Pembangunan Gedung KAHMI-HMI Kalteng Habiskan Dana Rp1 Miliar Lebih

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pembangunan Gedung Sekretariat Bersama Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Menteng XXV yang baru saja diresmikan oleh Walikota Palangka Raya, Riban Satia menelan dana hingga mencapai Rp1 miliar lebih.

Butuh waktu bertahun-tahun untuk menuntaskan gedung HAMI yang saat ini terlihat mewah tersebut. Setidaknya butuh tiga tahap, sehingga proses pembangunannya baru kelar.

“Tahap pertama Rp200 juta. Kemudian tahap II Rp170 juta, dan tahap III Rp1 miliar lebih. Jadi total anggaran yang dibutuhkan sampai pembangunannya selesai itu mencapai Rp1 miliaran,” ungkap Ketua KAHMI Kalimantan Tengah, Ruslianyah.

Dia mengatakan anggaran sebesar itu semuanya berasal dari bantuan pemerrintah daerah. Rusliansyah menuturkan gedung sekretariat ini juga bisa digunakan untuk HMI Cabang Palangka Raya dan KAHMI Palangka Raya.

Kapasitas sekretariat bersama ini bisa menampung 150-200 orang. Dengan kapasitas ini maka mereka memiliki target minimal bisa mencetak 500 kader HMI dalam setahun.

“Sekarang sudah bisa difungsikan dan nanti malam sudah ada latihan kader (LK) 1. Pesertanya ada 70 orang dari komisariat HMI cabang,” jelasnya.

Sekretariat baru ini juga memudahkan para pengurus untuk mencetak kader bangsa yang handal. Dari sisi luas bangunan juga lebih strategis dibanding dengan tempat untuk mencetak kader yang dulunya dilakukan di kawasan pameran milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Temanggung Tilung XVI, Palangka Raya. (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota Resmikan Gedung Sekretariat Bersama KAHMI–HMI

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Riban Satia meresmikan Gedung Sekretariat Bersama Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Menteng XXV, Rabu (1/11/2017) pukul 11.00 WIB. 

Gedung Sekretariat Bersama ini juga untuk KAHMI Kota Palangka Raya dan HMI Cabang Palangka Raya. Dalam acara peresmian ini juga dihadiri Dewan Penasihat KAHMI Kalteng, Ahmad Syar’i dan Ketua KAHMI Kalteng, Rusliansyah.

Dalam sambutannya walikota mengucapkan terima kasih kepada senior KAHMi dan seluruh kader yang telah banyak membantu pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM melalui jalur formal maupun informal.

Riban menuturkan keberadaan pemerintah daerah tidak akan terasa lengkap jika tidak didukung minimal oleh tiga elemen. “Pertama pihak swasta dalam hal ini pengusaha. Kedua, perguruan tinggi dan ketiga adalah generasi muda. Tiga elemen ini merupakan tanggung jawab daerah untuk melakukan kerja sama,” ungkapnya.

Walikota berharap gedung baru ini bisa difungsikan dengan baik dan semakin mendukung upaya bidang organisasi keagamaan. Selain itu fungsi KAHMI juga akan lebih baik lagi dalam memfasilitasi kepentingan rakyat, karena KAHMI adalah salah satu organisasi yang harus pandai menempatkan posisi sebagai alternatif menyuarakan kepentingan rakyat.

“Kemudian fungsi KAHMI harus dapat mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat, tidak terjebak oleh kepentingan lain. KAHMI harus menjadi katalisator yang menyadarkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang cerdas,” tuturnya.

Sementara itu Ketua KAHMI Kalimantan Tengah Rusliansyah mengatakan gedung tersebut akan difungsikan oleh HMI Cabang Palangka Raya, KAHMI Manjelis Daerah Kota Palangka Raya dan KAHMI Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

“Jadi semua gabung di sini. Ini juga bisa difungsikan untuk masyarakat yang hendak menyewa, namun tergantung dari situasinya. Kalau lagi kosong atau tidak ada kegiatan, ya bisa,” katanya.

Dia berharap dengan adanya gedung baru ini bisa mencetak kader bangsa yang handak. “Karena HMI adalah sifatnya pengkaderan, jadi saya berharap ini dapat mencetak kader bangsa yang handal,” tuturnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Enam Kelompok E-Warong Dapat Bantuan Rp30 Juta Dari Kementerian Sosial

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tahun ini Kota Palangka Raya mendapatkan kuota enam buah E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) dari Kementerian Sosial.

Ke-6 E-Warong ini dibangun di wilayah Kelurahan Pahandut Seberang, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Menteng, Kelurahan Langkai, dan Kelurahan Palangka.

Secara resmi pengoperasian E-Warong ini diluncurkan oleh Walikota Palangka raya, Riban Satia di Jalan Cemara Labat, Kelurahan Pahandut Seberang, Rabu (1/10/2017).

Dalam acara launching ini juga dirangkai dengan penyerahan bantuan KUBE Jasa dan E-Warong dari Kementerian Sosial. Bantuan senilai Rp30 juta ini diserahkan secara simbolis oleh walikota 

Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Fauliansyah menjelaskan teknis penyaluran bantuan Rp30 juta per E-Warong ini dilakukan melalui transfer oleh Kementerian Sosial ke kelompok E-Warong.

Uang sebanyak ini menurutnya digunakan untuk membangun warung, membeli frezeer, pemasangan listrik, troly barang, timbangan digital, vacuum press plastik, rak, dan etalase, serta modal usaha untuk pembelian sembako.

Fauliansyah mengatakan teknis pembelanjaan dan penggunaan barang E-Warong didamping oleh seorang penyelia dan pendamping kelompok yang berasal dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Palangka Raya di bawah pengawasan dinas sosial kota dan provinsi.

Dalam operasionalnya, ke-6 E-Warong tersebut akan melayani kurang lebih 5.313 keluarga penerima manfaat. E-Warong akan melayani pembelian sembako murah yang disuplai oleh Bulog.

Di E-Warong ini pula melayani pembagian beras sejahtera, pengambilan dana PKH, dan lainnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota Launching E Warong KUBE-PKH di Pahandut Seberang

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Riban Satia melaunching program layanan E-Warong KUBE-PKH (Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan) dan Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS), Rabu (1/11/2017).

Peluncuran program dari Kementerian Sosial ini dilakukan di depan masjid di Jalan Cemara Labat, Kelurahan Pahandut Seberang. Acara launching E-Warong ini juga dihadiri pejabat Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

Hadir pula Kepala BRI Cabang Palangka Raya dan beberapa kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), camat, lurah, dan para pengurus KUBE dan KMIS.

Dengan diresmikannya E-Warong ini maka semua warga yang mendapatkan bantuan atau subsidi dari pemerintah bisa membeli semua kebutuhan pokok di toko ini.

Di E-Warong ini menyediakan aneka kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng. Dalam penyediaan kebutuhan, E-Worong akan disuplai oleh Badan Urusan Logistik (Bulog).

Bagi masyarakat kurang mampu, nantinya akan mendapatkan kartu keluarga sejahtera (KKS) agar bisa berbelanja di E-Warong, namun kebijakan ini baru diterapkan di 2018, sedangkan di 2017 ini masih menggunakan sistem pembayaran tunai.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Fauliansyah mengatakan E-Warong merupakan program pemerintah sebagai perwujudan Nawacita Presiden Joko Widodo untuk menurunkan angka kemiskinan.

Fauliansyah menjelaskan E-Warong dibentuk dari anggota KUBE. Dimana dalam satu E-Warong beranggotakan 10 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendaraha, dan anggota.

Saat ini di Palangka Raya hanya ada enam E-Warong dan diharapkan jumlahnya terus bertambah. Maka dari itu Fauliansyah akan mengusulkan di 2018 untuk diperbanyak E-Warong disemua kelurahan.

Sementara itu Walikota Palangka Raya Riban Satia menyambut baik dengan adanya program pemerintah ini. Program Kementerian Sosial ini dinilai sangat membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh kebutuhan pangan.

Dianggap baik, kemudian walikota menyarankan Dinas Sosial Kota Palangka Raya untuk melakukan identifikasi daerah mana saja yang perlu dibangunkan E-Warong.

Hanya saja walikota berpesan E-Warong yang dibangun nanti harus berada di lahan milik pemerintah daerah, tidak seperti yang awal ini dibangun di lahan milik warga. (MC. Isen Mulang/engga)

KPU Palangka Raya Laksanakan Tes Tertulis Calon PPK dan PPS

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya melaksanakan tes tertulis bagi calon panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS), Rabu (1/11/2017).

Tes tertulis ini dibagi dilima tempat. Yakni di kantor Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Bukit Batu, kecuali Kecamatan Rakumpit dilaksanakan di Kelurahan Pager.

Khusus Kecamatan Jekan Raya diikuti oleh 38 orang colon PPK dan 34 orang calon PPS. Tes tertulis ini dimulai pukul 09.00 WIB sampai selesai.

Rekrutmen calon PPK dan PPS ini dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Palangka Raya pada Pilkada serentak 2018.

Pelaksanaan tes tertulis ini langsung diawasi oleh semua komisioner KPU. Khusus di Kecamatan Jekan Raya dipantau oleh Ketua KPU Palangka Raya, Eko Riadi.

Sebelum dimulainya tes, terlebih dulu ketua KPU memberikan arahan kepada peserta. Arahan ini seputar teknis pelaksanaan tes dan sistem kerja yang akan dilaksanakan bagi yang diterima.

Pelaksanaan tes tertulis ini berjalan tenang dan lancar. Semua peserta sangat serius menjawab semua pertanyaan yang telah disediakan dalam lembar kertas. (MC. Isen Mulang/engga)

Launching Sistem Manajemen Aset Berbasis Android dan QR Code Terintegrasi

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Palangka Raya melaunching sistem manajemen aset berbasis android dan QR code terintegrasi, Selasa (31/10/2017).

Launching sistem penelusuran aset yang dilakukan di Ruang Peteng Karuhei II ini dilakukan oleh Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio mewakili walikota.

Acara launching ini sekaligus dirangkai dengan sosialisasi yang diikuti oleh sebagian kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), kasubag aset, dan pengurus barang.

Dalam sosialisasi ini pihak BKPP Kota Palangka Raya menghadirkan nara sumber Bagus Winarno, dosen software dari salah satu perguruan tinggi di Kota Malang, Jawa Timur.

Diluncurkannya sistem canggih dalam penulusuran aset ini merupakan ide Kasubag Perencanaan Evaluasi Keuangan dan Aset pada BKPP Kota Palangka Raya, Stefanus Setio Utomo guna melengkapi tugas belajar Diklatpim IV di Samarinda, Kalimantan Timur.

Aplikasi penatausahaan barang milik daerah (BMD) berbasis android yang memanfaatkan kode QR yaitu kode matriks atau dua dimensi. QR merupakan akronim dari quick respons yang dimaksudkan agar isinya bisa diuraikan pada kecepatan tinggai.

Adapun manfaat sistem smart aset ini adalah penelusuran barang lebih cepat, mempermudah proses inventarisasi barang, menjadi bagian untuk mempertahankan opini WTP, meningkatkan penatausahaan dan tertibnya aset, serta meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan BMD.

Sementara itu dasar penerapan smart aset ini adalah Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan BMD yang dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. (MC. Isen Mulang/engga)

Tiga Dirjen Monitoring Metrologi Legal di Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tiga pejabat direktur jenderal (Dirjen) dari Jakarta melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) metrologi legal di Kota Palangka Raya, Selasa (31/10/2017).

Ketiga Dirjen ini dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Badan Kepegawaian Negara. Para Dirjen ini datang ke Palangka Raya untuk mengadakan rapat dengan beberapa pejabat.

Di antaranya dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah Katma F Dirun, Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Palangka Raya, Aratuni Djaban.

Rapat Monev yang dilaksanakan di Ruang Peteng Karuhei I ini juga dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak dan pejabat Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam rapat yang dipimpin Asisten II Setda Kota Palangka Raya, Rahmadi HN ini khusus membahas masalah pengalihan aset kemetrologian dari pemerintah provinsi ke kabupaten dan kota.

Sebab sesuai undang-undang, pengalihan aset metrologi legal paling lambat harus sudah diserahkan ke kabupaten dan kota per 31 Oktober 2016, namun faktanya hingga sampai saat ini belum diserahkan.

Rupanya dari 34 provinsi seluruh Indonesia masih ada 9 provinsi yang belum menyerahkan aset kemetrologian ke kabupaten dan kota, termasuk di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Padahal mulai tahun ini para aparatur sipil negara (ASN) yang sebelumnya berdinas di provinsi sudah dimutasi ke kabupaten dan kota, sedangkan khusus Palangka Raya ada 9 ANS dari provinsi yang sudah dimutasi.

Di sisi lain aset kemetrologian belum diserahkan, sehingga para ASN tidak bisa menjalankan tugasnya. Kondisi inilah yang oleh pemerintah pusat terus dimonitoring agar daerah segera mengimplementasikan peraturan perundang-undangan pasca ada perubahan nomenklatur.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Tengah, Katma F Dirun menyambut baik adanya pengalihan kewenangan bidang kemetrologian ini.

Sebab dengan dipindahkannya kewenangan ke kabupaten dan kota maka pelayanan publik dibidang tera ulang atau kalibrasi akan lebih dekat dengan masyarakat penerima manfaat.

Diakui hingga saat ini sudah ada 7 kabupaten, selain Kota Palangka Raya yang sudah mengajukan hibah aset kemetrologian, namun semua usulan ini masih tahap proses pertimbangan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota Akan Bantu Pengadilan Negeri Palangka Raya Raih Akreditasi

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya akan membantu Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya untuk meraih akreditasi yang akan dinilai langsung oleh Mahkamah Agung. Bantuan itu setidaknya dalam bentuk pembangunan taman dan memperbaiki tempat pelayanan publik.

“Khusus Pengadilan Tinggi Kalteng ini terbaik seluruh Kalimantan. Nah untuk ke tingkat nasional, maka pengadilan tingkat kota harus dibenahi. Salah satunya yang perlu ditingkatkan adalah pelayanan publik seperti halnya ruang tunggu,” kata Wali Kota Palangka Raya, Riban Satia, Selasa (31/10/2017).

Walikota menuturkan tempat pelayanan yang baik memang sangat diperlukan, sehingga masyarakat yang sedang berurusan di Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat merasa nyaman. Apalagi jika ada ibu-ibu yang menyusui anaknya.

Sementara itu Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Jumongkas Lumban Gaol mengatakan pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi menjadi salah satu penunjang keberhasilan meraih akreditasi.

Selain itu juga menyiapkan dokumen pendukung atas setiap kegiatan, memperhatikan kebersihan lingkungan kerja dan kantor pelayanan serta membudayakan 5 R. Yakni ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin. Kemudian membudayakan 3 S yakni senyum, sapa dan salam.

“Mudah-mudahan tidak ada kendala dan akhir tahun ini bisa dinilai MA untuk dapat meraih akreditasi,” ucapnya. Dia menuturkan akreditasi yang dikejar yakni dengan skor B, A dan A exellent.

“Dalam rangka akreditasi itulah kita mempersiapkan diri. Yang dinilai mulai dari penampilan kantor, pelayanan, taman, ruangan, kebersihan lingkungan, administrasi dokumen dan semua unsur. Makanya saya sampaikan ke walikota untuk dapat membantu sehingga ruang pelayanan publik bisa lebih baik,” tegasnya. (MC Isen Mulang/engga)

PN Palangka Raya Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya mencanangkan zona integritas sebagai bentuk komitmen bersama menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Selasa (31/10/2017).

Pencanangan yang berlangsung di ruang Tipikor Hubungan Industrial PN Palangka Raya ini ditandai dengan penandatanganan piagam zona integritas oleh Ketua PN Palangka Raya, Jumongkas Lumban Gaol, Walikota Palangka Raya, Riban Satia, Kapolres Palangka Raya, AKBP Lili Warli, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Ari Siregar, dan perwakilan advokat, Henri S Dalim.

Jumongkas mengatakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 1999.
Dalam Pasal 2 UU itu menyebutkan penyelenggara negara meliputi hakim. 

Salah satu kewajibannya tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dia menambahkan berkaitan dengan UU No 28 Tahun 1999 telah lahir UU No 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 kemudian UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Sebagai implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, maka Menpan RB menertibkan Permen Pan RB No 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Dilingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah,” katanya.

Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang dipimpin beserta jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK atau WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kwalitas pelayanan publik.

“Ini juga merupakan salah satu tahapan atau unsur yang wajib dipenuhi oleh PN Palangka Raya dalam persiapan akreditasi yang penilaiannya akan dilakukan Dirjen Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung,” tuturnya.

Sementara itu Walikota Palangka Raya, Riban Satia mengatakan sejak UU korupsi keluar, maka pemerintah sudah melakukan MoU pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi. 

“Makanya saya sampaikan untuk teman-teman, sekarang yang mengelola keuangan adalah SOPD. Saya katakan kalau kalian tidak bisa memilih hak dan kewajiban kalian maka saya dalam tanda kutip tidak bisa melindungi,” katanya.

“Oleh sebab itu tidak harus saya ingatkan. Kita lihat di media televisi, medsos dan lainnya. Jadi harus kita mulai dari diri kita sendiri,” pesan walikota. (MC. Isen Mulang/engga)