sebuah sistem bus yang cepat, nyaman, aman dan tepat waktu dari infrastruktur, kendaraan dan jadwal. Pemerintah kota Palangka Raya memiliki komitmen untuk mereformasi sistem informasi publik dan membangun sistem transportasi massal, maka BRT merupakan salah satu cara yang ampuh untuk menyediakan transportasi massal yang layak bagi warganya.

Peresmian dan Penyerahan Bus Rapid Transit (BRT) Pemerintah Kota Palangka Raya oleh Walikota Palangka Raya, yang kemudian diterima oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Eldy.

Walikota Palangka Raya Fairid mengharapkan dalam operasionalnya nanti Bus Rapid Transit ini mampu menjangkau seluruh kawasan perkotaan dan melayani seluruh lapisan masyarakat.

Fairid juga menambahkan kedepannya nanti BRT ini juga dapat mengangkut anak-anak sekolah yang sekolahnya tidak dilalui oleh angkutan umum lainnya, sesuai dengan program keberpihakan pemerintah kepada pengembangan angkutan umum yang handal, nyaman, dan berkelanjutan.

Menurut Eldy dengan bantuan lima unit bus BRT dari Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018, berdasarkan (Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1814 tahun 2018) diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat demi menunjang kegiatan sosial dan ekonomi di Kota Palangka Raya, pungkas Eldy. (MC. Isen Mulang/gnd/engga)

UN Menggunakan Smartphone Berbasis Android Dinilai Langkah Tepat

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Adanya rencana pemerintah menerapkan pemanfaatan teknologi saat ujian nasional (UN) menggunaka smartphone berbasis android melalui, dinilai sebagai langkah tepat.

Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Hj Mukarramah, menilai rencana pemerintah tersebut patut diapresiasi, sebab kata dia langkah penerapan android melalui smartphone dalam UN, adalah sebagai cara pemerintah untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan ujian nasional, yang kini sudah mulai meninggalkan ujian yang berbasis pensil dan kertas.

“Pola ini sudah dilaksanakan  di  salah satu provinsi di Sulawesi saat UN dan hasilnya berjalan baik. Jika hal itu mampu diterapkan di Palangka Raya, maka merupakan langkah kedepan yang patut diapresiasi,” tuturnya, Kamis (31/1/2019)

Pola tersebut lanjut Mukarramah, memiliki banyak manfaat karena mudahnya infrastruktur untuk pelaksanaan ujian. Termasuk siswa sendiri tidak banyak dibebankan untuk memiliki laptop dengan harga yang cukup tinggi. 

Selain itu, dengan menggunakan smartphone akan efisien dan lebih mudah, mengingat hampir seluruh anak-anak mahir menggunakan smartphone.

“Teknologi menjadi kebutuhan dalam dunia pendidikan, dimana para peserta didik dituntut untuk melek teknologi. Memang harus ada langkah berani yang diambil pemerintah untk melaksanakan itu semua,” demikian ungkap Mukarramah. (MC. Isen Mulang.1/engga)

SKTM Tidak Berlaku Lagi Setelah UCH

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Plt Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Palangka Raya, Absiah mengatakan nantinya surat keterangan tidak mampu (SKTM) tidak berlaku lagi jika Kota Palangka Raya mendapat status universal health coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta.

Sesuai aturan, status UHC bisa didapat suatu daerah jika cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan sudah mencapai 95 persen dari total penduduk.

Saat ini cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Palangka Raya masih 88 persen. Dengan demikian jika ada masyarakat Kota Palangka Raya kategori tidak mampu masih bisa berobat secara gratis meski tidak menggunakan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Menurut Absiah, sebelum mendapatkan status UHC tersebut maka saat ini masyarakat yang belum ter-cover JKN dan KIS masih bisa dibiayai dengan dana bantuan sosial atau SKTM.

Ia menjelaskan perbedaan suatu daerah sebelum mendapat status UHC, maka bagi masyarakat yang menggunakan SKTM maka langsung bisa dilayani dan biayanya ditanggung semua.

Namun jika status UHC sudah diberlakukan, maka biaya pengobatan masyarakat miskin tidak bisa langsung ditanggung, namun harus menunggu beberapa hari setelah penertiban kartu JKN atau KIS.

Hal ini disampaikan Absiah saat memberikan penjelasan kepada anggota DPRD Balangan yang melakukan kaji banding ke DPRD Kota Palangka Raya dalam rangka belajar mekanisme pelayanan jaminan kesehatan semesta, Kamis (31/1/2019). (MC. Isen Mulang)

Satpol PP Dilibatkan Tertibkan APK Caleg

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Anggota Satpol PP Kota Palangka Raya dilibatkan dalam penertiban alat peraga kampanye (APK) milik calon anggota legislatif (Caleg) peserta pemilu 2019.

Dalam penertiban ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palangka Raya juga melibatkan instansi lain. APK ini ditertibkan karena dipasang di tempat yang tidak sesuai ketentuan.

Sebelum ditertibkan, Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya, Endrawati telah memberikan imbauan agar APK tersebut dilepas sendiri, namun tetap tidak diindahkan juga.

Endrawati mengatakan penertiban APK yang dipasang di luar ketentuan yang berlaku. “Penertiban APK ini dilakukan diseluruh wilayah kota,” ucapnya, Kamis (31/1/2019).

Penertiban APK dibagi dalam beberapa tim. Setiap tim memiliki tugas di wilayah tertentu agar proses penertiban APK bisa lebih cepat dan tuntas.

Penertiban APK ini juga dilakukan serentak diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam giat ini juga diikuti oleh Bawaslu Kalimantan Tengah. (MC. Isen Mulang/engga)

Dinas Koperasi dan UKM Siap Bantu Pendirian Koperasi

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya Affendie mengatakan, pihaknya siap membantu masyarakat luas jika ingin mendirikan koperasi atau ingin mengetahui bagaimana tata cara serta ketentuan dan aturan dari pemerintah tentang pendirian perkoperasian.

“Kami siap untuk membantu dan melakukan pembinaan bagaimana tata cara yang benar mendirikan koperasi yang baik,” ujarnya, Kamis (31/1/2019).

Kata Affendie, dengan adanya bimbingan dan pembinaan, setidaknya menjadi keuntungan untuk menghindari koperasi yang bodong ataupun, praktek rentenir yang berkedok koperasi.

“Memberikan bantuan dan bimbingan terkait pendirian koperasi ini akan kami terapkan mulai saat ini. Silahkan jika ada masyarakat yang mengajukan permohonan ke kami,” tambahnya lagi. 

Menurut Affendie, jika dilihat dari tupoksi dan peran dari koperasi ini sangat bermanfaat. Karena dengan berkoperasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Dia pun berharap, agar koperasi-koperasi yang ada di Kota Palangka Raya saat ini, dapat menerapkan mutu dan kualitas koperasinya. Dengan tetap mengikuti aturan-aturan yang ditentukan pemerintah. Karena tujuan koperasi tidak lain untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat pada umumnya.

“Terpenting bagi koperasi adalah tetap melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT). Sebab  hal tersebut sebagai syarat utama koperasi yang dianggap sehat,” pungkas Affendie. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Pemko Masih Sediakan Dana Bansos untuk Bantu Orang Sakit

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Bagi masyarakat kurang mampu tidak perlu khawatir jika mau berobat ke rumah sakit, karena Pemerintah Kota Palangka Raya akan membiayainya.

Menurut Plt Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Palangka Raya, Absiah dana untuk membantu masyarakat kurang mampu tersebut telah dialokasikan melalui pos anggaran bantuan sosial.

“Kita masih ada program Jamkesda. Dalam program ini pos anggaran bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang dirujuk ke luar kota,” ucap Absiah saat memberikan penjelasan kepada anggota DPRD Balangan yang melakukan kaji banding ke DPRD Kota Palangka Raya, Kamis (31/1/2019).

Ia menuturkan biaya yang akan ditanggung Pemerintah Kota Palangka Raya berupa biaya pengobatan, biaya tiket perjalanan, uang makan, dan lumpsum selama perawatan.

Hanya saja berapa besaran biaya yang akan diberikan oleh warga kurang mampu tersebut hanya pihak dinas kesehatan yang menentukan, karena terlebih dahulu akan disurvei.

Menurutnya kebijakan pemberian bantuan ini tidak hanya berlaku kepada pasien yang dirujuk ke luar daerah, namun juga pasien yang dirawat di rumah sakit di dalam daerah. (MC. Isen Mulang/engga)

Realisasikan Jaminan Kesehatan Semesta Butuh Rp5 Miliar Lagi

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sampai Januari 2019 ini Kota Palangka Raya belum bisa merealisasikan target universal health coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta kepada seluruh masyarakat.

Padahal target UHC tersebut seharusnya sudah bisa direalisasikan per Desember 2018 sebanyak 95 persen masyarakat Kota Palangka Raya sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Namun faktanya per Januari 2019 ini target UHC baru tercapai 88 persen. Menurut Plt Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Palangka Raya, Absiah untuk bisa merealisasikan target UHC 95 persen tersebut membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp5 miliar lagi.

Menurutnya anggaran tambahan tersebut digunakan untuk meng-cover masyarakat kurang mampu. Bisa juga mengakomodasi masyarakat yang sebelumnya menjadi peserta BPJS dari jalur mandiri, namun menunggak bayar premi dengan alasan tidak mampu.

Absiah menambahkan keunggulan suatu daerah jika sudah mendapat status UHC yakni semua masyarakat yang telah memiliki KTP Kota Palangka Raya pasti akan dibiayai oleh pemerintah daerah jika sewaktu-waktu berobat ke rumah sakit atau puskesmas. (MC. Isen Mulang/engga)

DPRD Balangan Belajar Jaminan Kesehatan Semesta ke Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Anggota DPRD Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kaji banding ke DPRD Kota Palangka Raya, Kamis (31/1/2019).

Wakil rakyat dari provinsi tetangga ini belajar tentang universal health coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.

Dalam penjelasannya, Mukarramah mengatakan sampai saat ini Kota Palangka Raya belum UHC, karena untuk mencapai target tersebut harus didukung anggaran cukup besar serta peraturan daerah.

“Sampai Januari 2019 ini baru sekitar 88 persen masyarakat Kota Palangka Raya yang menjadi peserta BPJS Kesehatan, sedangkan untuk bisa mencapai UHC harus di atas 95 persen,” sebutnya.

Di sisi lain Mukarramah menambahkan Pemerintah Palangka Raya menargetkan 40 ribu penerima bantuan iuran (PBI), namun sampai 2019 ini baru tercapai sekitar 33 ribu.

Adapun kendala yang dihadapi yakni masih banyaknya peserta BPJS dari jalur mandiri yang menunggak, sehingga data mereka tidak bisa dialihkan menjadi peserta PBI.

Dalam studi banding ini anggota DPRD Balangan diterima Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya Mukarramah dan anggota serta jajaran Dinas Pengeloa Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Palangka Raya.(MC. Isen Mulang/engga)

Penyimpanan Logistik Pileg Gunakan Gedung Olah Seni

Peninjauan dan Pengecekan Gedung Olahraga Seni untuk Gudang Logistik oleh Asisten III Setda Kota Palangka Raya, Kadarani , Rau (30/01/2019)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya mulai menyiapkan lokasi penyimpanan logistik pemilu, khususnya logistik jelang pemilihan legislatif (pileg) pada bulan April mendatang.

“Gedung olah seni milik Dinas Kebudayaan dan Parwisata Kota Palangka Raya akan dipergunakan sebagai tempat menyimpan kotak suara dan melipat surat suara khusus untuk pileg daerah pemilihan (dapil) I,” ungkap Ketua KPU Kota Palangka Raya Ngismatul Khoiriyah, usai meninjau gedung olah seni tersebut,  Rabu (30/1/2019).

Kata Ngismatul, gudang yang dimiliki KPU kota itu sendiri tidak mampu menampung semua logistik pileg bagi semua dapil, sehingga pihaknya terpaksa harus meminta untuk memanfaatkan gedung olah seni tersebut. 

“Kenapa harus dipisah karena untuk pileg ini jumlah logistiknya banyak dan berbeda-beda setiap dapil,, makanya KPU memerlukan tempat tambahan,” jelasnya lagi.

Ngismatul juga menjelaskan mengenai sewa tempat, sudah tertera dalam Undang-undang nomor 7 kepemiluan, dimana pemerintah daerah harus memfasilitasi pemilu, maka dari itu KPU kota meminta fasilitas ke Pemko Palangka Raya untuk meminjam gedung olah seni tersebut.

“Kita melakukan pinjam pakai untuk sortir dan lipat surat suara. Karena sistem pinjam pakai jadinya tidak dikenakan biaya. Kita juga meminjam sampai dengan bulan Mei mendatang,” ucapnya.

Ngismatul juga mengatakan, jika saat ini sudah ada beberapa logistik yang diterima pihaknya, antara lain kotak suara, bilik suara, perlengkapan TPS, dan kemudian formulir menyusul.

Adapun dalam peninjauan dan pengecekan gedung olah seni untuk logistik KPU tersebut turut diikuti Asisten III Setda Kota Palangka Raya,  Kandarani,  Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya, Endrawati serta jajaran komisioner KPU dan Bawaslu Kota Palangka Raya. (MC. Isen Mulang.1/engga)