Rehab Sentra Industri Tumanggung Tilung Telan Dana Rp935 Juta

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Selain memperjuangkan perbaikan fasilitas pasar tradisional, ternyata Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya juga sudah merehab gudang dan workshop di Sentra Industri Temanggung Tilung.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya, Aratuni Djaban, rehab 7 gudang dan 1 gedung workshop ini sudah selesai dikerjakan per 31 September 2017. Biaya rehab ringan ini menghabiskan dana Rp935 juta dari dana alokasi khusus (DAK).

Dia mengatakan untuk merealisasikan anggaran rehab ringan 7 gudang dan 1 gedung workshop ini perlu waktu cukup lama dan baru tahun ini bisa disetujui pimpinan.

Diharapkan dengan telah direhabnya gudang dan gedung workshop ini, maka bisa dimanfaatkan oleh para pengrajin mebel untuk terus menghidupkan geliat ekonomi di Sentra Industri Temanggung Tilung.

Apalagi pusat mebel tersebut merupakan satu-satunya sentra industri yang dimiliki Pemerintah Kota Palangka Raya. Di tempat ini pula hasil garapan dari beberapa pengusaha mebel sudah cukup terkenal hingga luar daerah.

Sebagai dinas yang memiliki tugas membina pengusaha, maka Aratuni terus memperjuangkan agar fasilitas yang digunakan harus layak, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai penunjang usaha masyarakat Kota Palangka Raya. (MC. Isen mulang/engga)

Kadisperindag Undang Rapat Konsultan Proyek Pasar Tangkiling dan Kalampangan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palangka Raya, Aratuni Djaban mengundang rapat para konsultan dan kontraktor yang mengerjakan proyek rehabilitasi Pasar Tangkiling dan Pasar Kalampangan.

Rapat yang dilaksanakan di aula Disperindag Kota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km 5,5 Senin (9/10/2017) pukul 09.00 WIB ini diadakan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan pengerjaan proyek pasar yang dilaksanakan oleh kontraktor.

Dalam rapat ini terungkap jika kemajuan fisik rehab Pasar Tangkiling masih 08,02 persen dari target 10,86 persen di awal Oktober 2017. Sedangkan kemajuan pengerjaan fisik Pasar Kalampangan sudah mencapai 10,50 persen dari target 12,8 persen.

Adapun penyebab rendahnya realisasi kemajuan pekerjaan proyek rehab pasar ini menurut Aratuni karena ada beberapa kendala teknis yang mengganggu kontraktor, sehingga pekerjaan tidak bisa dikebut sesuai dengan rencana.

Misalnya belum lancarnya suplai material dan angkutan material tidak bisa masuk ke dekat lokasi proyek, sehingga material seperti tiang pancang terpaksa dibongkar di jalan raya yang jaraknya sekitar 27 meter dari lokasi proyek.

Dengan kondisi seperti ini terpaksa pemindahan material tiang pancang harus dilakukan oleh para pekerja, sehingga memakan waktu cukup lama. Sedangkan idealnya pemindahan material tiang pancang dilakukan oleh excavator agar lebih cepat. 

Meski dalam pelaksanaannya masih menemui kendala teknis, tapi Aratuni tetap optimis jika pengerjaan rehab dua pasar tradisional semi modern ini akan selesai tepat waktu. Apalagi masa pengerjaan masih cukup lama hingga 21 Desember 2017.

Aratuni menambahkan rehab Pasar Tangkiling menghabiskan dana Rp5,7 miliar dan Pasar Kalampangan juga Rp5,7 miliar yang dananya bersumber dari APBN. Rehab Pasar Tangkiling dan Kalampangan ini masuk program 1.000 rehab pasar yang dilakukan pemerintah pusat. (MC. Isen Mulang/engga)

Pemko Palangka Raya Sudah Hibahkan Dana ke Panwaslu

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Riban Satia dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palangka Raya Endrawati menandatangani naskah perjanjian hibah dana (NPHD), Jumat (6/10/2017) siang di ruang walikota.

Kapasitas Riban Satia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai pemberi hibah yang selanjutnya disebut pihak pertama.

Sedangkan Endrawati bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Panwaslu Kota Palangka Raya sebagai penerima hibah yang selanjutnya disebut pihak kedua.

Adapun besaran dana hibah yang diberikan ke Panwaslu Kota Palangka Raya sebesar Rp3.857.802.000. Namun untuk tahap pertama baru dikucurkan Rp836.153.000.

Sedangkan sisanya Rp3.021.649.000. akan dialokasikan pada APBD 2018. “Dana sebesar ini semuanya akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pengawasan pemilihan walikota dan wakil walikota pada Pilkada serentak 2018,” jelas Endrawati didampingi Anggota Komisioner Panwaslu Murianson, dan Eko Wahyudi, Senin (9/10/2017).

Endrawati menjelaskan mekanisme pencairan dana hibah ini akan dilakukan dengan cara transfer dari kas umum daerah ke rekening Panwaslu Kota Palangka Raya setelah para pihak menandatangani berita acara Serah terima hibah.

Kemudian pihak kedua mengajukan permohonan kepada pihak pertama dengan melampirkan surat permohonan pencairan belanja hibah, fotokopi NPHD, fakta integritas, dan salinan fotocopy rekening penampungan hibah langsung dari bank.

Syarat lainnya melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kuasa pengguna anggaran penerima anggaran hibah dengan bermaterai cukup, kuitansi rangkap tiga asli bermaterai yang telah ditandatangani dan distempel dan uraian kebutuhan sebagaimana lampiran NPHD. (MC. Isen Mulang/engga)

147 Pelamar Ikuti Tes Calon Outsourcing KPU Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Lowongan tenaga kontrak atau outsourcing yang dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya rupanya sangat diminati para pencari kerja.

Buktinya baru diumumkan beberapa hari, namun pelamar yang mendaftar mencapai 147 orang. Padahal formasi yang dibutuhkan hanya lima orang untuk mengisi jabatan tenaga administrasi dan teknologi informasi (IT).

Secara serentak ke-147 pelamar calon tenaga outsourcing ini mengikuti tes tertulis di aula kantor KPU Kota Palangka Raya, Senin (9/10/2017). Tapi karena jumlah pelamar cukup banyak, maka pelaksanaan tes dibagi menjadi tiga kelompok.

Kelompok pertama dilaksanakan pukul 09.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB. Kemudian kelompok kedua dilaksanakan pukul 11.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB dan kelompok ketiga dilaksanakan pukul 14.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB.

Dibaginya tiga kelompok tes tertulis ini karena daya tampung ruang aula KPU Palangka Raya sangat sempit. Jadi panitia seleksi terpaksa membagi dalam tiga kelompok. Dimana dalam satu kelompok diikuti 49 peserta.

Sebelum mengikuti tes, terlebih dulu para calon pelamar tenaga outsourcing ini mendapatkan pengarahan dari Sekretaris KPU Kota Palangka Raya, Saipul. Isi pengarahan seputar tugas yang akan diemban setelah mereka diterima menjadi tenaga outsourcing. 

Dalam arahan ini Saipul menegaskan jika hari kerja bagi tenaga outsourcing nanti tidak mengenal hari libur kalender, tapi mengikuti kalender kerja tahapan Pilkada serentak 2018 yang sudah ditetapkan oleh KPU RI.

Ketua KPU Kota Palangka Raya, Eko Riadi menambahkan masa kerja tenaga outsourcing ini hanya 9 bulan terhitung sejak November 2017. Dia berharap bagi tenaga kontrak yang dinyatakan diterima nanti bisa menjalankan tugas dengan baik, sehingga keberadaannya bisa ikut menyukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018. (MC. Isen Mulang/engga)

Komisi I DPRD Palangka Raya Harapkan Calon Sekda Hasil Asessment Segera Dilantik

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya sudah lama selesai dan panitia seleksi (Pansel) telah mengumumkan hasilnya.

Dimana dari tujuh peserta lelang Sekda, ada tiga kandidat yang telah diumumkan dengan nilai tertinggi. Yakni Rojikinor, Hera Nugrahayu, dan Sahdin Hasan.

Selanjutnya ketiga nama calon sekda ini telah disampaikan ke Walikota Palangka Raya Riban Satia dan Pemerintah Kota Palangka Raya kabarnya telah menyampaikan ketiga nama calon sekda ini ke provinsi untuk mendapatkan persetujuan Gubernur Kalimantan Tengah.

Agar tidak terlalu lama terjadi kekosongan jabatan sekda definitif, maka Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Beta Syailendra mengharapkan Walikota Palangka Raya Riban Satia segera melantik calon sekda hasil asessment.

Sebab jabatan Sekda Kota Palangka Raya sudah lama dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Diharapkan dengan adanya jabatan sekda definitif, maka bisa memacu semangat para aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan kinerjanya.

Menurut Beta jika posisi Sekda dijabat terus oleh Plt maka kurang efektif, karena sedikit banyak kewenangan yang dimiliki sangat terbatas jika dibandingkan dengan sekda definitif.

Bagi Beta tidak mempersoalkan siapa dari ketiga kandidat nanti yang akan dipilih walikota sebagai sekda definitif. Namun setidaknya sekda definitif nanti harus bisa diajak kerja sama dalam menjalankan roda pemerintahan. (MC. Isen Mulang/engga)

Walikota dan Kapolres Teken MoU Bina Pemuda Siapkan Jadi Anggota Polri

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya Riban Satia menandatangani naskah memorandum of understanding (MoU) bersama Kapolres Palangka Raya AKBP Lili Warli, Jumat (6/10/2017).

MoU itu sebagai langkah membina para muda mudi Kota Palangka Raya untuk disiapkan menjadi calon siswa Taruna, Brigadir dan Tamtama Polri. Dalam MoU ini juga disaksikan Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio.

“Selama ini ada keluhan dari warga kita bahwa sedikit sekali yang bisa memenuhi syarat. Mereka yang mendaftar sebelum sampai ke tahap pantuhirnya sudah banyak berguguran mulai dari fisik dan lainnya. Oleh sebab itu ada kebijakan dari kepolisian bahwa akan ada pembinaan. Minimal mempersiapkan mereka untuk jadi polisi,” kata Riban.

Dia menuturkan selain dalam bentuk pembinaan fisik nantinya juga diadakan sosialisasi salah satunya berisi menjaga kesehatan.

“Kalau mau masuk polisi tentu menjaga olahraga juga kebersihan. Contoh menjaga gigi. Orang kesehatan langsung nanti yang akan memberikan penyuluhan,” ungkapnya.

Selama ini kata Riban putra daerah khusus di Kota Cantik yang bisa menjadi anggota polisi belum optimal. Oleh sebab itu dengan diadakan pembinaan nantinya harapan dapat terwujud.

“Target yang dibina, sudah lulus, masih sekolah maupun masuk kelas 2 dan 3,” tuturnya.

Sementara itu kapolres mengatakan dalam sistem penerimaan calon siswa, polisi menganut prinsip betah. Yakni bersih, transfaran, akuntable dan humanis. Untuk mewujudkan hal itu, Polri pun akan selektif dalam menyeleksi.

“Supaya mampu bersaing makanya perlu dilakukan pembinaan,” katanya. Menurut kapolres dengan adanya MoU itu, paling tidak fasilitas yang dimiliki pemerintah bisa diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan.

“Contoh tes kesehatan. Masyarakat yang memiliki BPJS mudah-mudahan bisa digunakan untuk cek-up kesehatan. Kedua kolam renang. Mudah-mudahan juga diberikan keringanan pada saat melaksanakan pembinaan tersebut,” jelasnya.

Dia menambahkan lokasi pembinaan nantinya bisa saja digelar di Polres Palangka Raya. Digelarnya MoU ini jelas menjadi kesempatan emas untuk para pemuda. Apalagi dalam pembinaan tidak dipungut biaya.

“Sekarang sudah ada yang mendaftar. Jumlahnya 125 orang. Mengenai syarat tentu sehat jasmani, rohani, tinggi badan dan lain-lainnya,” sebutnya. (MC. Isen Mulang/engga)

Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemko Palangka Raya Bahas KUA-PPAS 2018

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palangka Raya mengadakan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya di ruang rapat komisi, Kamis (5/10/2017).

Rapat yang dipimpin langsung ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto ini dalam rangka membahas kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2018.

Sementara itu dari eksekutif dihadiri Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, Fordiansyah serta Kepala Bappeda Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu.

Dalam rapat yang berakhir pukul 12.00 WIB ini masih belum menghasilkan keputusan final soal porsi anggaran belanja pada APBD 2018, karena masih akan dilanjutkan lagi, Jumat (6/10/2017).

Alasan Ketua DPRD Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto melanjutkan rapat dengan tim anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya karena estimasi pendapatan daerah yang diajukan ke DPRD tidak mengalami perubahan alias stagnan.

Di sisi lain Banggar DPRD mengharapkan estimasi pendapatan daerah yang diajukan harus mengalami kenaikan setiap tahun. Apalagi potensi pendapatan pajak dan retribusi di Palangka Raya masih banyak yang belum tergali.

Maka dari itu Sigit meminta kepada tim anggaran dari eksekutif untuk menghitung ulang berapa potensi riil pendapatan daerah yang bisa dipungut pada 2018.

Dengan demikian Banggar DPRD bisa menghitung kebutuhan anggaran untuk pembangunan dengan kemampuan pendapatan, sehingga diharapkan nantinya antara kebutuhan dan ketersediaan anggaran tidak defisit.

Sigit mengharapkan kepada tim anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mem-presure lagi satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) untuk memaksimalkan perannya dalam memungut pajak dan retribusi, sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk membiayai pembangunan. (MC. Isen Mulang/engga)

DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Belajar Perda APBD ke Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sebanyak 12 anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan melakukan studi banding ke DPRD Kota Palangka Raya, Kamis (5/10/2017).

Kedatangan para wakil rakyat dari provinsi tetangga ini disambut langsung oleh Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto 
di ruang VVIP kantor sekretariat dewan pukul 12.00 WIB.

Ikut menyambut kedatangan ke-12 anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu ini adalah anggota DPRD Kota Palangka Raya Neni Adriaty Lambung, Beta Syailendra, Sugianor, Alfian Batnakanti, Suhardi Lentam Nigam.

Adapun tujuan studi banding ke Kota Cantik ini dalam rangka belajar soal Perda APBD. Sebab di masa sidang III 2017 ini DPRD Tanah Bumbu akan disibukan dengan pembahasan APBD 2018.

Maka dari itu sebelum mereka membahas APBD 2018 bersama mitra kerjanya, terlebih dahulu anggota DPRD Tanah Bumbu memperbanyak referensi aturan terkait penyusunan APBD.

Selain meteri soal APBD, dalam pertemuan ini banyak persoalan pemerintahan dan kedewanan yang mereka bicarakan, namun yang lebih banyak dibahas seputar tunjangan dewan pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Anggota dan Pimpinan DPRD.

Pada prinsipnya anggota DPRD Tanah Bumbu dan Palangka Raya menyambut positif terbitnya PP ini, karena bisa meningkatkan kesejahteraan anggota dewan. (MC. Isen Mulang/engga)

Tarian Kolosal Meriahkan HUT TNI ke-72 di Palangka Raya

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Hari ini, Kamis 5 Oktober 2017 Tentara Nasional Indonesia (TNI) genap berusia ke-72. Seperti biasa, HUT TNI selalu diperingati diseluruh penjuru nusantara, termasuk di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Di Palangka Raya, upacara peringatan HUT TNI ke-72 ini dilaksanakan di Lapangan Sanaman Mantikei. Bertindak sebagai inspektur upacara HUT TNI ke-72 adalah Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Habib H Said Ismail.

Perayaan HUT TNI ke-72 ini juga dihadiri Kapolda Kalimantan Tengah Brigjen Anang Revandoko, Plt Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Mugeni dan beberapa kepala daerah seperti Walikota Palangka Raya Riban Satia serta Bupati Barito Utara, Nadalsyah.

Sementara itu dari Korem 102 Panju Panjung dihadiri Kasrem Letkol Kav Enda Mora Harahap, sedangkan Komandan Korem 102 Panju Panjung Kolonel Arm M Naudi Nurdika menghadiri HUT TNI ke-72 di Dermaga Pantai Indah Kiat Cilegon, Banteng.

Tahun ini perayaan HUT TNI lebih meriah, karena seusai upacara diadakan tarian kolosal yang dibawakan para muda-mudi. Tarian kolosal ini menceritakan sejarah perjuangan Tambun dan Bungai dalam mempertahankan budaya Dayak.

Selanjutnya digelar pertunjukan bela diri dari berbagai perguruan. Dalam pertunjukan ini memperagakan kehebatan peserta bela diri dalam mematahkan besi. Atraksi lainnya diperlihatkan pertunjukan pesawat kecil atau aeromodeling.

Upacara HUT TNI ke-72 ini juga dimeriahkan dengan paduan suara yang dibawakan oleh puluhan murid SD. Selain dihadiri para pejabat, perayaan HUT TNI ini juga disaksikan oleh masyarakat dan ratusan anak didik dari berbagai sekolah.

Sementara itu seusai mengikuti upacara, Walikota Palangka Raya Riban Satia mengucapkan selamat HUT TNI ke-72. Walikota berharap semoga TNI terus komitmen menjaga keutuhan NKRI. TNI harus menjaga keutuhan bangsa dan negara bersama rakyat.

Diakui walikota, tugas TNI cukup berat, karena selain memiliki tugas khusus menjaga NKRI, tugas lainnya yang harus dilaksanakan prajurit TNI adalah ikut mendukung program pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan.

Salah satu peran aktif TNI dalam membantu pembangunan adalah dengan Program Manunggal Membangun Desa (PMMD). Program ini setiap tahun dilaksanakan prajurit TNI diseluruh nusantara, termasuk di Kota Palangka Raya. (MC. Isen Mulang/engga)

UPT Pengelolaan Sampah Jekan Raya Kenalkan Opa Gesit Sampah Menghargai

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Masyarakat Kelurahan Palangka dan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya mendapat sosialisasi terkait optimalisasi pelayanan persampahan, di Balai Basara Kelurahan Bukit Tunggal, Kamis (5/10/2017).

Dalam sosialisasi ini masyarakat dikenalkan dengan sistem pelayanan Opa Gesit Sampah Menghargai yang merupakan akronim dari optimalisasi pelayanan operator motor roda tiga angkutan sampah rumah tangga melalui penghargaan dan sanksi.

Istilah gesit merupakan objek pelaku perubahan yaitu operator motor roda tiga angkutan sampah rumah tangga dengan inovasi penghargaan dan sanksi.

Gagasan ini berawal dari kurang optimalnya pelayanan operator motor roda tiga yang melayani pengambilan sampah rumah tangga, karena kurang memadainya sarana yang dimiliki.

Dalam sosialisasi ini warga juga diminta memberikan penilaian kepada operator. Dalam kartu penilaian yang telah disediakan ada empat kriteria kepuasan yang harus diconteng.

Kriteria pertama, apakah operator mengambil sampah tepat waktu. Kriteria ke-2, apakah pengambilan sampah sesuai jadwal. Kriteria ke-3, apakah pengambilan sampah rapi dan bersih dan krietria ke-4 apakah operator mensosialisasikan pengelolaan sampah rumah tangga.

Menurut Kepala UPT Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Jekan Raya Wilayah I, Rendro Rismae Riady, ST MT jika dari semua 4 kriteria itu operator motor roda tiga mendapatkan nilai sangat baik, maka akan mendapatkan penghargaan berupa kupon service gratis.

Model penghargaan seperti ini khusus diberlakukan untuk Kecamatan Jekan Raya Wilayah 1. Jika proyek perubahan milik Rendro dalam rangka memenuhi tugas Diklatpim IV ini sukses, maka nantinya seluruh UPT pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya akan menerapkan model ini.

Rendro mengatakan untuk tahap awal model reward kepada operator terbaik ini sudah dimasukan dalam RKA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya.

Semenatara itu khusus untuk UPT Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Jekan Raya Wilayah I saat ini telah memiliki 22 operator pemungut sampah, tetapi dalam proyek perubahan ini hanya empat operator dimasukan dalam proses penilaian untuk mendapatkan reward. (MC. Isen Mulang/engga)