KPU Palangka Raya Buka Penerimaan Calon Komisioner

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya sedang membuka penerimaan calon komisioner periode 2018-2023.

Pengumuman pendaftaran sudah dilakukan sejak 29 Juni-3 Juli 2018 melalui media massa dan website resmi KPU. Saat ini tahap pendaftaran 4-12 Juli 2018.

Berkas pendaftaran diantar kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota/Kabupaten periode 2018-2023 Jalan Yos Sudarso No 13 Hotel Dandang Tingang, Kota Palangka Raya.

Sementara itu syarat menjadi calon komisioner minimal berusia 30 tahun, pendidikan SLTA, bukan sebagai anggota partai politik, sehat jasmani dan rohani.

Pengumuman setiap tahapan seleksi bisa dilihat melalui papan pengumuman, www.kalteng.kpu.go.id atau www.kpu.go.id, media cetak, dan website pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

Selain KPU Palangka Raya, dalam seleksi calon komisioner ini timsel yang diketuai Ahmad Syar’i juga menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Barito Utara.

Dalam penerimaan calon komisioner ini Timsel hanya mencari tiga anggota untuk KPU Palangka Raya, tiga komisioner KPU Gunung Mas, dan tiga komisoner KPU Barito Utara.

Sesuai aturan yang baru di Provinsi Kalimantan Tengah yang jumlah anggota KPU-nya lima orang hanya Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin Timur. (MC. Isen Mulang/engga)

Kelurahan Bukit Tunggal Budayakan Semangat Gotong Royong

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sebagai wujud kebersamaan antara pemda dan masyarakat dalam berperan menjaga, membangun dan memelihara kebersihan lingkungan, maka Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya sebagai perpanjangantangan pemko Palangka Raya, bersama warga kelurahan tersebut menggelar gotong royong di Jalan Mahir Mahar Palangka Raya, Minggu (8/7/2018).

“Giat hari ini gotong royong bersama warga Jalan Mahir Mahar I, dalam rangka membuat lingkungan jadi bersih dan tertata. Ini merupakan wujud nyata pemda dalam membangun budaya gotong royong,” ungkap Heri Fauzi, Lurah Bukit Tunggal.

Menurut Heri, langkah tersebut juga dimaksud untuk membuktikan bahwa seluruh masyarakat memiliki tanggungjawab dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. “Kalau setiap RT selalu menjadwalkan warganya untuk bergotong royong maka akan terjaga lingkungan yang bersih. Semoga semangat warga untuk selalu bergotong royong dapat dipertahankan,” katanya.

Lebih lanjut Heri mengatakan, kegiatan gotong royong tak hanya menjaga lingkungan dalam hal kebersihan. Langkah itu juga bisa berdampak pada kedekatan masyarakat dan pemerintah, termasuk antar warga dalam menjalin silaturahmi .

“Silaturahmi antar warga juga terjadi, jadi tak hanya kebersihan tetapi rasa kepedulian antar sesama juga terbangun. Inilah hal positif bahwa pemda itu selalu ada ditengah-tengah masyarakat,”tambahnya.

Heri menambahkan selain dua hal itu, kegiatan tersebut juga berdampak pada kesehatan, sehingga dirinya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, terutama tempat-tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes Aegypti.

“Bangun hidup bersih agar tidak terjangkit penyakit DBD atau Chikungunya. Saya yakin hal ini akan terus mendapatkan dukungan masyarakat,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Ruang Pelayanan Di Dinas Dukcapil Diminta Lebih Dibenahi

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Fasilitas penunjang pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya diharapkan dapat lebih dibenahi. Hal tersebut bukan tanpa sebab, pasalnya fasilitas seperti kursi tunggu hingga loket yang kurang banyak menyebabkan warga harus mengantri sambil berdiri, hingga menumpuk di luar gedung.

Kabid Pengelolaan, Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Palangka Raya, Lukmanul Hakim, tidak menepis bila kondisi ruang pelayanan Disdukcapil tidak mampu menampung jumlah warga yang datang untuk mendapatkan layanan administrasi data kependudukan.

Pun demikian kata dia, kondisi tersebut hanya terjadi dalam beberapa pekan terakhir, terutama sejak pasca libur hari raya Idul Fitri, jumlah warga yang melakukan pengurusan data kependudukan sangat tinggi, hingga mencapai 20 persen kenaikan pelayanan dari hari biasanya.

“Pelayanan yang dilakukan mulai perekaman e-KTP menjelang Pilwalkot yang lalu, legalisir e-KTP dan KK untuk keperluan mengurus anak didik masuk sekolah, hingga syarat untuk menjadi Caleg bagi warga yang ikut partai politik,” ungkapnya, Minggu (8/7/2018).

Selain itu tambah dia, permintaan pengurusan data kependudukan seperti pembuatan akte kelahiran, perkawinan hingga pembuatan kartu identitas anak (KIA) juga menambah membludaknya warga yang datang untuk mendapatkan pelayanan di Disdukcapil.

“Ya, kita sudah menyiasati dengan membuka loket untuk beberapa hari dibagian bawah bangunan kantor, mengingat gedung ini berdiri dengan tiang tinggi,” bebernya.

Dalam kondisi demikian imbuh Lukmanul, pihaknya tidak bisa berbuat banyak mengingat kondisi maupun kapasitas ruangan pelayanan pada Disdukcapil memang begitu adanya.”Loketnya yang disediakan dirasa cukup. Kalaupun warga yang datang banyak, maka sudah barang tentu harus ngantri hingga keluar kantor,”tutupnya singkat. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Pos Karhutla Diaktifkan Lagi

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Badan Meteorogi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau akan terjadi Juli-Agustus 2018.

Khusus Kota Palangka Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya masih ada potensi hujan selama dua bulan tersebut, karena status musim tahun ini kemarau basah.

Dengan lamanya musim kemarau ini sudah dipastikan kondisi tanah akan kering, sehingga berpeluang terjadi musibah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) cukup besar.

Maka dari itu mulai sekarang posko Karhutla di beberapa wilayah kelurahan di Kota Palangka Raya diaktifkan lagi. Salah satunya Posko Karhutla Kelurahan Petuk Katimpun.

Posko ini menempati bangunan yang biasanya digunakan untuk kegiatan posyandu. Di posko ini petugas baru memasang ‘Baliho Patroli dan Posko Pencegahan Karhutla’.

Posko Karhutla ini akan melibatkan petugas dari lima instansi yakni Manggala Agni, BKSDA Kalimantan Tengah, Kepolisian, TNI, dan Dinas Kehutanan.

“Mereka akan berjaga secara bergantian dari pagi sampai pukul 14.00 WIB untuk memantau Karhutla,” ucap Horman, pegawai Kelurahan Petuk Katimpun, Minggu (8/7/2018). (MC. Isen Mulang/engga)

RS Awal Bros Betang Pambelum Kerja Sama Dengan BPJS Kesehatan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pengurus yayasan Katolik, Prof Yoseph Sutanto menegaskan meski Rumah Sakit Awal Bros Betang Pambelum, Palangka Raya milik swasta, namun tetap akan melayani pasien BPJS Kesehatan.

Kerja sama ini baru bisa dilakukan setelah enam bulan kemudian dihitung dari grand opening, Sabtu (7/7/2018). Kerja sama ini baru bisa dilakukan setelah semua syarat sudah dipenuhi oleh rumah sakit dengan BPJS Kesehatan.

Prof Sutanto mengatakan bentuk kerja sama dengan BPJS Kesehatan ini juga dilakukan oleh semua rumah sakit milik yayasan Katolik seperti RS Awal Bros Batam, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Makassar, Panam, dan Pekanbaru.

Begitu pula dengan RS Awal Bros Tanggerang, Ujung Batu, RS A Yani, RS Evasari, 24 Medicare, CMC Clinic, Harmonia, dan Westerindo juga melayani pasien pemegang Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).

RS Betang Pambelum termasuk rumah sakit yang berkelas, karena memiliki fasilitas mewah. Rumah sakit yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km 6 Palangka Raya ini memiliki ruang rawat inap president suite seharga Rp1,2 juta per hari.

Sementara itu untuk kalangan menengah juga disediakan ruang rawat inap seharga suite Rp500 ribu per hari dan deluxe Rp420 ribu per hari. Sedangkan untuk kelas 1 Rp340 ribu per hari, kelas 2 Rp260 per hari, dan kelas 3 Rp180 ribu per hari.

RS Awal Bros Betang Pambelum menyediakan poliklinik spesialis anak, anastesi, bedah umum, bedah degesif, bedah saraf, gizi klinik, jantung dan pembuluh darah, kedokteran fisik dan rehabilitasi, kulit dan kelamin, mata, obstetri-ginekologi, ortopedi dan traumatologi, paru, patalogi klinik, penyakit dalam, radiologi, THT, urologi, gigi periodonsia, dan konservasi gigi.

Rumah sakit ini juga menyediakan layanan unggulan (1) heart center (angograf, treadmil, ekokardiagraf, elektrokardiograf, (2) bedah ortopedi (total knee replecement, (3) Hemodialisis, (4) stroke center, (5) medical check up, (6) penunjang medik (angiofraf, CT scan 128 slice, fisioterapi, radiologi, rongen, USG 2D, USG 4D, dan (7) laboratorium (mikrobilogi, patologi klinik, dan anatomi).

RS Betang Pambelum juga menyediakan layanan lainnya meliputi ketersediaan layanan dokter full time, electrocardiography (EKG), echo cardiography, treadmill, teleskopi THP, dan flexible nasolaryngoscopy. (MC. Isen Mulang/engga)

Grand Opening Rumah Sakit Awal Bros Betang Pambelum

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Bertambah satu lagi rumah sakit di Kota Palangka Raya. Rumah Sakit Awal Bros Betang Pambelum resmi dibuka, Sabtu (7/7/2018) pagi.

Acara grand opening rumah sakit swasta milik yayasan Katolik ini ditandai dengan the grand opening ceremony yang dihadiri para pejabat provinsi, kota, dan kabupaten.

Hadir pula mantan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio, dan para tokoh masyarakat.

Mewakili gubernur, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah, Yuel Tagara menyambut positif atas dioperasionalkannya RS Awal Bros Betang Pambelum ini.

Yuel berharap dengan dibukanya rumah sakit swasta ini bisa ikut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Palangka Raya khususnya dan Kalimantan Tengah pada umumnya.

Dia berharap dengan dibukanya RS Betang Pambelum juga bisa mengurangi pasien yang dirujuk ke luar daerah, karena di daerah telah memiliki rumah sakit yang tidak kalah baiknya.

“Saat ini di Kalteng ada 16 RSUD milik pemerintah, empat rumah sakit swasta, Rumah Sakit TNI, dan Rumah Sakit Bhayangkara. Jadi saya berharap dengan hadirnya RS Betang Pambelum ini bisa meningkatkan pelayanan kesehatan menjadi lebih baik lagi,” tangasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Sanksi Tipiring Bagi Yang Buang Sampah Sembarangan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya bakal memberlakukan sanksi Tipiring (tindak pidana ringan) bagi masyarakat, yang sengaja membuang sampah sembarangan dan tidak sesuai waktunya.

Kabid Kebersihan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Palangka Raya M. Alfath membenarkan hal tersebut. Bahkan dalam bulan ini  juga pihaknya akan melaksanakan sosialisasi peraturan daerah (perda) tertang kebersihan secara resmi.

“Untuk sosialisasi secara resmi atau cakupan besar menggandeng semua pihak terkait. Dan akan dilakukan Juli ini, jadi bukan sekedar hanya peraturan saja namun lebih kepada penegakan dari perda itu, yang sanksinya adalah tipiring,”ungkapnya, Jum’at (6/7/2018).

Alfath mengungkapkan, bersama dengan kepolisian, Satpol PP, Kejaksaan, Pengadilan, siap untuk menegakkan perda bagi para pelanggar. Dimana nantinya mekanisme sanksi diberikan atas putusan hakim.

“Penegakan perda ini akan ada efek jera atas perilaku masyarakat yang masih kurang sadar dalam tertibnya membuang sampah,” terangnya.

Dikatakannya, sasaran dari perda tersebut, tidak lain ingin mengubah pola masyarakat dalam hal membuang sampah pada tempatnya. Bahkan di dalam perda itu juga tertulis setiap kendaraan roda empat wajib memiliki tempat sampah.

“Nah dari razia yang kita gelar nanti secara gabungan kita coba mulai dari mobil-mobil, ada atau tidaknya tong sampahnya, kalau tidak ada saat razia maka sudah dipastikan tipiring berlaku,”tegas Alfath.

Tambah Alfath, untuk razia mungkin akan dilakukan sekali seminggu dan sasarannya adalah di wilayah perkotaan dulu. Termasuk di kawasan tempat pembuangan sampah (TPS) yang ada.

“Secara teknis, penegakkan perda itu ada di Satpol PP, namun kita coba tim dahulu yang bekerja karena ini juga merupakan kesatuan dari perda yang kita buat,” cetusnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Syarat Pemilu 2019 Disdukcapil Palangka Raya Kebut Tuntaskan Tunggakan E-KTP

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya bertekad untuk menuntaskan perekaman maupun tunggakan pencetakan e-KTP sebelum tahun 2019. Hal tersebut bukan tanpa sebab, pasalnya e-KTP menjadi salah satu syarat untuk pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).

“Ya, pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden di tahun 2019 mendatang, maka masyarakat diwajibkan membawa e-KTP saat pencoblosan, jadi tidak bisa lagi memakai surat keterangan (suket),”ungkap Kepala Disdukcapil Kota Palangka Raya, Murni D Djinu, Jum’at (6/7/2018).

Memang kata Murni, meskipun pihaknya masih sebatas menerima informasi soal pemilih wajib memiliki e-KTP saat pemilu akan datang, namun begitu pihak Disdukcapil Palangka Raya tetap akan memaksimalkan penyelesaian perekaman maupun tunggakan e-KTP dengan target selesai sebelum tahun 2019.

“Kalau untuk pemilihan kepala daerah yang lalu, masyarakat masih diperbolehkan menggunakan surat keterangan atau suket. Tetapi untuk pemilu di 2019, berdasarkan surat edaran Kemendagri telah mewajibkan masyarakat menggunakan e-KTP,” sebutnya. 

Sejalan dengan itulah lanjut Murni, Disdukcapil Palangka Raya terus berupaya penyelesaian perekaman hingga pencetakan e-KTP bagi masyarakat.

Sementara itu Kabid Pengelolaan, Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Palangka Raya, Lukmanul Hakim mengatakan, saat ini proses pencetakan e-KTP terus dilakukan pihaknya, terutama bagi masyarakat yang sudah melaporkan proses hasil perekamannya telah siap.

“Bagi mereka yang sudah mengecek hasil perekaman dan dinyatakan berhasil, maka tinggal menunggu antrian pencetakan,” ujarnya.

Sampai saat ini tambah Lukmanul setidaknya ada 7.000 ribu lebih warga Palangka Raya yang belum diproses pencetakan e-KTP-nya.

“Intinya warga yang sudah melakukan perekaman harus datang lagi ke Disdukcapil untuk mengecek hasil perekamannya, sehingga memudahkan untuk dilakukan daftar tunggu pencetakan. Jangan kuatir blanko e-KTP masih mencukupi,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/engga)

Penertiban Parkir Untuk Tingkatkan PAD Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sampai saat ini pemungutan pajak parkir di Kota Palangka Raya belum optimal, karena dipengaruhi beberapa faktor dan salah satunya masih ada parkir liar.

Karena itu mulai tahun depan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya akan melakukan penertiban terhadap lokasi parkir liar. Nantinya semua objek parkir akan didata.

Penertiban objek parkir ini menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Eldy tujuannya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

“PAD parkir kita sedikit, jadi perlu penertiban agar bisa meningkat,” tutur Eldy seusai mengikuti rapat paripurna di DPRD Kota Palangka Raya, Kamis (5/7/2018).

Tujuan lain dari penertiban lokasi parkir yakni untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, karena selama ini ada lahan bukan untuk parkir, namun dipungut biaya parkir oleh oknum.

Eldy menegaskan dengan adanya penertiban lahan parkir di 2019 nanti maka masyarakat akan mengetahui daerah mana saja yang bisa dijadikan parkir kendaraan atau tidak. 

Dengan begitu maka masyarakat tidak sembarangan parkir dan tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memungut parkir illegal. (MC. Isen Mulang/engga)

APBDP 2018 Usulkan Rp1 5 Miliar Untuk Objek Pariwisata

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dalam pembahasan APBD perubahan 2018 ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya mengajukan tambahan anggaran kepada komisi C selaku mitra kerjanya.

Anggaran yang diajukan cuma Rp1,5 miliar. Dana sebesar ini menurut Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Mukarramah akan dikhususkan untuk mendanai pembangunan ditiga objek wisata.

Ke-3 objek wisata yang masih kekurangan dana ini adalah Flamboyan, Sei Gohong, dan Kereng Bangkirai. Komisi C sudah merekomendasikan usulan penambahan anggaran ini dikabulkan oleh walikota.

“Persoalan direalisasikan atau tidak itu tergantung pimpinan mereka, tapi kalau dari kita sudah menyetujuinya,” ucap Mukarramah seusai mengikuti rapat paripurna, Kamis (5/7/2018).

Mukarramah memaklumi pengajuan penambahan anggaran dari satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) ini karena dana yang mereka miliki sangat minim.

Apalagi dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi rasionalisasi anggaran, sehingga berdampak berkurangnya anggaran yang berakibat sedikitnya program yang dilaksanakan.

Ia mencontohkan pada 2017 Dinas  Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya mendapatkan alokasi anggaran Rp12 miliar dan pada 2018 menurun menjadi Rp8 miliar saja. (MC. Isen Mulang/engga)