Kerukunan Keluarga Bakumpai Adakan Seminar dan Festival Seni

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kerukunan Keluarga Bakumpai (KKB) Kota Palangka Raya mengadakan acara seminar dan festival seni budaya Bakumpai seluruh Provinsi Kalimantan Tengah. Lomba budaya Dayak Bakumpai ini digelar selama dua hari, 3-4 November 2017.
 
Seminar dan festival seni yang diadakan di komplek Asrama Haji Al Mabrur Jalan G Obos, Palangka Raya ini secara resmi dibuka oleh Asisten I Setda Provinsi Kalimantan Tengah I Ketut Widi Wiryawan mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, Sabtu (4/11/2017).
 
Acara pembukaan festival ini juga dihadiri Walikota Palangka Raya, Riban Satia berserta istri dan Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio beserta istri serta para tokoh Dayak Bakumpai dari berbagai daerah.
 
Ketua KKB Kota Palangka Raya, Suriansyah Murhaini menjelaskan kegiatan seminar dan festival seni budaya ini merupakan yang pertama kali digelar. Diharapkan melalui kegiatan ini budaya Dayak Bakumpai ikut memperkaya khasanah budaya Indonesia.
 
Dia menuturkan jenis seni yang dilombakan adalah hadrah, rudat, pantun, dan kuliner. Sedangkan materi seminar yang akan dibahas mengenai sejarah Bakumpai, asal-usul Bakumpai, budaya Bakumpai, dan sebaran suku Bakumpai.
 
Dalam seminar ini pihak KKB menghadirkan para tokoh Dayak Bakumpai, dosen dari Universitas Lambung Mangkurat Prof DR Rizali Hadi dan Rektor Setyabudi, DR Jirhanudin dari IAIN Palangka Raya, dan DR Suriansyah Murhaini dari Universitas Palangka Raya.
 
Suriansyah menambahkan alasan KKB mengadakan seminar karena saat ini banyak potensi budaya Bakumpai belum diangkat, misalnya cerita tentang rakyat Bakumpai belum ditulis. Saat ini cerita rakyat Bakumpai masih dituturkan secara lisan oleh para tetua.
 
Karena itu KKB menginginkan ada literasi budaya Dayak Bakumpai. Dengan demikian nantinya para generasi muda akan mengetahui sejarah asal usul Bakumpai. (*engga)

ASN Balitbang Kenalkan Pelestarian Alam Kepada Murid SD

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio bersama istri secara simbolis didaulat untuk melakukan penanaman pohon di halaman SDN 4 Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sabtu (4/11/2017).
 
Acara penanaman pohon dan pengenalan sistem biopori yang dirangkai dengan pemberian susu gratis kepada murid SD ini merupakan gagasan Diana Fransiska, Kasubag Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kota Palangka Raya untuk melengkapi Diklatpim IV.
 
Adapan jenis bibit pohon yang ditanam adalah langsat, sawo kecik, dan rambutan. Dalam program penghijauan ini Diana Fransiska mengenalkan sistem biopori untuk 10 bibit pohon yang baru ditanam di halaman SDN 4 Bukit Tunggal.
 
Sistem ini menurut Diana sangat membantu dalam mempercepat resapan air ke dalam tanah. Metode biopori ini dimaksudkan untuk mengatasi genangan air yang selalu membanjiri halaman sekolah. Sebab sesaat setelah diguyur hujan, halaman sekolah yang terletak di Jalan Tenggiri ini selalu kebanjiran.
 
Aksi nyata ‘Gerak Sadar’ penanaman pohon dan pengenalan sistem biopori oleh Diana ini pun disambut positif oleh Kepala SDN 4 Bukit Tunggal, Nurahmawatie. Ia hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah peduli dengan lingkungan sekolahnya.
 
Sementara itu Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio mengatakan meski manfaat dari aksi penanaman pohon ini baru bisa dirasakan 5-10 tahun ke depan, namun dia aksi penghijauan seperti ini hendaknya bisa ditiru oleh sekolah lainnya.
 
Diharapkan dengan adanya program penghijauan seperti ini membuat halaman sekolah menjadi rindang dan teduh, sehingga tidak terlihat gersang. (*engga)

Bagian Kesra Setda Kota Palangka Raya Adakan Lomba Senam

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Puluhan aparatur sipil negara (ASN) dari seluruh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) mengikuti Senam Zumba Party di balai kota bersama Walikota Palangka Raya, Riban Satia beserta istri, Jumat (3/11/2017).
 
Kegiatan senam pagi yang rutin digagas oleh Bagian Kesra Setda Kota Palangka Raya ini juga diikuti istri Wakil Walikota Palangka Raya dan kader PKK. Tapi acara senam pagi kali ini berbeda dengan acara senam yang dilaksanakan di Minggu sebelumnya.
 
Sebelum acara lomba senam dimulai, diadakan terlebih dahulu senam Zumba Party sebagai ajang pemanasan bagi peserta lomba senam seluruh Kota Palangka Raya yang diadakan oleh Bagian Kesra Setda Kota Palangka Raya.
 
Setelah acara senam selasai pukul 08.00 WIB, kemudian para pesera bergeser ke Gedung Pertemuan Umum Palampang Tarung. Di sini acara dilanjutkan lomba senam. Dalam lomba ini diikuti 13 kelompok yang merupakan perwakilan SOPD.
 
Setiap kelompok bebas menentukan musik yang digunakan untuk mengiringi senam. Dalam lomba ini peserta juga diboleh mengkreasi gerakan senam yang dipadukan dengan iringan musik modern dan tradisional. Bagi yang gerakannya kompak maka akan dapat nilai bagus.
 
Penilaian dalam lomba senam ini cukup independen, karena ketiga penilai yang dihadirkan semuanya berasal dari luar kalangan ASN. Salah satu di antaranya berasal dari profesional fitnes.
 
Kabag Kesra Setda Kota Palangka Raya, Abramsyah mengatakan tujuan diadakannya lomba senam ini dalam rangka menjaga kesehatan para ASN agar tetap bugar.
 
Sebab hampir setiap hari para ASN berkutat pada pekerjaan, sedangkan waktu luang untuk berolahraga hanya ada di akhir kerja menjelang weekand. (*engga)

Bapemperda DPRD Palangka Raya Sampaikan 14 Raperda

MEDIA CENTER, Palangka Raya – DPRD Kota Palangka Raya mengadakan rapat paripurna ke-6 masa sidang III tahun sidang 2017 dengan agenda penyampaian 14 rancangan peraturan daerah (Raperda), Jumat (3/11/2017).
 
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya Ida Ayu Nia Anggraini ini dari eksekutif dihadiri Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio dan beberapa kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD).
 
Ke-14 Reperda ini 9 Raperda merupakan usulan dari Pemerintah Kota Palangka Raya, sedangkan 5 Raperda inisiatif DPRD. Ke-14 Raperda yang disampaikan Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangka Raya, Anna Agustina Elisye ini di antaranya Raperda tentang Kepemudaan.
 
Kemudian Raperda tentang Pendidikan, Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Raperda tentang Pengaturan Peternakan, Raperda tentang Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Palangka Raya, Raperda tentang Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan.
 
Raperda tentang Pengelolaan Pertamanan, Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah, Raperda tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan, Raperda tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 
Selanjutnya Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal kepada PDAM Kota Palangka Raya, Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2017, Raperda tentang Perubahan APBD 2018, dan Raperda tentang APBD 2019.
 
Kemudian proses selanjutnya semua SOPD dan alat kelengkapan DPRD yang menjadi pemprakarsa pengajuan Raperda dalam Propemperda 2018 agar mempersiapkan naskah akademik dan draf Raperda hingga pembahasan sesuai peraturan perundangan serta mengalokasikan anggaran untuk Raperda yang diusulan.
 
Selain itu SOPD pengusul Raperda diminta terlebih dulu berkoordinasi dengan bagian hukum untuk mengharmonisasikan, pembulatan, dan pemantapan persepsi, sehingga efektivitas dan efesiensi waktu dapat terlaksana saat tahapan pembahasan. (*engga)

Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Adakan Seminar Nasional Pengelolaan Lahan Gambut

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMP) mengadakan Seminar Nasional Tahunan dan Kongres Komunitas Manajemen Hutan Indonesia (KOMHINDO) III, Jumat (3/11/2017). 
 
Seminar dengan tema pengolahan lahan gambut di Indonesia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan ini berlangsung selama dua hari dan berakhir besok Sabtu (4/11/2017).
 
Dalam seminar ini dihadiri Rektor UMP DR Bulkani, Ketua Komhindo Udiansyah, Rektor Institut Pertanian Stiper (Instiper) Yogyakarta Purwadi, para pejabat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya.
 
Dalam laporannya DR Bulkani mengatakan masalah pengolahan lahan sampai kapan pun tetap menarik untuk dibahas. Karena itu Pengolahan lahan juga membutuhkan perhatian dari semua pihak tidak terkecuali masyarakat.
 
“Misalnya sebuah daerah yang menjadi tempat pariwisata seperti Bali. Kenapa Bali sangat patuh dan peduli dengan kebersihan? karena mereka sadar dengan kebersihan. Itulah maka pariwisata akan lebih baik. Jadi kita berharap dengan kegiatan ini akan banyak lahir ide yang bisa menyelesaikan masalah hutan kita,” ungkapnya.
 
Adapun pesan dari hasil seminar dan kongres ini diharapkan akan terpilih orang-orang yang memang mempunyai amanah dan memimpin dengan hati.
 
Sementara itu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kota Palangka Raya, Barit Rayanto yang mewakili Walikota Palangka Raya Riban Satia sangat menyambut baik diadakannya seminar dan kongres tersebut.
 
Dia berharap ke depannya pihak universitas bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya Kota Palangka Raya dalam konteks kajian secara spesifik masalah gambut dan pengolahan hutan.
 
Barit menuturkan saat ini Badan Litban Kota Palangka Raya telah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk Univertas Muhammadiyah dalam hal kajian pariwisata.
 
“Jadi masih terkonsentrasi pada kajian pariwisata. Saat ini sedang berjalan. Kalau mengenai lahan gambut, belum. Saya juga sedang mencari terkait adanya Peraturan Dalam Negeri yang menyebutkan 1 persen dana APBD untuk penelitian,” ucapnya.
 
Dalam cara ini juga dilakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Rektor UMP DR Bulkani dengan Rektor Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, Purwadi. (*engga)

Jajaran Pemko Palangka Raya Ikuti Monev Bersama Tim KPK

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Riban Satia beserta seluruh kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) mengikuti pertemuan dengan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Peteng Karuhei II, Kamis (2/11/2017).
 
Pertemuan dalam rangka monitoring dan evaluasi (Monev) implementasi pemberantasan korupsi ini juga diikuti oleh pejabat SOPD setingkat sekretaris, kepala bidang, kepala seksi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
 
Sedangkan tim KPK dihadiri dari bidang pencegahan, Hery Nurudin dan Ramdhani. Dalam Monev ini tim KPK kembali menyampaikan pasal-pasal tentang tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan untuk mengingatkan agar para pejabat tidak melakukan korupsi.
 
Diakui tim KPK, masih adanya korupsi di negeri ini karena masih lemahnya sistem pengelolaan anggaran yang diberlakukan oleh setiap pemerintahan daerah. Karena itu tim KPK menyerankan pola penggelolaan anggaran harus dirubah.
 
Menurut tim KPK, setidaknya ada tiga metode untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Pertama, menerapkan sistem e-budgeting, e-plainning, dan semua perizinan harus dilakukan secara online. Kedua, pembangunan SDM aparatur sipil negara (ASN) harus berkualitas, jujur, dan memiliki kompetensi.
 
Ketiga, melestarikan budaya anti korupsi misalnya menciptakan budaya bersih, gotong royong, dan budaya inovasi. KPK punya alasan kenapa menyarankan penerapan sistem serba online, karena dibeberapa daerah yang sudah menerapkan e-budgeting, e-plaining, dan lainnya hampir tidak ada kasus tindak pidana korupsi.
 
Sebab KPK melihat dengan penerapan sistem serba online tersebut semua transaksi bisa terekam dan terlacak, termasuk satuan harga barang bisa diketahui sesuai harga pasar, sehingga tidak ada celah bagi pejabat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
 
“Kami melihat dengan diterapkannya sistem online tersebut banyak terjadi efisiensi terhadap pengadaan barang dan jasa. Jadi nanti tidak ada lagi program siluman, tapi terlebih dulu prosesnya harus melalui musrenbang,” kata tim KPK.
 
Dalam kesempatan ini tim KPK juga menyarankan pemerintah daerah segera membuat unit layanan pengadaan (ULP) secara permanen. Jika sudah permanen, maka pegawai ULP bisa fokus mulai dari perencanaan, pelaksanaan lelang, Monev, dan reporting, dan improvement-nya.
 
Mulai 2018, KPK juga tidak menghendaki lagi adanya kelompok kerja (pokja) disetiap SOPD terkait pengadaan barang dan jasa. Jika aturan tersebut dilanggar, maka KPK tidak segan akan melakukan tindakan terhadap pemerintah daerah yang melanggar. (*engga)

Tim LPPM UPR Paparkan Hasil Kajian Awal Pengelolaan Dampak Sosial Masyarakat Flamboyan Bawah

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kota Palangka Raya mengadakan seminar ‘Awal Kajian Pengelolaan Dampak Sosial Masyarakat di Wilayah Flamboyan Bawah, Kamis (2/11/2017).
 
Seminar ini terselenggara bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Palangka Raya. Seminar yang diadakan di aula Litbang Jalan Tjilik Riwut Km5,5 ini diikuti oleh semua dinas terkait.
 
Dalam paparan tim peneliti dari LPPM UPR yang terdiri dari DR Jhon Wardie, S.P, M.P, Prof DR Ir Yetrie Ludang, M.P, DR Ir Eka Nor Taufik, M.P, dan Tri Yuliana Eka Sintha, S.P, M.Sc ini tujuannya untuk mendapatkan koreksi dan masukan dari dinas terkait.
 
Dalam paparannya DR Jhon Wardie menjelaskan maksud dari kegiatan kajian ini untuk menyusun dokumen pengelolaan kawasan wisata. Sedangkan tujuannya untuk mengidentifikasi dampak sosial budaya dan ekonomi dari pembangunan kawasan wisata Flamboyan Bawah.
 
Dalam kajian ini juga akan diketahui persepsi masyarakat dalam pembangunan kawasan wisata Flamboyan Bawah dan menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan wisata Flamboyan Bawah dan sekitarnya.
 
Dijelaskan DR Jhon Wardie, adapun manfaat dari kajian ini adalah tersedianya rekomendasi untuk Pemerintah Kota Palangka Raya sehubungan dengan pengelolaan dampak sosial masyarakat dari pembangunan wisata Flamboyan Bawah.
 
Kemudian dampak dari kajian ini adalah terciptanya kawasan wisata Flamboyan Bawah dan sekitarnya yang CANTIK (terencana, aman, nyaman, tertib, indah, dan keterbukaan).
 
Sementara itu dalam melakukan kajian, Tim LPPM UPR mengggunakan metode descriptive yaitu pemecahan masalah intektual secara sistematis dari data yang diperoleh dan dikumpulkan untuk selanjutnya disusun, ditabulasi, dianalisisis dan dijelaskan secara kualitatif dan kuantitatif.
 
Dalam kajian ini Tim LPPM UPR membagi dalam dua lokasi. Pertama, lokasi utama adalah kawasan wisata Flamboyan Bawah. Kedua, lokasi pendukung meliputi kawasan Jembatan Kahayan, Tugu Soekarno, dan Pelabuhan Rambang.
 
Sedangkan responden yang dijadikan sumber adalah tokoh masyarakat, warga lokal, pengunjung wisatawan lokal maupun luar, pengelola objek wisata, dan pemerintah daerah. Kajian ini akan dilakukan selama empat bulan mulai September-Desember 2017. (*engga)

Fakultas Kedokteran UPR Lantik dan Ambil Sumpah 8 Dokter

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya (UPR) melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap delapan dokter baru, Kamis (2/11/2017).
 
Pelantikan dokter baru angkatan ke-5 ini dilakukan di aula Rahan UPR. Ke-8 dokter ini adalah dr Eka Maranatha Tambunan, dr M Noor Rahmansyah, dr Rugas Pribawa, dr Crista Lorensa, dr Irka Gibriela Mia, dr Devid Fernando, Krismeikesari, dan dr Riza Paramitha.
 
Acara pelantikan ini dihadiri oleh Staf Ahli Hardi Rampay mewakili Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Direktur RSUD Doris Sylvanus, para dokter senior, mahasiswa kedokteran, dan para keluarga dokter baru.
 
Proses pelantikan dan pengambilan sumpah ini dilakukan oleh Dekan Fakultas Kedokteran UPR DR dr Triawanti, MKes yang disaksikan oleh Rektor UPR. Sebelum disumpah, mereka juga disumpah sesuai agama dan profesi dokter.
 
Ke-8 dokter yang lulus ini lima diantaranya merupakan utusan dari pemerintah daerah dan tiga sisanya dari jalur mandiri. Yang utusan dari pemerintah daerah adalah dr Eka Maranatha Tambunan dari Kabupaten Katingan dan dr Rugas Pribawa dari Kabupaten Gunung Mas.
 
Kemudian dr Irka Gibriela Mia dari Kabupaten Gunung Mas, dr Krismeikesari, dari Kabupaten Lamandau, dan dr Riza Paramitha dari Kota Palangka Raya. Sedangkan yang dari jalur mandiri adalah dr M Noor Rahmansyah, dr Crista Lorensa, dan dr Devid Fernando.
 
Jika dilihat dari prestasi akademiknya, nilai yang diperoleh delapan dokter ini sangat memuaskan, karena rata-rata IPK yang didapat semuanya di atas 3. Dimana dr Eka Maranatha Tambunan mendapatkan IPK 3,22 dan dr M Noor Rahmansyah mendapatkan IPK 3,32.
 
Kemudian dr Rugas Pribawa mendapatkan IPK 3,26, dr Crista Lorensa mendapatkan IPK 3,36, dr Irka Gibriela Mia mendapatkan IPK 3,23, dr Devid Fernando mendapatkan IPK 3,42, dr Krismeikesari mendapatkan IPK 3,31, dan dr Riza Paramitha mendapatkan IPK 3,39. (*engga)

Tiga Operator Roda Tiga Pengangkut Sampah Dapat Reward Service Gratis

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Bidang Kebersihan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya melaunching pelayanan operator motor roda tiga angkutan sampah rumah tangga terpadu melalui penghargaan dan sanksi (Opa Gesit Sampah Menghargai), Rabu (1/11/2017).

Program yang digagas Kepala UPT Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Jekan Raya Wilayah I, Rendro Rismae Riady, ST MT ini secara simbolis dilaunching oleh Kabid Kebersihan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya, Mardian.

Launching Opa Gesit Sampah Menghargai ini sekaligus dirangkai dengan pemberian penghargaan atau reward kepada tiga operator pengangkut sampah yang berkinerja bagus. Reward yang diberikan berupa service motor roda tiga secara gratis.

Ke-3 operator tersebut adalah bapak Dewa Ketut Koneng, bapak Yusran, dan bapak Durut Stepanus. Diketahui, sebelum ketiga operator ini mendapatkan reward, terlebih dulu dilakukan penilaian oleh masyarakat melalui kuisioner yang dibagikan.

Dimana dalam penilaian yang dilakukan oleh warga tersebut akhirnya bapak Dewa Ketut Koneng mendapatkan juara I dengan total nilai 94. Kemudian juara II bapak Yusran dengan nilai 81, dan bapak Durut Stepanus juara III dengan nilai 74,5.

Rencananya, proyek perubahan dalam rangka memenuhi tugas belajar Diklatpim IV Rendro Rismaei Riady, ST, MT di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ini akan terus dilanjutkan dan diharapkan semua akan diberlakukan kepada semua operator.

Sementara itu dalam arahannya Kabid Kebersihan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya, Mardian mengharapkan dengan adanya Opa Gesit Sampah Menghargai ini bisa memacu semangat para operator untuk berlomba mendapatkan reward service gratis.

Dia berpesan bagi ketiga operator yang sudah mendapat reward ini jangan sampai kendor. Bila perlu terus ditingkatkan agar terus mendapatkan bonus service gratis. Sebab program ini telah dimasukan menjadi program rutin dinas. (*)

2018, Dinas Sosial Palangka Raya Usulkan Bangun 10 E-Warong

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Mulai 2018 seluruh masyarakat penerima bantuan dari pemerintah seperti penerima bantuan beras sejahtera, penerima subsidi gas LPG 3 Kg, program keluarga harapan (PKH), dan lainnya cukup diperoleh melalui E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) dari program Kementerian Sosial.

Persoalannya, tahun ini di wilayah Kota Palangka Raya baru mendapatkan kuota enam E-Warong yang tersebar dienam kelurahan. Sedangkan total kelurahan di Kota Palangka Raya ada 30 kelurahan yang tersebar di enam kecamatan.

Di sisi lain penerima program bantuan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu dan miskin tersebar diseluruh kelurahan. Agar program bantuan pemerintah bisa diakses oleh masyarakat maka Dinas Sosial Kota Palangka Raya berencana akan mengusulkan pembangunan E-Warong.

Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Fauliansyah menargetkan pada 2018 bisa membangun 10 unit E-Warong lagi. Bedanya, pembangunan E-Warong ini diusulkan bukan program dari Kementerian Sosial, tapi cukup dari Pemerintah Kota Palangka Raya.

Jika usulannya dikabulkan, maka akan mempermudah masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan barang kebutuhan di E-Warong. Dia mengharapkan nanti E-Warong yang akan dibangun nanti diprioritaskan di daerah pinggiran.

Sesuai saran walikota, rencananya jajaran Dinas Sosial Palangka Raya akan melakukan inventarisasi guna menentukan kelurahan mana yang diprioritaskan untuk dibanguan E-Warong. 

Fauliansyah menambahkan pihak dinas sosial juga disarankan walikota untuk segera mencari lahan. Nantinya diharapkan E-Warong dibangun tidak dilahan warga, tapi di lahan milik pemerintah daerah. (MC. Isen Mulang/engga)