Lagi Yayasan BOSF Nyaru Menteng Palangka Raya Lepasliarkan 8 Orangutan

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Yayasan Borneo Orangutan Survival (BOS) bekerja sama dengan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KKH-KLHK) kembali melepasliarkan 8 individu orangutan dari Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng ke Hutan Lindung Bukit Batikap, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pelepasliaran kali ini didukung sebuah helikopter bantuan dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK. Sebelumnya Yayasan BOS telah melepasliarkan 167 orangutan hasil rehabilitasi ke Hutan Lindung Bukit Batikap sejak 2012.

Dalam pelepasliaran ini Yayasan BOS memberangkatkan 7 jantan dan 1 betina bernama Karen dengan rentang usia orangutan berkisar 16-26 tahun. Jumlah jantan yang mendominasi pelepasliaran kali ini adalah untuk menambah jumlah populasi jantan dewasa di Hutan Lindung Bukit Batikap. 

Satu orangutan jantan dikatakan bisa menjelajah sejauh 3.000 hektare selama hidupnya dan Hutan Lindung Bukit Batikap saat ini bisa mengakomodasi daya jelajah yang besar dari para jantan ini.

Jamartin Sihite, CEO Yayasan BOS mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan helikopter yang diberikan oleh Direktorat PKHL-KLHK, sehingga proses pengangkutan orangutan ke titik pelepasliaran bisa lebih cepat. 

Sebab untuk bisa menjangkau ke lokasi menggunakan rute darat dan sungai bisa mencapai tiga hari perjalanan. “Dengan helikopter ini kami bisa memangkas waktu perjalanan menjadi beberapa jam saja,” tuturnya, Kamis (14/12/2017).

Dalam menyukseskan kampanye #OrangutanFreedom tahun 2017 sampai hari ini BOS sudah berhasil memberikan kebebasan bagi 170 individu orangutan. 

Sebagian di antaranya dipindahkan dari kompleks rehabilitasi ke pulau pra-pelepasliaran dan sebagian dilepasliarkan ke hutan. “Ini semua bisa terwujud berkat kerja sama berbagai pihak dan pemangku kepentingan yang terkait upaya konservasi orangutan dan habitatnya. Mari kita bersama-sama lanjutkan upaya ini,” ucapnya.

Ke-8 orangutan akan diberangkatkan dalam dua pemberangkatan selama dua hari berturut-turut masing-masing kelompok membawa 4 orangutan. Kelompok pertama berangkat Selasa 12 Desember 2017 dan kelompok kedua Rabu 13 Desember 2017. 

Dari Nyaru Menteng orangutan akan diberangkatkan menggunakan kendaraan sampai ke Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Sebuah helikopter akan membantu mengangkut kandang transport orangutan dan kru yang bertugas langsung dari Kuala Kurun ke titik-titik rilis di jantung Hutan Lindung Bukit Batikap. 

Raffles Brotestes Panjaitan, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK mengatakan kementeriannya terus melakukan pemantauan ketat untuk menjamin tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan tahun ini dan saat ini dengan kondisi yang relatif terkendali.

“Kami berkesempatan untuk memberi dukungan bagi upaya konservasi satwa dalam hal ini orangutan dengan meminjamkan kami helikopter untuk kegiatan pelepasliaran orangutan di Hutan Lindung Bukit Batikap. Bantuan ini adalah hal yang menarik sekaligus membanggakan, karena keberadaan orangutan membantu menjaga kualitas hutan. Semoga dengan semakin banyaknya orangutan di kawasan Hutan Lindung Bukit Batikap dan hutan lain di Kalimantan, hutan kita akan terus terjaga dengan baik, dan upaya kita untuk menjaga kelestarian hutan dapat berhasil,” ungkapnya.

Sementara itu Bambang Dahono Adji, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati KLHK juga menekankan bahwa kegiatan pelepasliaran ini adalah upaya yang penting dalam menyelamatkan lingkungan yang tersisa.

“Kita tahu bahwa orangutan adalah spesies payung. Dia membantu menjaga mutu hutan. Pelepasliaran orangutan dari pusat rehabilitasi adalah satu langkah penting dalam upaya konservasi orangutan dan habitatnya. Penting karena momen ini menentukan berhasil atau tidaknya upaya panjang rehabilitasi yang berlangsung cukup lama sekitar 7-8 tahun untuk setiap individu orangutan. Upaya konservasi hutan sangat tergantung pada program rehabilitasi yang sukses,” tandasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

400 Pohon Bakal Hijaukan Lingkungan SMAN 3 Palangka Raya

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Pohon (BMN) digelar di SMAN 3 Palangka Raya, Kamis (14/12/2017) pagi. 

Acara yang diselenggarakan oleh BPDAS-HL Kahayan ini dihadiri aparatur sipil negara (ASN) Kota Palangka Raya maupun Provinsi Kalimantan Tengah, tidak terkecuali sejumlah siswa SMA. 

Dalam kegiatan ini juga diadakan penyerahan plakat ajakan menanam dan memelihara 25 pohon selama hidup dari Presiden Jokowi oleh Kepala Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Wilayah Kahayan, Suprianto Sukmo Sejati kepada Gubernur Kalteng Sugianto Sabran yang diwakili Asisten III Setda Bidang Administrasi Pemprov Kalteng, I Ketut Widhie Wirawan. 

Kemudian dilanjutkan penyerahan piagam penghargaan lomba menanam dan memelihara pohon Kalteng kepada pemenang. Berikut dilakukan penyerahan bibit secara simbolis oleh Ketut kepada perwakilan SMAN 3 Palangka Raya, SMAN 4 Palangka Raya, SMAN 1 Palangka Raya, SMA Kristen Palangka Raya, dan SMA 10 Palangka Raya.

Seusai penyerahan, para pejabat melakukan penanaman pohon di 70 lubang yang telah disiapkan. Di SMAN 3 ditanam sekitar 400 pohon berbagai jenis mulai jenis kayu hutan endemik Kalimantan hingga buah-buahan. 

Membacakan sambutan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Ketut Widhie mengatakan tema dalam kegiatan yakni “Kerja bersama memakmurkan rakyat lestarikan alam” mengandung arti bahwa pengelolaan hutan dan lahan tidak lepas dari keterlibatan semua pihak. 

“Kegiatan ini harus memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat serta terpeliharanya kelestarian alam,” katanya. Dia menuturkan penanaman ini telah diserukan Presiden Jokowi untuk menanam 25 pohon setiap orang selama hidup. 

“Kami mengajak mari menanam pohon untuk kepentingan bersama, anak cucu kita agar kelak mendapat lingkungan yang bersih dan sehat. Ini sungguh mulia dan semoga dapat ditularkan,” ungkapnya. 

Dia menambahkan saat ini pemerintah sedang menggalakan hutan serba guna. Dalam arti pohon yang ditanam tidak hanya akan menghasilkan kayu tapi juga hasil bukan kayu berupa buah-buahan dan lainnya. (MC. Isen Mulang/engga)

DPPKBP3 Adakan Lokakarya Mini Kampung KB Di Kecamatan Jekan Raya

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3) Kota Palangka Raya mengadakan lokakarya mini kampung KB tingkat kelurahan dan kecamatan, Rabu (13/12/2017).

Lokakarya yang dihadiri Kepala Dinas DPPKBP3 Kota Palangka Raya, dr Tiur Simatupang ini dilaksanakan di aula Kantor Kecamatan Jekan Raya. Lokakarya ini terlaksana berkat inovasi dari Kasi Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB pada DPPKBP3 Kota Palangka Raya, Saden.

Maksud diadakannya lokakarya ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kampung di tingkat kampung atau setara melalui program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Selain itu untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta untuk menyelenggarakan program kependudukan. Sedangkan tujuan dilaksanakan lokakarya ini untuk meningkatkan koordinasi dan peran SOPD dalam mendukung tumbuh kembang kampung KB.

Tujuan lainnya adalah untuk mempersiapkan program kegiatan dari setiap satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) dalam rencana aksi di kampung KB untuk tahun anggaran 2018.

Diharapkan hasil lokakarya ini bisa ditindaklanjuti SOPD dalam rencana aksi 2018 dan nantinya program yang sudah dilaksanakan akan dievaluasi secara berkala. (MC. Isen Mulang/engga)

Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Palangka Raya Dikaji

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wacana pemindahan ibukota pemerintahan Republik Indonesia ke Kota Palangka Raya mulai dikaji, Selasa (12/12/2017).

Bahkan tim pengkaji sudah turun ke Kota Cantik Palangka Raya berikut dilakukan kegiatan Focus group Discussion (FGD) antara Korlantas Polri dengan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi Kalimantan Tengah. 

Kegiatan dalam rangka kajian rencana pemindahan ibukota pemerintahan ke Kalimantan Tengah ini berlangsung di aula Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah. 

Hadir pada kegiatan itu Ketua Tim Pengkaji sekaligus sebagai Kasubdit Audit dan Inspeksi Subdit Kamsel Korlantas Polri Kombes Supriyadi. Dalam FGD ini juga dihadiri Wadir Lantas Polda Kalteng AKBP Sukron, pejabat Kementerian Perhubungan, pejabat Dinas Pendapatan Kalimantan Tengah, pemerintah daerah. 

Selain itu hadir pula pejabat Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Palangka Raya, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palangka Raya, Biro Pusat Statistik, Bappeda Kota Palangka Raya, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.

Adapun target kajian dalam FGD ini adalah tersedianya konsep sistem transportasi cerdas berbasis TIK untuk peningkatan keselamatan dan keamanan pengguna transportasi. 

Selain itu tersedianya konsep sistem transportasi cerdas berbasis TIK untuk optimalisasi traffic transportasi guna menunjang kenyamanan berkendara.

Kemudian untuk memfasilitasi pengendara mendapatkan informasi yang lebih baik, lebih terkoordinasi dengan lingkungan sekitar serta dapat lebih cerdas memanfaatkan jaringan jalan.

Sedangkan data yang dibutuhkan untuk mewujudkan wacana pemindahan ibukota RI ke Kalimantan Tengah ini harus didukung tersedianya jaringan listrik di jalan-jalan antar kabupaten/kota, distribusi jaringan telekomunikasi, jaringan wifi, jaringan CCTV, informasi data center milik pemerintah daerah atau BUMN/BUMD, dan informasi aplikasi e-Government milik pemerintah daerah.

Kombes Supriyadi menyebut saat ini ada tiga provinsi di Kalimantan yang akan dikaji oleh tim mengenai kelayakan untuk menjadi ibukota pemerintahan RI. Selain Kalimantan Tengah juga Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

“Sedangkan di Kalteng ada tiga daerah yang akan dikaji. Yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Kapuas,” kata Supriyadi. 

Dia menuturkan pengkajian meliputi hal-hal yang menjadi tolak ukur suatu daerah terpilih menjadi kota yang layak. Salah satunya jaringan transportasi, kondisi struktur tanah, dan masyarakat. 

“Semua akan kita kaji. Kemudian hasil pengkajian ini kita berikan ke pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan apakah Kalteng layak tidak sebagai ibukota pemerintahan,” ungkapnya. 

Apakah Palangka Raya bisa dipastikan layak menjadi ibukota pemerintahan RI? Dia menjawab semua masih dalam pengkajian. Di sisi lain dia juga menyarankan pemerintah daerah agar mempersiapkan wilayahnya supaya memenuhi syarat. 

“Lahan yang disiapkan pemerintah daerah juga harus memenuhi kriteria kelayakan,” pungkasnya. Selesai kegiatan itu, tim pengkaji langsung berangkat menuju Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas untuk melakukan kajian serupa. Berikutnya baru ke Kabupaten Kapuas. (MC. Isen Mulang/engga)

DKISP Palangka Raya Sosialisasiksn Aplikasi Iped Go

/0 Comments/in

MEDIA CENTRE, Palangka Raya – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) terus mensosialisasikan aplikasi Iped Go kepada seluruh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD).

iPed Go adalah aplikasi induk untuk pengintegrasian seluruh aplikasi SOPD Pemerintah Kota Palangka Raya ke website resmi  www.palangkaraya.go.id dalam satu jendela.

Pengintegrasian aplikasi ini sebagai pengembangan web resmi Kota Palangka Raya untuk mengklasifikasikan antara aplikasi pemerintahan dan aplikasi pelayanan publik (e-government dan e-publik).

Adapun manfaat aplikasi dunia maya ini untuk masyarakat adalah bisa membedakan antara aplikasi e-Government dan e-Publik serta pelayanan sistem informasi aplikasi.

Aplikasi hasil inovasi dari Kasi Pengembangan Aplikasi pada DKSIP Kota Palangka Raya, Ahmad Reza, S.Kom bisa diakses melalui alamat situs iPedgo.palangkaraya.go.id.

Reza menuturkan dalam iPedgo ini menyediakan lima menu utama yaitu aplikasi kepemerintahan, aplikasi layanan publik, tentang iPedgo, dan hubungi kami.

“Hadirnya layanan ini memudahkan masyarakat untuk mengakses semua informasi kepemerintahan. Bagi masyarakat yang ingin mengurus izin juga bisa mencari informasi melalui aplikasi ini,” tutur Reza, Selasa (12/12/2017).

Reza menambahkan dalam aplikasi ini sudah diintegrasikan dengan aplikasi milik SOPD lain, misalnya aplikasi layanan perizinan milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Palangka Raya.

Jadi dengan terintegrasinya aplikasi ini sangat memudahkan masyarakat dalam berurusan maupun menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Kota Palangka Raya. (MC. Isen Mulang/engga)

Dedikasi Almarhum Wawan Berlison Diakui Pemerintah Pusat

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sejenak kepala tertunduk penuh penghayatan mewarnai kegiatan pembekalan dan pelatihan singkat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang diadakan di aula Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya, Selasa (12/12/2017).

Perintah ini langsung dari Kasubdit Sarana Prasarana dan Informasi Kebakaran Ditjen BAK Kemendagri, Evan Nur Setya Hadi sesaat sebelum memberikan sambutan. Evan meminta untuk mengenang sekaligus mengirim doa kepada almarhum Wawan Berlison.

“Beliau adalah salah satu tokoh Damkar nasional sebagaimana apa yang disampaikan bapak Anwar Sanusi U Gayo. Mari kita menunduk sejenak mendoakan beliau,” ajaknya.

Dia menuturkan kekokohan almarhum, dedikasi, loyalitas dan pemahaman menjadi sumber inspirasi bagi penerusnya. “Kami menyampaikan turut berbela sungkawa. Semoga arwah beliau mendapat tempat yang layak di sisiNya dan keluarga yang ditinggalkan mendapat kesabaran,” ungkapnya.

Dia juga menyampaikan bahwa Wawan Berlison merupakan pengurus Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia yang telah dikukuhkan Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Oleh sebab itu dia menyebut bahwa prestasi almarhum sampai di tingkat nasional.

Sementara itu Staf Ahli Walikota Palangka Raya, Supriyanto juga menyampaikan duka atas meninggalnya bapak Damkar tersebut. “Memang kalau mendengar ada masyarakat menyebut nama beliau yang tersebar adalah Damkar dan pembina Pramuka. Dua itu yang melekat mewarnai sosok almarhum,” katanya.

Supriyanto menambahkan kegiatan tersebut harus diikuti dengan serius dengan harapan bisa memunculkan sosok yang mampu menggantikan almarhum. (MC. Isen Mulang/engga)

Disdamkar Palangka Raya Latih Anggota Tanggulangi Kebakaran

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya menggelar pembekalan dan pelatihan singkat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang diadakan di aula Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (12/12/2017).

Acara pelatihan ini dihadiri Staf Ahli Walikota Palangka Raya Supriyanto, Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Palangka Raya Anwar Sanusi U Gayo, dan ratusan anggota Damkar.

Kegiatan ini juga menghadirkan Kasubdit Sarana Prasarana dan Informasi Kebakaran Ditjen BAK Kemendagri, Evan Nur Setya Hadi. Dalam kesempatan itu Supriyanto menyerahkan cinderamata kepada Evan.

Supriyanto menuturkan petugas Damkar wajib memiliki keterampilan bagaimana cara menangani dan mengoperasionalkan alat secara cepat tepat dan benar. “Tahapan kegiatan ini harus dilalui dan harus dilanjutkan,” katanya.

Dia mengingatkan menjadi petugas Damkar harus bangga. Sebab profesi itu sangat mulia karena misinya membawa kemanusiaan yakni menyelamatkan jiwa, harta dan benda seseorang.

Dalam kesempatan ini juga disampaikan duka mendalam atas meninggalnya Wawan Berlison beberapa waktu lalu. Ucapan duka juga disampaikan Evan Nur Setya Hadi saat memberikan sambutan.

Berkaitan dengan kegiatan itu dia mengatakan petugas Damkar sudah diakui secara global. Bahkan posisinya sangat dihormati dan dihargai. Salah satunya yakni dari sisi UU lalu lintas. Petugas Damkar diprioritaskan untuk lewat karena membawa misi kemanusiaan.

“Kami berpesan, tingkatkan loyalitas dan komitmen untuk berperan aktif serta terus disiplin dan loyalitas. Manfaatkan sarana dan prasarana yang ada demi menunjang tugas,” tuturnya. (MC. Isen Mulang/engga)

DPRD Tulungagung Dan Banjar Studi Banding Ke Palangka Raya

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Di hari dan waktu yang sama jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya menerima kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur dan DPRD Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (12/12/2017).

Kedatangan tamu wakil rakyat dari dua pulau yang berbeda ini diterima Asisten I Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya, Ikhwansyah bersama beberapa kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di Ruang Peteng Karuhei II pukul 13.30 WIB.

Tujuan studi banding anggota DPRD Tulungagung ke Kota Cantik Palangka Raya ini adalah untuk belajar pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) pasca diserahkan dari Kantor Pajak Pratama ke pemerintah daerah, sedangkan DPRD Banjar belajar soal kependudukan.

Dalam pertemuan ini terungkap jika penerimaan PBB di Tulungagung belum maksimal, karena belum didukung peralatan canggih. Selain itu data PBB belum ter-upgrade, padahal sebagian objek pajak sudah ada yang naik status dari rumah menjadi Ruko.

Karena itu melalui kaji banding ini DPRD Tulungagung mendapatkan banyak referensi, sehingga bisa dijadikan dasar untuk merevisi produk daerah yang sudah ada dan diharapkan bisa berdampak meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB.

Sementara itu dalam penjelasannya Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya, Ikhwanudin juga mengakui pasca objek pajak PBB diserahkan dari Kantor Pajak Pratama ada sedikit kendala dalam pelaksanaannya.

“Dulu sebelum diserahkan, kami menggebu-gebu supaya cepat diserahkan dengan harapan PAD bisa meningkat, namun setelah diserahkan dan dijalankan, rupanya agak susah memungut PBB, karena masih terbentur SDM dan sistem,” terangnya.

Diakui Ikhwanudin, data pajak PBB di Palangka Raya juga tidak update. Banyak rumah sudah beralih menjadi ruko, namun status pajaknya masih rumah biasa, karena itu dinasnya perlu melakukan pendataan terhadap seluruh objek PBB.

Meski PBB sudah diurus sendiri, namun menurut Ikhawanudin belum bisa mendongkrak perolehan PAD. Buktinya untuk membantu menggenjot PAD Rp100 miliar saja belum mampu. Dimana tahun ini PAD dinasnya ditarget Rp94 miliar dan 2018 ditarget Rp98 miliar. (MC. Isen Mulang/engga)

Palangka Raya Kirim 7 Atlet Ikuti Kejuaraan Panahan Isen Mulang 2017

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kota Palangka Raya mengirimkan tujuh atlet untuk mengikuti Kejuaraan Panahan Isen Mulang Open 2017 di Lapangan Panahan, Jalan Tjilik Riwut Km 5 Palangka Raya. Kejuaraan ini dibuka oleh Asisten III Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, I Ketut Widhie Irawan, Senin (11/12/2017).

Koordinator Pelaksana sekaligus Sekretaris Umum Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Kalteng, Jontris Mihing dalam sambutannya mengatakan kejuaraan itu diikuti oleh atlet dari Kalteng hingga Kalsel.

Untuk Kalteng di antaranya 7 atlet dari Palangka Raya, 10 dari Kabupaten Lamandau dan 6 dari Sukamara. Kemudian 3 asal Katingan, 5 Gunung Mas, 8 Pulang Pisau, 2 Barsel, 5 Barut, 5 Kotim dan 5 dari Club Borneo Archery Palangka Raya. Sedangkan dari Kalsel 5 atlet.

Dia menuturkan para atlet akan berlomba dalam tiga divisi. Yakni divisi compound, recurve dan divisi standar bow. Mereka akan memperebutkan 18 emas, perak dan perunggu.

“Dalam lomba ini ada delapan wasit dan tiga di antaranya wasit nasional,” katanya. Sementara itu Ketua Pengprov Perpani Kalteng, Ade Supriyadi mengatakan kejuaraan ini merupakan yang pertama sejak berdirinya kurang lebih satu tahun menjabat sebagai ketua pengprov.

“Saya bertekad mengembangkan panahan di Kalteng. Ini akan menjadi agenda rutin, minimal harus dilaksanakan satu tahun sekali. Karena kalau berlatih terus namun tidak pernah diuji coba, tidak akan tahu tolak ukur keberhasilannya,” kata Ade Supriyadi.

Membacakan sambutan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, I Ketut sangat menyambut baik kejuaraan ini. Sebab turnamen ini juga sebagai salah satu menjaring bibit atlet berprestasi.

“Panahan membuat seseorang lebih fokus. Dengan memanah juga akan mendorong seseorang memiliki sikap berani dan percaya diri. Olahraga ini juga bermanfaat melatih serta mengasah kemampuan untuk jadi pemenang,” katanya. (MC. Isen Mulang/engga)

Dinas PUPR Kota Palangka Raya Sosialisasi UU Jasa Kontruksi

/0 Comments/in

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palangka Raya mensosialisasikan implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi kepada para pemangku kepentingan, Senin (11/12/2017).

Sosialisasi ini diikuti oleh para pelaku jasa kontruksi, konsultan perencana, mahasiswa dari fakultas teknik perguruan tinggi, dan pejabat dari Balai Jasa Kontruski Wilayah V Banjarmasin Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Disosialisasi UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi ini merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah pasca direvisinya UU Nomor 18 Tahun 1999 agar masyarakat atau pelaku pemangku kepentingan mengetahui adanya perubahan dalam peraturan tersebut.

Dalam sambutannya Kepala Dinas PUPR Kota Palangka Raya, Harry Maihadi mengatakan maksud dan tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini agar setiap pemangku kepentingan dapat mengetahui dan memahami subtansi atau materi yang diatur dalam UU tersebut.

Diharapkan dengan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman terhadap UU Jasa Kontruksi, maka setiap pemangku kepentingan dapat mengimplementasikan peraturan ini sesuai tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, sehingga tujuan peraturan penyelenggaraan jasa kontruksi bisa terwujud.

Harry menjelaskan perbedaan antara UU yang lama dengan yang baru yakni cakupan dan kewenangannya lebih luas. Salah satunya jika sebelumnya usaha jasa perumahan atau developer tidak masuk dalam UU ini, namun sekarang masuk dalam UU Jasa Kontruksi.

Selain itu jika sebelumnya ada pelanggaran yang dilakukan para pemangku kepentingan terhadap UU Jasa Kontruksi, maka sanksinya bisa mengarah pada tindak pidana, namun dengan direvisinya UU yang baru ini hanya berupa sanksi administrasi.

“Dalam UU yang baru ini juga diatur kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelengaraan tentang jasa kontruksi serta penguatan standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan serta dibentuknya sistem informasi jasa kontruksi yang terintegrasi,” tegasnya. (MC. Isen Mulang/engga)