MEDIA CENTER, Palangka Raya -Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), mulai melakukan pengecekan dan pemeriksaan hewan kurban.

Kepala Bidang Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran pada DKPP Kota Palangka Raya, Sumardi mengatakan, pengecekan dan pemeriksaan hewan kurban tersebut difokuskan pada kesehatan fisik dan kelayakan hewan kurban, sehingga pada saat pelaksanaan hari raya Idul Adha, kondisi hewan kurban benar-benar  layak.

Lanjut Sumardi, pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sepuluh titik di dua kecamatan, yakni Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut.
Setidaknya ada sekitar 457 ekor sapi dan 167 ekor kambing telah dilakukan cek kesehatan.

“Dari hasil pemeriksaan, ditemukan dua ekor sapi jenis jantan yang hanya memiliki satu testis. Lalu, untuk kambing ada tiga ekor yang mengalami sakit dibagian mata,” terangnya, Rabu (15/8/2018).

Kelima ekor hewan yang dinyatakan tidak layak kondisi kesehatannya itu, kata Sumardi, telah direkomendasikan oleh pihaknya, agar pedagang tidak menjualnya sebagai hewan kurban.”Kita juga sempat melakukan pengobatan, terutama pada tiga ekor kambing yang mengalami sakit dibagian mata, dimana telah diberikan salep mata,” tandasnya.

Dalam bagian yang sama, Eko Hari Yuwono, salah satu dokter hewan pada DKPP Palangka Raya mengungkapkan, secara rinci pemeriksaan hewan kurban yang dilakukan adalah mencakup, pemeriksaan kulit, mata, maupun hidung hewan. Selain itu diperiksa juga usia hewan, sekaligus memeriksa klinis yakni mendeteksi penyakit dari hewan ternak.

Hasil pemeriksaan tersebut, maka  hewan yang dinyatakan sehat atau layak telah diberikan label sehat oleh tim pemeriksaan.

“Label itu menunjukan hewan kurban dinyatakan layak, karena tidak ada terindikasi terkena penyakit hewan ternak dan lain sebagainya. Ini menjadi perhatian kita saat mau berkurban, maka pilihlah hewan yang sudah tersertifikasi aman,” imbuh Eko. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya terpilih Fairid Nafarin mengungkapkan, kaum muda memiliki peran dan tanggungjawab penting dalam menentukan nasib pembangunan.
Salah satu peran penting tersebut adalah ikut mensukseskan setiap pelaksanaan pesta demokrasi, seperti pilkada dan pemilu untuk pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

Harus diakui kata Fairid, peran kaum muda dalam hal berpartisipasi guna memberikan hak pilihnya untuk memilih pemimpin masih kurang. Kenyataan tersebut lebih disebabkan belum kuatnya pengetahuan dan pemahaman maupun pengenalan tentang pentingnya pendidikan politik.

“Saya pikir kaum muda terutama  kalangan mahasiswa perlu memperkuat lagi pengetahuan politik maupun demokrasi,”ungkap Fairid saat berbicara pada kegiatan talkshow pemilu 2019 yang digelar KPU Provinsi Kalteng. Talkshow yang dihadiri ratusan mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, ini berlangsung di aula Masjid Darussalam Palangka Raya, Selasa (14/8/2018).

Lanjut Fairid, generasi muda saat ini dituntut pula untuk memiliki wawasan ideologi dalam pendidikan politik. Lemahnya pengetahuan akan politik menyebabkan menjadi penyumbat serta lunturnya sikap terhadap proses demokrasi dimasyarakat.

“Yaitu aspirasi terkalahkan, akibat menganggap tidak pentingnya setiap pelaksanaan pesta demokrasi,” ujarnya.

Kedepan tambah Fairid kaum muda harus memiliki rasa tanggungjwab, terutama dalam menghadapi pemilu 2019. Mulailah kata dia, menumbuhkan pemahaman akan hak aspirasinya yang sangat penting dalam menentukan nasib keberlangsungan pembangunan. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Salah satu belum optimalnya implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) karena belum dibentuk Forum Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Oleh karena itu DR Ir Wilson Daud dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Palangka Raya (UPR) menyarankan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya harus segera membentuk Forum CSR.

Wilson mengharapkan struktur kepengurusan forum CSR yang dibuat nanti tidak semuanya ‘dikuasai’ oleh jajaran pemerintah kota melalui Bappeda, namun harus melibatkan pihak perusahaan, BUMN, dan BUMD, sedangkan fungsi pemerintah hanya sebagai pengawas.

Alasan lainnya kenapa implementasi Perda TJSL belum berjalan karena menurut Wilson produk hukum yang dibuat dinilai terlalu memberatkan pihak perusahaan. Sebab Perda No 2 Tahun 2016 ini terkesan mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan CSR.

Padahal menurut filosofi dan teorinya, program CSR itu menurut Wilson sifatnya sukarela. Sementara itu dalam Perda No 2 Tahun 2016 disebutkan semua perusahaan yang memiliki keuntungan lebih Rp1 miliar wajib memberikan CSR.

Wilson menegaskan pada prinsipnya pihak perusahaan tidak keberatan membuat program CSR. Persoalannya apakah ada jaminan jika perusahaan memberikan dana CRS melalui pemerintah daerah, selanjutnya dana yang diberikan akan digunakan untuk mengakomodasi kepentingan sekitar perusahaan.

Padahal sesuai filosofi dan teorinya, program CSR perusahaan itu yang melaksanakan adalah perusahaan dan yang menerima manfaatnya adalah masyarakat sekitar perusahaan. Jika dana CSR diberikan kepada pemerintah daerah, namun sasaran program tidak dilaksanakan di sekitar perusahaan, maka membuat perusahaan agak keberatan. (MC. Isen Mulang/engga)