MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Ida Ayu Nia Anggraini meminta agar seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018, utamanya yang berada diruang lingkup Pemerintahan Kota Palangka Raya, harus diawasi secara ketat. 

Mulai dari pelaksanaan serta penyebaran informasi harus transparan. Karenanya terkait hal tersebut, maka pihak terkait di pemerintah daerah harus terus aktif mempublikasikan formasi serta persyaratan yang harus dipersiapkan bagi para calon peserta seleksi penerimaan CPNS.

“Publikasi adanya penerimaan harus bisa menjangkau daerah-daerah terluar dari Kota Palangka Raya. Sepengetahuan kami, jika banyak sarjana-sarjana kota ini tidak hanya berdomisili di pusat kota saja, tapi tersebar luas. Ini yang harus diperhatikan pihak terkait,” bebernya.

Menurut Nia, tidak sedikit masyarakat umum yang belum mengetahui secara jelas mengenai informasi dan formasi penerimaan pegawai negeri ini. Terlebih kerap beredarnya berita hoax dan simpang siur di media sosial sehingga membuat para calon peserta CPNS menjadi bingung.

“Ya, tidak sedikit pula para pencari kerja  mempertanyakan proses seleksi CPNS ini kepada pihak di DPRD Kota Palangka Raya,” ujarnya lagi, Jum’at (21/9/2018).

Selain itu lanjutnya, banyak pula yang menyampaikan bahwa yang menjadi permasalahan selama ini adalah berkenaan dengan publikasi informasi dan formasi lowongan kerja tersebut.

“Maka itu  kami berharap dalam waktu dekat bisa segera diatasi sebelum pembukaan pendaftaraan pada tanggal 26 September nanti, agar para peserta bisa mempersiapkan diri dengan matang,” pintanya.

Selain minta diawasi dan dilaksanakan secara terbuka, srikandi dari partai Gerindra ini juga mengingatkan kepada para calon peserta, jika nanti terpilih menjadi abdi negara maka harus bisa bekerja dengan sungguh-sungguh dan siap ditempatkan di manapun.

“Kita tetap berharap jika putra-putri terbaik Kota Palangka Raya yang terpilih nantinya bisa menjadi abdi negara yang sepenuhnya berkomitmen teguh dalam membangun kota ini,”harap Nia. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio memimpin rapat koordinasi pengelolaan sampah dan kebersihan di Ruang Peteng Karuhei II, Jumat (21/9/2018) pukul 14.00 WIB.

Rapat ini untuk memfinalkan rencana penindakan terhadap pelanggar Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan oleh tim gabungan yang akan dimulai 1 Oktober 2018.

Karena itulah rapat ini menghadirkan semua pihak yang terlibat seperti pihak kecamatan, kelurahan, dinas teknis, Satpol PP, kepolisian, TNI, kejaksaan, dan pengadilan.

Dalam laporannya Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya menargetkan 31 tempat pembuangan sementara (TPS) akan dijaga secara bergantian oleh tim gabungan selama satu bulan.

Setiap TPS akan dijaga minimal lima personil terdiri dari 2 anggota Satpol PP, satu anggota polisi, satu anggota TNI, dan satu ASN Disperkim.

Tim gabungan ini akan menjaga TPS mulai pukul 08.00 WIB. Jika ditemui ada warga yang membuang sampah di siang hari maka akan dilakukan sidang di tempat dan dikenakan denda maksimal Rp1 juta dan kurungan badan satu bulan.

Karena itu melalui forum ini pihaknya mengimbau masyarakat Kota Palangka Raya agar membuang sampah ke TPS mulai pukul 16.00 WIB sampai pukul 07.00 WIB. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) sistem pelaporan harta kekayaan kepada anggota DPRD dan pejabat SOPD Kota Palangka Raya, Kamis (20/9/2018).

Bimtek pelaporan harta kekayaan pejabat negara (e-LHKPN) secara elektronik dan Peraturan KPK Nomor 27 Tahun 2016 yang diadakan di ruang sidang paripurna ini diikuti oleh seluruh anggota DPRD dan kepala SOPD.

Bimtek ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh KPK di Kota Palangka Raya. Melalui Bimtek ini diharapkan para pejabat negara, termasuk anggota dewan bisa melaporkan sendiri harta kekayaan yang dimiliki secara online.

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Kartika menjelaskan saat ini sistem pelaporan LHKPN berbeda dengan sebelumnya, karena dilakukan secara online dan tidak manual lagi.

Ia mengatakan bagi pejabat wajib melaporkan secara periodik harta kekayaannya. Harta yang dilaporkan adalah milik pejabat (orang tua) dan anak yang masih ditanggung.

Kemudian semua aset yang dimiliki juga wajib dilaporkan tanpa harus disertakan bukti kepemilikan, misalnya sertifikat tanah, namun cukup ditulis luas tanah yang dimiliki.

Kartika menegaskan pelaporan aset ini wajib disampaikan karena jika sewaktu-waktu dijual dan uangnya dimasukkan ke rekening, maka tidak menjadi kecurigaan bagi KPK. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Mulai tanggal 1 Oktober 2018, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, melalui tim penegak peraturan daerah (Perda), akan melakukan penindakan /razia terhadap pelanggar Perda No 1 tahun 2017, tentang pengelolaan sampah dan kebersihan.

Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  (Disperkim) Kota Palangka Raya. M. Alfath, menegaskan, perda tentang pengelolaan sampah dan kebersihan sudah ditindak lanjuti dengan peraturan walikota Palangka Raya nomor 43 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan sebagai pedoman teknis pelaksanaannya. 

“Maka dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palangka Raya, untuk dapat memperhatikan dan melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 tersebut,” harapnya, Rabu (19/9/2018).

Dijelaskan, dalam perda itu telah diatur ketentuan jam membuang sampah di TPS, yakni dimulai pukul 16.00 WIB sore sampai dengan pukul 07.00 WIB pagi.

Sedangkan untuk jam pembuangan sampah ke transfer depo sampah dilakukan pada  pagi hari dimulai pukul 04.00 WIB pagi sampai dengan pukul 11.00 WIB siang. Bisa dilakukan pula dari sore hari dimulai pukul 15.00 WIB  sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Dalam perda ditegaskan pula larangan pembuangan sampah yang ditujukan pada setiap orang, kelompok dan badan usaha, yakni dilarang untuk membuang limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) ke dalam TPS dan transfer depo sampah. 

Selain itu dilarang pula membakar sampah di lingkungan tempat tinggal, di TPS dan transfer depo sampah, membongkar sampah di dalam bak TPS, membuang sampah sisa tebangan pohon, bongkaran bangunan dan kaca di TPS dan transfer depo sampah. Akan tetapi semuanya harus dibuang  ke TPA Jalan Tjilik Riwut Km 14 Palangka Raya.

Larangan keras juga dialamatkan kepada mereka yang membuang sampah di luar bak TPS yang telah disediakan, merusak fasilitas kebersihan baik yang dibangun atau swadaya masyarakat dan atau oleh pemerintah daerah, membuang sampah di drainase/selokan dan sungai.

“Selain itu ditegaskan pula larangan membuang sampah ke TPS atau transfer depo sampah dengan jumlah yang melebihi kententuan yaitu lebih dari 2,5 M3, namun buanglah sampah tersebut ke TPA Km.14,” sebut Alfath.

Dalam bagian lain lanjutnya, dianjurkan pula kewajiban masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan sekaligus memilah sampah tersebut.

Selain itu berkewajiban pula menyediakan atau membuat tempat sampah pada lingkungan tempat tinggal, tempat usaha, kendaraan darat (roda 4 atau lebih) maupun sungai yang dimilikinya.

“Bagi yang melanggar ketentuan jam buang sampah dan larangan pembuangan sampah maka akan dikenakan sanksi (pidana) 1 (satu) bulan kurungan atau denda maksimal Rp. 1 juta rupiah,” pungkas Alfath. (MC. Isen Mulang.1/engga)