Mental Kota Palangka Raya Siap Bila Dijadikan Ibukota

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dukungan positif disampaikan kalangan DPRD Kota Palangka Raya ketika pemerintah Kota Palangka Raya bersama Universitas Indonesia, Universitas Palangka Raya dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya menggelar seminar nasional tentang optimalisasi penataan ruang kota Palangka Raya.

Seminar yang mengambil tema Palangka Raya Kota Harati, menyambut wacana pemindahan ibukota, yang dilaksanakan, pada 18 September yang lalu di Hotel Pullman Jakarta Indonesia, dinilai akan menjadi  langkah  untuk memperkaya ruang kajian dalam mewujudkan Kota Palangka Raya yang ideal dimasa akan datang.

“Kami sangat mengapresiasi seminar nasional itu, apalagi membahas tentang tata kelola kota. Maka itu sekarang tinggal ditunggu implementasinya dari pembahasan yang disampaikan. Kami DPRD siap untuk mendukung hal itu, ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Bheta Syailendra, Jum’at (21/9/2018).

Kata politisi PAN ini, pemindahan kota harus mampu mengelola penataan kota. Sebuah kota harus mempunyai nilai estetika dan suasana yang baik agar kota tersebut nyaman. Sehingga penataan kota harus optimal. Apalagi  Kota Palangka Raya mempunyai cita-cita luhur Bung Karno yaitu 3M yaitu modal, model dan modern.

Beta menilai, secara mental  Palangka Raya sudah siap menjadi ibukota pemerintahan. Walaupun sebelum menuju ibukota sesungguhnya, harus menyelesaikan tata ruang agar arah pembangunan bisa lebih tertata dan administrasi tata kelola juga bisa lebih baik.

“Saya yakin secara mental masyarakat Kalteng dan Palangka Raya telah siap, hanya saja tata ruangnya yang belum siap. Intinya kami apresiasi tetapi harus ada kerja nyatanya. Terutama usai seminar yang kemarin dilakukan,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Rumah Potong Unggas Perlu Fasilitas Penunjang

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sejak tahun 2017 yang lalu Pemerintah Kota (Pemko) melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Palangka Raya telah membangun rumah potong unggas (RPU), dengan tujuan sebagai pusat pemotongan unggas yang terjamin kesehatannya.

Kabid Kesehatan Hewan dan Masyarakat Verteriner (Kesmavet) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Palangka Raya, Sumardi mengatakan, untuk bangunan utama RPU yang mengambil lokasi di Kelurahan Kalampangan telah selesai dibangun. 

Luasan lokasi pembangunan RPU itu sendiri setidaknya tersedia enam hektare, yang nanti dimanfaatkan guna membangun sarana pelengkap RPU lainnya.

“Bangunan utamanya sudah selesai di 2017 lalu, namun untuk fasilitas lainnya seperti bangunan kandang penampungan dan barak pekerja atau karyawan pemotong unggas, termasuk sarana peralatan penunjang pemotongan belum bisa dilakukan,” ungkap Sumardi, Jum’at (21/9/2018).

Menurut dia, tersendatnya pembangunan sejumlah fasilitas pendukung maupun peralatan penunjang di RPU tersebut, lebih dikarenakan anggaran untuk kelanjutan pembangunan, belum tersedia.

“Pemko Palangka Raya saat ini sedang mengalami defisit anggaran. Memang untuk alokasi anggaran pembangunan RPU sudah diajukan tetapi sekarang masih pada tingkat pembahasan antara legislatif dan eksekutif,” tambahnya lagi.

Kata Sumardi, selama ini Palangka Raya hanya memiliki rumah potong hewan (RPH) khusus untuk sapi dan kambing. Sedangkan untuk  RPU khusus ayam, bebek, kalkun, angsa, burung dara dan burung puyuh masih belum tersedia, sehingga dalam penyembelihannya masih dilakukan di kawasan perumahan atau pemukiman para pengelola.

“Pemotongan unggas di area pemukiman tentu dikuatirkan adalah dampaknya, baik dari sisi kesehatan maupun limbah. Dalam artian sulit diukur kelayakan kesehatan unggas,” terangnya.

Beda halnya lanjut Sumardi, kalau ada RPU sendiri, maka instalasi pembuangan air limbah (IPAL) sudah tersistem, selain itu pemeriksaan  kelayakan unggas sebelum diperjualbelikan ke masyarakat akan selalu dicek oleh petugas.

Dalam bagian lain, dengan adanya RPU setidaknya pemerintah kota mampu mengatur sistem retribusinya sebagai sumber PAD .

“Bayangkan saja dalam setiap harinya pemotongan unggas di Palangka Raya berkisar antara 20 sampai 25 ekor. Perda kita mengatur retribusi Rp 200 rupiah per ekor. Nah ini lumayan bagi pemasukan setiap harinya ke kas daerah,” cetus Sumardi. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Pelanggar Perda Sampah Untuk Memberi Efek Jera

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kabid Kebersihan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya, M Alfath menjelaskan alasan diberlakukannya sidang di tempat bagi pelanggar Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan adalah untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di luar waktu yang telah ditentukan.

Sesuai perda, jam membuang sampah ke tempat pembuangan sementara (TPS) mulai pukul 16.00 WIB sampai pukul 07.00 WIB. Jika bukan di jam itu, maka warga akan disidang di tempat dengan denda maksimal Rp1 juta dan kurungan badan selama satu bulan.

Alfath menegaskan selama ini petugas kebersihan mendapati banyak masyarakat membuang sampah di siang hari. Bahkan ada sebagian yang ditegur agar tidak membuang sampah di siang hari, namun justru dijawab tidak ada sanksinya.

Oleh dari itu melalui penegakan Perda No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan yang akan dimulai 1 Oktober 2018 oleh tim gabungan ini akan memberikan efek jera kepada masyarakat yang selama ini masih bandel buang sampah di siang hari.

Sementara itu Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio mengatakan saat ini prilaku sebagian masyarakat dalam membuang sampah ke TPS sudah mulai tertib, meski pun ada yang membuang di luar pukul 16.00 WIB-07.00 WIB.

Namun dia yakin dengan digalakkannya kembali penegakkan perda ini bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tertib membuang sampah ke TPS sesuai waktu yang diatur dalam Perda, sehingga memudahkan petugas kebersihan untuk mengangkut dan membuangnya ke TPA di Km 14 Jalan Tjilik Riwut. (MC. Isen Mulang/engga)

31 TPS akan Dijaga Anggota Selama Penegakkan Perda Sampah

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio memimpin rapat koordinasi pengelolaan sampah dan kebersihan di Ruang Peteng Karuhei II, Jumat (21/9/2018) pukul 14.00 WIB.

Rapat ini untuk memfinalkan rencana penindakan terhadap pelanggar Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan oleh tim gabungan yang akan dimulai 1 Oktober 2018.

Karena itulah rapat ini menghadirkan semua pihak yang terlibat seperti pihak kecamatan, kelurahan, dinas teknis, Satpol PP, kepolisian, TNI, kejaksaan, dan pengadilan.

Dalam laporannya Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya menargetkan 31 tempat pembuangan sementara (TPS) akan dijaga secara bergantian oleh tim gabungan selama satu bulan.

Setiap TPS akan dijaga minimal lima personil terdiri dari 2 anggota Satpol PP, satu anggota polisi, satu anggota TNI, dan satu ASN Disperkim.

Tim gabungan ini akan menjaga TPS mulai pukul 08.00 WIB. Jika ditemui ada warga yang membuang sampah di siang hari maka akan dilakukan sidang di tempat dan dikenakan denda maksimal Rp1 juta dan kurungan badan satu bulan.

Karena itu melalui forum ini pihaknya mengimbau masyarakat Kota Palangka Raya agar membuang sampah ke TPS mulai pukul 16.00 WIB sampai pukul 07.00 WIB. (MC. Isen Mulang/engga)

Rekomendasi LKPj Akhir Masa Jabatan Walikota

MEDIA CENTER, Palangka Raya – DPRD Kota Palangka Raya mengadakan rapat paripurna istimewa dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap laporan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan walikota periode 2013-2018, Jumat (21/9/2018).

Dalam laporannya juru bicara tim pelapor DPRD Kota Palangka Raya, Diu Husaini menyampaikan ada beberapa catatan dan rekomendasi terhadap capaian pembangunan yang dilaksanakan oleh Walikota Riban Satia dan Wakilnya Mofit Saptono Subagio.

Di antaranya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualifikasi guru tetap dan honorer, serta penganggaran untuk gaji guru tidak tetap.

Khusus dibidang pariwisata direkomendasikan agar ke depannya harus ada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan pariwisata demi memajukan sektor perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Kemudian bidang pendapatan. DPRD melihat target pendapatan yang dibebankan kepada SOPD terlalu tinggi, sehingga sulit untuk direalisasikan, karena itu targetnya harus dievaluasi.

“Kiranya target pendapatan bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kemampuan SOPD. Semua itu agar SOPD bisa fokus dalam meningkatkan kinerja demi meraih target pendapatan dan serapan anggaran yang lebih maksimal,” tuturnya.

Sementara itu dalam sambutannya Mofit Saptono mengharapkan seluruh rekomendasi dan catatan dari DPRD bisa menjadi masukan yang konstruktif untuk meningkatkan pembangunan dan kinerja pemerintahan selanjutnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Wakil Walikota Serahkan Mobil Dinas ke Bagian Aset

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio menyerahkan mobil dinas kepada Bagian Aset Setda Kota Palangka Raya, Jumat (21/9/2018).

Penyerahan satu unit kendaraan dinas ini karena mulai 23 September 2018 nanti masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya sudah berakhir.

Mobil dinas merek Honda CRV berplat KH 1710 AU ini diserahkan kepada Kabag Aset Setda Kota Palangka Raya Mardian dan disaksikan oleh Staf Ahli Walikota Palangka Raya, Renson.

Selama menjabat, Mofit mendapatkan dua unit mobil dinas. Satunya lagi sedan Toyota Camry. Mobil ini rencananya akan diambil kepemilikan melalui proses dump.

“Jadi dari dua unit mobil dinas itu yang sesuai peraturan perundang-undangan yang bisa di-dump yakni Toyota Camry, sedangkan yang Honda CRV saya kembalikan,” tuturnya.

Mofit mengatakan dikembalikannya mobil dinas ini diharapkan bisa digunakan oleh kepala daerah terpilih untuk kendaraan operasional dalam menjalankan tugasnya.

Di sisi lain Mofit mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah kota yang telah menyediakan mobil dinas untuk menunjang tugasnya sebagai wakil kepala daerah. (MC. Isen Mulang/engga)

E-LHKPN Dapat Melaporkan Sendiri Harta Kekayaan Yang Dimiliki Secara Online.

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) sistem pelaporan harta kekayaan kepada anggota DPRD dan pejabat SOPD Kota Palangka Raya, Kamis (20/9/2018).

Bimtek pelaporan harta kekayaan pejabat negara (e-LHKPN) secara elektronik dan Peraturan KPK Nomor 27 Tahun 2016 yang diadakan di ruang sidang paripurna ini diikuti oleh seluruh anggota DPRD dan kepala SOPD.

Bimtek ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh KPK di Kota Palangka Raya. Melalui Bimtek ini diharapkan para pejabat negara, termasuk anggota dewan bisa melaporkan sendiri harta kekayaan yang dimiliki secara online.

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Kartika menjelaskan saat ini sistem pelaporan LHKPN berbeda dengan sebelumnya, karena dilakukan secara online dan tidak manual lagi.

Ia mengatakan bagi pejabat wajib melaporkan secara periodik harta kekayaannya. Harta yang dilaporkan adalah milik pejabat (orang tua) dan anak yang masih ditanggung.

Kemudian semua aset yang dimiliki juga wajib dilaporkan tanpa harus disertakan bukti kepemilikan, misalnya sertifikat tanah, namun cukup ditulis luas tanah yang dimiliki.

Kartika menegaskan pelaporan aset ini wajib disampaikan karena jika sewaktu-waktu dijual dan uangnya dimasukkan ke rekening, maka tidak menjadi kecurigaan bagi KPK. (MC. Isen Mulang/engga)

Hingga September Didapat 86 Hotspot di Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Sihang melalui Kabid Penanggulangan Bencana, Koffeno Nahan mengatakan, hasil pantauan tim Satuan Tugas (Satgas) Karhutla, sampai dengan September 2018, total titik panas (hotspot) di Kota Palangka Raya telah mencapai 86 titik dengan total luasan kawasan terbakar sampai 501.59 hektar (Ha) lahan. 

“Jadi ada 501.59 hektar lahan yang terbakar hingga September ini. Dari luasan hektar lahan yang terbakar itu, maka puncak tertinggi kebakaran terjadi pada bulan Agustus dengan total lahan yang terbakar mencapai 206.33 hektar,”sebut Koffeno, Kamis (20/9/2018).

Dijelaskan, secara umum  angka kebakaran lahan di Kota Palangka Raya mulai bulan Januari-Mei total lahan yang terbakar masih berada di bawah 7 hektar, bahkan nihil terjadi kebakaran pada bulan April.

Akan tetapi terjadi peningkatan kebakaran sejak Juni 2018, dengan total lahan terbakar mencapai 18.8 hektar. Setelah itu, pada bulan Juli mengalami kenaikan menjadi 143.2 hektar dan meningkat lagi menjadi 206.33 pada Agustus 2018.

“Sedangkan untuk September, sampai tanggal 18 tercatat luasan kebakaran sudah menginjak angka 115.76 hektar,” jelasnya.

Menurut Koffeno, jika dicermati maka terlihat trend hotspot adanya kenaikan jumlah titik panas, yakni terjadi di bulan Agustus yang lalu, dimana terhitung memasuki masa awal kemarau. Pada bulan tersebut jumlah hotspot di Kota Palangka Raya mencapai 53 titik. 

“Jika di totalkan, sejak Januari sampai dengan September ini, maka sudah ada sekitar 86 hotspot yang muncul di Kota Palangka Raya,”tambah dia.

Sementara itu terkait dengan  pantauan terakhir kualitas udara untuk Palangka Raya sambung Koffeno, masih stabil. Terutama dengan mengacu indeks standard pencemaran udara (ISPU) dimana penilainnya angka 0-50 masuk dalam kategori baik, 50-100 sedang, 101-199 tidak sehat, 200-299 sangat tidak sehat dan 300-3000 berbahaya,

“Saat ini  berdasarkan ISPU tercatat kondisi udara diangka 49 (baik) dan 83 (sedang),” tutupnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Suksesnya Pemilu 2019 Tanggungjawab Semua Komponen

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pada Kamis (20/9/2018) pagi, jajaran kepolisian daerah (Polda) Kalteng menggelar kegiatan apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat dengan tajuk “Mantap Brata 2018”. 

Apel tersebut digelar guna memastikan kesiapan jajaran kepolisian yang didukung elemen terkait untuk mengawal  proses tahapan pemilu 2019 dapat berjalan dengan lancar, aman dan terkendali. 

Apel itu sendiri dihadiri Kapolda Kalteng Irjend Pol Anang Revandoko, Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan jajaran pemerintahan maupun instansi terkait, termasuk Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio. 

Mofit usai kegiatan tersebut mengatakan, pihak pemerintah kota mengapresiasi digelarnya apel gelar pasukan. Ia yakin bahwa dengan kesiapan itu membuktikan bahwa seluruh pihak siap dalam menciptakan pemilu damai dan tenteram, khususnya di wilayah Kota Palangka Raya.

“Polri sebagai institusi yang ditugaskan memberikan jaminan keamanan pemilu 2019 betul-betul sudah siap. Baik pengamanan, penindakan, maupun hal lainnya,” ujarnya.

Seperti simulasi pengamanan pemilu oleh personil kepolisian  yang dipertontonkan kepada peserta apel, maka kata Mofit, institusi Polri telah siap mengamankan agenda pesta demokrasi dengan baik, sehingga masyarakat bisa tenang dan tentram untuk berpartisipasi sepenuhnya memilih pemimpin serta wakil rakyat kedepan.

“Semua komponen harus mampu menciptakan suksesi pemilu aman dan damai. Disisi lain, masyarakat pun bisa memberikan hak pilihnya tanpa ada tekanan maupun gangguan dari pihak tertentu. Intinya suksesnya pemilu 2019 mendatang menjadi tanggungjawab semua komponen,” cetus Mofit.

Ditanya terkait langkah pemerintah kota dalam mensukseskan pemilu 2019 akan datang, menurut Mofit pihaknya bersama dengan KPU serta jajaran TNI dan Polri, telah melakukan kesiapan. Terutama sesuai lini tugas masing-masing, termasuk memberikan sosialisasi bagi masyarakat untuk mempergunakan hak pilihnya.

“Saya ingatkan selalu jaga kamtibmas, pendapat dan pilihan boleh beda tetapi tetap kebersamaan, persaudaraan, ketentraman, keindahan selalu dijaga serta jangan sampai mudah terhasut oleh pihak-pihak yang bisa mengganggu kamtibmas,” tambahnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Kampung KB Merupakan Program Kependudukan Nasional

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya secara resmi dicanangkan sebagai Kampung KB. Pencanangana kelurahan ini dilakukan oleh Sekda Kota Palangka Raya, Rojikinnor mewakili Walikota Palangka Raya HM Riban Satia, mengambil tempat di halaman kantor Kelurahan Palangka, Kamis (20/9/2018).

“Kelurahan kampung KB menjadi salah satu inovasi untuk dapat mengimplementasikan kegiatan – kegiatan prioritas program KB (Keluarga Berencana) secara utuh dilini lapangan,” ungkap Rojikinnor saat membacakan sambutan walikota Palangka Raya.

Dikatakan melalui kampung KB setidaknya ada upaya mendorong masyarakat membangun hidup sejahtera, sehingga generasi penerus bisa memprogramkan hidup keluarga. Mulai dari merencanakan anak, pendidikan, kesehatan dan akhirnya dapat menciptakan masyarakat Indonesia sejahtera.

Selain itu melalui Kampung KB yang merupakan program kependudukan nasional dari pemerintah pusat ini, diharapkan mampu mengintegrasikan program lintas sektor dalam memberikan pelayanan kepada keluarga, membangun daerah dari pinggiran dengan memperhatikan kepada daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua program pembangunan.

“Program ini akan berhasil jika ada kerjasama dari semua pihak. Untuk itu saya berharap OPD terkait dengan program kampung KB dapat membantu dan memberikan dukungan penuh,” ujar Rojikinnor.

Ditambahkan, Pemerintah Kota Palangka Raya sejak tahun 2017 yang lalu telah melaksanakan pencanangan kampung KB pada sejumlah kelurahan di lima Kecamatan. Seperti Kelurahan Tanjung Pinang di Kecamatan Pahandut, Kelurahan Bereng Bengkel di Kecamatan Sebangau, Kelurahan Marang di Kecamatan Bukit Batu dan Kelurahan Petuk Katimpun di Kelurahan Jekan Raya serta  Kelurahan Petuk Bukit di Kecamatan Rakumpit.

“Saya berharap jangan sampai berhenti ditingkat pencanangan saja, terpenting semua OPD harus turut berpartisipasi mengisi program kampung KB,” papar Rojikinnor.

Sementara itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya, dokter Tiur Simatupang mengatakan, kampung KB bertujuan, selain untuk mensukseskan KB, namun juga mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Pada  tahun 2018 ini setidaknya ada lagi kelurahan yang akan dicanangkan untuk program kampung KB. Seperti pada hari ini kawasan Mendawai yang merupakan wilayah Kelurahan Palangka diminta menjalankan program ini,” terangnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)