MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya, Aratuni Djaban meminta kepada Pertamina untuk melanjutkan program penukaran tabung LPG 3 Kg ke bright gas 5,5 Kg.

Aratuni melihat program penukaran tabung gas subsidi ke non subsidi yang dilakukan Pertamina pada Senin 14 Mei 2018 cukup diminati para aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya, termasuk masyarakat umum.

Hari itu ada 130 tabung LPG 5,5 Kg yang disediakan Pertamina habis ditukar LPG 3 Kg dalam waktu satu jam. “Dari 130 tabung 5,5 Kg itu 27 tabung di antaranya dibeli perdana tanpa penukaran oleh masyarakat,” tutur Aratuni, Selasa (15/5/2018).

Karena itu jika melihat respon penukaran tabung LPG ini maka Aratuni mengharapkan Pertamina mengadakan program serupa, karena saat ini masih banyak masyarakat, termasuk ASN yang masih menggunakan LPG subsidi.

Jika permohonannya ini bisa dikabulkan Pertamina, maka Aratuni optimistis jumlah masyarakat yang saat ini masih menggunakan LPG subsidi, maka nanti secara perlahan jumlahnya akan berkurang dan beralih menjadi pengguna elpiji non subsidi.

Dengan demikian beban pemerintah akan berkurang untuk membiayai program subsidi gas LPG dan ke depannya LPG 3 Kg benar-benar hanya dinikmati oleh orang yang kurang mampu dengan penghasilan kurang dari Rp500 ribu per bulan. (MC. Isen Mulang/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kota Palangka Raya, Murni D Djinu mengingatkan sekaligus menghimbau seluruh masyarakat Kota Palangka Raya, agar tidak ikut menyebarluaskan konten negatif yang berkaitan dengan aksi terorisme yang terjadi di Kota Surabaya-Jawa Timur.

“Hal ini juga merupakan himbauan secara resmi Kementrian Kominfo, agar masyarakat tidak menyebarkan konten negatif tersebut,” ungkapnya, Selasa (15/4/2018).

Himbauan sekaligus larangan itu lanjut Murni, antara lain, tidak menyebarluaskan atau memviralkan konten baik dalam bentuk foto atau video korban aksi terorisme maupun komentar-komentar negatif ke media apapun.

Hal tersebut dimaksudkan supaya masyarakat tidak terpengaruh secara psikologis, sedangkan dari sisi kamtibmas maka bisa saja akan berdampak dalam banyak hal, seperti memancing emosi dan keresahan di masyarakat.

“Intinya, jangan ditambah lagi suasana keresahan baru ditengah masyarakat. Inilah yang harus dijaga, sehingga timbul himbauan dan anjuran untuk tidak menyebarluaskan sebagaimana dimaksud,” tegas Murni.

Di Palangka Raya sendiri tambah dia, aparat terus bergerak menghadapi dinamika yang berkembang. termasuk DKISP Kota Palangka Raya, tetap memantau akun atau konten yang digunakan masyarakat. 

“Bila ditemukan ujaran kebencian atau terkait hal dimaksud, maka kita akan koordinasikan dengan aparat terkait,” tandasnya.

Tak hanya itu saja sambung Murni, jika masyarakat ada menemukan konten yang tak layak, maka segera melaporkan ke aparat terkait atau ke kanal aduan kominfo sesuai dengan himbauan Menteri Kominfo Rudiantara pada pertemuan dengan blogger dan media di Palangka Raya pada Sabtu, 12 Mei yang lalu, yakni https://aduankonten.id (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Program revitalisasi terhadap dua pasar tradisional di Kota Palangka Raya yang pembangunannya menggunakan APBN dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), telah selesai di kerjakan sejak akhir tahun 2017 lalu. Hanya saja hingga saat ini, kedua pasar itu belum beroperasional atau difungsikan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palangka Raya, Aratuni D Djaban mengatakan, secara umum revitalisasi dua pasar tradisional di Kota Palangka Raya yakni pasar tradisional Tangkiling di Kecamatan Bukit Batu dan pasar tradisional Kalampangan di Kecamatan Sebangau, tinggal difungsikan.

“Saat ini tinggal penataan dan pengelolaan pedagang. Kita maunya kedua pasar hasil revitalisasi segera berfungsi secepat mungkin, terutama saat puasa Ramadan,”ungkap Aratuni, usai rapat pemantapan penempatan pedagang pasar revitalisasi, Selasa (15/5/2018), di ruang rapat Peteng Karuhei (PK) I kantor wali Kota Palangka Raya.

Dikatakan, para pedagang yang terdata  bisa sesegera mungkin  menempati kedua pasar. Yakni sesuai dengan porsi awal kondisi pedagang sebelum pasar direvitalisasi.

“Jadi skala prioritas pedagang yang mengisi blok atau kios itu adalah, pedagang yang memang tinggal didaerah setempat,” ucapnya.

Pun demikian dalam penempatan akan dilihat lagi, yang mana pedagang yang akan menempati blok dan yang mana pedagang yang akan menempati kios.

Untuk penempatan kedua pasar tersebut, dipastikan pedagang tidak dipungut biaya, akan tetapi untuk biaya operasional, seperti tarif listrik, air dan pengelolaan sampah akan tetap dikenakan biaya.

“Kami menyerahkan kepada camat melalui lurah yang dikelola oleh LKK dalam hal penempatan para pedagang ini, termasuk pengelolaan biaya operasional,” cetus Aratuni.

Dijelaskan, kedua pasar hasil revitalisasi tersebut, hingga saat  ini masih merupakan aset pemerintah pusat, karenanya tidak ada pungutan pada saat penempatan pedagang. Namun lain halnya, apabila nantinya kedua pasar tersebut sudah dihibahkan ke Pemerintah Kota Palangka Raya, maka akan ada regulasi dalam hal biaya sewa atau kontrak.

“Maka itu, sebelum ada hibah atau penyerahan, pedagang dilarang mem-permak atau me-modifikasi pasar. Bahkan blok maupun kios tidak bisa ditempati sebagai tempat tinggal,”beber Aratuni.

Dirincikan jumlah kapasitas kedua pasar hasil revitalisasi tersebut, yakni untuk Pasar Tangkiling memiliki kapasitas 97 blok dan 35 kios. Sedangkan Pasar kalampangan memiliki kapasitas 68 blok dan 21 kios. (MC. Isen Mulang.1/engga)

MEDIA CENTER,  Palangka Raya –  Rapat konsultasi analisis ekonomi regional (Rakonreg) PDRB se Kalimantan Tengah tahun 2018 di laksanakan di Ballroom hotel Luwansa, Senin (14/5- 2018).

Acara Rakonreg PDRB menyajikan presentasi materi oleh narasumber dari Bappenas, BPS RI, BI perwakilan kalteng,  kepala BPS provinsi kalteng, kepala Bappedalitbang provinsi kalteng dan kepala dinas budpar provinsi kalteng. 

Adapun butir-butir kesepakatan hasil Rakonreg PDRB kabupaten dan kota se kalteng sebagai berikut : satu diperlukan sinergitas perencanaan pembangunan dan pengembangan pariwisata melalui koordinasi yang lebih optimal antara pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten/ kota, provinsi dan pusat.

kedua pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan kabupaten /kota se-Kalimantan Tengah harus terus melakukan identifikasi kondisi dan karakteristik wisatawan, potensi dan pangsa pasar pariwisata masing-masing daerah sehingga perencanaan pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata lebih kreatif, efektif dan optimal.

ketiga peran usaha mikro dan menengah (UMKM) harus terus ditingkatkan melalui peningkatan kualitas SDM, pembiayaan dan promosi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Keempat BPS, bappedalitbang dan dinas kominfo, persandian dan statistik provinsi kalimantan tengah dan kabupaten/kota se-kalimantan tengah harus membangun dan mengembangkan statistik pariwisata dengan berpedoman pada konsep, definisi dan metodologi yang berstandar nasional dan internasional untuk mendukung pembangunan sektor pariwisata. 

Kelima dibuka peluang kerjasama yang diperlukan antar daerah dan diinisiasi oleh kabupaten/kota masing-masing. Pelaksanaan Rakonreg PDRB kabupaten dan kota se kalteng tahun 2019 mendatang dilaksanakan di kabupaten murung Raya (MC. Isen Mulang/tina/engga).