Perda APBD Perubahan 2017 Kota Palangka Raya Disahkan DPRD

MEDIA CENTER, Palangka Raya – DPRD Kota Palangka Raya menggelar sidang paripurna dengan agenda penetapan penyempurnaan evaluasi Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Raperda APBD Perubahan 2017 Kota Palangka Raya, Rabu (4/10/2017).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit Karyawan Yunianto ini juga dihadiri Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio dan beberapa kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD). 

Sebelum Raperda APBD Perubahan 2017 disahkan menjadi peraturan daerah (Perda), terlebih dahulu Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palangka Raya, Junita Ginting membacakan item-item evaluasi gubernur yang sudah ditindaklanjuti oleh legislatif dan eksekutif.

Di antaranya mengenai kebijakan umum anggaran telah disusun sesuai mekanisme yang berlaku mulai dari KUA-PPAS. Dalam evaluasi gubernur Pemerintah Kota Palangka Raya juga diminta mengalokasikan anggaran untuk mendukung lima program prioritas walikota.

Poin berikutnya Pemko Palangka Raya juga diminta mendukung 10 program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada prinsipnya semua item evaluasi sudah ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam kesempatan ini Junita Ginting juga melaporkan pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan oleh Pemko Palangka Raya telah melebih dari amanat undang-undang. Misalnya untuk pendidikan telah dianggarkan 30,3 persen dari 20 persen dari total APBD.

Kemudian untuk kesehatan telah dialokasikan 17 persen dari 10 persen dari total APBD. Besarnya pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan ini menurut Junita membuktikan program yang dilaksanakan Pemko Palangka Raya sudah pro rakyat.

Sementara itu sebelum menutup rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit Karyawan Yunianto meminta kepada seluruh SOPD segera melakukan eksen nyata dalam rangka mengimplentasikan program yang sudah tertuang dalam APBD Perubahan  2017. (MC. Isen Mulang/engga)

7 Anggota DPRD Kota Palangka Raya Kembalikan Mobil Dinas

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sebanyak tujuh anggota DPRD Kota Palangka Raya mengembalikan mobil dinas kebagian sekretariat DPRD Kota Palangka Raya

Penyerahan mobil operasional anggota dewan ini yang dilakukan Selasa (3/10/2017) pukul 14.00 WIB langsung kepada Sekretaris DPRD Kota Palangka Raya, Sitti Masmah.

Ke-7 anggota dewan yang menyerahkan mobil dinas jenis Avanza ini adalah Riduanto, Ruslianysah, Subandi, Beta Syailendra, Halilullah, Suhardi Lentam Nigam, dan Sugianor.

Selanjutnya aset bergerak milik Setwan DPRD Palangka Raya ini disimpan di lokasi parkir depan kantor dewan. Adapun proses selanjutnya akan diserahkan ke bagian aset Setda Kota Palangka Raya.

Dengan diserahkannya tujuh mobil dinas ini maka sudah tidak lagi anggota DPRD Kota Palangka Raya yang mendapatkan fasilitas pinjaman mobil operasional, kecuali tiga unsur pimpinan dewan.

Adapun dasar penyerahan mobil operasional anggota dewan ini pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Anggota dan Pimpinan DPRD.

Dengan terbitnya PP ini maka nantinya anggota dewan seluruh Indonesia, termasuk anggota DPRD Kota Palangka Raya tidak mendapatkan lagi fasilitas mobil dinas, tetapi diganti dengan uang cash.

Menurut Riduanto, Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya besaran uang operasional anggota dewan nanti ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palangka Raya.

“PP dan Perdanya sudah ada, tinggal peraturan walikotanya yang belum ditetapkan. Jadi untuk menetapkan besaran uang operasional anggota dewan, nanti ada tim apresial yang ditunjuk Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menentukannya,” ucap Riduanto kepada mediacenter.palangkaraya.go.id, Rabu (4/10/2017). (MC. Isen Mulang/engga)

Pejabat Bappeda Seluruh Kalteng Rapat di Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya menjadi tuan rumah penyelenggara workshop SPIP, Peningkatan Kapabilitas APIP, SIESKEUDES, dan SIMDA Perencanaan Provinsi, Kabupaten, dan Kota seluruh Kalimantan Tengah, (3/10/2017).

Dalam workshop sehari yang diadakan di Gedung Pertemuan Umum Palampang Tarung Jalan Tjilik Riwut Km 5 dan dibuka oleh Walikota Palangka Raya, Riban Satia ini diikuti oleh pejabat Bappeda 13 kabupaten, 1 kota, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya walikota menekankan jajaran SOPD mampu mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, mengintensifkan pengelolaan keuangan negara, pembangunan nasional dan meningkatan upaya pencegahan korupsi.

Dengan workshop ini peserta diharapkan mampu membuat komitmen atas jabatan yang dipegang, mengimplementasikannya dalam pemerintahan dan menjadi ajang sharing atas seluruh persoalan di SOPD kabupaten dan kota seluruh Kalimantan Tengah.

Riban mengharapkan peserta workshop mampu menjadi pelaku perubahan di daerah, khususnya di Palangka Raya. Apalagi ke depan sistem perencanaan pembangunan dan keuangan dipantau oleh KPK.

Meski diakui di Palangka Raya telah lebih dahulu dilakukan sejak 2016 disusun dari kelurahan hingga SOPD dijajaran pemerintah kota.

“Harapannya melalui kegiatan ini menjadi solusi penyelesaian tugas di daerah dan semoga kegiatan ini akan dikembangkan di Palangka Raya sehingga kota ini semakin baik dalam mendukung visi misi pemerintahan,” terangnya.

Riban berharap peserta workshop mampu mengimplementasikan sistem perencanaan (e-planing), e-musrenbang, e-ASB, dan e-budgenting secara penuh dalam menyusun pengangaran pemerintah daerah serta mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya pemerintah daerah melakukan sistem perencanaan pembangunan. (MC. Isen Mulang/engga)

18 IKM Dapat Bantuan Design Kemasan dan Merek Dari Kementerian Perindustrian

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sejumlah 18 Industri kecil dan menengah (IKM) di Kota Palangka Raya mendapatkan bantuan design kemasan dan merek dari Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah pada Kementerian Perindustrian, Selasa (3/10/2017).

Ke-18 IKM yang dapat bantuan ini adalah Inayu, Rahman, Berkah Lumintu, Pondok Jamur, Jeng Sari, Kirana Production, Panji, Harapan Bunda, SMS, Mei Asnawati, Rezeki, Bude Yani, Gina Happycraff, Rossemi, Al Firdaus, Nau-Nau Bakery, Pahias, dan Citra.

Secara simbolis bantuan design kemasan dan merek ini diserahkan oleh Dirjen IKM Kementerian Perindustrian, Edi Siswanto dan Walikota Palangka Raya HM Riban Satia di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palangka Raya. 

Adapun bentuk design kemasan dan merek yang diberikan kepada IKM ini disesuaikan dengan keinginan para pelaku usaha, namun modelnya tetap menyesuaikan kekhasan daerah, misalnya design merek produk dibuat ada yang menggunakan burung enggang.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya, Aratuni Djaban sangat berterimakasih dengan jajaran Kementerian Perindustrian yang telah membantu para IKM di Kota Cantik membuatkan design kemasan dan merek secara gratis.

Dengan adanya design kemasan dan merek, maka Aratuni berharap produk IKM Palangka Raya bisa bersaing dengan produk lainnya. Dia percaya dengan adanya kemasan dan merek yang lebih rapi akan menarik minat calon konsumen untuk membeli produk IKM.

Dijelaskan ke-18 IKM yang menerima bantuan ini sebelumnya pada 26-27 April 2017 telah mendapatkan bimbingan dan konsultasi dari Dirjen IKM Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan di Swissbel Hotel Danum, Palangka Raya.

Aratuni menambahkan acara serah terima bantuan IKM ini juga dirangkai dengan peninjauan ke Sentra Industri Temanggung Tilung oleh jajaran Dirjen IKM Kementerian Perindustrian. Tujuannya ingin melihat kondisi di lapangan para IKM di Palangka Raya. (MC. Isen Mulang/engga)

DPRD Kota Palangka Raya Rapat Bahas Evaluasi APBDP 2017

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palangka Raya mengadakan rapat membahas hasil evaluasi dari Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Raperda APBD Perubahan 2017, Selasa (3/10/2017).

Rapat yang digelar di ruang rapat komisi ini langsung dipimpin Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto. Sementara itu dari eksekutif dihadiri oleh Plt Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Kandarani.

Ikut hadir dalam rapat evaluasi ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, Fordiansyah dan Sekretaris DPRD Kota Palangka Raya, Sitti Masmah. Dalam rapat ini satu per satu program yang sudah dievaluasi gubernur dibahas tuntas.

Butuh waktu sekitar satu jam untuk membahas hasil evaluasi dari gubernur terhadap APBDP 2017 ini. Tepat pukul 11.30 WIB rapat evaluasi ini berakhir. Kesimpulannya semua evaluasi dari gubernur sudah ditindaklanjuti.

Seusai memimpin rapat, Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto menjelaskan pada prinsipnya evaluasi dari gubernur tersebut sudah tuntas ditindaklanjuti oleh Banggar dan eksekutif.

Selanjutnya Rabu (4/10/2017) besok draf Raperda APBD Perubahan 2017 akan diparipurnakan oleh DPRD Kota Palangka Raya untuk dijadikan peraturan daerah (perda). Kemudian hasil paripurna akan disampaikan kepada gubernur.

Sigit menjelaskan dalam rapat evaluasi tersebut baik itu program dari satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) juga PP 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Anggota dan Pimpinan DPRD juga sudah dievaluasi.

Namun dia memastikan semua program yang tertuang dalam draf Raperda APBD Perubahan 2017 sudah melalui mekanisme yang berlaku. Jadi setelah disahkan menjadi Perda, maka proses selanjutnya sudah bisa diimplementasikan oleh seluruh SOPD. (MC. Isen Mulang/engga)

BNN akan Terus Tes Urine ASN Pemko Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palangka Raya, Soeja’i menegaskan upaya memerangi peredaran narkota akan terus dilakukan.

Salah satu cara untuk mengungkap peredaran narkoba itu akan dilakukan dengan gencar melakukan tes urine secara acak, khususnya kepada aparatur sipil negara (ASN).

Dimana pada pertengahan September 2017 lalu BNN Kota Palangka Raya melakukan tes urine kepada seluruh pegawai dan honorer Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya.

Dari tes urine itu diketahui ada honorer yang positif mengonsumsi sabu dan yang bersangkutan langsung dilakukan pembinaan. Selanjutnya Senin (2/10/2017) petugas BNN kembali melakukan tes urine.

Tetapi kali ini giliran anggota Satpol PP Kota Palangka Raya. Dimana dari 153 pegawai dan honorer yang terindikasi mengonsumsi sabu atau zat amfetamin ada satu orang.

Merujuk terhadap dua kali pemeriksaan tes urine dan hasilnya ada yang positif, sehingga BNN Kota Palangka Raya akan terus melakukan tes urine kepada sejumlah ASN lainnya.

Hanya saja rencana tes urine itu menurut Soeja’i akan dilakukan secara acak kepada sejumlah satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.

Soeja’i mengatakan tes urine yang akan dilakukan nanti sama halnya yang dilaksanakan di Satpol PP dan Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kota Palangka Raya. BNN tidak akan memberitakan kapan waktunya tes urine tersebut akan dilakukan.

Ditanya kapan tes urine lanjutan akan dilakukan lagi? Seoja’i menjawab diplomatis. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki BNN. Sebab untuk melakukan tes urine itu perlu biaya besar. (MC. Isen Mulang/engga)

Kasatpol PP Kota Palangka Raya akan Alokasikan Dana Tes Urine

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya, Baru I Sangkai mendukung langkah Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palangka Raya yang gencar memerangi peredaran narkoba.

Bentuk dukungan ini akan diwujudkan dengan diusulkannya anggaran untuk melaksanakan tes urine bagi anggotanya. Dia mengharapkan dalam satu tahun paling tidak bisa melaksanakan dua kali tes urine.

Sebab dengan rutin diadakannya tes urine maka akan meminimalisasi anggotanya terhindar dari bahaya narkoba. Maka dari itu dia mengharapkan rencana mengusulkan anggaran tes urine bisa disetujui walikota di 2018.

Sebagai pimpinan, dia ingin membentengi anak buahnya dari bahaya narkoba. Salah satu caranya dengan rutin tes urine. Baru berkeinginan anggota Satpol PP benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pengawal kebijakan pemerintah daerah.

Sebaliknya jika anggota Satpol PP justru terjerumus dalam pengaruh narkoba atau obat terlarang maka perbuatan tersebut akan berdampak kurang baik terhadap pribadi dan institusi.

Maka dari itu dia tetap menawarkan solusi program tes urine harus bisa dilaksanakan minimal dua kali setahun, sehingga dengan cara ini bisa digunakan untuk memantau anggotanya.

“Saya ingin semua anggota Satpol PP dalam kondisi sehat. Jika semuanya sehat, maka dalam menjalankan tugas juga akan baik, begitu sebaliknya,” tuturnya. (MC. Isen Mulang/engga)

153 Orang Anggota Satpol PP Palangka Raya Dites Urine

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Secara mendadak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palangka Raya melakukan tes urine kepada sebagian aparatur sipil negara (ASN) dan honorer Satpol PP Kota Palangka Raya, Senin (2/10/2017).

Tes urine yang dilakukan mulai sekitar pukul 09.30 WIB hingga pukul 11.30 WIB di kantor Satpol PP Kota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km 5,5 ini diikuti 153 ASN dan honorer. Namun dari 153 pegawai yang dites urine ini 7 orang di antaranya positif mengonsumsi obat.

Tapi 6 orang diantaranya menggunakan obat dari resep dokter, sedangkan satu orang lainnya positif mengonsumsi obat yang mengandung zat amfetamin alias zat berbahaya.

Kepala BNN Kota Palangka Raya, Soeja’i mengatakan satu orang anggota Satpol PP Kota Palangka Raya yang terdeteksi positif tersebut berinisial Ags.

Soeja’i menuturkan setelah diketahui positif, saat itu juga Ags langsung diwawancara di ruang Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya, Baru I Sangkai, namun yang bersangkutan mengaku tidak mengonsumsi obat terlarang.

Selanjutnya Ags dibawa ke kantor BNN Kota Palangka Raya di Jalan Tangkasiang untuk diintrograsi lebih lanjut. Soeja’i memastikan hasil intrograsi akan disampaikan tidak kurang 1 x 24 jam kepada Kepala Satpol PP Palangka Raya, Baru I Sangkai.

Sementara itu 153 peserta tes urine salah satunya adalah Baru I Sangkai, namun hasilnya negatif. Sebagai kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), Baru I Sangkai sangat mengapresiasi komitmen BNN untuk terus memerangi peredaran narkoba.

Baru mengatakan total pegawai Satpol PP Kota Palangka Raya ada sekitar 211 orang. Rinciannya 78 ASN dan 133 honorer, namun yang ikut tes urine hanya 153 orang, sedangkan sisanya menyusul.

Tidak semua anggota Satpol PP ikut tes urine ini karena menurut Baru tes urine yang dilakukan BNN secara mendadak, sehingga tidak bisa memberitahukan. Alasan lainnya karena ada sebagian anggota yang kena piket malam, dan paginya tidak turun ke kantor.

Meski begitu bagi anggota yang belum mengikuti tes urine akan diantar langsung ke kantor BNN untuk dites. Sementara itu bagi honorer berinisial Ags jika memang positif mengkonsumsi narkoba, maka Kepala Satpol PP Palangka Raya akan memecatnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Kadis Damkar Palangka Raya Pimpin Kunker ke Politeknik Negeri Malang

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sekitar 19 pejabat dari Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan studi banding ke Politeknik Negeri Malang, Jawa Timur, Jumat (29/9/2017).

Ke-19 aparatur sipil negara (ASN) ini berasal dari Badan Kesbangpol, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Sosial, dan Satpol PP Kota Palangka Raya.

Sama dengan rombongan lainnya, studi banding ke Politeknik Negeri Malang yang dipimpin Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya, Anwar Sanusi Umar Gayo ini dalam rangka belajar pengelolaan aset daerah.

Diharapkan dengan makin baiknya pengelolaan aset menjadikan Kota Palangka Raya terus bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kunjungan ini merupakan upaya pemerintah kota mempertahankan WTP yang sudah didapat. Harapan kami tentu kami akan bisa mempertahankan status WTP ini,” ungkapnya.

Sementara itu Pembantu Direktur II Politeknik Negeri Malang, Halid Hasan mengatakan kampusnya sangat wajar jika dijadikan tempat belajar dari daerah lain karena sejak 1982 politeknik ini hanya berupa satuan kerja (satker) yang lingkupnya sangat kecil.

Namun perlahan-lahan sejak 2004 kiprah Politeknik Negeri Malang mulai maju. Sejak 2004 menurutnya politeknik berpisah dari universitas dan diminta untuk berdiri sendiri. Jika dulu hanya meluluskan D3 dan memiliki dua kelas, tapi sekarang sudah berbeda.

“Sekarang Politeknik Negeri Malang sudah menjadi salah satu poltek terbesar di Indonesia dengan mahasiswa dan dosen terbanyak. Sekarang ribuan mahasiswanya, dosennya sudah ada 4 yang profesor,” tegasnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Kepala DLH Palangka Raya Pimpin Studi Banding ke Universitas Negeri Malang

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sekitar 24 aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Palangka Raya juga melakukan studi banding ke Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Jumat (29/9/2017).

Namun studi banding dalam rangka belajar pengelolaan aset daerah yang dipimpin Kepala Dinas Lingkungan Hidup Palangka Raya, Rawang ini adalah Universitas Negeri Malang (UNM).

Ke-24 ASN ini berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, Inspaktorat Kota Palangka Raya, RSUD Tipe D Kota Palangka Raya, Setda Kota Palangka Raya, Kecamatan Bukit Batu, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Palangka Raya.

Rawang menjelaskan tujuan studi banding ke UNM ini ke depannya agar para ASN lebih baik lagi dalam mengelola aset daerah secara baik. Dalam pertemuan ini Rawang lebih fokus membahas masalah aset milik dinasnya dan RSUD Tipe D Palangka Raya.

Sementara itu Pembantu Rektor UNM menjelaskan saat ini jajarannya dalam melakukan pengelolaan aset sudah tidak manual lagi, tapi sudah menggunakan sistem komputerisasi dan bisa diakses secara online oleh publik.

Selain transparan, keberadaan aset UNM yang sudah lebih dari Rp.9 miliar ini juga selalu diawasi oleh auditor BPK, BPKP dan pengawasan internal yang idenpenden.

Seperti biasa, di akhir pertemuan ini dari Pemko Palangka Raya yang diwakili Kepala DLH Kota Palangka Raya, Rawang memberikan cindera mata kepada Pembantu Rektor UNM, dan begitu sebaliknya. (MC. Isen Mulang/engga)