DPMP2AKB Adakan Pertemuan dengan Pokja Kampung KB Tumbang Rungan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Bidang Pengendalian Kependudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (KB) (DPMP2AKB) Kota Palangka Raya mengadakan pertemuan dengan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB Kelurahan Tumbang Rungan, Kecamatan Pahandut, Senin (20/11/2017).
 
Acara pertemuan yang dipimpin Kabid Pengendalian Penduduk pada DPMP2AKB Kota Palangka Raya, Eddy Sunarto, SH, MM ini juga dihadiri Lurah Tumbang Rungan Purwanto, Babinkamtibmas, dan sekitar 40-an anggota Pokja Kampung KB Tumbang Rungan.
 
Dalam pertemuan ini menghadirkan nara sumber Kasi Penyuluhan PLKB dan Penggerakan pada DPMP2AKB Kota Palangka Raya, Saden. Adapun materi yang dibahas adalah seputar program kerja Pokja Kampung KB Tumbang Rungan yang akan dilaksanakan di 2018.
 
Sebab sejak ditetapkan sebagai kampung KB, Pokja Kampung KB Tumbang Rungan kurang aktif, sehingga dengan adanya pembinaan dan pertemuan dari BPMP2AKB Kota Palangka Raya ini diharapkan di 2018 program kerjanya lebih aktif dalam mensukseskan program KB.
 
“Apalagi di 2018 nanti semua kampung KB akan mendapatkan bantuan Rp102 juta dari BKKBN provinsi, karena itu mulai sekarang Pokja Kampung KB harus menyusun program,” kata Eddy Sunarto.
 
Eddy menjelaskan maksud ditetapkannya Kampung KB pada suatu kelurahan tidak hanya mengurusi masalah kependudukan saja, namun diharapkan semua program lintas sektor bisa diarahkan dalam suatu kelurahan, sehingga pembangunan di semua sektor bisa cepat dituntaskan.
 
Misalnya dinas pertanian memprogramkan bantuan benih, dinas peternakan memberikan bibit ikan dan ternak. Kemudian dinas DPMP2AKB memberikan pelatihan, pembinaan, dan pelayanan KB. “Khusus dinas PU tahun ini sudah membuatkan 12 WC kepada warga Tumbang Rungan,” ujarnya.
 
Eddy menambahkan sejak ditetapkan sebagai Kampung KB, kini partisipasi masyarakat Tumbang Rungan sudah cukup bagus dalam mengikuti program KB. Hanya saja perlu edukasi secara terus-menerus agar masyarakat memahami tujuan ‘wajib’ ber-KB untuk menuju keluarga sejahtera dan bahagia. (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota Lantik Direktur PDAM Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Riban Satia melantik Budi Harjono sebagai Direktur PDAM Kota Palangka Raya masa jabatan 2017-2021, Senin (20/11/2017).
 
Acara pelantikan yang dilaksanakan di Ruang Peteng Karuhei II ini dihadiri Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio, Sekda Kota Palangka Rata Rojikinor dan beberapa kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD).
 
Terpilihnya Budi Harjono yang sebelumnya menjabat Kabag Keuangan PDAM Palangka Raya menjadi Direktur PDAM Palangka Raya ini setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/479/2017.
 
Dilantiknya Budi Harjono sebagai Direktur PDAM Palangka Raya yang menggantikan pejabat sebelumnya, Tridoyo Kertanegara yang sudah purna tugas ini berdasarkan hasil lelang jabatan yang melibatkan dari pihak perguruan tinggi.
 
Dalam arahannya walikota mengharapkan dengan dilantiknya Direktur PDAM Palangka Raya yang baru ini bisa bekerja lebih baik lagi dalam menjalankan perusahaan milik daerah.
 
Budi diminta memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Kota Cantik. Dia juga dituntut bekerja nyata selama enam bulan ke depan. Jika tidak kinerjanya akan dievaluasi oleh walikota.
 
Walikota optimistis dengan dipimpinnya PDAM Palangka Raya yang merupakan pejabat karier, maka yang bersangkutan mengetahui apa saja yang akan dilakukan untuk memajukan perusahaan plat merah tersebut.
 
“Sejak awal memang saya menghendaki kalau memang dari dalam ada yang lebih baik kenapa harus mengambil dari luar, sama dengan jabatan sekda juga diisi dari dalam,” tuturnya.
 
“Sama halnya ketika direktur PDAM ini berasal dari dalam, maka dia akan mampu memperbaiki kekurangannya. Dia tahu, karena dia yang merasakan dan menikmatinya,” tutur walikota lagi.
 
Karena itu dalam acara pelantikan ini direktur PDAM yang baru ini yang bersangkutan juga diminta memberikan komitmen dan penandatanganan pakta integritas serta surat kesepakatan untuk menjalankan perusahaan daerah agar lebih maju lagi.
 
“Mulai Desember 2017 kita beri kesempatan yang bersangkutan untuk membenahi. Jadi tidak ada alasan lagi untuk belajar. Ini langsung lari cepat. Apalagi bapak Budi ini berasal dari nol, kemudian memegang jabatan keuangan, sehingga dia tahu suka dukanya, dia tahu semua persoalan yang harus diselesaikan. Dia juga tahu bagaimana memajukan PDAM ini, tidak merayap. Tidak terseok-seok, karena itu yang bersangkutan saya beri waktu enam bulan untuk melakukan pembenahan” tegasnya. (MC Isen Mulang/engga)

DPRD Tanah Bumbu Pelajari Pengembalian Aset PMA dan PMDN ke Pemko Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sembilan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kaji banding ke Pemerintah Kota Palangka Raya, Senin (20/11/2017).
 
Dalam kunjungan kerja yang ke-3 kalinya ini mereka diterima oleh Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio di Ruang Peteng Karuhei I pukul 14.00 WIB.
 
Dalam pertemuan ini wakil walikota juga ditemani Plt Asisten I Setda Kota Palangka Raya Ikhwansyah, Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya Gunawan Abel, dan Staf Ahli Walikota Palangka Raya Benhurd Pangaribuan.
 
Sedangkan dari legislatif dihadiri Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Beta Syailendra dan Sekretaris DPRD Kota Palangka Raya Sitti Masmah, serta Bagian Aset Setda Kota Palangka Raya.
 
Adapun tujuan studi banding yang ke-3 kalinya ini anggota DPRD Tanah Bumbu ingin belajar mengenai mekenisme pengembalian aset milik PMA, PMADN, dan BUMN ke pemerintah daerah.
 
Rupanya selama ini Pemerintah Kota Palangka Raya belum pernah ada melakukan pengembalian aset milik PMA, PMDAN, dan BUMN. Namun menurut Mofit Saptono kalau menerima hibah aset dari luar negeri untuk Pemko Palangka Raya sudah pernah ada yaitu hibah 4 mobil pemadam dan satu mobil ambulance dari Jepang.
 
Meski hibah, namun menurut Mofit untuk mendapatkan hibah atau pemberian dari luar negeri tersebut tidak mudah, karena sesuai aturan harus melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri, sebab sifatnya antara negara dengan negara.
 
Sementara itu ibu Andri dari Bagian Aset Setda Kota Palangka Raya menambahkan hingga saat ini Pemerintah Kota Palangka Raya belum pernah menerima sumber daya atau aset dari PMA dan PMDN.
 
“Tapi jika pun nanti ada akan kami urus sesuai mekanisme yang berlaku, karena ada administrasi yang harus ditaati, apalagi kalau menyangkut masalah aset PMA harus melalui sidang arbitrase yang melibatkan kementerian, baru bisa kita miliki,” ucapnya. (Mc.Isen Mulang/ engga)

Tim Saber Pungli Ajak Warga SMAN 5 Palangka Raya Tolak Pungli

MEDIA CENTRE, Palangka Raya – Tim Saber Pungli Polda Kalteng, Ombudsman RI Perwakilan Kalteng, Kejaksaan Tinggi Kalteng, dan Inspektorat Kalteng mengadakan pertemuan di SMAN 5 Palangka Raya, Sabtu (18/11/2017).

Dalam pertemuan ini juga dihadiri seluruh Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/MA seluruh Kota Palangka Raya. Rapat ini untuk membahas penyamaan persepsi terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016.

Berbagai penafsiran yang memungkinkan kekeliruan dalam melangkah membuat pihak sekolah dan komite merasa perlu menyimak penjelasan tepat mengenai kinerja komite agar tidak terjebak dalam langkah menyimpang yaitu pungutan liar (pungli) dalam penggalangan dana.

“Saya mengajak seluruh warga SMAN 5 Palangka Raya untuk berani mencegah dan menolak pungli. Mari kita katakan tidak pada pungli dan wujudkan bahwa kita benar-benar menghindari segala bentuk pungli,” kata Jukiman Situmorang, Itwasda Polda Kalteng didampingi Tim Saber Pungli.

Mantan Kapolres Palangka Raya ini mengajak warga SMA-MA untuk memahami dan melaksanakan Permendikbud itu dengan tidak keliru persepsi. Komite dan semua pihak harus memahami betul bantuan, pungutan, dan sumbangan agar tidak tergelincir ke dalam tindakan pungli.

Sekolah dan komite harus bekerja jujur, transparan, dan akuntabel. Dalam menggalang dana, komite harus kreatif tanpa membebani orangtua siswa. “Silakan komite mengumpulkan sumbangan dari pengusaha donator yang ikhlas tanpa menetapkan besar dan mengikat waktunya,”” tegasnya.

“SMAN 5 Palangka Raya, ya! Pungli, Tolak!” teriaknya diikuti seluruh peserta rapat beryel-yel sambil mengepal tanan mengembangkan telapak tangan dengan jari mengembang menghadap ke depan. Tepuk tangan mendukung pun bergemuruh penuh semangat menolak pungli.

Sementara itu Ketua Ombudsman RI Perwakilan Kalteng, Thoeseng Asang menyatakan kekagumannya dengan para guru-guru masa lalu yang bekerja dengan ikhlas tanpa pamrih meski gaji kecil.

“Kita berharap guru-guru sekarang bisa bekerja lebih ikhlas dan penuh semangat. Apalagi gaji guru sekarang jauh lebih besar. Ini masih ditambah dengan berbagai tunjangan yang seharusnya membuat guru lebih pandai bersyukur dan sepenuh hati memberikan pelayanan kepada siswa,” tuturnya.

Dia mengatakan Ombudsman merupakan lembaga negara pengawas pelayanan publik. Lembaga ini bertugas mengawasi kinerja pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan pencegahan pungli di lembaga pendidikan, lembaganya siap memberikan sosialisasi dan menerima pengaduan masyarakat.

“Sekolah sebagai salah satu bentuk pelayanan publik harus terbuka untuk diawasi oleh semua pihak dalam melaksanakan program. Diawasi bukan berarti dicampurtangani, tapi agar kinerjanya bisa dilihat dan dipertanggungjawabkan. Salah satu upaya pencegahan pungli di sekolah adalah dengan mencegah maladministrasi. Perlu dipahami ada banyak jenis pungutan sekolah yang bisa dikategorikan sebagai pungli,” jelasnya.

Rustianto, Kasi Penerangan Hukum Kejati Kalteng juga mengajak agar sekolah bisa menjadi teladan yang baik dalam mencegah tindakan pungli. Begitu juga sekolah juga harus menegakkan budaya antikorupsi.

“Jika sekolah dan komite punya program yang meragukan dan perlu dikonsultasikan dengan pihak terkait. Silakan berkonsultasi lebih dulu. Lebih baik berhati-hati daripada terjebak dalam perbuatan pungli atau tindakan melawan hukum lainnya,” katanya.

Kemudian Usup Sopyan, perwakilan dari Inspektorat Kalteng juga mengingatkan agar sekolah bisa mengambil langkah bijak dalam menentukan program. Inspektorat siap memberikan pelayanan dan penjelasan tentang yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sekolah dalam menggalang dana untuk menyukseskan program sekolah.

Sebelumnya Kepala SMAN 5 Palangka Raya, Drs H Arbusin dan Ketua Komite Ijhon Indhei Saha telah menyampaikan kehati-hatiannya dalam menjalankan program sekolah.

Betapa pun banyaknya pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan program, pihaknya mesti mentaati rambu-rambu agar tidak terjebak pungli. Oleh karena itu pertemuan yang digagas tersebut memang untuk menyatukan pandangan agar mekanisme yang benar dapat berjalan sesuai aturan dan didukung oleh semua pihak, termasuk orangtua siswa.

“Sayang sekali orangtua yang hadir dalam rapat hanya 56 orang berdasarkan daftar hadir. Padahal jumlah siswa sekolah ini ada 618. Namun kami pahami hal ini karena sebagian besar orangtua siswa berasal dari luar kota. Oleh karena itu kami tetap menginginkan hasil pertemuan hari ini tetap bisa tercatat dan tersampaikan kepada mereka yang tidak hadir,” tutur Arbusin. (MC. Isen Mulang/engga)

Dirjen PKPPT Kementerian PDTT Buka Pameran Kedaulatan Pangan dan Energi di Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Lagi-lagi Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan even nasional. Kali ini Palangka Raya dipercaya menjadi penyelenggara Gerakan Kedaulatan Pangan dan Energi.

Secara resmi acara Gerakan Kedaulatan Pangan dan Energi yang dirangkai dengan acara pameran ini dibuka oleh Dirjen Penyiapan Kawasan Pembangunan dan Permukiman Transmigrasi (PKPPT) pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Putut Edi Sasono, Sabtu (18/11/2017) pukul 21.00 WIB.

Acara pembukaan pameran yang dipusatkan di Temanggung Tilung ini juga dihadiri beberapa bupati dan walikota diseluruh Provinsi Kalimantan Tengah. Hadir pula para pejabat dan pelaku usaha dari seluruh nusantara.

Adapun tujuan diadakannya Gerakan Kedaulatan Pangan dan Energi Melalui Produk Unggulan Daerah ini sebagai sarana gelar promosi produk, promosi potensi wisata di daerah tertinggal, pameran inovasi, pameran energi terbaru, dan pameran produk unggulan dari berbagai daerah seluruh nusantara.

Dalam sambutan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran yang dibacakan Asisten Setda Provinsi Kalteng, I Ketut Widi Wiryawan mengatakan warga Bumi Tambun Bungai sangat bahagia karena telah dipercaya menyelenggarakan kegiatan Gerakan Kedaulatan Pangan dan Energi dari Kementerian PDTT.

Menurut I Ketut Widi, digelarnya pameran ini memiliki peran strategis pemerintah untuk meningkatkan dan memberdayakan hasil produksi Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa.

“Kegiatan ini juga sebagai ajang pertemuan antara pembeli dan penjual serta menjadi media promosi yang tepat bagi seluruh potensi produk unggulan yang dimiliki pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan para pedagang, sehingga bisa membuka jaringan dengan luas di dalam maupun di luar negeri.

Dijelaskan, salah satu untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama ketersediaan pangan dan energi melalui potensi produk unggulan daerah sebagaimana tertuang dalam Nawacita ke-3 yakni membangun Indonesia dari pinggiran. (MC. Isen Mulang/engga)

Menteri PDTT Bagikan Door Prize Uang dan Tabungan di Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Puncak Gerakan Kedaulatan Pangan dan Energi yang dihadiri Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah membawa berkah bagi sebagian peserta yang hadir, Minggu (19/11/2017).

Di sela-sela memberikan sambutan, sang menteri juga langsung memberikan pertanyaan kepada peserta. Pertanyaan yang diberikan masih seputar materi yang diberikan dalam sambutan tersebut. Bagi yang bisa menjawab langsung diberikan uang cash Rp1 juta.

Adapun yang beruntung mendapatkan uang tunai ini adalah peserta dari Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan peserta dari Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah serta duta pariwisata dari Provinsi Kalimantan Tengah.

Tidak hanya itu, sang menteri juga ‘menodong’ Pemimpin BRI Wilayah Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Fidri Arnaldy untuk memberikan door prize berupa tabungan senilai Rp1 juta. Permintaan sang menteri ini pun langsung disetujui oleh BRI.

Bagi yang bisa menjawab pertanyaan, beberapa peserta langsung diberikan buku tabungan oleh Fidri Arnaldy. “Bila perlu jumlahnya ditambah, kalau bisa sampai 20 orang, nanti saya bilang sama Dirut BRI-nya di Jakarta,” kelakar sang menteri.

Adapun pertanyaan yang diberikan sang menteri misalnya soal berapa anggaran dana desa yang digelontorkan pemerintah pada 2015 dan 2016. Namun tidak banyak yang bisa menjawab, padahal soal yang diberikan ini baru saja disampaikan oleh sang menteri dalam sambutannya.

“Selama tiga tahun ini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mengucurkan dana desa sebesar Rp120 triliun. Selain itu pemerintah juga mengucurkan dana-dana desa melalui program kementerian,” paparnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Menteri PDTT Hadiri Puncak Gerakan Kedaulatan Pangan dan Energi di Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menghadiri acara puncak Gerakan Kedaulatan Pangan dan Energi di Kota Palangka Raya, Minggu (19/11/2017) pukul 10.00 WIB.

Acara puncak Gerakan Kedaulatan Pangan dan Energi ini juga dihadiri Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran, Walikota Palangka Raya Riban Satia dan beberapa bupati dari Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu juga dihadiri Deputi Bina Kombinasi Pemberdayaan Desa dan Kawasan pada Kementerian PDTT, Nyoman Suwida dan beberapa Dirjen serta para pejabat dari seluruh nusantara serta beberapa pimpinan perusahaan BUMN.

Dalam sambutannya Menteri PDTT, Eko Putro Sandjojo mengatakan Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang sangat luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa, termasuk Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi jika dikelola dengan benar, maka rakyatnya akan sejahtera.

Diakui melimpahnya sumber daya alam belum sepenuhnya membuat rakyat Indonesia sejahtera. Penyebabnya masih ada peraturan yang dibuat pemerintah masih menghambat laju pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Misalnya saja untuk suatu daerah ingin memperluas lahan pertanian tidak bisa, karena status lahannya masuk kawasan hutan produksi dan lainnya. Padahal lahan yang sudah digarap rakyat telah dimanfaatkan sebelum Indonesia merdeka.

Jadi untuk menyikapi kondisi tersebut maka Menteri PDTT mengajak para kepala daerah untuk duduk bersama guna merubah status kawasan yang diinginkan untuk kepentingan rakyat tersebut. “Minggu depan bapak gubernur saya undang ke Jakarta untuk membahas masalah ini,” ucapnya. (MC. Isen Mulang/engga)

The 9Th Borneo Amateur Radio Festival di Kota Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pengurus Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI) Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan The 9Th Borneo Amateur Radio Festival di Kota Palangka Raya 18-19 November 2017.

Acara festival radio amatir yang diselenggarakan di Gedung Pertemuan Tambun Bungai Jalan Ahmad Yani, Kota Palangka Raya ini secara resmi dibuka oleh Ketua ORARI Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Radha Krisnadi Ngaki, Sabtu (18/11/2017).

Pembukaan festival ini juga dihadiri sejumlah pejabat provinsi dan kota, termasuk Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kota Palangka Raya, Murni.

Festival yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali ini selain sebagai ajang silaturahmi antar pengurus ORARI juga sebagai ajang lomba dan menggelar pameran serta bazar.

Gelaran festival kali ini terbilang cukup sukses. Sebab menurut Ketua ORARI Daerah Kalimantan Tengah, Radha Krisnadi Ngaki dalam festival ini diikuti ratusan orang dari seluruh tanah Borneo dan seluruh nusantara.

“Yang terdata baru 822 peserta, sebagian masih ada yang belum terdata. Mereka berasal dari Pulau Kalimantan, kecuali Provinsi Kalimantan Utara,” kata Radha, Minggu (19/11/2017).

Selain dari Kalimantan, peserta festival radio amatir ini juga dihadiri dari Sabah, Sarawak, dan Kuala Lumpur juga dari Sumatra sampai Papua juga hadir.

Dalam festival ini pihak panitia menyediakan tempat untuk mengadakan lomba. Untuk lomba mendengarkan kode morse diadakan di Gedung Tambung Bungai, sedangkan lomba hanting melacak sinyal radio amatir dilaksanakan di Bumi Perkemahan Tuah Pahoe. (MC. Isen Mulang/engga)

Wakil Walikota Sumbang Rp2 Juta Untuk Posyandu KBKB Srikandi Kalampangan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio menyempatkan diri untuk menyapa ibu-ibu yang sedang mengecekkan berat badan anaknya di Posyandu Kelompok Bina Keluarga Balita (KBKB) Srikandi di Jalan Brawijaya RT IV RW V, Kelurahan Kalampangan, Sabtu (18/11/2017).

Acara blusukan ini dilakukan Mofit bersama beberapa kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) seusai meninjau pembangunan rumah potong unggas (RPU) yang lokasinya tidak jauh dari KBKB Srikandi Kalampangan.

Di sini Mofit berdialog dengan para ibu-ibu dan petugas KBKB Srikandi. Materi perbincangan seputar pelayanan yang diberikan kepada anak-anak usia di bawah lima tahun (Balita). Rupanya para petugas KBKB Srikandi yang merupakan relawan ini sangat menguasai dalam pelayanan pemeriksaan kesehatan Balita.

Dalam menjalankan aktivitas memeriksa dan menimbang berat badan Balita, para relawan KBKB Srikandi ini juga didampingi petugas dari puskesmas.

Rupanya momen pertemuan ini dimanfaatkan para pengurus KBKB Srikandi untuk curhat kepada Mofit Saptono. Di antaranya mengenai kondisi bangunan masih butuh perbaikan seperti belum ada plafon dan peralatan moubeleir lainnya.

Ternyata curhatan ibu-ibu KBKB Srikandi ini langsung direspon oleh Mofit. “Kalau saya beri uang mau tidak. Ini ada uang Rp2 juta bisa digunakan untuk membeli yang diperlukan,” ucap Mofit sambil memberikan uang kepada pengurus KBKB Srikandi.

Camat Sebangau yang kala itu mendampingi Mofit pun berpesan agar uang yang diterima KBKB Srikandi digunakan untuk kepentingan pelayanan. “Kalau nanti dibelikan kursi atau meja, ukurannya harus sesuai standar kesehatan ya,” pesan camat.

Kemudian Lurah Kalampangan juga meminta kepada ketua RT untuk memfasilitasi para ibu-ibu untuk membelanjakan uang pemberian Mofit tersebut. Diketahui bangunan KBKB Srikandi cukup representatif, padahal dibangun murni dari dana swadaya masyarakat. (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota Meninjau Rumah Potong Unggas

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya Riban Satia bersama Wakil Walikota Palangka Raya dan beberapa kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) meninjau rumah potong unggas (RPU) di Kelurahan Kalampangan, Sabtu (18/11/2017).

Peninjauan ini dilakukan Riban dan Mofit seusai berolahraga naik sepeda dengan rute dari rumah jabatan Jalan Diponegoro-Pelabuhan Bukit Pinang Kelurahan Tanjung Pinang kemudian dilanjutkan ke Kelurahan Kalampangan.

RPU ini baru dibangun dan belum dioperasionalkan, karena masih tahap finishing. Di RPU ini Riban dan Mofit menyempatkan diri untuk mengecek kondisi fisik RPU yang baru selesai dibangunnya. Lokasi RPU berjarak sekitar 500 meter dari rumah potong hewan (RPH).

Menurut Mofit, nantinya RPU ini mampu melayani penyembelihan sekitar 5.000 ekor unggas per hari. Jika misalnya kebutuhan unggas untuk warga Kota Palangka Raya 10.000 per hari, maka separuhnya bisa dicukupi dari RPU Kalampangan.

Mofit menegaskan nantinya semua unggas hidup, baik itu hasil peternakan dari warga Palangka Raya maupun dari luar daerah wajib disembelih di RPU Kalampangan. Dengan begitu selain akan mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) juga dari segi kehalalannya terjamin.

Karena itu dalam operasionalnya nanti RPU ini akan diawasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya. “Saya minta kepada dinas teknis untuk segera melengkapi izin dan mengurus sertifikat halalnya,” pesannya. (MC. Isen Mulang/engga)