Giliran Komunitas Fotografi Disosialisasi Materi Pilkada Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Relawan Demokrasi yang dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya terus mensosialisasikan tahapan Pilkada serentak 2018 kepada sasaran yang sudah ditentukan.

Kali ini Relawan Demokrasi Bidang Segmen Komunitas dan Disabilitas menyasar kepada para juru foto yang tergabung dalam Lensa Epicentrum Photography Community Palangka Raya.

Para bozka dan bozki julukan para juru foto kuminitas ini dikumpulkan di ‘hutan’ di lahan milik Stasiun RRI di Jalan Tjilik Riwut Km 3, Rabu (28/2/2018) sore.

Relawan Demokrasi yang dikomandoi Andis Nugroho, S.Hut ini butuh strategi khusus untuk mengajak para bozka dan bozki agar mau hadir diacara sosialisasi.

Strategi khusus itu yakni Relawan Demokrasi mengkondisikan agar ketua komunitas bisa mengadakan kegiatan fotografi. Alhasil, sore itu para anggota komunitas bisa dikumpulkan.

Sebelum mereka melakukan kegiatan jepret-jepret dengan bidikan model cantik, namun terlebih dahulu Relawan Demokrasi meminta waktu 30 menit untuk menyampaikan materi sosialisasi.

Dalam sosialisasi ini Andis Nugroho bersama empat anggota Relawan Demokrasi lainnya menyampaikan arti pentingnya memberikan hak pilih pada Pilkada serentak 27 Juni 2018.

Para anggota komunitas pun sangat antusias mengikuti sosialisasi ini. Bahkan mereka dengan semangatnya membaca berbagai leflet atau stiker yang berisi kegiatan dan jadwal Pilkada.

Dalam sosialisasi ini para Relawan Demokrasi juga mencontohkan cara memilih yang sah dan benar. Singkat cerita, para komunitas fotografi inipun juga akan ikut memilih calon walikota dan calon wakil walikota Palangka Raya sesuai dengan pilihannya dari empat calon yang telah ditetapkan oleh KPU. (MC. Isen Mulang/engga)

Raker Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Kerja (Raker) Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Swisbell Hotel Danum, Palangka Raya, Rabu (28/2/2018).

Raker yang secera resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Said Ismail ini juga dihadiri beberapa pejabat pemerintah daerah, instansi vertikal, TNI, Polri, dan perwakilan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara itu dari Pemerintah Kota Palangka Raya diwakili oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, dr Andjar Hari Purnomo. Raker ini digelar karena sebagai bentuk sosialisasi pencegahan penyalagunaan narkotika.

Apalagi menurut data yang disampaikan Kepala BNN Kalimantan Tengah Brigjen Lilik Heri S, jika prevalensi penyalagunaan narkotika di Bumi Tambun Bungai ini cenderung meningkat. Dimana pada 2017 prevelensinya 1,8 persen naik menjadi 1,9 persen atau 38 ribu jiwa.

Namun secara nasional, prevelensi penyalahgunaan narkotika menurun. Pada 2016 prevalensinya 2,8 persen atau 5,9 juta jiwa, namun pada 2017 turun 1,77 persen 3,4 juta jiwa rakyat Indonesia yang menjadi korban narkotika.

Lilik mengharapkan dengan meningkatnya penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Tengah ini maka butuh penanganan serius oleh semua pihak. Sementara itu khusus pemerintah daerah untuk segera membentuk BNK kabupaten.

Sebab hingga saat ini di Kalimantan Tengah baru ada dua daerah yang sudah membentuk BNN yakni Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Padahal jika merujuk Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 mewajibkan pemerintah daerah wajib melakukan pencegahan.

Selain itu pemerintah daerah juga wajib melakukan fasilitasi dalam penyusunan peraturan daerah mengenai narkotika dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk pencegahan penyalagunaan narkotika. (MC. Isen Mulang/engga)

Dua Anggota DPRD Palangka Raya Akan Diganti

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tidak lama lagi dua anggota DPRD Kota Palangka Raya bernama Rusliansyah dan Umi Mastikah akan diganti melalui proses pergantian antarwaktu (PAW).

Keduanya diganti sebagai wakil rakyat, karena oleh KPU Palangka Raya sudah ditetapkan sebagai calon walikota untuk Rusliansyah dan calon wakil walikota untuk Umi Mastikah.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 jika anggota DPRD maju sebagai calon kepala daerah, maka harus mengundurkan diri dan posisinya digantikan oleh kader lain dalam satu partai.

Rusliansyah dan Umi Mastikah secara resmi juga telah mengajukan pengunduran diri dari lembaga DPRD. Kini DPRD tinggal melakukan proses PAW untuk keduanya.

Berdasarkan data di KPU, jika melihat hasil perolehan suara di pemilu legislatif 2019, pengganti Rusliansyah dari Partai Golkar adalah Surileli N Ladung yang perolehan suaranya di bawah Rusliansyah.

Sedangkan calon pengganti Umi Mastikah di DPRD dari Partai Demokrat adalah Frans Liwan Ibat yang perolehan suaranya di bawah Umi Mastikah.

Hanya saja kapan PAW dua anggota dewan itu akan dilakukan belum tahu tanggalnya, karena Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit Karyawan Yunianto juga belum berani memberikan kabar.

“Intinya partai politik hanya memohon dan memproses PAW. Tapi yang berhak menentukan siapa yang berhak menggantikan keduanya di DPRD itu adalah KPU,” ungkap Sigit, Kamis (1/3/2018). (MC. Isen Mulang/engga)

Camat dan Lurah Harus Aktif Sikapi Usulan Program Masyarakat

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Riban Satia mengingatkan kepada lurah dan camat agar pro aktif dan tanggap menyikapi usulan program yang disampaikan masyarakat.

Lurah dan camat harus bisa memilah atau memprioritaskan usulan mana yang bisa didahulukan dan yang tidak. Sebab tidak semua usulan bisa didahulukan, tapi dilihat dari skala prioritasnya.

“Di situlah peran lurah dan camat diperlukan untuk mengidentifikasi usulan masyarakat. Apalagi dana yang kita miliki terbatas, sehingga harus dilihat skala prioritasnya,” ucapnya.

Pesan walikota ini disampaikan saat membuka Musrenbang Kecamatan Jekan Raya, Selasa (27/2/2018). Dalam kesempatan itu walikota juga mengingatkan lurah dan camat agar rajin ke lapangan.

Dengan begitu maka lurah dan camat akan mengetahui secara riil kondisi masyarakatnya, termasuk kondisi pembangunan yang sudah terealisasi dan program yang sedang diusulkan.

“Lurah dan camat juga harus mampu mengambil kebijakan cepat jika ada masalah, misalnya daerah A sedang kebanjiran, maka dia harus bisa menggerakan warganya untuk gotong royong,” tuturnya.

Menurutnya tanggung jawab pembangunan tidak hanya pada kepala daerah atau satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) saja, namun melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat.

Karena itu jika disuatu wilayah ada masalah lingkungan misalnya, maka seorang pemimpin di wilayah tersebut harus bisa mengajak warganya agar menjaga dan memelihara lingkungannya. (MC. Isen Mulang/engga)

Wartawan Televisi di Palangka Raya Gelar Musda

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Para wartawan yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar musyawarah daerah (Musda) III di Hotel Neo, Palangka Raya, Rabu (28/2/2018).

Secara resmi Musda III ini dibuka oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran dan dihadiri juga Ketua Umum IJTI Pusat Yadi Hendriyana, perwakilan Polda Kalimantan Tengah, Korem 102 Panju Panjung, Kodim 1016 Palangka Raya, dan Polres Palangka Raya.

Musda digelar untuk memilih Ketua IJTI Kalteng periode 2018-2021, karena kepengurusan periode yang lama telah berakhir sejak 31 Januari 2017. Dalam Musda ini ada lima kandidat mencalonkan sebagai Ketua IJTI Kalteng.

Ke-5 calon itu adalah Hamli Tulis wartawan ANTV, Tantawi Jauhari wartawan Metro TV, Samsudinor wartawan Trans7, Julius wartawan TVRI Kalteng, dan Imam Mangkunegara wartawan Dayak TV. Ke-5 kandidat ini memperebutkan sekitar 28 suara.

Ketua Panitia Musda III IJTI Kalteng, Kurnia Tarigan yang juga wartawan Kompas TV mengatakan Musda ini terselenggara berkat dukungan semua pihak. Panitia mengharapkan melalui Musda ini terpilih ketua yang baru.

Sementara itu dalam sambutannya Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan keberadaan wartawan televisi merupakan teman akrab pemerintah, karena tanpa keberadaan mereka, pihaknya tidak bisa mendapatkan informasi.

Karena itu melalui Musda ini gubernur mengharapkan akan mendapatkan ketua, sehingga kepengurusan IJTI Kalteng tidak vakum. Di sisi lain gubernur mengharapkan keberadaan wartawan televisi harus terus menjadi mitra pemerintah. (MC. Isen Mulang/engga)